Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6631 )

Asing Bisa 100% Saham di 28 Usaha

19 Nov 2018

Pembukaan investasi asing untuk mengisi kekosongan di industri. Jumlah bidang usaha yang dibuka untuk asing masih bisa brtambah menunggu jawaban dari kementerian terkait.Menurut Staf khusus bidang perekonomian Edy Putra Irawady, Pemerintah masih membahas 26 bidang usaha yang akan dibuka untuk investor asing. Pembahasan itu menunggu konfirmasi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan serta Kementerian Komunikasi dan Informasi

Politik dan Birokrasi

Navigasi Perpajakan : Apa itu Elektronik Bukti Potong (e-bukpot)

05 Nov 2018

E-bukpot rencana diterapkan pada awal 2019. Pelaksanaan e-bukpot ditujukan untuk mempermudah pelaporan bukti potong bagi wajib pajak, sedangkan bagi DJP mempermudah pengawasan. Untuk tahap awal sistem e-bukpot akan diterapkan secara bertahap hanya di kanwil LTO, kanwil Jakarta Khusus, dan KPP Madya di Jakarta.

Politik dan Birokrasi

Persiapan Akhir Tahun, Manufaktur menggeliat

02 Nov 2018

Industri manufaktur khususnya yang ekspor juga mendulang berkah dari pelemahan rupiah. Kinerja manufaktru kuartal ketiga tahun ini tumbyh sebesar 5,04% year-on-year (yoy). Kenaikan ini sejalan dengan persiapan kebutuhan menjelang musim Natal dan tahun baru. Industri pakaian misalnya mencatatkan pertumbuhan tertinggi mencapai 23,13% yoy, meski sharenya hanya 2,21%. selain itu, industri karet, barang dari karet dan plastik tumbuh 18,84% yoy dan industri kulit, barang dari kulih dan alas kaki tumbuh 14,75% yoy. sedangkan, penyumbang pertumbuhan tertinggi yaitu industri makanan tercatat tumbuh 8,24% yoy.

Politik dan Birokrasi

VAT on Service Export Ineffective

15 Oct 2018

Kebijakan penurunan tarif pajak terlihat sedikit populer pada saat ini. Setelah menurunkan pajak untuk UMKM dan PPh atas DHE, pemerintah sedang memformulasikan kebijakan yang akan mengurangi tarif PPN menjadi 0% untuk ekspor jasa. Tarif PPN bukan determinan utama dalam pengambilan keputusan dalam investasi di sektor jasa. Memanipulasi tarif PPN bukan sebuah solusi yang benar ketika sejumlah faktor lain tidak mendukung. Pemerintah harus mendedikasikan kebijakan perpajakannya untuk meningkatkan ikilim bisnis.

Politik dan Birokrasi

Sustainable Development Goals, Wanted: Higher Tax for Super Rich, Better Tax Policies

15 Oct 2018

SDG akan dicapai pada tahun 2030 jika negara-negara mampu untuk meningkatkan pendapatannya, improve kebijakan perpajakannya dan menekan para milyarder untuk membayar pajaknya secara fair.

Politik dan Birokrasi

Stabilisasi Rupiah, Konversi DHE Harus Diwajibkan

12 Oct 2018

Pemerintah seharusnya mewajibkan eksportir untuk mengonversi Devisa Hasil ekspor (DHE) ke rupiah agar kebijakan tersebut efektif mendorong penguatan rupiah. Pemberian relaksasi tarif pajak pun belum efektif mendorong eksportir mengonversi dolarnya ke rupiah.

Politik dan Birokrasi

PPh Final UKM, tarif Turun, Wajib Pajak UKM Bertambah 134.302

11 Oct 2018

Efek turunnya pajak pengusaha kecil mulai nampak. DJP mencatat 134,302 WP UKM baru per 1 Juli. Hingga September 2018 terdapat 1.389.496 WP yang telah membayar PPh final UKM dengan jumlah Rp 4,55 triliun. Pemerintah perlu menggandeng asosiasi pengusaha atau pelaku UKM untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap WP.

Politik dan Birokrasi

Monitor Fiskal, IMF Soroti Masalah Rasio Pajak

11 Oct 2018

IMF menilai rasio pajak terhadap PDB Indonesia pada level 10,78% masih rendah, sehingga bertolak belakang dengan upaya pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot. IMF merekomendasikan agar pemerintah Indonesia dan negara-negara emerging lainnya melakukan perbaikan penrimaan pajakdan memanfaatkan kekayaan negara supaya menghasilkan pendapatan. Penelitian dari IMF telah menidentifikasi bahwa rasio pajak 15% dari PDB adalah rasio minimum yang diinginkan untuk rasio pajak terhadap PDB, Indonesia masih berada dibawah tingkat itu.

Politik dan Birokrasi

Produk Mainan, Pengusaha Minta Simplifikasi Birokrasi

11 Oct 2018

Pelaku usaha mainan meminta pemerintah mempermudah prosedur tata niaga selain memberikan keringan bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP). Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) mengapresiasi kehadiran beleid baru Mmenkeu terkait BMDTP industri mainan sebesar Rp 4 miliar. Selain itu, AMI juga menyoroti rumitnya pengurusan perizinan untuk mendatangkan komponen ataupun suku cadang bagi alat-alat pembuat mainan.

Politik dan Birokrasi

IMF-WB Diprediksi Sumbang Penerimaan Pajak Hingga Rp 1T

09 Oct 2018

Pertemuan Tahunan IMF-WB yang berlangsung kemarin hingga 15 Oktober 2018 di Bali diperkirakan menambah penerimaan pajak Rp800 miliar hingga Rp 1 triliun. Pajak tersebut terdiri dari pajak atas pembangunan infrastruktur, PPh UMKM, PPN, pajak daerah, serta PPh Final Konstruksi (menurut Yustinus Prastowo).