Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik mencapai Rp 54,81 triliun per akhir Desember 2022. Angka itu setara 90% dari pagu yang sebesar Rp 60,9 triliun. Persentase penyaluran DAK fisik di tahun 2022 juga lebih tinggi dari persentase 2021 yang hanya 87,5% dari pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 yang sebesar Rp 65,2 triliun. Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemkeu, Luky Alfirman, mengatakan, meningkatnya persentase penyaluran DAK fisik tahun 2022 lantaran kinerja pemerintah daerah lebih baik dalam pemenuhan dan penyampaian syarat salur DAK fisik. Terutama, dalam bidang pendidikan dan infrastruktur. Kedua bidang ini juga memiliki pagu alokasi yang besar.

Sumber energi terbarukan dirasa kian relevan untuk mengisi kebutuhan energi masa depan seiring gejolak harga pada energi fosil, terutama minyak mentah yang Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap impor yang tinggi. Dukungan terhadap energi terbarukan di Indonesia melalui regulasi, berupa insentif bagi pengembang, telah diterbitkan. Tahun 2023 menjadi tahun untuk menguji sejauh mana implementasinya. Sektor energi menjadi salah satu sektor yang disorot pada 2022, mulai dari krisis ketersediaan batubara untuk pembangkit listrik di dalam negeri hingga melonjaknya harga minyak dan gas bumi dunia, yang turut dipengaruhi konflik bersenjata Rusia-Ukraina. Di sisi lain, pandemi yang kian terkendali menyebabkan permintaan terhadap energi meningkat pesat. Di dalam negeri, permintaan BBM jenis biosolar dan pertalite melonjak melampaui kuota yang ditetapkan pemerintah. APBN tertekan lantaran lonjakan subsidi untuk kedua jenis BBM tersebut.

Berbagai dinamika tersebut di atas membuat akselerasi pengembangan energi terbarukan semakin mendesak meskipun saat ini masih ada ketergantungan pada fosil. Upaya percepatan dilakukan pemerintah dengan menerbitkan Perpres No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan dan diundangkan pada 13 September 2022. Perpres itu memuat, antara lain, insentif yang diberikan pemerintah, baik dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal, bagi para pengembang energi terbarukan, juga menyebut larangan membangun PLTU yang baru, kecuali yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebelum berlakunya perpres. Perpres itu membawa harapan akan peningkatan daya tarik investasi energi terbarukan, yang selama ini berjalan relatif lambat. Salah satu kendala selama ini ialah nilai keekonomian yang masih sulit dicapai, terutama jika dibandingkan dengan fosil. Namun, dibutuhkan peraturan turunan yang mengatur mekanisme insentif itu secara lebih rinci. Peneliti senior Institute for Essential Services Reform (IESR), Raditya Wiranegara, Minggu (1/1)  tahun 2023 adalah tahun di mana keefektifan implementasi Perpres No 112/2022 serta aturan turunannya akan mulai diuji. (Yoga)

JAKARTA, ID — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dirancang fleksibel dengan penerimaan yang konservatif. Ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian global, terutama jatuhnya harga komoditas. Lonjakan penerimaan pada APBN 2022 antara lain didongkrak oleh kenaikan harga komoditas, khususnya batu bara dan CPO. Sedang pada tahun 2023, harga komoditas diprediksi turun seiring dengan melemahnya ekonomi global. “APBN harus stabil agar tidak menjadi sumber ketidakpastian bagi yang lain,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi di Jakarta, Jumat (06/01/2023). Didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara, Menkeu menjelaskan ketidakpastian ekonomi global sebagaimana diutarakan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) Kristalina Georgieva di New Delhi, Minggu (01/01/2023). Menurut Kristalina, kontraksi ekonomi tiga kekuatan besar ekonomi dunia —AS, Tiongkok, dan Uni Eropa—akan mendorong sepertiga ekonomi dunia ke jurang resesi. (Yetede)

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah/2023 Masehi. Kuota haji Indonesia pada tahun 2023 ditetapkan 221.000 orang dan tanpa ada pembatasan usia anggota jemaah haji. Kesepakatan itu ditandatangani, Minggu (8/1) di Jeddah, Arab Saudi, oleh Menag RI Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F al-Rabiah. Penandatanganan kesepakatan itu disaksikan Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, Dirjen Penyenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. ”Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Arab Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini 221.000 orang,” ujar Yaqut di Jeddah, Minggu (8/1), dalam siaran pers yang dimuat di laman Kemenag.

