Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6583 )

Penerimaan Negara Terjaga

12 Sep 2018

Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS tidak memengaruhi penerimaan negara sampai Agustus yang meningkat cukup tinggi dan konsisten. Tercatat pertumbuhan penerimaan perpajakan di atas 15%, pertumbuhan tertinggi dalam 3 tahun terakhir.

Politik dan Birokrasi

Saatnta Era Baru Keterbukaan Pajak

10 Sep 2018

Ditjen Pajak mulai pertukaran data perpajakan secara internasional. Ditjen Pajak memastikan program pertukaran data internasional akan menguntungkan semua otoritas perpajakan. Tiap otoritas bisa saling membantu meminimalisir upaya manipulasi perpajakan sebab pertukaran ini melibatkan 5 data utama yakni data identitas pemiliki rekening, nomor rekening, identitas lembaga keuangan saldo rekening dan penghasilan dari rekening berupa bunga.

Politik dan Birokrasi

Belanja 2019 Bengkak Rp 54,3 Triliun

10 Sep 2018

Meskipun pembahasan RAPBN 2019 masih tahap awal, permintaan tiga instansi membuat belanja melonjak hingga Rp 54,3 triliun. Tiga instansi tersebut adalah Kementerian ESDM mengusulkan tambahan subsidi listrik sebesar 1,2 triliun, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat mengusulkan tambahan Rp 8,7 triliun dan Polri yang paling tinggi mengusulkan tambahan Rp 44,4 triliun.

Politik dan Birokrasi

Kebijakan Tarif Impor Bakal Memoles Emiten Kosmetik

10 Sep 2018

Kebijakan Pemerintah menaikkan tarih PPh Impor bakal menjadi angin segar pagi emiten kosmetik lokal. Menurut Sekretaris Perusahaan Mandom, kebijakan ini akan mampu meningkatkan daya saing industri kosmetik Tanah Air.

Politik dan Birokrasi

Piutang Tak Tertagih Menggunung

10 Sep 2018

Nilai piutang pajak yang belum tertagih tercatat terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga menuntut perhatian serius dari Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan.

Politik dan Birokrasi

Kolom Pajak - PPh Impor Tidak Sama Seperti Bea Masuk

07 Sep 2018

Menurut Yustinus Prastowo (YP), terdapat beberapa perbedaan antara PPh Impor dan Bea Masuk. Yang pertama, tujuan PPh impor adalah penerimaan sedangkan BM berfungsi sebagai regulator. Kedua tarif pph mengacu pada UU sedangkan BM sesuai dengan kerangka WTO. Ketiga, PPh Impor merupakan prepaid tax yang dapat menjadi pengurang PPh Badan, sedangkan BM adalah cost atau pungutan bagi perusahaan dan tidak dapat menjadi pengurang.

Politik dan Birokrasi

Kalau Cuma Rp 4,6 T Tidak Cukup

07 Sep 2018

Kondisi keuangan BPJS cukup memprihatinkan. Dana talangan Rp 4,6 T dinilai anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ansyori, tidak cukup untuk megatasi kerugian sampai Desember 2018

Politik dan Birokrasi

TNI Minta Rp 1,5 Triliun untuk Pasukan Elite Antiteror

07 Sep 2018

Koopsus dibentuk untuk penanganan terorisme. Pembentukan lembaga itu sebagai tindak lanjut dari hasil revisi UU No.15 tahun 2003. Koopsus merupakan gabungan pasukan elite yang ada di TNI yakni Kopassus, Kopaskhas dan Marinir.

Politik dan Birokrasi

Aturan PPh Barang Impor - Kenaikan PPh Impor Cuma Obat Jangka Pendek

06 Sep 2018

Kemenkeu menaikkan pajak penghasilan (PPh) atas 1.147 item barang impor konsumsi. Penaikan tarif impor PPh pasal 22 tersebut diharapkan bisa meredam laju impor barang konsumsi dalam jangka pendek. Kemenkeu menaikkan tarif impor dari 2,5% menjadi 7,5% dan 10%.

Politik dan Birokrasi

Rem Impor, Naikkan Tarif PPh

06 Sep 2018

Karut marut perekonomian di Argentina dan Turki turut menyeret perekonomian di Negara Berkembang, termasuk Indonesia. Dampak bagi Indonesia adalah makin dalamnya depresiasi rupiah terhadap dollar AS. Pelemahan rupiah berlangsung sejak pekan lalu. BI sudah turun tangan untuk mengembalikan stabilitas nilai tukar rupiah. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan sejak Kamis pekan lalu hingga Selasa pekan ini, total dana Rp 11,9 trilliun dikucurkan sebagai upaya intervensi ganda di pasar valas dan pasar surat berharga negara (SBN). Sementara itu, sebagai upaya mengendalikan defisit neraca transaksi berjaan yang memberikan dinamika tinggi pada nilai tukar rupiah, kemarin pemerintah mengumumkan kebijakan kenaikan tarif PPh pasal 22 untuk 1.147 barang. Tujuannya untuk mengendalikan impor.