Harga timah di Pasar Fisik Timah Murni Batangan yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) / Jakarta Futures Exchange (JFX). pada Selasa (19/10) mencapai harga yaitu USD 39.800 per metrik ton. Harga ini merupakan harga tertinggi sejak Timah Murni Batangan diperdagangkan di Bursa Berjangka Jakarta.

Selama Oktober 2021, harga timah murni batangan di BBJ telah mengalami peningkatan sebesar 18,2%, di mana pada awal perdagangan pada 1 Oktober 2021, harga yang terjadi sebesar US$ 33.670 per metrik ton. Kenaikan harga di pasar fisik timah murni batangan ini menunjukkan bahwa ada kenaikan permintaan pasar, khususnya untuk ekspor.

Pertamina membantah kelangkaan solar merupakan tanda-tanda krisis energi. Pertamina memastikan stok BBM masih normal dan bahkan ada harga BBM yang turun mulai Oktober ini. Kelangkaan solar antara lain terjadi di Malang dan Madiun, Jawa Timur. Di Kota Madiun, banyak antrean pembeli Solar di SPBU Pertamina.

Tercatat adanya peningkatan konsumsi di gasoil yang didominasi oleh solar subsidi. Sepanjang semester I 2021 tercatat sebesar 37.813 kiloliter per bulan dan terus meningkat hingga mencapai 17 persen pada bulan September atau sekitar 44.439 kiloliter.

Sementara untuk sektor gasoline, peningkatan yang mencolok terjadi di Pertamax, dengan periode semester 1 2021 rerata bulanan sebesar 12.586 kiloliter, merangkak naik hingga mencapai kenaikan 49 persen di bulan September sebesar 18.840 kiloliter.

Indonesia kebanjiran investasi pada sektor industri kendaraan listrik. Mobil listrik sendiri memang direncanakan untuk diperbanyak jumlahnya di Indonesia. Hal ini masuk ke dalam komitmen nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060, komitmen itu membuat Indonesia harus lebih banyak menggunakan energi baru terbarukan untuk mengurangi emisi.

Rencananya di tahun 2030 ada 2 jutaan mobil listrik dan 13 jutaan motor listrik yang wira-wiri di Indonesia. Kendaraan-kendaraan ini akan menggantikan kendaraan berbahan bakar bensin yang rencananya dihentikan penjualannya mulai dari tahun 2040.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan, tata kelola cadangan beras pemerintah (CBP) memang perlu diperbaiki, diantaranya dengan memperjelas dan memperbesar ruang penyaluran beras CBP. Saat ini, Bulog mendapatkan mandat  mengelola stok CBP di kisaran 1-1,50 ton beras  CBP, namun penyaluran setiap tahunnya tidak lebih dari 850 ribu ton. Padahal, semakin lama beras CBP tersimpan di gudang maka semakin besar pula biaya perawatannya, sementara Bulog mengandalkan pinjaman komersial untuk membiayai pemeliharaan tersebut.

Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas mengatakan hal tersebut saat Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI tentang  Perbaikan Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah di Jakarta, Senin (18/10). Hadir dalam kesempatan ini, anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Maxhmud, dan Plt Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP Kementan) Sarwo Edhy.

Karena itu Bulog mendukung salah satu rekomondasi Ombudsman RI agar tata cara kelola CBP dibenahi, terutama pasar beras CBP) Hal itu mengingatkan peran CBP yang merupakan persediaan beras yang dimiliki dan dikuasai pemerintah cukup efektif dalam penguatan ketersediaan beras bagi pemerintah dalam menstabilkan beras. "Pengelolaan CBP oleh Bulog telah berkontribusi dalam  menekan inflasi selama tiga tahun ini pada posisi terendah  karena memang beras adalah  kebutuhan mendasar. CBP juga menjadi pertimbangan  pelaku pasar, stok CBP menentukan  keputusan besar pelaku  pasar domestik, spekulan-spekulan tidak berani kala pemerintah punya stok CBP besar," kata Buwas. (yetede)

Pemerintah perlu segera menambah kuota BBM  jenis solar bersubsidi yang harus didistribusikan Pertamina. Hal ini untuk menjawab adanya kelangkaan yang sempat terjadi dihampir seluruh wilayah pulau Sumatera seperti di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, dan beberapa provinsi lainnya. Karena mulai tumbuhnya perekonomian pasca pembatasan yang kemarin dilakukan karena pandemi Covid-19. "Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan BPH Migas harus segera bertindak cepat dengan harus segera menyetujui  atau meminta kepada Pertamina menambah kuota solar bersubsidi dan kelebihan kuota tersebut  akan dibayarkan dalam APBN 2022 sehingga tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat karena kelangkaan ini.," Jelas Direktur Eksekutif Energy Wacth Mamit Setiawan di Jakarta, Minggu (17/20). Menurut Mamit, patut disyukuri bahwa saat ini roda perekonomian  kembali tumbuh setelah sejak lama dilakukan pembatasan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan permintaan solar subsidi yang cukup signifikan sedangkan di sisi lain solar subsidi itu dibatasi oleh kuota yang ditetapkan oleh PBH Migas.

