Menjelang akhir tahun, pengembalian pajak alias restitusi pajak meningkat. Kondisi ini mempengaruhi penerimaan pajak, terutama dari sisi pajak pertambahan nilai (PPN). Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, sampai dengan akhir November 2022, realisasi restitusi pajak mencapai Rp 234,75 triliun. Angka ini tumbuh cukup tinggi, mencapai 25,79% secara tahunan atau (yoy). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor menyebut, realisasi restitusi pada periode laporan didominasi oleh restitusi PPN dalam negeri (DN) sebesar Rp 185,56 triliun. Restitusi PPN DN ini naik signifikan hingga 49,34% yoy. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Reasearch Institute (TRI) Prianto Budi Saptono melihat, realisasi penerimaan PPN DN di November yang terkontraksi 5,8% dan di Desember 2022 terkontraksi 85,7% disebabkan karena peningkatan restitusi dari meningkatnya kegiatan ekspor. Di mana pengusaha kena pajak (PKP) eksportir melakukan restitusi pendahuluan PPN, sehingga pertumbuhannya negatif.

Guna memastikan ketersediaan pita cukai tahun 2023, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai melakukan kunjungan langsung ke Perum Percetakan Uang RI (Peruri) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (22/12). Dalam kunjungan tersebut, pihak konsorsium penyedia pita cukai (Peruri) menjamin ketersediaan pita cukai pada awal Januari 2023 nanti. "Ketentuan sudah jelas, persiapan bahan baku produksi pita cukai untuk barang kena cukai hasil tembakau tahun 2023 juga telah selesai dilaksanakan. Saat ini konsorsium tinggal menunggu proses permintaan pencetakan dari Bea Cuka," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto, kemarin.

Pemerintah menganggarkan Rp 15 triliun tahun 2023 dan 2024 untuk pengembangan lima destinasi superprioritas nasional, yakni Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. ”Kami telah menyusun beberapa program pengembangan destinasi meliputi atraksi, akses, dan amenitas,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Kamis (22/12). (Yoga)

Keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok 10 % pada 2023-2024 disambut baik sejumlah kelompok masyarakat. Intervensi lain perlu dilakukan agar konsumsi rokok di masyarakat bisa dikurangi secara optimal. Ketua Umum Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Hasbullah Thabrany, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/12) mengatakan, keputusan menaikkan tarif cukai rokok 10 % patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengendalikan konsumsi produk tembakau. Namun, besaran kenaikan itu seharusnya bisa lebih ditingkatkan. ”Kenaikan 10 % yang secara linear berdampak pada kenaikan tarif rokok tidak akan signifikan menurunkan konsumsi rokok di masyarakat pada tahun depan dan tahun berikutnya. Sebab, selain kenaikan tadi tidak cukup besar, pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat,” tuturnya. Meski demikian, kenaikan tarif cukai yang berlaku saat ini bisa memberikan efek psikologis bagi masyarakat akan dampak buruk dari konsumsi rokok. Keputusan ini harus diperkuat dengan intervensi pengendalian lain.

Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Abdillah Ahsan menuturkan, agar kenaikan tarif cukai bisa lebih optimal menekan konsumsi rokok, faktor lain perlu diperhatikan. Selisih harga rokok termahal dengan rokok termurah masih cukup besar sehingga potensi beralihnya konsumsi masyarakat ke rokok yang lebih murah bisa terjadi. Aimplifikasi tarif cukai juga belum diterapkan. Setidaknya terdapat delapan jenis tarif cukai rokok. Hal ini membuat sistem cukai menjadi rumit dan memperbesar kemungkinan penghindaran pajak. Persentase tarif per harga rokok pun masih di bawah 57 %, batas atas tarif cukai rokok. Beban cukai per harga terendah ada pada produk sigaret kretek tangan sebesar 20 % dan beban tertinggi pada produk sigaret putih mesin 1 (SPM 1) sebesar 56 %. Ketua Center of Human and Economic Development dan dosen Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Roosita Meilani mengatakan, kenaikan cukai hasil tembakau dapat berkontribusi menurunkan angka kemiskinan ekstrem. (Yoga)

Tak hanya penerimaan pajak yang moncer tahun ini. Setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga mencatatkan kinerja yang ciamik. Kementerian Keuangan melaporkan, penerimaan PNBP sampai dengan 14 Desember 2022 tembus di angka Rp 551,1 triliun. Perolehan ini setara 114,4% dari target yang dipatok pemerintah tahun ini. Rincian penerimaan PNBP tersebut, pertama, PNBP sumber daya alam (SDA) migas tercatat Rp 136,4 triliun, atau naik 56,6% dari penerimaan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 87,1 triliun. Kedua, PNBP SDA nonmigas tercatat Rp 109,6 triliun, atau tumbuh 121,8% dari penerimaan periode sama tahun 2021 yang Rp 49,4 triliun. Ketiga, komponen kekayaan negara dipisahkan (KND) membukukan pendapatan sebesar Rp 40,6 triliun, atau tumbuh 33,1% secara tahunan. Dengan capaian ini, pendapatan KND bahkan sudah mencapai 109,5% dari target yang dipatok pemerintah. Keempat, pendapatan PNBP lainnya tercatat Rp 187,6 triliun atau tumbuh 37,3% yoy. Utamanya disebabkan peningkatan pendapatan penjualan hasil tambang, pendapatan DMO (minyak mentah), serta layanan pada kementerian/lembaga. Terakhir, pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) turun 30,1% yoy menjadi Rp 76,9 triliun menyusul berlakunya kebijakan pembebasan pungutan ekspor sawit.

