Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin impor untuk tiga komoditas pangan yakni gula, daging sapi, dan bawang putih pada tahun ini guna menjamin stok memadai sekaligus mengantisipasi gejolak harga di pasaran. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan izin impor 2022 telah dikeluarkan kendati kuotanya tidak disebutkan secara terperinci. “Stok akan menjadi lebih dari cukup untuk memastikan bahwa kalau terjadi kenaikan harga kita mempunyai ketersediaan yang cukup untuk kepentingan nasional," katanya, Selasa (18/1). Mendag memprediksi beberapa komoditas yang izin impornya sudah keluar akan tiba di pelabuhan Indonesia dalam beberapa pekan mendatang atau akhir bulan ini. Selain gula, Lutfi belum bisa mengungkapkan volume impor daging sapi yang disetujui pemerintah, karena pasokan dan permintaan global dalam kondisi ketat, sehingga harga menjadi sensitif.

Laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya menyebutkan bahwa kebutuhan gula mentah untuk gula kristal putih (GKP) pada 2022 mencapai 900.000 ton. Adapun dari perhitungan awal Kementerian Pertanian, kebutuhan impor daging sapi maupun kerbau pada 2022 sebesar 226.065 ton. Untuk bawang putih, Lutfi memperkirakan impor berkisar 500.000 ton. Berkaca pada realisasi tahun lalu, pemasukan bawang putih mencapai 475.000 ton dari persetujuan impor sebanyak 600.000 ton yang dikeluarkan Kemendag. Adapun rekomendasi teknis dari Kementan untuk impor bawang putih mencapai 864.000 ton pada 2021.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan total nilai investasi yang bisa diserap oleh sektor minyak dan gas bumi pada tahun ini mencapai US$17 miliar. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan total investasi itu akan berasal dari hulu migas senilai US$12,87 miliar yang bersumber dari kegiatan-kegiatan produksi, pengembangan, dan eksplorasi. Sementara itu, kontribusi investasi hilir migas dipatok senilai US$4,12 miliar yang berasal dari kegiatan pembangunan infrastruktur seperti pengolahan, pengangkutan, dan niaga.“Investasi migas kami tetap optimistis akan baik. Kami targetkan 2022 sekitar US$17 miliar,” ujarnya, Rabu (19/1).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah memberikan izin pada PT Indonesia Logam Pratama (Treasury) dan PT Sehati indonesia Sejahtera (Sakumas) sebagai pedagang fisik emas digital. Plt Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengungkapkan, investasi fisik emas digital diharapkan dapat diterima dan dijadikan alternatif investasi.  

Kementerian Perdagangan melaporkan 48 kapal bermuatan batu bara dari 29 perusahaan telah meninggalkan Indonesia untuk ekspor setelah pemerintah melonggarkan kebijakan pembatasan ekspor komoditas tersebut sejak pekan lalu.“Sampai hari ini sudah dirilis 48 kapal, dengan total 29 perusahaan. Ini rekap sampai dengan tadi pagi,” kata Direktur Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana dalam konferensi pers Trade Outlook 2022, Selasa (18/1). Batu bara menjadi komoditas ekspor dengan sumbangan terbesar sepanjang 2021. Berdasarkan catatan Kemendag, nilai ekspor batu bara menembus US$32,84 miliar atau tumbuh 90,3% dibandingkan dengan nilai ekspor pada 2020.

Pemerintah mulai hari ini memberlakukan  kebijakan satu harga minyak goreng senilai Rp 14 ribu per liter. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan pemerintah, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, menyiapkan dana sebesar Rp 7 triliun untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat. "Harga Rp 14 ribu per liter untuk semua jenis kemasan, baik kemasan premiun maupun sederhana, dengan ukuran 1-25 liter bagi rumah tangga serta usaha mikro dan kecil," ujar Lutfi, kemarin. Kebijakan minyak goreng satu harga berlaku selama enam bulan kedepan. Adapun jumlah minyak goreng yang akan digelontorkan sebanyak 250 juta liter per bulan. Angka itu setara dengan 1,5 miliar liter selama enam bulan kedepan. Sebanyak 34 produsen minyak goreng telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam penyediaan minyak goreng satu harga. (yetede)

Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) telah berjanji untuk membalas serangan mematikan yang dilancarkan kelompok gerilyawan Houthi di Abu Dhabi pada Senin (17/1). Serangan yang menewaskan tiga orang itu memicu ketegangan baru di kawasan ini, sekaligus mendorong harga kenaikan minyak  ke level tertinggi dalam lima tahun. "Kami mengecam penargetan milisi Houthi terhadap wilayah dan fasilitas sipil di tanah UEA hari ini. Kami menegaskan kembali bahwa mereka yang bertanggung jawab atas penargetan yang melanggar hukum di negara kami  akan dimintai pertanggungjawaban," demikian isi pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri UEA,yang dilansir CNBC. Kelompok pemberontak Houthi Yaman telah mengaku bertanggungjawab atas serangan yang terjadi pada Senin pagi, dan menyebabkan kebakaran hingga meledakkan tiga kapal tanker minyak didekat fasilitas penyimpanan milik perusahaan minyak Abu Dhabi atau Abu Dhabi National Oil Company. (Yetede)

International Civil Aviation Organization (ICAO) telah menetapkan target penurunan emisi gas CO2 di industri penerbangan pada 2050, yaitu 50% dibandingkan dengan kondisi 2005. Ketentuan ini diikuti dengan rencana tindakan, di antaranya pemakaian bioavtur dengan rasio tertentu yang akan diberlakukan di semua negara dalam beberapa tahun ke depan. Prediksi ICAO untuk mencapai target tersebut di atas dunia akan membutuhkan bioavtur sebanyak 285 juta ton atau sekitar 340 miliar liter. Berbagai metode pembuatan bioavtur dikembangkan tetapi yang sudah bisa masuk ke tahap komersialisasi baru sebatas HEFA-SPK (synthesized paraffinic kerosene from hydroprocessed esters and fatty accids) yang mengkonversi minyak nabati dan hewani menjadi bioavtur dengan katalis dan hidrogen pada suhu tertentu.

