Penerimaan pajak di kuartal I-2021 minus 5,58% year on year (yoy). Salah satu penyebabnya kontraksi pada pajak penghasilan minyak dan gas bumi (PPh migas). Padahal harga minyak global tengah melesat kuartal l-2021.

Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN 2021 menunjukkan kalau realisasi penerimaan PPh migas sebesar Rp 7,91 triliun di periode Januari - Maret 2021. Angka tersebut kontraksi 23,49% year on year (yoy).

Penerimaan PPh migas tersebut baru setara 17,28% dari target akhir tahun sebesar Rp 45,77 triliun. Sementara itu, harga minyak global jenis brent misalnya hingga akhir kuartal l-2021 menguat 23,8% year to date (ytd). Bahkan naik 61% year on year (yoy). Adapun hingga akhir Maret harga minyak brent ditutup pada level US$ 63,54 per barel, jauh lebih tinggi dibandingkan harga akhir kuartal l-2021 di kisaran USS 24 per barel.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tidak menjelaskan lebih lanjut terkait kondisi penerimaan PPh migas yang kontraksi. Tetapi, secara umum penerimaan total pajak kuartal l-2021 masih minus diakibatkan oleh pandemi virus korona. "Karena Maret 2020 itu baru ada Covid-19, sementara sepanjang kuartal l-2021 dan sekarang ini masih ada pandemi Covid-19," kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers Realisasi APBN pada pekan lalu.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan mengusulkan kenaikan pajak atas keuntungan investasi dari orang-orang terkaya. Uangnya akan dipakai untuk membiayai rencana baru pemerintah untuk membantu keluarga-keluarga di AS. Biden minggu ini dijadwalkan mengumumkan program Rencana Keluarga Amerika (American Families Plan/ AFP) senilai US$ 1,8 triliun. Dana dari kenaikan pajak tersebut akan digunakan untuk memberikan perawatan anak secara nasional, cuti keluarga dalam tanggungan, dan perguruan tinggi komunitas gratis. Kenaikan pungutan atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan saham, properti, dan aset-aset lainnya itu hanya akan menimpa individu yang berpenghasilan US$ 1 juta setahun. Hanya sebagian kecil dari para pembayar pajak di AS. Menurut Brian Deese, kepala Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, jumlahnya 500.000 orang.

"Perubahan ini hanya akan berlaku terhadap nol koma nol nol tiga persen dari wajib pajak, bukan kelompok satu persen teratas, dan bukan separuh teratas pula dari yang satu persen teratas itu," kata Deese, seperti dikutip AFP, Senin (26/4) waktu setempat.

Ia tidak memberikan rincian tentang rencana kenaikan pajak itu. Tetapi laporan media pekan lalu, ang mengutip para pejabat AS, menyebutkan bahwa pemerintahan Biden akan menaikkan tarif pajak atas capital gain menjadi 39,6% dari 20%. Ditambah dengan pajak 3,8% yang dibebankan kepada investor kaya untuk membayar program asuransi kesehatan Obamacare, tarif pajak capital gain tertinggi bisa naik menjadi 43,4%. Atau yang tertinggi sejak 1920-an, menurut kelompok riset independen Tax Foundation. Tetapi Deese membela rencana kenaikan pajak tersebut.

(Oleh - HR1)

Penerimaan pajak sektor pertambangan serta informasi dan komunikasi masing-masing tumbuh 9,29% yoy dan 8,68% yoy. Kedua sektor itu telah berada pada zona pertumbuhan positif, baik secara akumulatif maupun bulanan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pencapaian penerimaan pajak sektor pertambangan akibat melonjaknya penyerahan batu bara yang mulai terutang pajak pertambahan nilai (PPN) sejak November 2020.

Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi mengalami peningkatan kinerja terutama di bulan Maret didorong adanya transaksi penjualan dan penyewaan kembali atau sales and lease back atas menara telekomunikasi salah satu Wajib Pajak (WP) operator seluler. la pun optimistis sektor informasi dan komunikasi masih bisa tumbuh di era pandemi, seiring masih dibutuhkannya layanan teknologi informasi di masa pandemi.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai setoran pajak sektor pertambangan akan kembali meningkat di kuartal II-2021, mengingat harga komoditas andalan dalam negeri sedang melonjak, seperti batu bara dan nikel.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah utang pemerintah mencapai Rp 6.445,07 triliun per Maret 2021. Angka tersebut naik Rp 84,07 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang berjumlah Rp 6.361 triliun.

Berdasarkan data APBN KiTa edisi April 2021 yang dikutip, Selasa (27/4/2021), jumlah utang pemerintah yang mencapai Rp 6.445,07 triliun ini setara dengan 41,64% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Secara nominal, posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat penurunan ekonomi yang terjadi di masa pandemi COVID-19," tulis laporan APBN KiTa.

