Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat penerimaan negara subsektor minyak dan gas bumi (migas) mencapai Rp 81,90 triliun hingga September 2021.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Alimuddin Baso menjelaskan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam migas telah mencapai Rp 62,03 triliun atau setara 82,72 persen dari target triwulan III akibat membaiknya harga minyak dunia.

Sementara PNBP fungsional telah mencapai Rp106,91 triliun dan PPh migas sebesar Rp 19,86 triliun.

Kenaikan harga minyak dunia turut mendongkrak indeks rata-rata minyak mentah Indonesia atau ICP, sehingga mendorong pertumbuhan setoran negara dari sumber daya alam migas hingga 16,4 persen secara year on year," katanya.

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) meminta Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng dievaluasi. Saat ini HET minyak goreng kemasan sederhana tercatat sebesar Rp 11.000 per liter. GIMNI meminta HET minyak goreng dapat naik hingga Rp 15.600 per liter.

Sahat bilang saat ini harga minyak sawit mentah (CPO) sebagai bahan baku minyak goreng telah mencapai Rp 14.010 per kilogram (kg). Sementara itu dibutuhkan biaya angkut yang mencapai Rp 350 hingga Rp 370 per kg.

Industri produsen minyak goreng juga disebut terpisah dengan industri pengemas minyak goreng. Sehingga Sahat bilang industri minyak sawit memiliki rantai produksi yang banyak.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan, Indonesia berhasil mencegah bencana asap kebakaran  hutan dan lahan (karhutla)  selama dua tahun berturut-turut. Hal ini mematahkan  prediksi banyak pihak tentang bencana ganda yang dialami Indonesia pada 2020 dan 2021. Kita sangat bersyukur, doa dan kerja keras kita dikabulkan Tuhan. Fakta yang terjadi justru sebaliknya, Indonesia bebas asap  karhutla selama dua tahun global pandemi," jelas Siti, di Jakarta, Jumat (22/10). menurut Siti Nurbaya, kerja keras semua pihak dalam pencegahan karhutla selama pandemi Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia membuahkan hasil. Indonesia berhasil memastikan tidak terjadi duet bencana, yakni tidak ada kebakaran besar yang kabut asap ditengah-tengah gelombang Covid-19. Berdasarkan data dan tren yang didapatkan  dari pengecekan lapangan dan pemantauan  satelit selama hampir 10 bulan terakhir, serta prediksi hingga akhir bulan ini, Indonesia telah dapat memastikan  bebas dari duet bencana tahun ini.Mengacu data monitoring hotspot dari satelit Teraa/Aqua LAPAN sejak 1 Januari-20 Oktober 2021 dengan tingkat keyakinan (Confidence Level 80%), jumlah titik api (hotspot) 1.269 titik. Pada periode sama 2020 tercatat 2.665 titik, artinya (15,37%). Hingga akhir bulan ini, terutama di Sumatera dan Kalimantan yang merupakan titik utama penerapan solusi permanen pencegahan kathutla, secara umum dalam kondisi basah. (yetede)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan Indonesia tidak akan mengalami krisis energi sebagaimana yang terjadi di beberapa negara seperti Tiongkok dan Inggris . Ketersedian bahan baku dan pengaturan harga menjadi salah satu indikator kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan energi nasional. Direktur Jendral Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menyatakan krisis energi yang terjadi di beberapa negara akibat kurangnya pasokan bahan baku ke pembangkit listrik  serta melambungnya harga komoditas. Sedangkan di Indonesia volume bahan baku pembangkit listrik dan tarifnya sudah ditetapkan pemerintah. Sebagai contoh batu bara untuk bahan baku listrik pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sudah ditetapkan volume  dalam negeri (DMO) sebesar 25% dari produksi serta tarif  dipatok US$70 per ton bila harga batu bara melampoi US$70 per ton. 

