Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6583 )

Kenapa tarif PPnBM CBU dan CKD disamakan?

01 Oct 2018

Kemenperin dan kalangan pelaku usaha di sektor otomotif kompak meminta pemerintah untuk menghapus tarih PPnBM. Sbeelum muncul opsi ini, para pelaku usaha mengusulkan kepada pemerintah supaya menurunkan PPnBM bagi mobil yang dirakit secara utuh untuk mendorong investasi otomotif.

Politik dan Birokrasi

Optimalisasi lifting migas, Penyerapan minyak kontraktor terganjal pajak.

01 Oct 2018

Upaya PT Pertamina membeli minyak mentah bagian kontraktor kerja sama masih terganjal keberadaan pajak penghasilan atas laba setelah pajak atau branch profit tax.

Politik dan Birokrasi

Pemerintah siapkan insentif fiskal untuk dongkrak manufaktur

01 Oct 2018

Pemerintah tengah menyiapkan skema insentif fiskal yang lebih menarik untuk meningkatkan investasi sekaligus memacu pertumbuhan di industri manufaktur. Beberapa insentif tersebut diantaranya adalah pemotongan pajak dalam jumlah besar atau super deductible tax dan aturan terkait PPnBM. Kemenperin sudah mengusulkan skema super deductible tax kepada kemenkeu. Penerapan ini sejalan dengan inisiatif di dalam roadmap making Indonesia 4.0.

Politik dan Birokrasi

Penjualan minyak ke pertamina terkendala pajak

01 Oct 2018

Pemerintah mencatat sebanyak tiga perusahaan migas telah sepakat menjual minyak mentah bagiannya ke PT Pertamina. Namun, transaksi jual beli minyak ini masih terkendala masalah perpajakan di mana perusahaan migas bakal terkena pajak 44%.

Politik dan Birokrasi

Insentif fiskal dorong investasi

01 Oct 2018

Pemerintah terus berupaya memformulasikan skema insentif fiskal yang lebih menarik sesuai kebutuhan pelaku usaha saat ini. Diantaranya mendorong penerbitan mini tax holiday dan super deductible tax. Usulan dari Kemenperin berupa pengurangan pajak 200% bagi industri yang melakukan diklat vokasi, dan sebesar 300% bagi industri yang melakukan litbang atau inovasi.

Politik dan Birokrasi

Diskon PPh Kupon Obligasi

25 Sep 2018

Kemenkeu tengah mempertimbangkan kebijakan baru untuk mengatur tarif pajak penghasilan (PPh) atas bunga obligasi. Kebijakan baru ini nantinya hanya berlaku bagi bunga alias kupon obligasi pemerintah, yang terbit di dalam negeri

Politik dan Birokrasi

Cukai Vape Menghasilkan Penerimaan Rp 30 Miliar

25 Sep 2018

DJBC mengantongi penerimaan negara yang berasal dari pengenaan cukai untuk cairan rokok elektrik atau likuid vape sevesar 30 Miliar rupiah. Aturan cukai baru ini, berlaku sejak awal Juli 2018 dengan tarif sebesar 57% dari Harga Jual Eceran.

Politik dan Birokrasi

PPh atas Dividen Dinfre dan RDPT Juga Dipangkas

25 Sep 2018

Selain meninjau pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk bunga obligasi negara, pemerintah tengah merumuskan kebijakan baru untuk mengatur PPh atas dividen Dana Investasi Infrastruktur dan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT). Rencananya pemerintah akan menyamakan tarif PPh DINFRA dengan PPh atas dividen DIRE. Sedangkan tarif dividen atas RDPT akan disamakan dengan produk reksadana.

Politik dan Birokrasi

Beleid Pajak Obligasi Positif Bagi Investor

25 Sep 2018

Wacana pemangkasan PPh atas bunga obligasi Pemerintah kembali mencuat ditengah yield SUN yang masih diatas 8%. Menurut Analis MNC Sekuritas, I Made Adi Saputra, kebijakan tsb memang positif bagi investor individu dan institusi, namun segmen investor tersebut tergolong sedikit untuk ukuran kuantitas.

Politik dan Birokrasi

Penerimaan PPh Impor Sampai Akhir Tahun 2018 Masih Bisa Tumbuh 25%

24 Sep 2018

Kenaikan PPh Impor 22 diperkirakan tidak akan banyak berpengaruh pada penerimaan negara tahun ini. Menurut Bhima Yudistira, Peneliti INDEF, ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan PPh pasal 22 impor mencapai 25%. Pertama, dampak pelemahan rupiah. Kedua, konsumsi rumah tangga yang melemah pasca lebaran. Ketiga, pengiriman stok barang sebelum adanya kenaikan PPh Pasal 22 impor.