Menurut Yaqut, kuota itu terdiri dari 203.320 untuk haji reguler dan 17.680 untuk haji khusus. Yaqut mengatakan, dalam pembicaraan dengan Menteri Haji Arab Saudi disepakati juga tidak ada pembatasan usia. ”Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tak ada pembatasan usia jemaah haji. Artinya, jemaah berusia 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini,” kata Menag. Pertemuan dengan Menteri Tawfiq juga dimanfaatkan Yaqut untuk melobi tambahan kuota bagi Indonesia mengingat antrean anggota jemaah haji Indonesia sangat panjang. Harapannya, ada tambahan kuota bagi Indonesia sehingga dapat mengurangi antrean jemaah haji. ”Semua tentu bergantung pada kebaikan hati Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Muhammad bin Salman, dan Bapak Menteri Haji,” ujarnya. (Yoga)

Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemprov DKI Jakarta menyepakati biaya tidak terduga (BTT) dalam APBD DKI Jakarta 2023 naik Rp 220,1 miliar. Anggota Badan Anggaran DPRD DKI, Gembong Warsono, Minggu (8/1) membenarkan, dari evaluasi Kemendagri atas draf APBD DKI Jakarta 2023, BTT Rp 648,5 miliar sangat kecil. Selain itu, nilai itu juga tidak sepadan dengan belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp 74,3 triliun. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyelenggara fintech lending yang memenuhi ekuitas minimal Rp 12,5 miliar baru sekitar 58 penyelenggara. Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 yang menyebutkan penyelenggara wajib setiap saat memiliki ekuitas paling sedikit Rp 12,5 miliar dan waktu yang diberikan hingga tiga tahun setelah peraturan tersebut terbit. "Saat ini yang sudah mencapai di atas Rp 12,5 miliar sudah 58 tapi masih ada waktu dua tahun untuk memenuhi ekuitas minimal," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Ogi Prastomiyono, belum lama ini.

Awan gelap perekonomian global telah digantung oleh berbagai institusi ekonomi global di awal 2023. Kekhawatiran resesi, tingkat suku bunga kebijakan bank sentral yang berada di tingkat tinggi serta pemulihan sektor manufaktur yang lebih lambat dari perkiraan menjadi hal yang mesti ditembus. Akibatnya, volatilitas tersebut menjadi hal yang dikhawatirkan turut menggelantung di langit perekonomian dan pasar keuangan Indonesia.Namun, pemulihan ekonomi Indonesia yang didorong oleh trade surplus mencapai US$50,68 miliar hingga November 2022 diharapkan berlanjut pada tahun ini. Hal itu seiring dengan risiko defisit neraca pembayaran yang berkurang menjadi hanya US$1,3 miliar pada kuartal III/2022, begitu juga dengan posisi pinjaman luar negeri yang turun US$20,4 miliar hingga kuartal III/2022 secara year-to-date (YtD). Di sisi lain, dorongan menjaga stabilitas melalui ruang interest rate differential yang menarik antara Fed Rate dan BI7DRRR ataupun antara yield SBN dan yieldUS Treasury menjadi hal yang telah meningkatkan cost of fund domestik ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun demikian, perlu dicermati bahwa peningkatan yield SBN 10 tahun sebesar 54,2 bps (YtD hingga 26 Desember 2022) lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan yield US treasury 10 year sebesar 223,7 bps ataupun juga lebih rendah dibanding kenaikan Bi7DRRR yang mencapai 200,0 bps.

Disamping itu, terlepas dari prokontra UU P2SK yang merupakan omnibus law sektor keuangan, dimasukkannya kebijakan burden sharing sebagai kebijakan contra-cyclical bagi Bank Indonesia di saat krisis turut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah berbagai kemungkinkan skenario perekonomian saat ini dan masa mendatang. Disisi lain, UU P2SK yang turut mengatur lima hal yang sangat krusial bagi reformasi sektor keuangan lainnya, yakni (1) penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan indepedensi; (2) penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik; (3) mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan; (4) perlindungan konsumen; dan (5) literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan.

