Lingkungan Hidup
( 5781 )Meniti Keseimbangan Royalti Batu Bara
Di tengah fluktuasi harga komoditas batu bara ICE Newcastle yang cenderung meroket, pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat pembahasan tarif royalti baru untuk Si Emas Hitam. Percepatan pembahasan perubahan tarif royalti digadang-gadang dapat mendongkrak penerimaan negara. Tren harga batu bara yang cenderung naik tentu saja membawa angin segar bagi para pelaku industri pertambangan nasional. Kendati, harga komoditas batu bara ICE Newcastle pada perdagangan Jumat (29/10) sempat terkoreksi menjadi US$223,45 per metrik ton, setelah sebelumnya sempat bertengger di angka US$272,5 per metrik ton, harga emas hitam diproyeksikan tetap menjanjikan hingga akhir tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat kajian perubahan tarif royalti batu bara yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Pembahasan perubahan tarif royalti batu bara ini direncanakan selesai dalam waktu singkat dan dapat disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan. Saat ini tarif royalti untuk batu bara dari pertambangan terbuka dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan tingkat kalori kurang dari 4.700 Kkal per kg sebesar 3% dari harga jual.
Tambang Bawah Tanah, PTFI Siap Garap Kucing Liar
PT Freeport Indonesia bersiap untuk mengembangkan area tambang bawah tanah Kucing Liar menyusul kesuksesan pengembangan blok tambang bawah tanah lainnya, yakni Grasberg Block Cave dan Deep Mill Level Zone atau DMLZ.Dalam paparan kinerja operasi dan keuangan kuartal III/2021 Freeport-McMoRan Inc., pemegang 48,76% saham Freeport Indonesia (PTFI), pengembangan Kucing Liar diharapkan mampu menghasilkan produksi 6 miliar pon tembaga dan 6 juta ounce emas selama umur proyek.
Investasi untuk pengembangan Kucing Liar diperkirakan mencapai US$400 juta per tahun selama 10 tahun ke depan.President and CFO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk menambahkan belanja modal untuk pengembangan Kucing Liar akan dimulai pada tahun depan.“Kami pikir sekarang ini adalah waktu yang wajar untuk mulai bertransisi mengembangkan badan bijih lain di sana,” ujarnya.
Nikel dan Kemajuan Ekonomi Daerah
Nikel menjadi sumber daya energi yang mampu membawa kemajuan bagi suatu daerah. Dengan pengelolaan tepat dan mengedepankan kelestarian lingkungan, nikel akan memberikan keberkahan bagi masyarakat setempat. Semangat besar pemerintah Indonesia untuk membangun industrialisasi baterai kendaraan listrik di dalam negeri berpotensi besar mendorong kemajuan ekonomi daerah. Salah satu yang kemungkinan besar terakselerasi kemajuannya adalah wilayah yang memiliki material sumber daya alam pendukung industrialisasi baterai kendaraan listrik tersebut. Sentra pertambangan nikel diproyeksikan akan menjadi daerah yang mengalami perkembangan sangat pesat karena unsur mineral ini menjadi salah satu komponen terpenting dalam hilirisasi baterai listrik. Data Kementerian ESDM tahun 2019 mencatat, produksi bijih nikel Indonesia mencapai kisaran 800 ribu ton. Nominal ini menduduki peringkat satu dunia yang terpaut hampir 400 ribu ton dari produsen kedua dunia yang diduduki Filipina.
Cegah Krisis Energi, SKK Migas Dorong Produksi Gas
Ditengah pemanfaatan gas sebagai energi di era transisi energi terbarukan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK-Migas) mendorong peningkatan produksi gas untuk mencegah krisis energi. Apalagi hingga September lalu, serapan gas nasional tercatat sudah kembali normal. Kepala SKK Migas Dwi Seotjipto menuturkan, terjadinya krisis energi di Inggris dan beberapa negara Eropa, salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat investasi migas turun hingga 30%. Beberapa proyek migas global menjadi terlambat pengerjaannya lantaran perusahaan migas menghadapi masalah keuangan dan operasi di lapangan.
Pihaknya akan mendorong percepatan penyelesaian proyek-proyek gas, seperti Proyek Abadi ,Blok Masela dan Indonesia Deepwater Development (IDD). Untuk itu, pihaknya bersama pemerintah terus melakukan untuk memuluskan proyek-proyek gas ini, diantaranya melalui debirokratisasi perizinan dan relaksasi perpajakan. Namun, kenaikan permintaan gas global ini sebenarnya menguntungkan Indonesia. "Ini (kenaikan permintaan) positif bagi Indonesia, karena kalau target 12 BSCFD terealisasi, kan pertanyaannya siapa yang beli gasnya?" ujar Dwi.
