;
Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6583 )

Tempat usaha wajib bayar pajak parkir

13 Aug 2018
Pemkot Depok melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan parkir. Pajak sebesar 20 % per bulan dari seluruh pendapatan parkir. Mereka harus membukukan laporan yang ada.

Menilik Juknis Pemeriksaan Pajak

13 Aug 2018
Penentuan sasaran wajib pajak yang menjadi prioritas penggalian potensi maupun pemeriksaan diatur pemerintah dalam SE-15/PJ/2018 tentang kebijakan pemeriksaan pajak, wajib pajak yang termasuk dalam prioritas penggalian potensi adalah WP yang memiliki indikasi.

Opini, Pilpres 2019 dan Reformasi Perpajakan ( Johana Lanjar Wibowo)

10 Aug 2018
Sebagaimana UU No.7/2017 tentang Pemilu, dengan adanya persyaratan yang dipenuhi terkait kewajiban perpajakan, menunjukkan bahwa pasangan calon memberikan contoh terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya. Ada lima pilar reformasi perpajakan yang menjadi fokus, yaitu: Organisasi, SDM, Peraturan perundang-undangan, proses bisnis serta teknologi informasi dan basis data. Reformasi perpajakan memerlukan waktu yang tidak singkat, sehingga Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu 2019- lah yang akan memegang komando tertinggi dalam melanjutkan estafet reformasi perpajakan.

Evaluasi Penerapan OSS (online single submission), Perizinan Online Belum Mulus

10 Aug 2018
Meski sudah dirasakan manfaatnya oleh pebisnis dan calon investor, implementasi online singel submission (OSS) se;ama satu bulan terakhir tampaknya belium berjalan mulus, terutama di sejumlah daerah. OSS ini merupakan amanat dari Perpres 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Dari 25 K/L saat ini baru 50% yang mnerbitkan aturan pendukung sistem OSS. Padahal aturan pendukung harus diselesaikan paling lama 15 hari kerja stelah OSS diluncurkan. Per tanggal 8 Agustus 2018 pukul 19.30, registrasi pada sistem OSS sebanyak 30.505 pelaku usaha, 22.328 diantaranya sudah melakukan aktivasi akun, dan 12.290 telah mendapatkan nomor izin berusaha.

Pajak Tambang Mineral, Relaksasi Aturan Terus Diberikan

10 Aug 2018
Pemerintah menyiapkan empat PMK turunan dari PP No.37/2018. Empat PMK tersebut akan mengatur mengenai kerja sama, pembukuan dolar, mengenai sumbangan, dan perlakuan perpajakan bagi perusahaan yang ada di daerah terpencil.

7.004 Izin Usaha Sudah Diterbitkan

10 Aug 2018
OSS yang sudah berjalan satu bulan sejak 9 Juli 2018 dinilai relatif cukup stabil. Hal ini terlihat dari izin usaha yang sudah diterbitkan selama sebulan sebanyak 7.004. Dalam sebulan total registrasi sebanyak 30.505 register, 12.290 sudah mendapatkan nomor induk berusaha (NIB). Dari profil pelaku usaha, non perorangan sebesar 5.267 perusahaan, perorangan 1.827, dan sisanya adalah perwakilan asing yang ada id Indonesia yang melakukan perizinan berusaha. OSS didominasi usaha UMKM (67%) dan Non UMKM (33%). Dari Investornya, 71% PMDN dan 29% PMA.

Perizinan Terintegrasi Disempurnakan

10 Aug 2018
Pemahaman pemangku kepentingan atas Sistem OSS belum berubah karena masih menggunakan pola pikir lama. Sistem OSS baru berjalan sebulan dengan cakupan yang besar melibatkan 25 K/L dan 514 Pemda. Pemerintah perlu menggencarkan sosialisasi terkait dengan sistem perizinan baru (OSS) ini.

Aturan Baru Pajak Minerba, Pemanis Investasi Tambang

09 Aug 2018
Melalui PP No.37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral, pemegang IUPK yang memiliki rencana investasi dalam jangka panjang akan diuntungkan. Ketentuan baru bakal lebih berat bagi perusahaan karena ada tambahan pungutan lainnya, namin memperoleh kepastian besaran pajak dan PNBP untuk jangka panjang. PP tersebut menjadi jawaban atas kepastian hukum yang diminta Freeport Indonesia. Dengan PP ini berpotensi menggerus penerimaan pajak, karena pengenaan PPh Badan akan disesuaikan dengan UU PPh sebesar 25%.

Makan Sisa Lontong Kemarin

08 Aug 2018
Warga Dusun Limbungan mengalami keresahan, Persediaan makanan yang dikumpulkan mulai menipis, Beras Minyak dan lauk pauk makin sedikit.

PP Penurunan VAT Refund Molor dari Target

08 Aug 2018
Aturan VAT Refund tidak bisa selesai secepatnya, sehingga tidak akan berimplikasi besar bagi perekonomian. Ditjen Pajak sepertinya kesulitan menyelesaikan PP tersebut sebelum pelaksanaan Asian Games pada 18 Agustus 2018.