Lingkungan Hidup
( 5820 )Batubara, Larangan Ekspor untuk Cegah Pemadaman Listrik Massal
Pemerintah berharap larangan ekspor batubara pada 1-31 Januari 2022 dapat mengatasi problem pasokan batubara untuk pembangkitan listrik. Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Jamaludin (1/1/2022) mengatakan, larangan ekspor batubara berlaku bagi pemegang IUP atau IUP Khusus tahap kegiatan operasi produksi, IUPK lanjutan operasi kontrak / perjanjian, dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, guna menjamin pemenuhan kebutuhan batubara PLTU grup PT PLN (Persero) dan produsen listrik independen (IPP). ”Jika larangan ekspor tak dilakukan, 20 PLTU berdaya 10.850 MW akan padam, berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian nasional. Saat pasokan batubara untuk pembangkit terpenuhi, maka bisa ekspor. Kami akan evaluasi setelah 5 Januari 2022,” ujar Ridwan.
Ketum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia-Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) Pandu Sjahrir menyatakan keberatan pelarangan ekspor. Solusi mengatasi kondisi kritis persediaan batubara PLTU grup PLN dan IPP seharusnya didiskusikan lebih dulu. Menurut Pandu, pasokan batubara ke setiap PLTU, baik di bawah manajemen operasi PLN maupun IPP, sangat bergantung pada kontrak. Implementasinya sesuai ketentuan yang disepakati, termasuk soal wanprestasi.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa berpendapat, tren tingginya harga batubara internasional menggiurkan perusahaan batubara. Apalagi disparitas harga besar antara DMO, harga acuan (HBA), dan harga internasional. Pemerintah, bisa membuat harga DMO kelistrikan dinamis. Disparitas harganya dengan HBA atau harga internasional dikendalikan untuk menghadapi tekanan transisi energi. (Yoga)
Larangan Ekspor Batubara Juga Gerus Penerimaan Negara
Kebijakan larangan ekspor batu bara yang dikeluaran pemerintah, tak hanya berdampak pada pebisnis. Kinerja ekspor juga bisa berdampak ke penerimaan negara dan neraca perdagangan. Larangan ekpor batu bara dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui salinan surat bernomor B16166/MB.05/DJB.B/2021 tertanggal 31 Desember 2021. Dalam surat tersebut larangan ekspor dimulai 1 Januari 2022- 31Januari 2022. "Pasca kebijakan ini penerimaan pajak khususnya yang bersumber dari PPh ekspor rentan alami penurunan yang sangat tajam," kata Direktur Center of Economics Law Studies (Cellios) Bhima Yudhistira kepada KONTAN, Minggu (2/1). Proyeksinya neraca perdagangan bulan Januari 2022 bisa defisit sekitar US$ 50 juta hingga US$ 80 juta. "Surplus perdagangan yang sebelumnya cukup tinggi per bulan di atas US$ 3 miliar hingga US$ 5 miliar juga akan mengalami perubahan siginifikan," tambah Bhima. (Yetede)
Dana Sawit Cukupi Subsidi Minyak Goreng
Pemerintah tengah mengkaji pemberian subsidi minyak goreng. Salah satu opsi yang menguat adalah menggunakan dana subsidi yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Apalagi harga minyak goreng curah saat ini Rp 18.000 per liter sampai Rp 19.000 per liter. Sedangkan Kementerian Perdagangan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sederhana Rp. 11.000 per liter. "Jadi harus diputuskan dulu oleh Komite pengarah. Sampai dengan saat ini belum ada keputusan komite pengarah yang menetapkan bahwa dana BPDPKS bisa digunakan untuk menutup atau pemberian subsidi kepada minyak goreng curah," ujar Eddy pekan lalu. Sebelum Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agrabisnis Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengungkapkan pihaknya masih mengkaji mekanisme yang tepat, terkait penggunaan dana BPDPKS sebagai subsidi harga minyak goreng. (Yetede)
Ekspor Batu Bara RI Disetop Demi Pembangkit Listrik Dalam Negeri
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk menghentikan sementara ekspor batu bara di bulan ini, Keputusan itu diambil untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai kebijakan larangan ekspor batu bara yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM sangat tepat. Sebab jika tidak dilakukan, pasokan listrik ke 10 juta pelanggan PT PLN (Persero) bakal terganggu akibat defisit batu bara yang dialami pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik BUMN kelistrikan tersebut.
