Di tengah kondisi pandemi covid-19 yang membuat banyak sektor industri bergejolak, sejumlah komoditas tambang justru mengalami kenaikan harga. Mengutip IDX Channel, harga batubara yang mengalami kenaikan 24,09%, timah naik 45,22%, nikel naik 5,86%, dan kenaikan harga tembaga 31,86%. Meskipun fluktuatif, kenaikan harga emas juga diperkirakan lanjut sepanjang 2021 dan bisa mencapai lebih dari Rp1 juta per gram atau mendekati US$ 2.000 per ons troi. Kenaikan beragam komoditas tambang ini turut mendongkrak kinerja sejumlah perusahaan pertambangan. 

Pada semester pertama 2021, holding BUMN Pertambangan, Mining Industry Indonesia (MIND ID) mencatatkan laba bersih sebesar Rp4,7 triliun. Nilai ini meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun 2020, yang sempat mengalami rugi bersih Rp1,8 triliun. Net profit margin juga mengalami peningkatan menjadi 12% dibandingkan semester pertama 2020 pada minus 6%. MIND ID mencatat pendapatan sebesar Rp39,2 triliun atau meningkat 34% dibandingkan periode yang sama pada 2020, yang senilai Rp29,3 triliun. Di samping itu, nilai Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) sebesar Rp10,9 triliun. Angka ini meningkat 198% dibandingkan Juni 2020 sebesar Rp3,6 triliun.

Terkait dengan PNBP, Orias menargetkan kontribusi MIND ID akan meningkat pada periode 2021 ini. Pada 2019, PNBP MIND ID mencapai Rp6,5 triliun. Namun, sempat turun menjadi Rp5,80 triliun pada 2020 karena pengaruh dari pandemi covid-19 terhadap bisnis MIND ID dan juga dari transisi tambang bawah tanah di PTFI. Mengingat sejumlah strategi efisiensi, perluasan eksplorasi, digitalisasi pertambangan, dan fokus pada hilirisasi komoditas dari holding tambang telah diterapkan dan menghasilkan kenaikan laba yang signifikan, Orias optimis kontribusi MIND ID untuk negara bertumbuh pada 2021 ini.

 (Oleh - HR1)

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djalaludin mengatakan saat ini belum ada regulasi spesifik yang mengatur penggunaan logam tanah jarang. "Pemerintah membentuk tim pengembangan  berbagai logam tanah jarang dan penyusunan inpres percepatan hilirisasi industri logam tanah jarang,"katanya akhir pekan lalu. Ridwan menerangkan bahwa ini berpotensi menjadi bahan baku teknologi  pertahanan, kesehatan, hingga, energi listrik. Sejumlah BUMN pun saat ini berpotensi terlihat dalam pemanfaatan logam tanah jarang.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengungkapkan mineral logam tanah jarang belum dimanfaatkan sebagai sumber energi di Indonesia. "Memang tugas Badan Geologi menginventarisasi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dan mendukung pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan,"katanya. Sementara itu pemerintah dinilai masih belum serius memanfaatkan potensi energi nuklir sebagai alternatif pembangkit listrik meski dapat menghasilkan tenaga listrik minim emisi.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Riset dan Teknologi Bahan Galian Nuklir Yarianto Sugeng Budi Susilo memperkirakan mineral radioaktif akan menjadi salah prospek untuk dikembangkan termasuk di Indonesia. "Sehingga masa depan kita tidak lagi akan menggunakan energi berbasis fosil, maka nuklir adalah opsi yang potensi untuk Indonesia selain karena itu kita memiliki cukup banyak bahan bakunya," katanya. Adapun saat ini pemerintah terus mempertimbangkan pengembangan energi nuklir sebagai salah satu upaya untuk mengejar netral karbon pada 2050 hingga 2060. (YTD)

