JAKARTA, ID — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dirancang fleksibel dengan penerimaan yang konservatif. Ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian global, terutama jatuhnya harga komoditas. Lonjakan penerimaan pada APBN 2022 antara lain didongkrak oleh kenaikan harga komoditas, khususnya batu bara dan CPO. Sedang pada tahun 2023, harga komoditas diprediksi turun seiring dengan melemahnya ekonomi global. “APBN harus stabil agar tidak menjadi sumber ketidakpastian bagi yang lain,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi di Jakarta, Jumat (06/01/2023). Didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara, Menkeu menjelaskan ketidakpastian ekonomi global sebagaimana diutarakan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) Kristalina Georgieva di New Delhi, Minggu (01/01/2023). Menurut Kristalina, kontraksi ekonomi tiga kekuatan besar ekonomi dunia —AS, Tiongkok, dan Uni Eropa—akan mendorong sepertiga ekonomi dunia ke jurang resesi. (Yetede)

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah/2023 Masehi. Kuota haji Indonesia pada tahun 2023 ditetapkan 221.000 orang dan tanpa ada pembatasan usia anggota jemaah haji. Kesepakatan itu ditandatangani, Minggu (8/1) di Jeddah, Arab Saudi, oleh Menag RI Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F al-Rabiah. Penandatanganan kesepakatan itu disaksikan Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, Dirjen Penyenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. ”Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Arab Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini 221.000 orang,” ujar Yaqut di Jeddah, Minggu (8/1), dalam siaran pers yang dimuat di laman Kemenag.

Menurut Yaqut, kuota itu terdiri dari 203.320 untuk haji reguler dan 17.680 untuk haji khusus. Yaqut mengatakan, dalam pembicaraan dengan Menteri Haji Arab Saudi disepakati juga tidak ada pembatasan usia. ”Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tak ada pembatasan usia jemaah haji. Artinya, jemaah berusia 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini,” kata Menag. Pertemuan dengan Menteri Tawfiq juga dimanfaatkan Yaqut untuk melobi tambahan kuota bagi Indonesia mengingat antrean anggota jemaah haji Indonesia sangat panjang. Harapannya, ada tambahan kuota bagi Indonesia sehingga dapat mengurangi antrean jemaah haji. ”Semua tentu bergantung pada kebaikan hati Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Muhammad bin Salman, dan Bapak Menteri Haji,” ujarnya. (Yoga)

Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemprov DKI Jakarta menyepakati biaya tidak terduga (BTT) dalam APBD DKI Jakarta 2023 naik Rp 220,1 miliar. Anggota Badan Anggaran DPRD DKI, Gembong Warsono, Minggu (8/1) membenarkan, dari evaluasi Kemendagri atas draf APBD DKI Jakarta 2023, BTT Rp 648,5 miliar sangat kecil. Selain itu, nilai itu juga tidak sepadan dengan belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp 74,3 triliun. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyelenggara fintech lending yang memenuhi ekuitas minimal Rp 12,5 miliar baru sekitar 58 penyelenggara. Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 yang menyebutkan penyelenggara wajib setiap saat memiliki ekuitas paling sedikit Rp 12,5 miliar dan waktu yang diberikan hingga tiga tahun setelah peraturan tersebut terbit. "Saat ini yang sudah mencapai di atas Rp 12,5 miliar sudah 58 tapi masih ada waktu dua tahun untuk memenuhi ekuitas minimal," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Ogi Prastomiyono, belum lama ini.

Awan gelap perekonomian global telah digantung oleh berbagai institusi ekonomi global di awal 2023. Kekhawatiran resesi, tingkat suku bunga kebijakan bank sentral yang berada di tingkat tinggi serta pemulihan sektor manufaktur yang lebih lambat dari perkiraan menjadi hal yang mesti ditembus. Akibatnya, volatilitas tersebut menjadi hal yang dikhawatirkan turut menggelantung di langit perekonomian dan pasar keuangan Indonesia.Namun, pemulihan ekonomi Indonesia yang didorong oleh trade surplus mencapai US$50,68 miliar hingga November 2022 diharapkan berlanjut pada tahun ini. Hal itu seiring dengan risiko defisit neraca pembayaran yang berkurang menjadi hanya US$1,3 miliar pada kuartal III/2022, begitu juga dengan posisi pinjaman luar negeri yang turun US$20,4 miliar hingga kuartal III/2022 secara year-to-date (YtD). Di sisi lain, dorongan menjaga stabilitas melalui ruang interest rate differential yang menarik antara Fed Rate dan BI7DRRR ataupun antara yield SBN dan yieldUS Treasury menjadi hal yang telah meningkatkan cost of fund domestik ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun demikian, perlu dicermati bahwa peningkatan yield SBN 10 tahun sebesar 54,2 bps (YtD hingga 26 Desember 2022) lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan yield US treasury 10 year sebesar 223,7 bps ataupun juga lebih rendah dibanding kenaikan Bi7DRRR yang mencapai 200,0 bps.