Selain itu, Mamit juga  menyampaikan bahwa kenaikan  harga CPO sepanjang 2021 ini bisa menjadi penyebab  ketersedian stok bbm solar subsidi terganggu. Hal ini disebabkan oleh solar subsidi  merupakan program solar B30. "Kenaikan harga CPO yang melejit  sampai 75%  jika dibandingkan tahun 2020 ikut mendorong kenaikan harga FAME sebagai bahan campuran B30 ini. Jadi, pemerintah harus segera membuat regulasi  harga atau DMO CPO  untuk program biodiesel sehingga tidak menambah beban produksi bagi  Pertamina jika harga FAME sedang mengalami kenaikan," ujar Mamit.  Mamit juga memberikan usulan  saat harga FAME mengalami kenaikan , maka Pertamina bisa diberikan kelonggaran untuk menjual bbm solar murni tanpa dicampur dengan FAME. "Ini semua demi kelancaran mobilitas kendaraan umum serta demi membantu perekonomian yang sudah mulai tumbuh ini. Jika nanti harga FAME sudah turun, maka Pertamina wajib kembali menjual bbm solar subsidi B30 ke masyarakat" Demikian menurut Mamit. (yetede)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juana tengah membangun prasarana pengendali banjir di sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Jawa Tengah (Jatenga), diantaranya, dia are Sungai Tuntang di Kabupaten Demak dan Sungai Serang Wulain Drainase (SWD 1 dan 2) di Kabupaten Kudus. Program penataan dan dan normalisasi sungai  tersebut akan memberi manfaat untuk mengurai resiko bencana banjir disebagian wilayah kota/kabupaten yang menjadi salah satu pusat kegiatan perekonomian Provinsi Jateng bagian Utara.

Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jateng, Sabtu (16/10), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau progres pekerjaan  pengendali banjir di sungai Tuntang di Kabupaten Demak dan sungai SWD 1dan2 Kabupaten Kudus guna memastikan infrastruktur yang dibangun sesuai rencana tepat mutu dan tepat waktu. "Tapi itu saja belum cukup, karena harus diimbangi dengan pendekatan non-teknikal atau non-struktural, seperti penataan ruang, pengelolaan lingkungan, dan perilaku masyarakat." kata Menteri Basuki dalam keterangan resminya, Minggu (17/10).

Pekerjaan infrastruktur pengendali banjir diantaranya meliputi galian alur, pengerukan penampang sungai,pelebaran alur sungai, pekerja parapet (dinding sungai), pembangunan site pile serta pembangunan pos hidrologi. Kegiatan konstruksi dilaksanakan selama 375 hari kalender sejak mulai kontrak pekerja 17 November 2020 oleh kontraktor PT Marinda-PT Visitama (KSO). Tercatat hingga 15 Oktober 2021, progres fisiknya sudah mencapai 97,26%. Normalisasi sungai dilakukan untuk peningkatan kondisi sungai dan pengendalian daya rusaknya antara lain melalui perkuatan tebing  sungai, galian, dan penggantian pintu air. (yetede)

Momentum menggeliatnya harga batu bara di pasar internasional mengembuskan angin segar di ranah energi dan sumber daya mineral, khususnya pertambangan batu bara. Pada Oktober ini, harga si Emas Hitam menguat setelah sebelumnya sempat lunglai akibat pandemi. Bursa ICE Neswcastel mencatat harga batu bara di pasar global mencapai mencapai US$247,50 per metrik ton  untuk kontrak Desember 2021. Pada saat yang sama,  harga batu bara acuan di pasar domestik, menyentuh US$161,63 per metrik ton atau yang tertinggi sejak ditetapkan pada 2009.

Selama ini kegiatan ekplorasi batu bara di Indonesia begitu rendah.  Perusahaan batu bara cenderung lebih fokus pada kegiatan produksi dibandingkan dengan kegiatan eksplorasi. Berdasarakan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESD), investasi eksplorasi tambang sejak 2016 cenderung stagnan. Tercatat pada 2016 investasi eksplorasi baru mencapai sebesar UUS$65 juta, pada 2017 sebesar sebesar US$115 juta, dan pada 2018 sebesar US$145 juta. Sementara itu, pada 2019 sebesar US$274 juta, dan pada tahun lalu kurang lebih tercapai US$300 juta.

