Bisnis, JAKARTA — Pemerintah di seluruh dunia perlu mengantisipasi risiko dari implementasi pemajakan atas kekayaan. Wacana yang digulirkan oleh International Monetary Fund dan mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa Bangsa ini dinilai dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak. International Monetary Fund (IMF) dalam Fiscal Monitor 2021 mencatat, pemajakan atas kekayaan atau wealth tax bisa menjadi alternatif jika strategi pemerintah dalam mendulang penerimaan melalui Pajak Penghasilan (PPh) seret.Namun menurut peraih Nobel bidang Ekonomi Angus Deaton, pajak kekayaan adalah cara yang opsi buruk untuk melunasi utang pandemi karena menciptakan peluang penghindaran.

Selain itu, meski diwacanakan menjadi kebijakan sementara, pajak kekayaan mungkin akan menjadi permanen jika diberlakukan oleh banyak negara atas rekomendasi IMF dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

“Pungutan pada orang berpenghasilan tinggi akan sangat sulit diterapkan dan memberikan insentif besar untuk menghindarinya dan mereka pasti akan menghindarinya,” kata Deaton, yang juga profesor di Universitas Princeton, dilansir Bloomberg, Selasa (13/4).

Deaton, penulis buku Deaths of Despair, bersama istrinya yang juga ekonom Anne Case, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa pajak kekayaan kemungkinan tidak akan bisa diterapkan secara sementara.

Pungutan itu dirancang untuk membantu menutupi sebagian biaya Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah akibat krisis kesehatan yang dipicu oleh pandemi. Warga Argentina dengan aset lebih dari 200 juta peso harus membayar kontribusi sebelum 16 April, dengan pungutan berkisar dari 2,25%—5,25% tergantung pada ukuran kekayaan apakah aset yang dimiliki.

Otoritas pajak negara menghadapi kendala dalam menerapkan langkah tersebut. Pemerintah telah menunda tenggat waktu awal dan menawarkan rencana pembayaran kepada sekitar 13.000 orang yang dikenakan pajak.

Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk memberlakukan pajak kekayaan guna membantu mengurangi ketidaksetaraan global yang diperburuk oleh pandemi Covid-19.

Dalam forum ekonomi dan sosial PBB, dia mengatakan ada lonjakan kekayaan orang-orang paling tajir di dunia senilai US$5 triliun dalam setahun terakhir, bahkan ketika masyarakat yang berada di bawah menjadi makin rentan.

(Oleh - HR1)

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) negara-negara seperti Indonesia Salah satu sarannya meningkatkan tarif pajak progresif bagi orang kaya. Sebab, IMF menganggap golongan masyarakat ini tidak terpengaruh krisis yang diakibatkan pandemi.

Selain mengerek tarif pajak secara progresif, IMF mengimbau agar Ditjen Pajak meningkatkan pajak properti kelas premium, mengenakan pajak atas modal atau pajak transaksi keuangan, serta mengenakan pajak kekayaan. Di samping itu IMF juga menyarankan agar negara-negara harus bekerja sama dalam mendesain perpajakan perusahaan multinasional untuk menanggapi tantangan ekonomi digital.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor sebelumnya mengatakan bahwa potensi setoran pajak dari kalangan orang kaya menjadi salah satu strategi untuk menggali penerimaan pajak saat pendeni korona. Ditjen Pajak melihat populasi HWI di Tanah Air terus tumbuh dan kelompok ini relatif bisa dideteksi.

Bisnis, JAKARTA — Berlanjutnya rezim pajak penghasilan final menjadi kontradiktif dengan upaya otoritas fiskal untuk mendulang pendapatan di tengah beratnya beban belanja. Musababnya, rezim ini berisiko menggerus penerimaan pajak, yang sejauh ini belum cukup memuaskan.

Selama ini, pemerintah mengobral tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final ke sejumlah sektor. Di antaranya bunga atas deposito, sektor konstruksi dan real estat, serta PPh Final atas bunga obligasi, baik bagi wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri.Alih-alih melakukan evaluasi rezim PPh Final, pemerintah justru menerbitkan dua rancangan baru.Pertama menurunkan tarif PPh Final jasa konstruksi melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 51/2008 tentang Pajak Penghasilan dari Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi. Dalam rancangan beleid itu, tarif PPh Final atas pekerja konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa dengan kualifi kasi usaha orang perseorangan dan kualifi kasi usaha kecil dipatok sebesar 1,75% dari sebelumnya 2%.Kedua, tarif PPh Final bunga obligasi yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dari sebelumnya 15% menjadi 10%. Rezim PPh Final pun sebenarnya telah banyak dikritik. World Bank pada tahun lalu merilis laporan ten-tang skema dan pengenaan tarif pajak final untuk sektor konstruksi dan real estat di Indonesia.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, kebijakan rezim final ini sebenarnya mengacu pada broad based taxation. Artinya, tarif pajak lebih rendah dengan harapan mampu memperluas basis pajak.Secara teori, strategi ini masih cukup linier dengan semangat pemerintah untuk mendulang penerimaan. Dengan kata lain setoran pajak tak berubah kendati tarif dipangkas, selama basis pajak mampu diperluas.Akan tetapi, menurut Fajry teori ini tak lagi relevan di tengah tekanan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Dia mengambil contoh Amerika Serikat (AS) yang justru kembali menaikkan tarif, terutama untuk PPh Badan.“Dengan adanya rezim PPh Final ini, pe-nerimaan pajak kita menjadi tidak optimal. Sangat penting untuk mempertimbangkan kembali rezim PPh Final,” kata dia kepada Bisnis, Senin (12/4)