Indonesia segera mengakhiri kebijakan ekonomi ‘pandemi’ dan siap memasuki periode ‘endemi’. Arah kebijakan ekonomi ke depan pun digadang-gadang lebih fleksibel dan lincah untuk berkelit dari ketidakpastian ekonomi global yang berkelindan dengan risiko resesi dunia. Peluang itu muncul selaras dengan rencana penghapusan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat pada akhir tahun ini, sebagaimana dikemukakan Presiden Joko Widodo, Rabu (21/12), dalam acara Outlook Ekonomi Indonesia 2023 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.Berbeda dengan pidato dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) beberapa waktu lalu yang berulang kali menekankan kewaspadaan dan kehati-hatian, kali ini Presiden menyuarakan nada penuh optimistis.Salah satu alasannya adalah keberhasilan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Buktinya, kinerja APBN kian sehat dengan estimasi defisit hanya 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini. Neraca perdagangan juga tak kalah moncer setelah mencetak surplus selama 31 bulan berturut-turut. Demikian pula dengan optimisme dunia usaha yang salah satunya tecermin dari indeks manufaktur yang berada di zona ekspansi. Presiden Joko Widodo menjelaskan penanganan pandemi yang baik serta indikator ekonomi yang semakin bagus menjadi dasar pertimbangan untuk mengakhiri pembatasan mobilitas, baik berbentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hanya sampai tahun ini. Kendati secara de facto Indonesia menuju endemi, pemerintah berkomitmen untuk tetap memberikan bantuan sosial. Hal ini dilakukan dalam rangka menjangkar daya beli masyarakat di tengah besarnya risiko inflasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan perubahan dari pandemi menjadi endemi akan memuluskan akselerasi ekonomi karena meningkatnya kepercayaan diri masyarakat dan pelaku usaha.

JAKARTA, ID – Pemerintah menyatakan, penurunan defisit APBN 2023 menjadi 2,84% terhadap PDB tidak akan mengganggu pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Strategi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan tahun depan adalah dengan memperbaiki aset dan optimalisasi belanja negara. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keynote speech dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023: Menjaga Resiliensi melalui Transformasi Struktural, di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Jokowi juga mengungkapkan defisit anggaran tahun ini dalam perhitungan terakhir pemerintah akan mencapai 2,49% terhadap PDB, turun drastis dibandingkan saat pandemi. “Ini upaya yang kita lakukan agar ekonomi makro kita menjadi lebih baik, dalam angkaangka,” ujar Presiden. Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, defisit anggaran tahun ini lebih rendah dari target dalam Perpres 98/2022 yakni 4,5% terhadap PDB. Meskipun defisit turun di bawah 3%, dia menegaskan, APBN 2022 tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah menyiapkan insentif senilai Rp 5 triliun untuk insentif pembelian kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang diproduksi di dalam negeri. Insentif tersebut diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekosistem EV di dalam negeri, yang ditargetkan mencapai 400 ribu unit pada 2025. Ini bukan subsidi, tapi insentif. Kita berikan dalam rupiah tertentu. Ini sedang bicara dengan Menteri Keuangan, nilainya Rp 5 triliun. Nanti dibagi untuk motor berapa mobil berapa, bus akan kami pertimbangkan juga,” kata Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (21/12/2022). Airlangga mengatakan, pemberian insentif untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik telah dilakukan oleh semua negara. “Karena kuncinya adalah energi transisi, dan energi transisi pengguna yang terbesar adalah sektor otomotif. Negara Eropa semuanya juga memberikan insentif yang didesain untuk caping price kendaraan,” ujar dia. (Yetede)

JAKARTA, ID — Di tengah turbulensi global, ekonomi Indonesia masih tetap berada di jalur ekspansi, antara lain, akibat peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang sukses menjadi shock absorber. Didukung penerimaan pajak yang melebihi target, mencapai Rp 1.634,4 triliun selama Januari hingga 14 Desember 2022, dan kualitas belanja yang semakin baik, laju pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan di atas 5,3%. Realisasi belanja APBN 2022 hingga pertengahan Desember mencapai Rp 2.717,6 triliun atau 87,5% dari target. Sedang penerimaan APBN pada periode yang sama sebesar Rp 2.479,9 triliun atau 109,4% dari target.Penerimaan yang impresif disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang berada di jalur  ekspansi dan belanja yang mampu mengangkat daya beli masyarakat serta menggerakkan ekonomi. Penerimaan pajak sebesar Rp 1.634,4 triliun hingga 14 Desember 2022 merupakan 110,06% dari target dalam Perpres 98/2022 yang sebesar Rp 1.485 triliun dan tumbuh 41,93% dibandingkan periode sama tahun 2021 sebesar Rp 1.151,5 triliun. (Yetede)

Penerimaan pajak tahun ini kembali melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, bukan berarti pekerjaan rumah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak usai. Otoritas masih harus meningkatkan kinerjanya dalam jangka panjang. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, penerimaan pajak periode Januari hingga 14 Desember 2022 sebesar Rp 1.634,36 triliun. Jumlah itu setara 110,06% dari target dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2022 yang sebesar Rp 1.485 triliun. Realisasi tersebut juga melampaui outlook yang sebesar Rp 1.608,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kinerja penerimaan pajak ini juga naik 41,93% jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 1.151,5 triliun. Sementara penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) per 14 Desember 2022 tercatat Rp 629,8 triliun, atau 98,6% dari target. Begitu juga penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya tercatat Rp 26,2 triliun atau 90,4% dari target. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto mengatakan, dengan capaian tersebut, target penerimaan pajak tahun 2023 yang dipatok Rp 1.718 triliun hanya tumbuh 5,1%. "Artinya dari sisi target, tidak perlu dijadikan beban. Saya optimistis bisa tercapai," kata Wahyu.