Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6581 )

Pajak Sigi Data Wajib Pajak dari 58 Negara

10 May 2018

Pasca AEoI DJP telah mengantongi informasi keuangan nasabah Indonesia dari negara luar, sebaliknya Indonesia juga telah mengirimkan informasi keuangan nasabah ke sejumlah negara lain. Per 1 Oktober 2018, terdapat 5.870 lembaga keuangan yang membuka akun di DJP untuk melaporkan data nasabah secara otomatis (5.637 lembaga keuangan yang wajib lapor dan 233 non pelapor). Menurut Bawono (DDTC) bila data dari AEoI dapat diolah dengan baik, maka potensi dan tingkat kepatuhan WP akan bisa dipetakan lebih efektif.

Politik dan Birokrasi

KPK Names Three Suspects in Ambon Tax Evasion Case

10 May 2018

KPK menetapkan tiga tersangka kasus suap terkait pengurangan nilai kewajiban pajak atas nama Anthony Liando. Tiga tersangka tersebut yaitu Anthony Liando, La Masikamba, dan Sulimin Ratmin.

Politik dan Birokrasi

Ketidakpastian Satgas OSS, Otomatisasi Izin Ditiadakan

10 May 2018

Pemerintah melonggarkan aturan tenggat waktu pengurusan komitmen izin operasional dalam sistem online single submission (OSS) karena belum siapnya petugas di daerah. Banyak K/L/D yang terlibat menjadi alasan mengapa integrasi sistem OSS masih belum berjalan sempurna. Pemerintah diniliai belum siap dalam implementasi OSS.

Politik dan Birokrasi

Operasi Tangkap Tangan, Suap Pajak Terulang

10 May 2018

KPK menetapkan tiga tersangka yang diduga melakukan dan menerima suap dalam mengurus dokumen pajak Orang Pribadi 2016 di KPP Pratama Ambon. Tiga tersangka tersebut yaitu Anthony Liando, La Masikamba, dan Sulimin Ratmin.

Politik dan Birokrasi

Nilai Tukar, Ketahanan Ekonomi Indonesia Sedang Diuji

10 May 2018

Indonesia membangun ketahanan ekonomi dalam dua dekade terakhir. Saat ini, ketahanan ekonomi sedang diuji tekanan ketidakpastian ekonomi global yang semakin besar. IMF merekomendasikan lima hal bagi perekonomian RI, yaitu pertama, peningkatan rasio pajak secara bertahap dan hati-hati; kedua, perlunya membuka sektor ekonomi baru bagi investor swasta serta memperbarui peran perusahaan negara dan anak perusahaan; ketiga, mengangkat kurva imbal hasil bebas risiko yang dapat dijadikan patokan; keempat, memperluas basis investor domestik bagi pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan dan pembiayaan investasi serta mengurangi ketergantungan terhadap modal asing; kelima, memodernisasi regulasi keuangan.

Politik dan Birokrasi

Suap Pegawai Pajak, Reformasi Sistem Perpajakan Mendesak

10 May 2018

Reformasi perpajakan dan perbaikan penanganan persoalan hukum terkati pajak mendesak dilakukan Kemenkeu menyusul OTT KPK terhadap Kepala Kantor dan Pemeriksa Pajak KPP Pratama Ambon dan pengusaha Anthony Liando (WP). Untuk mencegah suap pajak berulang, Laode M Syarif mengusulkan Kemenkeu membenahi sistem peradilan perpajakan dan lebih terbuka penanganannya.