Total utang pemerintah yang mencapai Rp 6.445,07 triliun ini terdiri dari pinjaman sebesar Rp 861,91 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 5.583,16 triliun atau pinjaman sebesar 13,37% dan SBN sebesar 86,63% dari total utang pemerintah.

Pemerintah akan mengevaluasi kebijakan insentif tax holiday menyusul minimnya wajib pajak dan penanaman modal yang merealisasikan investasinya di Tanah Air setelah mendapatkan persetujuan fasilitas fiskal tersebut.

Setelah mendapatkan tax holiday, dalam waktu maksimal 1 tahun, investor sebagai wajib pajak harus segera merealisasikan investasinya. Namun, kenyataannya banyak dari mereka yang mengulur-ulur waktu.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat komitmen investasi dari fasilitas tax holiday itu mencapai lebih dari Rp1.000 triliun.

Data tersebut sama dengan penghitungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan yang sejak 2018—11 Oktober 2020 terdapat 85 penanaman modal dan 82 wajib pajak penerima tax holiday dengan rencana investasi Rp1.261,2 triliun.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan secara inheren pemantauan dan evaluasi merupakan bagian dari desain kebijakan tax holiday. Oleh sebab itu, evaluasi atas kebijakan tersebut tetap dilakukan.

“Idealnya, pemberian insentif ada trade off dengan nilai tambah ekonomi. Itu logika tax holiday,” katanya kepada Bisnis, Senin (26/11).

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mencatat ada beberapa persoalan dalam tax holiday.

Di antaranya standar baku, kriteria penerima, transparansi, akuntabilitas, dan formulasi. Oleh sebab itu, menurutnya, tax holiday sepatutnya dievaluasi. Apalagi, kebijakan ini berdampak pada pembengkakan belanja pajak (tax expenditure), sehingga pemberian insentif harus jelas dan diperketat.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya masalah teknis dalam rencana korporasi asing maupun dalam negeri untuk investasi.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan BKPM akan fokus memburu investor penerima tax holiday yang lalai merealisasikan investasinya jika penyelesaian investasi mangkrak telah mencapai 100%.

Secara total, ujarnya, realisasi investasi pada kuartal I/2021 sebesar Rp219,7 triliun. Angka ini tumbuh 2,3% secara kuartalan (quarter-to-quarter/q-t-q) dan 4,3% secara tahunan (year-on-year/y-o-y).

(Oleh - HR1)

Saat pemerintah mengguyur insentif untuk mendorong daya beli di sektor properti, harga rumah justru mulai merangkak naik.

Hasil riset Housing Finance Center (HFC) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) memperlihatkan, harga rumah secara nasional naik 5,24% secara tahunan (year-on-year/yoy) per Maret 2021.

Kenaikan harga rumah tersebut ditopang oleh pertumbuhan signifikan pada hunian tipe 35 dan 70. Harga rumah kedua tipe naik masing-masing sebesar 5,54% dan 5,49%.

Kenaikan ini beriringan dengan Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 21/2021 pada awal Maret yang berisi insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk harga rumah tapak dan rumah susun hingga Rp 5 miliar.

Bl juga memberikan relaksasi rasio loan to value (LTV) untuk pembiayaan properti menjadi maksimal 100% mulai Maret sampai Desember 2021. Alhasil, nasabah bisa mengajukan kredit properti dengan uang muka (DP) 0%.

Bisnis, JAKARTA – Setelah menunda cukup lama, pemerintah akhirnya mulai merumuskan skema mengenai implementasi pajak penghasilan bentuk usaha tetap dengan mengacu pada UU No. 2/2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Beleid yang diundangkan pada tahun lalu itu memang mengakomodasi sejumlah ketentuan terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) atas Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki kehadiran ekonomi di Indonesia.

Pajak Transaksi Elektronik (PTE) dikenakan atas transaksi penjualan barang dan/atau jasa dari luar Indonesia melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) kepada pembeli atau pengguna di Indonesia yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri, baik secara langsung maupun melalui PPMSE luar negeri.

Ada dua catatan yang mendasari mendesaknya penyusunan aturan turunan mengenai PPh ekonomi digital itu. Pertama, lolosnya Indonesia dalam investigasi pajak digital yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) melalui United States Trade Representative (USTR).

Fakta tersebut menguatkan posisi Indonesia untuk menegakkan kedaulatan pajak. Memang, pemerintah berkomitmen untuk menunggu konsensus yang tengah difasilitasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Kedua, polemik baru yang muncul terkait dengan batasan omzet margin operasional perusahaan yang menjadi sasaran PPh ekonomi digital. Sejauh ini besaran batasan omzet masih belum diputuskan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan memang belum ada aturan turunan dari UU No. 2/2020 terkait dengan pengenaan PPh terhadap BUT.

