Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6583 )

Efek Insentif Pajak tak Signifikan

29 Nov 2018

DJP optimis bisa mengejar target setoran pajak kendati tarif PPnBM dipangkas, sebab kontribusinya relatif kecil. Pelonggaran PPnBM untuk Yatch menurut Kepala BKF bisa mendorong industri pariwisata dalam negeri. Namun menurut Yustinus Prastowo,insentif tersebut tidak sesuai dengan tujuan pengenaan PPnBM untuk memenuhi rasa keadilan.

Politik dan Birokrasi

Cukai Plastik Diyakini Efektif

29 Nov 2018

Cukai plastik akan mampu mengontrol produksi plastik menurut Deputi Bidang Koordinasi SDM Kemenko Bidang Kemaritiman, Safri Burhanuddin. Tetapi Unilever Indonesia telah mengkaji soal pajak plastik, bagaimana dampaknya terhadap penerimaan pajak dan juga total pertumbuhan industri yang seperti apa, hasilnya malah menunjukkan hasil yang negatif. Oleh karena itu, Industri mencoba memberikan perspektif yang lebih luas, dan menyarankan pemerintah menggandeng pihak industri untuk mencari solusi yang inovatif.

Politik dan Birokrasi

Setoran Pajak Emas Tergerus Kepatuhan

26 Nov 2018

Harga Emas PT Antam (Aneka Tambang) naik dari awal tahun sebesar Rp 600.000 per gram menjadi Rp Rp 660.000 per gram, sementara penjualan emas batangan periode Januari sd Oktober 2018 telah mencapai 24 ton. Penerimaan pajak yang masuk seharusnya Rp 71,28 miliar (dari PPh pasal 22) dan belum termasuk PPN nya. Sayangnya masih banyak pengusaha emas yang belum memahami kewajiban perpajakanya. Sebagai contoh di KPP Pratama Soreang sepanjang tahun ini kontribusi pajak penjualan emas turun menjadi 1,43%.

Politik dan Birokrasi

Presidential Race, Prabowo promises higher tax revenues

22 Nov 2018

Prabowo mempunyai visi untuk meningkatkan tax ratio menjadi 16% jika terpilih jadi presiden. Prabowo juga berjanji akan menurunkan tarif PPh OP dari 30% menjadi 17% dan PPh Badan dari 25% menjadi 22%. Di dalam Comprehensive paper tahun 2012 OECD menyebutkan bahwa tidak hanya memperluas basis data dan penggunaan IT tetapi juga reformasi struktural secara menyuluruh untuk dapat meningkatkan sistem penerimaan pajak Indonesia.

Politik dan Birokrasi

Govt speeds up issuance of incentives

22 Nov 2018

Sehubungan dengan terbitnya paket kebijakan ekonomi yang terakhir pekan lalu, pemerintah akan mempercepat menerbitkan beberapa peraturan terkait dengan insentif fiskal dalam menunjang untuk lebih menarik invetasi masuk ke dalam negeri. Diantaranya peraturan terkait dengan sektor migas, super deduction tax untuk perusahaan yang menyediakan pelatihan bagi para pegawai atau mengadakan R&D, tarif PPh Penjualan barang mewah (termasuk hunian mewah) sebesar 5% akan diturunkan menjadi 1%, dan batas harga properti mewah yang terkena PPnBM dinaikan dri Rp 20 miliar menjadi Rp 30 miliar.

Politik dan Birokrasi

Relaksasi DNI untuk Genjot Investasi

21 Nov 2018

Salah satu kebijakan relaksasi DNI 2018 adalah mengeluarkan 54 bidang usaha dari DNI. Bidang usaha yang dikeluarkan tersebut menjadi lebih sederhana perizinanya atau lebih terbuka untuk investasi. Dari 54 bidang usaha tersebut, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan porsi kepemilikan melalui PMA menjadi maksimum 100% bagi 25 bidang usaha.

Politik dan Birokrasi

Paradigma Pajak Layanan Digital

21 Nov 2018

Pajak layanan digital menjadi salah satu agenda perpajakan internasional sejak terungkapnya beberapa skandal penggelapan pajak yang diduga dilakukan oleh perusahaan layanan digital raksasa seperti google dan amazon. OECD mengajukan proposal pengenaan excise tax on e-services yang merupakan instrumen transisi menuju reformasi pajak atas layanan digital yang seutuhnya, yaitu Digital Services Tax (DST). Namun ada dua kelemhan konseptual dari pajak layanan digital ini sulit dikenakan. Pertama, pengenaan DST dilandaskan pada paradigma penciptaan nilai, dimana nilai dari perusahaan layanan digital dianggap terakumulasi di negara tempat konsumennya berada. Kedua, sebagai pajak yang membidik perusahaan layanan digital sebagai subyek pajak, DST justru menerapkan prinsip yang melandasi pemungutan pajak objektif yaitu prinsip destinasi yang melandasi pemungutan PPN.

Politik dan Birokrasi

Karpet Merah Digelar Lebar bagi Asing

19 Nov 2018

Pemerintah akan membentangkan karpet merah bagi investasi asing mulai tahun depan. Penanaman modal asing (PMA) hingga 100% akan dibuka bagi 28 bidang usaha atau klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Politik dan Birokrasi

Asing Bisa 100% Saham di 28 Usaha

19 Nov 2018

Pembukaan investasi asing untuk mengisi kekosongan di industri. Jumlah bidang usaha yang dibuka untuk asing masih bisa brtambah menunggu jawaban dari kementerian terkait.Menurut Staf khusus bidang perekonomian Edy Putra Irawady, Pemerintah masih membahas 26 bidang usaha yang akan dibuka untuk investor asing. Pembahasan itu menunggu konfirmasi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan serta Kementerian Komunikasi dan Informasi

Politik dan Birokrasi

Navigasi Perpajakan : Apa itu Elektronik Bukti Potong (e-bukpot)

05 Nov 2018

E-bukpot rencana diterapkan pada awal 2019. Pelaksanaan e-bukpot ditujukan untuk mempermudah pelaporan bukti potong bagi wajib pajak, sedangkan bagi DJP mempermudah pengawasan. Untuk tahap awal sistem e-bukpot akan diterapkan secara bertahap hanya di kanwil LTO, kanwil Jakarta Khusus, dan KPP Madya di Jakarta.