(Oleh - HR1)

Laporan World Economic Outlook, Managing Divergent Recoveries edisi April 2021, IMF menyarankan negara di dunia mulai mengurangi insentif untuk penanganan pandemi korona supaya bisa memulihkan daya tahan fiskal.

Pande Putu Oka, Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu), menyatakan, pihaknya sudah melaksankan rekomendasi IMF karena salah satu strategi perpajakan di 2021 adalah mengevaluasi insentif perpajakan untuk mengetahui efektivitas insentif pajak tersebut.

Adapun insentif perpajakan dalam program PEN 2021 dianggarkan sebesar Rp 58,47 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk diskon pajak penghasilan (PPh) Pasal 25, pembebasan PPh 22 Impor, percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN), PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), diskon PPN sektor properti DTP, dan diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor DTP.

Pemerintah berupaya keras mendongkrak ekonomi di kuartal Il-2021 agar bisa sesuai target 7%-8%. Pemerintah pun sudah mengeluarkan daya upaya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tersebut dengan pemberian ragam insentif dan stimulus pendongkrak konsumsi.

Pertama, pemberian pembebasan dan diskon PPnBM untuk pembelian mobil dapur pacu hingga 11500 cc serta yang terbaru bagi kendaraan dengan kapasitas mesin 1.500 cc -2.500 cc.  Kedua, stimulus kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp 400 miliar mulai 20 April 2021. Tujuannya untuk meningkatkan permodalan debitur UMKM.

Dan yang teranyar pemerintah menggelontorkan dana Rp 500 miliar untuk subsidi transaksi belanja online di berupa gratis ongkos kirim (ongkir) dalam periode Hari Belanja Nasional H-10 dan H-5 Lebaran untuk transaksi produk nasional.

Sri Mulyani juga mengungkapkan, optimistis dengan ragam insentiftersebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal Il-2021 berada di zona positif kisaran 7% hingga 8%.

Kepala ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai ragam insentif yang digelontorkan pemerintah bisa membuat target pertumbuhan 7%-8% di kuartal II tercapai. “Ekonomi seharusnya sudah bounce back dan minimal tumbuh 5% yoy pada kuartal II-2021,” katanya kepada KONTAN, Jumat (9/4).

Penjaluran KPR (Kredit Pemilikan Rumah) BCA Surabaya di triwulan I tahun 2021 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding triwulan IV tahun 2020 lalu.

Selanjutnya di tahun 2021 ini, BCA kembali optimis penyaluran KPR akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Mulai 1 Februari hingga awal April 2021 ini, penyaluran KPR BCA Surabaya sudah mencapai Rp 3,3 triliun.

Indikasi pendorong tercapainya target itu antara lain dengan adanya stimulus free PPN 10 persen yang akan berlangsung hingga akhir Agustus 2021 mendatang, Kemudian suku bunga yang rendah dan penurunan angka penularan Covid 19 bersama dengan program vaksinasi nasional.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk yang akan berganti nama menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk menambah jajaran direksi. Tiga dari empat direksi baru yang ditunjuk pernah berkarier di PT Visionet Internasional atau OVO.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia akhir pekan ini, terdapat empat nama baru yang masuk dalam jajaran direksi Bank Net Syariah. Keempat jajaran direksi baru Bank Net Syariah ini akan resmi menjabat setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test Otoritas Jasa Keuangan.

Hijrahnya para eks petinggi OVO memicu kabar masuknya perusahaan financial technology tersebut ke Bank Net Syariah. Namun kabar ini tak dibantah atau dibenarkan oleh pihak OVO.

Head of Corporate Communication OVO Harumi Supit mengatakan pihaknya saat ini berfokus pada pengembangan layanan pembayaran digital dan sejumlah layanan lainnya, seperti investasi, asuransi dan pinjaman.

Saat ini, 60,55% saham Bank Net Syariah digenggam PT NTI Global Indonesia Tbk, 20,01% saham dikuasai Bortoli International Ltd, 6,18% dipegang Kasai Internasional Inc, dan sisanya publik.