Disamping itu, terlepas dari prokontra UU P2SK yang merupakan omnibus law sektor keuangan, dimasukkannya kebijakan burden sharing sebagai kebijakan contra-cyclical bagi Bank Indonesia di saat krisis turut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah berbagai kemungkinkan skenario perekonomian saat ini dan masa mendatang. Disisi lain, UU P2SK yang turut mengatur lima hal yang sangat krusial bagi reformasi sektor keuangan lainnya, yakni (1) penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan indepedensi; (2) penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik; (3) mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan; (4) perlindungan konsumen; dan (5) literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan.

Realisasi belanja bunga utang sepanjang tahun lalu melandai, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan outlook pemerintah, menyusul ciamiknya kinerja penerimaan negara. Berdasarkan penghitungan Bisnis, belanja bunga utang pada tahun lalu tercatat senilai Rp386,4 triliun, berada di bawah prognosis otoritas fi skal yang mencapai Rp403,87 triliun. Nilai belanja bunga utang itu dihitung dengan asumsi pendapatan negara yang dalam penghitungan sementara Kementerian Keuangan mencapai Rp2.626,4 triliun sepanjang 2022 serta defisit keseimbangan primer pada posisi Rp78 triliun sehingga menghasilkan belanja primer senilai Rp2.704,4 triliun.Adapun, total belanja negara sepanjang tahun ketiga pandemi Covid-19 tercatat mencapai Rp3.090,8 triliun, sehingga belanja bunga utang dengan berpaku pada angka sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 senilai Rp386,40 triliun. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi pembayaran bunga utang pada tahun lalu Rp386,3 triliun atau 95,2% dari target yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2022 tentang Perubahan Atas Perpres No. 104/2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mengatakan tanggungan fiskal pada tahun konsolidasi memang cukup berat karena tidak memiliki banyak momentum seperti 2 tahun terakhir.Salah satunya adalah normalisasi harga komoditas yang akan berimbas pada terbatasnya penerimaan dari pajak, pabean, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun ini. “Opsi yang paralel adalah mendorong windfall tax terhadap perusahaan yang memiliki profit tinggi di tengah booming harga komoditas pertambangan dan perkebunan,” jelasnya. Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menambahkan bahwa agar utang tetap terjangkau, pemerintah perlu berfokus pada penerbitan surat utang di dalam negeri.

Memasuki tahun 2023, Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva melalui siaran di CBS, Minggu (1/1) pagi, mengingatkan, sepertiga negara di dunia akan mengalami resesi. Penyebabnya adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi di tiga kekuatan ekonomi terbesar dunia, yaitu AS, China, dan Uni Eropa. China bahkan diprediksi hanya tumbuh 3,2 %, terendah dalam 40 tahun  terakhir. Negara-negara yang tidak mengalami resesi pun akan merasa seperti memasuki resesi dan akibatnya akan dirasakan oleh ratusan juta orang. Ekonomi Indonesia tahun 2023 diperkirakan tumbuh 4,7-5 % dengan defisit APBN menjadi -2,84 %. Sementara BI menargetkan inflasi 2-4 %, seperti sebelum pandemi Covid-19. Indonesia pada 2023 masih memiliki peluang menjaga pertumbuhan berkualitas.

Tantangan ada pada sektor mikro. Menjaga konsumsi masyarakat harus dilakukan lebih produktif, selain memberi bantuan sosial. Jumlah 64 juta UMKM yang merupakan 99,9 % total unit usaha menjadi sumber pertumbuhan dan konsumsi. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri bagi lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dipastikan memberi tempat pada UMKM setempat. Jika kualitas dan kuantitas produk belum memenuhi syarat, menjadi tugas pemda membantu, termasuk agar UMKM menguasai teknologi digital, terutama perempuan pengusaha. APBN yang mendapat durian runtuh dari ekspor komoditas layak digunakan untuk terus menyubsidi bunga kredit modal kerja dan investasi UMKM dengan prosedur lebih mudah. UMKM di bidang yang merupakan keunggulan komparatif dan kompetitif Indonesia perlu didorong, seperti di sektor pangan, industri kecil, dan pertambangan rakyat. UMKM menjadi pencipta pendapatan dan lapangan kerja yang menopang konsumsi masyarakat. (Yoga)