Mamit menilai, di tengah kondisi perekonomian yang sudah mulai bergeliat sangat disayangkan jika keandalan suplai listrik ke masyarakat dan industri serta perkantoran terganggu karena stok batu bara bagi pembangkit milik PLN dan IPP terganggu.
Sistem Pangan Harus Berbasis Keberagaman Lokal
Konsep regionalisasi sistem pangan berbasis keberagaman sumber daya lokal mengemuka dalam ”Transformasi Sistem Pangan Negara Kepulauan Indonesia”, yang diselenggarakan IPB (30/12).
Deputi Kemaritiman dan SDA Bappenas Arifin Rudiyanto memaparkan, system pangan berkelanjutan tak hanya mengakhiri kelaparan, juga bantu dunia capai kemajuan penting pada semua 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Anang Noegroho, ”Kami membagi Indonesia dalam enam zona, berbasis pulau-pulau, yaitu Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi-Maluku, dan Papua,” ujarnya.
Peneliti senior Kebijakan Pangan dan Pertanian Kementan Achmad Suryana mengatakan, tantangan pangan di Indonesia, antara lain tingginya kasus stunting (tengkes) atau gagal tumbuh kembang karena kurang gizi kronis, wasting (kurus), dan obesitas. (Yoga)
Investor Sekarang Meraba-Raba Omicron
Pasar saham global bergerak beragam pada perdagangan Rabu (29/12), Reli Sinterklas menunjukkan tanda-tanda mengendur. Para investor sekarang berusaha meraba-raba bagaimana dampak varian Omicron dan virus Covid-19 terhadap pemulihan ekonomi global. Wall Street dibuka menguat pada awal perdagangan Rabu. Indeks Dow Jones menguat 0,1%%. Sedangkan Indeks S&P 500 dan Nasdaq memulih setelah turun di sesi perdagangan sebelumnya. WHO pada Selasa (28/12) mengingatkan bahwa resiko yang ditimbulkan oleh Omicron tetap sangat tinggi walaupun hasil-hasil studi awal menunjukkan kasus-kasusnya ringan. Ketidakpastian yang dihadapi pasar finansial ini juga ditunjukkan pasar saham Tokyo yang ditutup turun, yang menurut para analisis, dipicu kemerosotan saham-saham produsen minuman beralkohol besar. Ekonom Moody's Mark Zandi mengatakan, gelombang Omicron akan menghambat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama. Tapi, untuk keseluruhan 2022 karena ia memperkirakan rebound setelah itu. (Yetede)
Core Petani Tak Menikmati Penetrasi Digital
Center of Reform on Economics (Core) Indonesia berpendapat, penetrasi digital yang pesat selama Covid-19 belum memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan per kapita di Indonesia. "Ada negara yang aktif melakukan penetrasi digital menggunakan internet, mampu menaikkan produk domestik bruto per kapitanya. Tapi di Indonesia kita justru turun, tadinya masuk upper middle country menjadi lower income country," ujar founder dan ekonom senior Core Indonesia Hendri Saparni dalam Refleksi Akhir Tahun 2021.Core juga menilai bahwa pengembangan ekonomi digital di sektor pertanian sama sekali tidak memberikan dampak bagi petani kecil. Dampak pengembangan ekonomi digital tersebar hanya menguntungkan pelaku usaha skala besar. Research Associate Core Indonesia Dwi Andreas menyebutkan, hasil survey menunjukkan bahwa petani dengan lahan sempit atau kurang dari 0,5 hektare justru tidak terdampak dari adaptasi teknologi digital. (Yetede)
Sejumlah Bank Nasional bakal Danai Proyek Kilang Balikpapan US$ 7 Miliar
PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) bekerja sama dengan sejumlah perbankan nasional untuk terlibat dalam pendanaan Proyek Kilang Balikpapan senilai US$ 7 miliar. Sejumlah bank yang digandeng dalam project financing ini diantaranya BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, BTN, dan BSI. Direktur Keuangan PT KPI Fransetya Hutabarat menuturkan, skema pendanaan dari bank merupakan langkah yang efektif untuk mendanai proyek Kilang dan Pertokimia di Balikpapan. Guna menunjukkan akuntabilitas Proyek Kilang Balikpapan, HIMBARA serta bank asing yang menjadi lenders proyek turut hadir menyaksikan milestones penting proyek, yaitu pemasangan generator pada unit residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) pada Selasa (28/12). RFCC merupakan unit dikilang yang berperan meningkatkan profitabilitas kilang melalui pengolahan residu menjadi produk yang bernilai lebih tinggi. (Yetede)
Waspadai Kenaikan Harga Elpiji
Harga elpiji nonsubsidi naik, ukuran 12 kilogram dari Rp 150.000 per tabung di pengecer, jadi Rp 185.000 per tabung. PT Pertamina (Persero) menaikkan harga karena harga kulakannya naik. Dari konsumsi elpiji Indonesia 6 - 7 juta ton setahun, 70 % diimpor meski banyak memiliki sumber daya gas, karena sifat gas Indonesia ”gas kering”, tidak cocok diolah jadi elpiji. Saat ini, harga gas alam jadi 4 dollar AS per MMBTU, sempat menyentuh level 6 dollar AS per MMBTU. Banyak negara yang mulai pulih dari pandemi, menyebabkan permintaan energi naik, seperti pada minyak mentah.
Dengan naiknya harga elpiji non subsidi, patut diwaspadai praktik pengoplosan, disaat harga normal saja, praktik tersebut kerap ditemukan. Selisih harga yang lebar antara elpiji bersubsidi dan non subsidi menggoda pihak tak bertanggung jawab mengoplos gas dan jual dengan harga non subsidi. Kenaikan harga elpiji bersubsidi bisa diterima lantaran harga pasarnya naik. Namun, pemerintah mesti waspada jangan sampai berdampak maraknya penyelewengan elpiji bersubsidi. (Yoga)
Beres-beres Sistem Resi Gudang
Warehouse receipt system atau sistem resi gudang (SRG) di Indonesia berkembang sejak pertama diterapkan 20 Agustus 2007. 14 tahun perjalanannya ditutup dengan kepastian pasar relatif besar. Aprindo berkomitmen serap sejumlah komoditas pangan petani, nelayan, petambak, dan peternak yang dikelola berbasis SRG pada 2022. Aprindo akan jadi penjamin serapan dan pembeli siaga, terutama untuk sejumlah komoditas yang sudah dikemas dengan baik. Untuk komoditas yang belum dikemas, Aprindo gandeng mitra pemasok jaringan ritel modern agar mendapat kemasan dan dijual di jaringan ritel modern.
Pengelola gudang SRG, petani, peternak, petambak, dan nelayan, mendapat kepastian dan perluas pasar. SRG merupakan instrumen usaha pascapanen dengan mekanisme tunda jual dan dikelola koperasi atau badan usaha, untuk lindungi produsen pangan dan bahan baku industri saat harga anjlok, dengan simpan hasil panen di gudang SRG dan jual saat harga bagus. Syaratnya, berdaya simpan sedikitnya tiga bulan, memenuhi standar mutu, dan jumlah minimum komoditas tersimpan. Mereka mendapat resi gudang dengan waktu jatuh tempo tertentu dan dapat digunakan sebagai jaminan kredit bank. Resi gudang juga dapat diperdagangkan di pasar lelang komoditas, bahkan pasar derivatif atau bursa komoditas berjangka. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