Realisasi belanja bunga utang sepanjang tahun lalu melandai, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan outlook pemerintah, menyusul ciamiknya kinerja penerimaan negara. Berdasarkan penghitungan Bisnis, belanja bunga utang pada tahun lalu tercatat senilai Rp386,4 triliun, berada di bawah prognosis otoritas fi skal yang mencapai Rp403,87 triliun. Nilai belanja bunga utang itu dihitung dengan asumsi pendapatan negara yang dalam penghitungan sementara Kementerian Keuangan mencapai Rp2.626,4 triliun sepanjang 2022 serta defisit keseimbangan primer pada posisi Rp78 triliun sehingga menghasilkan belanja primer senilai Rp2.704,4 triliun.Adapun, total belanja negara sepanjang tahun ketiga pandemi Covid-19 tercatat mencapai Rp3.090,8 triliun, sehingga belanja bunga utang dengan berpaku pada angka sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 senilai Rp386,40 triliun. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi pembayaran bunga utang pada tahun lalu Rp386,3 triliun atau 95,2% dari target yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2022 tentang Perubahan Atas Perpres No. 104/2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mengatakan tanggungan fiskal pada tahun konsolidasi memang cukup berat karena tidak memiliki banyak momentum seperti 2 tahun terakhir.Salah satunya adalah normalisasi harga komoditas yang akan berimbas pada terbatasnya penerimaan dari pajak, pabean, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun ini. “Opsi yang paralel adalah mendorong windfall tax terhadap perusahaan yang memiliki profit tinggi di tengah booming harga komoditas pertambangan dan perkebunan,” jelasnya. Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menambahkan bahwa agar utang tetap terjangkau, pemerintah perlu berfokus pada penerbitan surat utang di dalam negeri.

Memasuki tahun 2023, Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva melalui siaran di CBS, Minggu (1/1) pagi, mengingatkan, sepertiga negara di dunia akan mengalami resesi. Penyebabnya adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi di tiga kekuatan ekonomi terbesar dunia, yaitu AS, China, dan Uni Eropa. China bahkan diprediksi hanya tumbuh 3,2 %, terendah dalam 40 tahun  terakhir. Negara-negara yang tidak mengalami resesi pun akan merasa seperti memasuki resesi dan akibatnya akan dirasakan oleh ratusan juta orang. Ekonomi Indonesia tahun 2023 diperkirakan tumbuh 4,7-5 % dengan defisit APBN menjadi -2,84 %. Sementara BI menargetkan inflasi 2-4 %, seperti sebelum pandemi Covid-19. Indonesia pada 2023 masih memiliki peluang menjaga pertumbuhan berkualitas.

Tantangan ada pada sektor mikro. Menjaga konsumsi masyarakat harus dilakukan lebih produktif, selain memberi bantuan sosial. Jumlah 64 juta UMKM yang merupakan 99,9 % total unit usaha menjadi sumber pertumbuhan dan konsumsi. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri bagi lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dipastikan memberi tempat pada UMKM setempat. Jika kualitas dan kuantitas produk belum memenuhi syarat, menjadi tugas pemda membantu, termasuk agar UMKM menguasai teknologi digital, terutama perempuan pengusaha. APBN yang mendapat durian runtuh dari ekspor komoditas layak digunakan untuk terus menyubsidi bunga kredit modal kerja dan investasi UMKM dengan prosedur lebih mudah. UMKM di bidang yang merupakan keunggulan komparatif dan kompetitif Indonesia perlu didorong, seperti di sektor pangan, industri kecil, dan pertambangan rakyat. UMKM menjadi pencipta pendapatan dan lapangan kerja yang menopang konsumsi masyarakat. (Yoga)

JAKARTA, ID – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,67 triliun untuk tahap awal pelaksanaan program Kartu Prakerja di 2023. Pelaksanaan program Kartu Prakerja tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pelatihan akan dijalankan secara offline. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pelaksanaan program Kartu Prakerja berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022. Menurut dia, dengan skema yang berbeda maka terjadi penurunan anggaran program Kartu Prakerja. “Program Kartu Prakerja ini dilanjutkan pada 2023 dengan skema normal, bukan semi bantuan sosial dengan total anggaran di tahap awal Rp 2,67 triliun. Jadi, skemanya berubah drastis, anggarannya turun dari Rp 18 triliun menjadi Rp 2,67 triliun,” jelas dia dalam konferensi pers launching Skema Normal Program Kartu Prakerja, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (5/1/2023). (Yetede)