"Kegiatan komersialisasi sangat masif sampai gas enggak ada lagi yang bisa dijual. Jadi suplai agak berkurang," tuturnya. Walaupun, pada fasilitas hilir pun, juga terjadi upplaned shutdown yang menyebabkan serapan dibawah kontrak. Bahkan khusus gas yang dialirkan lewat pipa (gas pipa), pihaknya, memproyeksikan adanya kekurangan pasokan di sisa tahun ini jika dibandingkan dengan volume harian maksimal yang bisa diambil konsumen. Pada Oktober, kebutuhan gas pisa nasional dan ekspor diperkirakan mencapai 4.024 BBTUD. (Yetede)
Dipercaya Pasar, Green Sukuk RI Selalu Oversubscribed
Pemerintah telah menerbitkan Sovereign green Sukuk global senilai US$3,5 miliar selama periode 2018 sampai 2021 sebagai salah satu upaya untuk membiayai penanganan perubahan iklim. Dalam rentang waktu tersebut sovereign green sukuk yang diterbitkan menunjukkan tingginya kepercayaan pasar atau investor. Direktur Jendral pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lucki Alfirman menyatakan, dalam Nationally Determind Contribution (NDC) Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada 2030 sebesar 29% melalui upaya nasional dan 41% dengan dukungan internasional.
"Kementerian Keuangan mencoba cari pembiayaan untuk mendukung pembiayaan yang sifatnya hijau. Salah satunya melalui penerbitan green sukuk dan juga SDG bonds. Ini kaitannya bagaimana mengekplorasi potensi pembiayaan untuk mendukung ekonomi hijau," ujar Luky dalam acara Bumee Submmit 2021. Pada 2019, pemerintah kembali menerbitkan green sukuk senilai US$ 750 juta. Sukuk tersebut memiliki yield yang tertinggi selama 2018, sampai 2021 yaitu, 3,9% dengan tenor 5,5 tahun. Sedangkan pada 2020, pemerintah menerbitkan green sukuk dengan tenor 30 tahun.
Luky mengungkapkan, setiap menerbitkan green sukuk, pemerintah juga harus membuat laporan pertanggungjawaban tentang dampak penerbitan sukuk ini. "Kita bisa turunkan 5,7 miliar ton karbon diokasida ekuivalen (CO2e). Berasal dari mana saja, dari proyek yang telah kami bangun ini, itu yang disupport dari penerbitan green sukuk ini. Dia juga mengatakan tentang tantangan dalam menerbitkan green sukuk tersebut yaitu untuk menerbitkan thematic bond/sukuk memerlukan extra effort. (Yetede)
PTBA Serius Garap Bisnis Energi Terbarukan
PT Bukit Asam Tbk PTBA) menyatakan serius menggarap bisnis energi terbarukan. Proyek Pambangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan salah satu upaya yang sudah bergulir. Keseriusan itu merupakan upaya menjaring pembiayaan dari institusi keuangan. Direktur Utama PTBA Suryo Eko Hadianto mengatakan sulitnya pendanaan untuk mengembangkan batu bara bakal ditemui di masa mendatang. "Kami mengembangkan PLTS untuk menunjukkan PTBA akan menuju masuk bisnis energi terbarukan," kata Suryo dalam BUMEE summit 2021 yang digelar Berita Satu Media Holding, Rabu (27/10).
Suryo mengatakan opersional PTBA dari perencanaan, penambangan, hingga pengangkutan batu bara selalu mempertimbangkan aspek lingkungan. Bahkan lahan paksa tambangpun dikelola dengan baik. "Ini upaya kami untuk bisa mendapatkan rating ESG supaya kebutuhan pendanaan berjalan kedepannya," paparnya. Pada kesempatan itu, Suryo juga mengatakan bahwa pemanfaatan batu bara saat ini dibenturkan dengan isu perubahan iklim. Padahal perkembangan teknologi telah mampu menekan hingga emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran batu bara.
Perkembangan teknologi carbon capture merupakan salah satu jawaban dalam menyikapi isu perubahan iklim. PT Bukit Asam Tbk bekerja samapun dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi carbon capture maupun carbon storage. "Carbon capture dan carbon storage mampu menjawab dan tidak membenturkan isu perubahan iklim dengan pembakaran batu bara. Saat ini sudah 29 perusahaan yang mengembangkan teknologi carbon capture dan carbon storage dengan biaya terjangkau." jelasnya. (Yetede)
Risiko dan Peluang dari Krisis Energi
Tempo, Jakarta - Krisis energi tengah terjadi di berbagai negara. Hal ini ditandai dengan meroketnya harga batu bara dan minyak mentah. Harga komoditas energi berpotensi kian tinggi menjelang musim dingin di sejumlah negara. Krisis energi disebabkan oleh pemulihan ekonomi global yang lebih cepat dari perkiraan. Krisis energi juga disebabkan oleh embargo pembelian batu bara Australia oleh Cina karena ketegangan hubungan kedua negara, serta konservasi energi yang lambat. Akibatnya, permintaan energi melampaui pasokan.