"Diluar sana enggak diatur. Enggak masuk akal kalau kita kekurangan batu bara. Sekarang kita tinggal mengawal saja." kata Rida dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta, Kamis (21/10). Rida menuturkan, pengawalan yang dimaksud yakni terkait rantai pasok . Pihaknya berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan guna memastikan keberadaan tongkang yang mendistribusikan batu bara dari tambang menuju pembangkit. Hal ini mencegah lebih banyak tongkang yang mengirim batu bara ke luar negeri akibat melambungnya harga komoditas. Dikatakan rencana cadanganpun telah disiapkan bila pasokan batu bara dalam negeri terhambat. Pasalnya pemenuhan kebutuhan listrik  nasional ditopang oleh PLTU. Pemenuhan kebutuhan listrik bakal mengandalkan  pembangkit gas maupun bahan bakar minyak. (yetede)

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK:Migas) memperkirakan lifting migas sampai  akhir tahun nanti bakal di bawah target. Meski demikian, dengan lonjakan harga minyak dan gas global yang cukup siginifikan, penerimaan migas justru jauh lebih tinggi dari target. Hingga September, penerimaan negara dari migas tercatat mencapai US$ 9.53 miliar atau 131% dari target yang ditetapkan US$ 7,28 miliar. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menuturkan, pandemi Covid yang masih berlangsung membuat pelaksanaan beberapa kegiatan hulu migas tertunda.

Pihaknya masih berupaya untuk meningkatkan lifting migas nasional hingga akhir tahun nanti. Sayangnya, proyeksi lifting migas SKK Migas masih dibawah target APBN. "Diharapkan ditahun ini lifting minyak bisa 665 ribu bph atau 94% dari target 705 ribu bph, dan gas 5.529 MMscfd atau 98% dari target 5.638 MMscfd," kata Dwi dalam jumpa pers daring. Sementara untuk gas, tambahan lifting akan diperoleh dari kegiatan optimasi penyerapan sebesar 55MMscfd dan optimasi operasi 20 MMscfd. "Situasinya untuk lifting migas lebih baik," ujar dia.

Terkait rendahnya realisasi lifting, Dwi menyebutkan masih adanya dampak pandemi Covid-19. Selain produksi Migas awal tahun yang rendah sebagai akibat pandemi yang berlangsung dari tahun lalu, beberapa kegiatan ditahun ini pun juga tertunda. Per September dia merinci, realisasi seismik 2D baru sepanjang 1.917 km atau 54% dari target 4.569 km, seismik 3D 815 km2, dan pengeboran ekplorasi baru 21 sumur atau 41%  dari target 48 sumur.  (yetede)

Harga timah di Pasar Fisik Timah Murni Batangan yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) / Jakarta Futures Exchange (JFX). pada Selasa (19/10) mencapai harga yaitu USD 39.800 per metrik ton. Harga ini merupakan harga tertinggi sejak Timah Murni Batangan diperdagangkan di Bursa Berjangka Jakarta.

Selama Oktober 2021, harga timah murni batangan di BBJ telah mengalami peningkatan sebesar 18,2%, di mana pada awal perdagangan pada 1 Oktober 2021, harga yang terjadi sebesar US$ 33.670 per metrik ton. Kenaikan harga di pasar fisik timah murni batangan ini menunjukkan bahwa ada kenaikan permintaan pasar, khususnya untuk ekspor.

Pertamina membantah kelangkaan solar merupakan tanda-tanda krisis energi. Pertamina memastikan stok BBM masih normal dan bahkan ada harga BBM yang turun mulai Oktober ini. Kelangkaan solar antara lain terjadi di Malang dan Madiun, Jawa Timur. Di Kota Madiun, banyak antrean pembeli Solar di SPBU Pertamina.

Tercatat adanya peningkatan konsumsi di gasoil yang didominasi oleh solar subsidi. Sepanjang semester I 2021 tercatat sebesar 37.813 kiloliter per bulan dan terus meningkat hingga mencapai 17 persen pada bulan September atau sekitar 44.439 kiloliter.

Sementara untuk sektor gasoline, peningkatan yang mencolok terjadi di Pertamax, dengan periode semester 1 2021 rerata bulanan sebesar 12.586 kiloliter, merangkak naik hingga mencapai kenaikan 49 persen di bulan September sebesar 18.840 kiloliter.

Indonesia kebanjiran investasi pada sektor industri kendaraan listrik. Mobil listrik sendiri memang direncanakan untuk diperbanyak jumlahnya di Indonesia. Hal ini masuk ke dalam komitmen nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060, komitmen itu membuat Indonesia harus lebih banyak menggunakan energi baru terbarukan untuk mengurangi emisi.

