Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6583 )

Fiscal Policy, RI Weighs Tax Cut for Bond Investors to Prop Currency

04 Oct 2018

Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan untuk melakukan pemotongan atas Penghasilan yang diperoleh dari obligasi negara dan memperpanjang keringanan pajak bagi para eksportir yang mau menyimpan pendapatan dolar mereka di bank-bank dalam negeri untuk jangka waktu yang lama, sebagai bagian dari menguatkan rupiah yang sedang melemah.

Politik dan Birokrasi

Opini, Tax Expenditure dalam Sistem Anggaran Indonesia (Liberti Pandiangan)

04 Oct 2018

Pajak yang selama ini tidak masuk ke kas negara karena adanya kebijakan pajak, akan dijadikan sebagai belanja pajak dalam anggaran negara. Dari sisi anggran seyogyanya harus diperhitungkan sebagai penerimaan, yang dalam pencatatannya sebagai penerimaan yang hilang atau minus (potential loss). Dengan dimasukkannya tax expenditure dalam NK-RAPBN 2019, ke depan diharapkan menjadi salah satu parameter penghitung penerimaan pajak di Indonesia. Dengan demikian hasilnya lebih transparan, ideal dan adil sebagaimana sistem perpajakan yang telah dianut oleh negara-negara maju dan OECD.

Politik dan Birokrasi

Penarikan DHE, Pemerintah Relaksasi Insentif Pajak

04 Oct 2018

Masih minimnya minat pengusaha mengonversi DHE ke rupiah membuat pemerintah merevisi insentif pajak yang selam ini diberikan agar lebih menarik. Ditjen Pajak optimis relaksasi insentif pajak bisa menarik minat pengusaha membawa pulang dan mengonversi DHE

Politik dan Birokrasi

Navigasi Perpajakan, Keringanan bagi WP di Wilayah Bencana

04 Oct 2018

Direktorat Jenderal Pajak kembali memberikan insentif bagi WP yang terdampak bencana. Bentuk insentif tersebut ditampung dalam bentuk Perdirjen. Insentif berupa keringanan sanksi dan pemberian perpanjangan jangka waktu pelaporan pembayaran.

Politik dan Birokrasi

Nilai Tukar, Rupiah Melemah Dampak Dicegah

04 Oct 2018

Pemerintah berupaya agar sentimen negatif dari pelemahan rupiah terhadap dolar AS tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap perekonomian domestik. Kepercayaan pasar ditumbuhkan dengan cara memperbaiki neraca pembayaran secara konsisten dan berkelanjutan. Solusi jangka pendek untuk menjaga nilai tukar rupiah adalah melalui operasi moneter dan menaikkan suku bunga acuan BI. Kepal Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, A Tony P menekankan, pemerintah perlu lebih radikal mengurangi impor yang menguras banyak devisa.

Politik dan Birokrasi

Dunia Usaha Kurangi Penggunaan Dolar AS

04 Oct 2018

Dunia usaha berkomitmen mengurangi penggunaan dolar AS dalam transaksi bisnisnya. Langkah ini dilakukan untuk membantu memulihkan mata uang garuda yang saat ini menembus Rp 15 ribu per dolar AS. Presdir Adaro Energy, berharap langkah ini memberikan efek positif bagi Indonesia, khususnya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dengan melakukan konversi, akan terjadi keseimbangan antara pasokan dan permintaan terhadap dolar AS. Menkeu menyiapkan aturan berupa insentif potongan PPh atas bunga Deposito DHE, agar pengusaah mau menyimpan DHE di dalam negeri.

Politik dan Birokrasi

Tajuk, Konversi Ke Rupiah

04 Oct 2018

Penyebab utama pelemahan kurs rupiah saat ini berasal dari faktor eksternal, khususnya langkah the FED yang menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Mengantisipasi pelemahan rupiah berlanjut, Menkeu meminta transaksi keuangan bagi perusahaan di Indonesia menggunkan mata uang rupiah. Permintaan ini tidak asal gratis. Semestinya dibarengi dengan sejumlah insentif kepada pengusah yang mau mengonversi transaksi dolarnya menggunakan tupiah dan membawa pulang hasil ekspor ke dalam negeri. Bisa saja berbentuk keringanan pajak atau apap pun agar mereka mau menerapkan.

Politik dan Birokrasi

Audit BPK, Subsidi dan Utang OJK Jadi Sorotan BPK

03 Oct 2018

Temuan kedua BPK tertuju kepada OJK karena belum melunasi utang Pajak Badan Rp 901,01 miliar. OJK juga belum setorkan pungutan sebanyak Rp439,91 miliar ke kas negara.

Politik dan Birokrasi

Tanggapi BPK, OJK Bahas Skema Baru PPh Badan dengan Ditjen Pajak

03 Oct 2018

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk membahas skema perhitungan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Badan OJK. Jika skema baru disetujui, utang PPh Badan OJK akan dihitung ulang. OJK sudah membayar PPh Badan sejak 2014 dan 2015 sebesar Rp 836,72 miliar. Jumlah utang PPh Badan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 901,10 miliar tersebut, merupakan akumulasi PPh Badan yang belum dilunasi 2015 (sebagian), 2016, dan 2017.

Politik dan Birokrasi

Evaluasi Paket Kebijakan, Implementasi Tersendat

01 Oct 2018

Pebisnis menilai paket kebijakan dan deregulasi aturan yang diterbitkan pemerintah merupakan inisiatif yang baik. Namun implementasinya di lapangan masih tersendat, sehingga menghambat invesatasi dan usaha.