Pemerintah telah memberikan banyak intensif untuk menarik minat pemilik tambang untuk berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi. Termasuk membuat peta jalan yang berisikan kebijakan untuk mendukung sektor tambang sebagai salah satu pilar perekonomian nasional. Upaya tersebut ternyata belum cukup kuat untuk mengungkit minat investor. Di sisi lain, melalui kegiatan eksplorasi maka potensi hasil tambang disetiap wilayah penghasil akan lebih maksimal diperoleh dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar tambang dan rakyat Indonesia. (yetede)

Krisis energi yang terjadi belakangan, membawa berkah bagi Indonesia. Hal tersebut mendorong kinerja ekspor. Sehingga, neraca perdagangan Indonesia diperkirakan akan kembali mencatat surplus. Danareksa Research Institute (DRI) memperkirakan, neraca perdagangan Indonesia pada September 2021 mencetak surplus US$ 3,68 miliar. Walaupun angka ini lebih kecil dari surplus Agustus sebesar US$ 4,74 miliar. Indonesia juga ketiban berkah dari krisis energi di China dan India. Saat ini, China sedang mengalami kekurangan batubara untuk produksi listrik, sehingga mengganggu kinerja manufaktur. India juga sedang mengalami hal sama. Krisis energi di China dan India tersebut bisa mendorong kedua negara itu mengimpor batubara dari Indonesia lebih banyak lagi.

Kinerja manufaktur negara-negara mitra dagang Indonesia lain juga menggembirakan, salah satunya Thailand. Ini pun memperlebar peluang ekspor yang lebih tinggi. Sementara kinerja impor September, diperkirakan sebesar US$ 15,60 miliar atau turun 6,45% mtm. Hanya, secara tahunan impor masih tercatat naik 34,68% yoy. Peningkatan impor secara tahunan, didorong oleh ekspansinya kinerja manufaktur Indonesia karena ada pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang meningkatkan permintaan.

IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini. Lonjakan harga pangan dan krisis energi turut menjadi pertimbangan. Dana Moneter Internasional atau IMF mengoreksi pertumbuhan ekonomi global pada 2021 menjadi 5,9 persen. Sebelumnya, pada Juli 2021, IMF memproyeksikan ekonomi global tumbuh 6 persen.IMF juga mengoreksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, China, dan Indonesia pada tahun ini. Ekonomi AS yang semula diperkirakan tumbuh 7 persen dikoreksi menjadi 6 persen, China 8,1 persen menjadi 8 persen, dan Indonesia dikoreksi dari 3,9 persen menjadi 3,2 persen.Koreksi ini dimuat dalam World Economic Outlook Edisi Oktober 2021 bertajuk ”Recovery During a Pandemic: Health Concerns, Supply Disruptions, and Price Pressures” yang dirilis pada 13 Oktober 2021.Penyebaran virus korona baru varian Delta yang menyebabkan pembatasan aktivitas ekonomi dan tersendatnya rantai pasok global di banyak negara menjadi penyebab utama melambatnya ekonomi. IMF menyebutkan, kesenjangan vaksin Covid-19 global makin besar.

Upaya pemerintah mendorong hilirisasi industri nikel dinilai belum berjalan secara optimal. Tata niaga di sektor ini dianggap masih kacau-balau dan perlu dibenahi. Demikian pandangan yang mengemuka di forum diskusi bertajuk Waspada Kerugian Negara dalam Investasi Pertambangan, kemarin. Pada semester I-2021, harga nikel kadar 1,8% dalam Shanghai Metal Market (SMM) dipatok sebesar US$ 79,61 per ton. Sedangkan HPM nikel tidak mencapai setengahnya atau hanya US$ 38,19 per ton. 

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengungkapkan, praktik selisih hitung kadar nikel yang terjadi antara surveyor di sisi hulu dan hilir sudah merugikan pelaku usaha sektor hulu dan berdampak pada penerimaan negara. Misalnya, terjadi perbedaan selisih kadar dengan besaran 0,37% saja. Jika dikalikan dengan HPM dan produksi untuk tahun 2020 yang sekitar 14 juta ton, maka ada potensi kerugian dari penerimaan negara dari pembayaran royalti. "Berkurang penerimaan royalti ini setara Rp 400 miliar per tahun kalau mengacu ke kasus tahun 2020," terang Mohammad.