Rencananya di tahun 2030 ada 2 jutaan mobil listrik dan 13 jutaan motor listrik yang wira-wiri di Indonesia. Kendaraan-kendaraan ini akan menggantikan kendaraan berbahan bakar bensin yang rencananya dihentikan penjualannya mulai dari tahun 2040.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan, tata kelola cadangan beras pemerintah (CBP) memang perlu diperbaiki, diantaranya dengan memperjelas dan memperbesar ruang penyaluran beras CBP. Saat ini, Bulog mendapatkan mandat  mengelola stok CBP di kisaran 1-1,50 ton beras  CBP, namun penyaluran setiap tahunnya tidak lebih dari 850 ribu ton. Padahal, semakin lama beras CBP tersimpan di gudang maka semakin besar pula biaya perawatannya, sementara Bulog mengandalkan pinjaman komersial untuk membiayai pemeliharaan tersebut.

Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas mengatakan hal tersebut saat Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI tentang  Perbaikan Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah di Jakarta, Senin (18/10). Hadir dalam kesempatan ini, anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Maxhmud, dan Plt Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP Kementan) Sarwo Edhy.

Karena itu Bulog mendukung salah satu rekomondasi Ombudsman RI agar tata cara kelola CBP dibenahi, terutama pasar beras CBP) Hal itu mengingatkan peran CBP yang merupakan persediaan beras yang dimiliki dan dikuasai pemerintah cukup efektif dalam penguatan ketersediaan beras bagi pemerintah dalam menstabilkan beras. "Pengelolaan CBP oleh Bulog telah berkontribusi dalam  menekan inflasi selama tiga tahun ini pada posisi terendah  karena memang beras adalah  kebutuhan mendasar. CBP juga menjadi pertimbangan  pelaku pasar, stok CBP menentukan  keputusan besar pelaku  pasar domestik, spekulan-spekulan tidak berani kala pemerintah punya stok CBP besar," kata Buwas. (yetede)

Pemerintah perlu segera menambah kuota BBM  jenis solar bersubsidi yang harus didistribusikan Pertamina. Hal ini untuk menjawab adanya kelangkaan yang sempat terjadi dihampir seluruh wilayah pulau Sumatera seperti di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, dan beberapa provinsi lainnya. Karena mulai tumbuhnya perekonomian pasca pembatasan yang kemarin dilakukan karena pandemi Covid-19. "Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan BPH Migas harus segera bertindak cepat dengan harus segera menyetujui  atau meminta kepada Pertamina menambah kuota solar bersubsidi dan kelebihan kuota tersebut  akan dibayarkan dalam APBN 2022 sehingga tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat karena kelangkaan ini.," Jelas Direktur Eksekutif Energy Wacth Mamit Setiawan di Jakarta, Minggu (17/20). Menurut Mamit, patut disyukuri bahwa saat ini roda perekonomian  kembali tumbuh setelah sejak lama dilakukan pembatasan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan permintaan solar subsidi yang cukup signifikan sedangkan di sisi lain solar subsidi itu dibatasi oleh kuota yang ditetapkan oleh PBH Migas.

Selain itu, Mamit juga  menyampaikan bahwa kenaikan  harga CPO sepanjang 2021 ini bisa menjadi penyebab  ketersedian stok bbm solar subsidi terganggu. Hal ini disebabkan oleh solar subsidi  merupakan program solar B30. "Kenaikan harga CPO yang melejit  sampai 75%  jika dibandingkan tahun 2020 ikut mendorong kenaikan harga FAME sebagai bahan campuran B30 ini. Jadi, pemerintah harus segera membuat regulasi  harga atau DMO CPO  untuk program biodiesel sehingga tidak menambah beban produksi bagi  Pertamina jika harga FAME sedang mengalami kenaikan," ujar Mamit.  Mamit juga memberikan usulan  saat harga FAME mengalami kenaikan , maka Pertamina bisa diberikan kelonggaran untuk menjual bbm solar murni tanpa dicampur dengan FAME. "Ini semua demi kelancaran mobilitas kendaraan umum serta demi membantu perekonomian yang sudah mulai tumbuh ini. Jika nanti harga FAME sudah turun, maka Pertamina wajib kembali menjual bbm solar subsidi B30 ke masyarakat" Demikian menurut Mamit. (yetede)