JAKARTA, ID – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,67 triliun untuk tahap awal pelaksanaan program Kartu Prakerja di 2023. Pelaksanaan program Kartu Prakerja tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pelatihan akan dijalankan secara offline. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pelaksanaan program Kartu Prakerja berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022. Menurut dia, dengan skema yang berbeda maka terjadi penurunan anggaran program Kartu Prakerja. “Program Kartu Prakerja ini dilanjutkan pada 2023 dengan skema normal, bukan semi bantuan sosial dengan total anggaran di tahap awal Rp 2,67 triliun. Jadi, skemanya berubah drastis, anggarannya turun dari Rp 18 triliun menjadi Rp 2,67 triliun,” jelas dia dalam konferensi pers launching Skema Normal Program Kartu Prakerja, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (5/1/2023). (Yetede)

Ancaman resesi ekonomi dunia sudah di depan mata. Tahun ini, beberapa negara maju mengalami minus growth. Pada 2023, IMF dan OECD memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global hanya berada di kisaran 2%—3% saja. Inflasi yang dipicu oleh kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral, situasi geopolitik Rusia-Ukraina, tingginya volatilitas harga komoditas, dikatakan sebagai sebab utama resesi (bisnis.com, 27/12/2022). Resesi global 2023 tentu akan berdampak luas, termasuk Indonesia. Berita gembiranya, Indonesia diprediksi akan mampu bertahan dari resesi tersebut. Dilansir dari bisnis.com (27/12/2022) dan kemenkeu.go.id (20/12/2022), beberapa lembaga internasional seperti IMF, OECD, ADB, Bloomberg, dan Bank Dunia memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan berada di jalur positif di kisaran angka 4,8% hingga 5,3% di tahun 2023. Ini tentu menjadi sinyal positif bagi perekonomian RI. Optimisme penguatan ekonomi tentu harus dibangun dan digaungkan. Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020—2022 dapat menjadi benchmark bagaimana kesigapan pemerintah menghadapi situasi krisis. APBN KiTa hadir untuk memberikan perlindungan kepada segenap rakyat. Dikutip dari siaran pers APBN KiTa periode Desember 2022, hingga 14 Desember 2022, total belanja pemerintah telah mencapai Rp2.717,6 triliun (87,5% dari pagu yang ditetapkan dalam Perpres 98/2022). Angka ini tumbuh 11,9% lebih baik dari periode sama tahun 2021. Melihat dari tren belanja pemerintah di bulan Desember setiap tahunnya, biasanya target realisasi belanja minimal 95% akan selalu tercapai.

Jalan menuju pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19 memang telah tampak. Tingkat inflasi yang terkendali, laju pertumbuhan yang terus mendaki, hingga menanjaknya optimisme untuk mampu mengelak dari impak resesi turut memuluskan jalan pemulihan ekonomi. Penerimaan pajak yang menanjak pada level tertinggi pun makin melebarkan senyum pemerintah pada pembuka tahun yang konon masih penuh dengan ketidakpastian ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan performa pajak yang prima menggambarkan bahwa pemulihan ekonomi terjadi di seluruh sektor, baik dari sisi korporasi maupun konsumsi. Menurut hitung-hitungan otoritas fiskal, setoran pajak sepanjang tahun lalu mencapai Rp1.716,8 triliun, atau setara dengan 115,6% dari target yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2022 tentang Perubahan Atas Perpres No. 104/2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Seluruh jenis pajak utama pun terbilang cukup akseleratif. Baik Pajak Penghasilan (PPh) Migas maupun PPh Nonmigas, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Persoalannya, PPN dan PPnBM memotret seluruh jenis pajak konsumsi, masyarakat dari setiap lapisan kalangan dari bawah hingga atas, dan seluruh aktivitas termasuk impor. Beda halnya dengan PPN Dalam Negeri yang benar-benar merefleksikan konsumsi di Tanah Air. Dengan kata lain, pertumbuhan yang menurun mengindikasikan adanya gangguan dalam daya beli masyarakat. Bukan pelemahan, melainkan proses akselerasi yang terhambat. Apalagi, target penerimaan PPN Dalam Negeri pada tahun ini pun cukup tinggi, apabila becermin pada kondisi daya beli yang tertekan inflasi dan impak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada September tahun lalu. Dalam Perpres No. 130/2022, target penerimaan PPN Dalam Negeri tercatat Rp475,37 triliun, naik sebesar 19,33% dibandingkan dengan target dalam Perpres No. 98/2022 yang memayungi APBN 2022 Perubahan, yakni Rp398,35 triliun.