Krisis energi membuat pabrikan kesulitan mendapatkan bahan baku atau bahan penolong. Kondisi tersebut membuat pabrikan mengurangi kapasitas produksi dan menaikkan harga jual. Harga bahan baku tekstil dan produk tekstil naik seiring dengan kenaikan harga minyak global. Risiko lain dari krisis energi ini, akan berbahaya jika eksportir energi terlalu agresif memenuhi permintaan pasar ekspor karena tergiur harga sedang tinggi, dan melanggar kewajiban pemenuhan dasar domestik.
Pemerintah Segera Gelar Lelang 8 Blok Migas
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera melelang blok Migas tahap kedua 2021, dimana delapan blok migas akan ditawarkan. Dalam lelang kali ini pun, kementerian juga menawarkan ketentuan lelang yang lebih baik. Sekretaris Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Alimuddin Baso menuturkan, pihaknya telah melelang enam blok migas pada lelang tahap pertama 2021 pada 17 Juni yang lalu. Sementara pada tahun ini, pihaknya dapat menawarkan setidaknya 10 blok migas ke investor. "Lelang tahap kedua 2021 direncanakan pada awal kuartal keempat ini dan akan ditawarkan delapan blok migas," kata dia.
Untuk menggaet investor, lanjutnya, pihaknya terus memperbaiki ketentuan lelang yang lebih menarik. Beberapa diantaranya adalah fleksibilitas bentuk kontrak kerjasama dan bagi hasil (split) yang lebih baik untuk perusahaan migas. Bagi hasil untuk minyak yakni 80:20 di blok migas beresiko rendah dan 55:45 untuk resiko tinggi, serta untuk gas sebesar 75:25 untuk resiko rendah dan 50:50 untuk resiko tinggi. "Artinya fleksibilitas yang ditawarkan. Semua dilakukan untuk tingkatkan minat terhadap blok migas yang ditawarkan," jelas Alimmudin.
"Untuk tahap kedua telah disiapkan baik blok bigas offshore dan onshore, maupun kombinasi. Mudah-mudahan dapat diumumkan setelah proses administrasi dan syarat sudah selesai." ujarnya. Sebelumnya,pada lelang tahap pertama, empat blok migas diantaranya dilelang dengan skema penawaran langsung, yakni Blok South CPP di Riau, Sumbangsel di Sumatera Selatan dan North Kangean di lepas Pantai Utara. Pemerintah terakhir menggelar lelang blok migas pada 2019 silam. Pada saat itu, penawaran hingga 13 blo migas dan hanya memperoleh tiga pemenang. (Yetede)
Krisis Pangan Dialamai Oleh Seluruh Rakyat Afganistan
Badan-badan dibawah naungan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) mengingatkan pada Senin (25/10) bahwa Afganistan berada dibawah ambang salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia karena lebih dari separuh penduduk di negara itu dihadapkan pada kekurangan pangan akut. Menurut mereka, lebih dari 22 warga Afganistan bakal menderita kerawanan pangan di musim dingin ini. Pasalnya kekeringan yang didorong oleh perubahan iklim semakin memperparah gangguan yang disebabkan oleh pengambilalihan negara yang kacau oleh Taliban.
"Musim dingin ini, jutaan warga Afganistan akan dipaksa untuk memilih antara imigrasi dan kelaparan, kecuali kita dapat meningkatkan bantuan penyelamatan jiwa kita," ujar Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (World Food Programme), David Beasley yang dikutip AFP. "Afganistan sekarang berada diantara krisis kemanusiaan terburuk di dunia-jika bukan yang terburuk- dan ketahanan pangan telah runtuh. Kita sedang menghitung mundur bencana total ditangan kita," kata Beasley dalam pernyataannya. Para pejabat mengungkapkan kepada APF bahwa Afganistan menghadapi krisis fase 3 atau 4 darurat kekurangan pangan.
"Sangat mendesak bagi kami untuk bertindak secara efisien dan efektif untuk mempercepat dan meningkatkan pengiriman kami di Afganstan sebelum musim dingin memotong sebagian besar negara, dengan jutaan orang-termasuk petani, wanita, anak-anak dan orang tua- kelaparan di musim dingin yang membekukan." demikian penjelasan Direktur Jendral FAO Qu Dongyu. Seperti diketahui bahwa pada Agustus, kelompok islam garis keras Taliban menggulingkan rezim yang didukung AS, dan mendeklarsikan pemerintah sementara. Merekapun sudah bersumpah untuk memulihkan stabilitas. (Yetede)
Pertamina Dapat Kompensasi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pemerintah siap mengalah untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sebelumnya, kenaikan harga minyak dunia yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan dikhawatirkan bakal kian memberatkan PT Pertamina. Sebab hingga saat ini perusahaan migas pelat merah tersebut belum juga melakukan penyesuaian atau menaikan harga BBM.
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih menjelaskan, sejatinya harga Jenis BBM Umum (JBU) fluktuaktif mengikuti harga pasar.
Penyesuaian harga kenaikan BBM agar Pertamina tidak merugi ini rencananya akan dibahas bagaimana kompensasi terhadap Pertamina.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