Bisnis, JAKARTA — Pemajakan atas kekayaan atau wealth tax menjadi jalan tengah yang bisa ditempuh oleh pemerintah sejalan dengan seretnya prospek penerimaan pajak dan makin membengkaknya kebutuhan belanja guna meminimalisasi dampak pandemi Covid-19 dalam jangka pendek. International Monetary Fund (IMF) dalam Fiscal Monitor 2021 mencatat, pemajakan atas kekayaan bisa menjadi alternatif jika strategi pemerintah dalam mendulang penerimaan melalui Pajak Penghasilan (PPh) seret. Sejauh ini, wealth tax memang kurang populer. IMF mencatat, hingga saat ini hanya empat negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang mengadopsi skema ini, yakni Prancis, Norwegia, Spanyol, dan Swiss. IMF menuliskan, wealth tax dapat memangkas ketimpangan yang kian jauh di tengah pandemi.

Berkaca pada praktik wealth tax yang diadopsi oleh Norwegia, pemajakan terhadap 1% populasi orang kaya dapat mengurangi ketimpangan dan peningkatan kekayaan pendapatan antara 0,4%—0,6% dari produk domestik bruto (PDB). Kendati tidak menyasar negara tertentu, seruan IMF ini sejalan dengan rencana otoritas pajak di Tanah Air yang akan fokus menyasar masyarakat kaya dan superkaya atau wajib pajak strategis (high wealth individual/HWI) sebagai sumber pendapatan baru di tengah seretnya prospek penerimaan pajak pada tahun ini. Otoritas fiskal dalam Laporan Kinerja Ditjen Pajak 2020 mencatat, HWI disasar karena besarnya potensi dan kedudukannya sebagai beneficial owner dari seluruh bisnis usaha yang dijalankan.

Namun, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor optimistis pemerintah bisa mendeteksi seluruh kekayaan dari wajib pajak kelas ini. Musababnya, populasi masyarakat yang tergolong HWI sangat terbatas. “Kalau kita berbicara tentang wajib pajak yang tergolong HWI tentu populasinya tidak terlalu banyak. Jadi siapa-siapanya dapat kita deteksi,” kata dia kepada Bisnis. Neil menambahkan, Ditjen Pajak juga akan memaksimalkan penggunaan data yang didapat dari pihak ketiga dengan mengacu pada UU No. 9/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto mengatakan pemerintah memang perlu melakukan penelusuran dari kondisi riil kekayaan wajib pajak kaya maupun superkaya. Dia menjelaskan, wealth tax berbeda dibandingkan dengan pengenaan PPh. Menurutnya, PPh hanya mengacu pada penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam periode tertentu.

(Oleh - HR1)

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memburu peluang penerimaan pajak. Salah satunya cara dengan menebar surat.

Direktorat Jenderal Pajak menyebut, surat ke wajib pajak seperti Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2DK) dan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) berbuah manis bagi penerimaan.

Sebagai gambaran, tahun 2020 lalu, surat seperti ini berhasil mengumpulkan penerimaan hingga Rp 66,8 triliun. Penerimaan segede itu terkumpul, setelah tahun lalu. Ditjen Pajak menerbitkan SP2DK sebanyak 2,35 juta serta LHP2DK sejumlah 2,02 juta ke wajib pajak.

Pengamat Pajak Center for Information Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menambahkan penerbitan SP2DK yang menghasilkan tambahan penerimaan, membutuhkan proses panjang.

Proyeksi Fajry, penerimaan pajak pada 2021 akan tumbuh 2,6%-3% year on year (yoy). Dus, selisih alias shortfall penerimaan bisa sampai Rp 131 triliun. Artinya, penerimaan pajak hanya 89,34% dari target akhir tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 1.229,6 triliun.

Pandemi Covid-19 memaksa seluruh negara menggelontorkan stimulus demi memulihkan perekonomian. Namun, stimulus ini perlu dievaluasi dan dikurangi agar defisit anggaran berkurang sehingga risiko utang negara juga berkurang.

Pelonggaran ini berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 baru kembali maksimal 3% terhadap PDB pada APBN 2023 mendatang.

Pemerintah menyiapkan empat strategi untuk mencapai konsolidasi fiskal. Pertama, meningkatkan pendapatan negara melalui inovasi. Kedua, meningkatkan kualitas belanja melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar, fokus program prioritas, berorientasi hasil, serta transformasi subsidi ke bansos.

Ketiga, pengelolaan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Pemerintah akan mendorong inovasi pembiayaan, pendalaman pasar, serta penguatan peran lembaga pengelola investasi. Keempat, memastikan cadangan fiskal.

Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memprediksi, implikasi dari beban APBN tahun ini menyebabkan ratio utang pemerintah mencapai 41,05% terhadap PDB di tahun ini. Meskipun masih di bawah ambang batas 60%, jika dikalkulasikan dengar utang swasta maka beban utang Indonesia semakin buruk.

Di sisi lain, insentif perpajakan akan membuat proses peningkatan pendapatan negara berjalan lebih lambat. Dampaknya, kebutuhan akan utang masih berpotensi naik.