Bahan baku bioavtur tidak boleh memiliki isu lingkungan, benturan dengan pangan, mengganggu biodiversitas, dan lainnya. Saat ini bahan baku utama bioavtur masih terbatas pada used cooking oil atau minyak goreng bekas, karena di banyak negara maju minyak jenis ini tidak boleh dikonsumsi lagi, sehingga boleh diolah menjadi bioavtur. Dari studi literatur yang ada, Indonesia memulai riset bioavtur sekitar 2010 di ITB, BPPT dan LIPI. Kemudian didukung Pertamina. Hasilnya, pada Oktober 2021 telah berhasil menerbangkan CN235 rute Bandung–Jakarta dengan bioavtur J2.4 (campuran rasio bioavtur 2,4%) berbahan baku minyak inti sawit. Sayangnya produk ini kemungkinan sulit diterima pasar global karena masih ada isu lingkungan di negara-negara Barat. Pertamina tampaknya juga akan fokus untuk memenuhi kebutuhan bioavtur domestik, yang menurut prediksi akan mencapai 320 juta liter/tahun pada 2025 dengan asumsi target pemakaian 5% sesuai ketetapan pemerintah. Namun Indonesia memiliki banyak sumber bahan baku lainnya seperti kelapa. Hasil survei IJBNet pada 2020 menemukan kelapa yang ditolak oleh industri pangan dan ‘terpaksa’ diolah menjadi kopra agar bisa dijual.

Tertundanya sejumlah proyek pada tahun lalu berdampak pada capaian produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi yang lebih rendah dari target yang ditetapkan. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), lifting migas sepanjang tahun lalu sebanyak 1.642 juta barel setara minyak per hari (boepd) atau hanya 96% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar 1.712 boepd. Realisasi itu terdiri atas lifting minyak sebanyak 660.000 barel per hari (bph) atau 93,7% dari target 705.000 bopd dan lifting migas 5.501 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) atau 97,6% dari target, yakni 5.638 MMscfd.Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan sepanjang tahun lalu produksi migas masih mengalami sejumlah tekanan karena disebabkan oleh sejumlah faktor. Di antaranya adalah pandemi Covid-19 dan keterlambatan penyelesaian proyek. Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno menambahkan pada awal 2021, tingkat lifting yang ada telah mengalami penurunan sekitar 20.000 bph karena adanya tekanan sepanjang 2020 yang me-nyebabkan adanya keterlambatan dalam eksekusi kegiatan.

Pembenahan tata niaga batubara nasional terus mengalir. Pemerintah menyodorkan skema Badan Layanan Umum (BLU) Batubara untuk mengatasi seretnya pasokan batubara di pasar domestik. Namun, parlemen dan sejumlah kalangan menolak skema BLU Batubara, yang dianggap sebagai jalan liberalisasi tata niaga batubara. Direktur Eksekutif Indonesia Resouces Studies (IRESS) Marwan Batubara juga bilang, skema BLU Batubara berpotensi lebih menguntungkan pelaku usaha ketimbang PLN.  Skema ini bisa membebani keuangan PLN. Apalagi, Marwan menilai iuran pelaku usaha bisa saja tidak mampu menutupi disparitas harga batubara antara harga pasar dan baseline DMO sebesar US$ 70 per ton. "Setiap kenaikan (harga) US$ 10 per ton. Jika bicara kenaikan (selisih) US$ 50 per ton, berarti BPP naik Rp 50 triliun," ungkap dia. 

Momentum transisi energi yang mendorong negara-negara di dunia bergerak ke arah yang sama dengan mulai meninggalkan sumber fosil menuju ke energi hijau yang ramah lingkungan, direspons pemerintah melalui langkah strategis di dalam negeri. Tepatnya seusai kesepakatan transisi energi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim COP26 di Glasgow, Inggris pada akhir tahun lalu, pemerintah makin mematangkan berbagai regulasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) untuk menekan emisi dan pemanasan global. Langkah awal yang ditempuh adalah mengundangkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Regulasi ini menjadi payung untuk menggerakkan pembiayaan dan investasi hijau hingga berdampak besar terhadap transisi energi.

Saat ini, Indonesia tengah memacu bauran energi baru terbarukan yang kapasitasnya telah mencapai 1.900 Megawatt. Hingga 2030, pemerintah menargetkan ada tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 20 Gigawatt, yang 2.000 Mw di antaranya berasal dari energi hijau. Berdasarkan Data Badan Geologi, yang tercantum dalam Peta Distribusi Potensi Panas Bumi Indonesia, pada Desember 2020 setidaknya Indonesia mempunyai 357 lokasi potensi panas bumi dengan total potensi sebesar 23.765,5 MWe. Dari total potensi panas bumi 23.765,5 MWe, Indonesia sudah memanfaatkan 2.175,7 MWe atau 9% untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan menjadi negara di peringkat 2 dunia dalam pemanfaatan listrik dari energi panas bumi.  Selama ini upaya mencapai target bauran energi masih lambat karena perlu dukungan para pemangku kepentingan, investasi, dan pembangunan infrastruktur pendukung.