Pemerintah hanya menerbitkan PP No. 30/2020 tentang penurunan tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas (PT) sebagai aturan turunan dari UU No. 2/2020. Dalam PP tersebut diatur persyaratan penurunan tarif PPh bagi PT.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto berpendapat konsensus global menghadapi tekanan berat, karena melibatkan banyak negara. Tidak salah jika pemerintah berkomitmen untuk menunggu konsensus. Akan tetapi, otoritas fiskal tak lantas diam. Pemerintah perlu mengejawantahkan UU No. 2/2020 dalam bentuk aturan teknis.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA -- Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia memproyeksikan pengembang properti kelas menengah dan kelas atas akan bergerak pulih pada tahun ini setelah terdampak pandemi Covid-19 sepanjang 2020.

Wakil Ketua Umum Persa­tu­an Perusahaan Realestat Indo­nesia (REI) Hari Ganie menga­takan tahun ini menjadi titik balik sektor properti khu­susnya pengembang kelas menengah dan atas. Seba­lik­nya, pengembang kelas me­nengah bawah masih ke­sulitan.

Selama Maret—Agus­tus 2021, pe­merintah menge­luarkan kebi­jakan insentif pajak per­tambahan nilai (PPN) ditang­gung pemerintah untuk rumah tapak dan rumah susun ready stock seharga maksimal Rp2 miliar.

Pemerintah juga memberi diskon 50% PPN untuk rumah tapak dan rusun siap huni harga Rp2 miliar—Rp5 miliar.

Menurutnya, REI mengapre­siasi insentif yang diberikan pemerintah itu. Namun, Hari me­ngatakan insentif yang di­berikan masih tanggung untuk menggairahkan properti.

Sementara itu, Managing Director Strategic Business & Services Sinarmas Land Alim Gunadi memperkirakan sektor properti segera pulih pada tahun ini karena sejumlah stimulus yang digulirkan peme­rintah. Hal itu juga didorong dengan pelonggaran Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

(Oleh - HR1)

Pemerintah RI setuju dengan inisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang mengajukan tarif pajak minimum global bagi perusahaan multinasional. Rencana ini tertuang dalam dokumen bertajuk The Made in America Tax Plan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tarif pajak minimum tersebut bisa menciptakan keadilan bagi pembayar pajak kepada negara asal dan negara tempat berdirinya usaha atau cabangnya. Apalagi, saat ini rentan terjadi erosi pajak dari perusahaan yang mengalihkan kewajiban perpajakan ke negara bertarif pajak rendah. "Semua negara harus ikut, karena jika tidak, akan ada satu negara yang mengambil keuntungan. Jadi, jika AS dan negara dalam OECD (Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi) ikut berperan, efeknya akan positif, adil, dan ada kepastian, " ungkap Sri Mulyani, Kamis (22/4) pekan lalu.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menambahkan, inisiasi AS tersebut akan memperkuat basis pajak multinasional yang ada di Indonesia. Harapannya adalah, usulan itu bisa segera dibawa ke OECD sehingga dapat menciptakan kesepakatan global. "Ini menjadi hal yang bagus untuk menjaga pemajakan antarnegara, katanya.

Pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai, langkah yang akan diambil pemerintah sudah tepat. Sebab, penerapan pajak minimum secara global membuat setiap perusahaan yang akan berinvestasi di suatu negara sudah tidak lagi memperhitungkan tinggi rendahnya tarif pajak, terutama pajak penghasilan (PPh) badan. "Praktik penghindaran pajak seperti mengalihkan laba ke negara dengan tarif PPh badan rendah bisa dikurangi, ujar Bawono kepada KONTAN, Jumat (23/4).

Pemerintah terus berupaya menggenjot konsumsi masyarakat demi mengungkit pertumbuhan ekonomi. Yang terbaru pemerintah menjanjikan insentif pajak kepada pelaku usaha ritel dan pusat perbelanjaan atau mal. 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan hal ini Jumat (23/4). Menurut Airlangga insentif ini sebagai respon atas adanya usulan dari pelaku usaha ritel dan pengelola pasar modern atau mal. "Pemerintah sedang mempersiapkan yang sejalan dengan industri otomotif dan properti dalam waktu singkat akan diumumkan, " katanya. Hanya saja Airlangga tidak memberikan perincian apa bentuk insentif pemerintah ini. la juga tidak menyebut apakah ada alokasi anggaran baru untuk insentif ini, atau hanya merelokasi dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah ada.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan insentif pajak dalam program PEN 2021 dengan total sebesar Rp 56,72 triliun. Hingga 16 April 2021 realisasinya telah mencapai Rp 14,95 triliun atau setara dengan 26,4% terhadap pagu anggaran.

Sebelumnya, pemerintah memberi insentif PPnBM mobil dan PPN perumahan. Insentif ini efektif mendongkrak kinerja dua sektor itu.