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam tengah fokus membangun pabrik Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) senilai US$ 890 juta di Mempawah, Kalimantan Barat, untuk mengembangkan hilirisasi komoditas bauksit. Dari total belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 2,4 triliun yang disiapkan tahun ini, proyek tersebut telah menyerap modal paling besar. “Capex kami paling besar di SGAR. Sampai semester I-2021, pengeluaran capex kami baru sekitar Rp 250 miliar sampai Rp 300 miliar. Untuk membangun SGAR, kami patungan Antam 40% dan PT Indonesia Asahan Aluminium 60%. Kami juga mendapatkan pinjaman dari pemegang saham, dalam hal ini MIND ID,” kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Antam Anton Herdianto dalam Public Expose Live 2021, Kamis (9/9).Namun, pembangunan smelter dengan kapasitas pengolahan sebesar 1 juta ton SGAR per tahun ini agak sedikit mundur, lantaran beberapa tenaga kerja dan proses pekerjaannya terhambat akibat pandemi. Harapannya, setelah proyek ini berjalan, pihaknya bisa melakukan refinancing utang kepada perbankan atau melalui instrumen lainnya.

Jakarta - Ketua DPR RI saat memimpin Sidang Bersama DPR  RI dan DPD-RI, menyinggung soal kedaulatan energi, kemandirian pangan, ketahanan sektor kesehatan, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan bangsa melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Indonesia diminta cepat merealisasikan pembangunan pembangkit energi bertenaga nuklir. Dukungan terhadap penggunaan sumber daya energi nuklir juga pernah disampaikan saat mengunjungi Pontianak, Kalimantan Barat. Selain menawarkan sumber energi yang besar, energi nuklir dapat mengurangi polusi lingkungan dan volume kegiatan pengelolaan limbah, termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara pertama yang memasuki era nuklir dengan diresmikannya pengoperasian reaktor nuklir pertama di Bandung. Khusus aplikasi nuklir pun mengalami kemajuan yang berarti, baik dalam bidang pertanian, peternakan, kesehatan/kedokteran, industri, maupun lingkungan hidup. Bahkan bibit padi unggul hasil teknologi nuklir. Jika aplikasi nuklir terasa ada perkembangannya, sebaliknya soal energi nuklir, khusus pembangunan PLTN, masih terus menjadi wacana sejak puluhan tahun silam. Pembangunan PLTN di berbagai negara mengacu pada negara-negara tersebut sebagai vendor. 

Jakarta, Kompas - Kemudahan berinvestasi dengan berbagai janji insentif disambut euforia oleh daerah lewat usulan sejumlah kawasan ekonomi khusus. Penyediaan lahan menjadi isu sangat penting. Lahan menjadi salah satu tantangan krusial dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus. Kesiapan lahan turut menentukan keberhasilan perkembangan kawasan. Isu kesiapan lahan masih terjadi di sejumlah KEK. Oleh karena itu, pemerintah merevisi ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya.

Pembentukan KEK pada masa lalu diwarnai euforia. Kemudahan insentif fiskal yang dijanjikan pemerintah disambut luas oleh daerah dengan mengusulkan KEK. Namun, ketika KEK ditetapkan, muncul masalah, antara lain, lahan dan pendanaan. Lahan di kawasan yang diusulkan ternyata belum siap. Dampaknya, saat peraturan pemerintah tentang penetapan KEK terbit, harga lahan melonjak dan memicu spekulan. Pemrakarsa atau pengelola kawasan pun kesulitan membebaskan lahan. 

Di KEK Bitung, dari 534 hektar (ha) yang ditetapkan sebagai kawasan, baru 99,59 ha bebas sengketa. Terkait lahan yang belum bebas, pengelola akan segera menetapkan nilai jual objek pajak (NJOP) untuk ditawarkan kepada pemilik lahan. Di NTB, ada KEK Mandalika. Pembangunan sirkuit balap motor tengah dirampungkan di kawasan yang bertujuan mengakselerasi pertumbuhan pariwisata itu.

PT Aneka Tambang Tbk mengungkap target untuk produksi bisnis emas hingga nikel tahun 2021.

Untuk produksi feronikel selama semester I-2021 telah mencapai 12.679 ton. Perusahaan menargetkan tahun ini bisa mencapai 25.000 produksi feronikel.

Lalu, produksi bijih nikel tercatat selama semester I-2021 telah mencapai 5,34 juta wet metric ton (wmt). Angka itu dinilai meningkat 287% dibandingkan produksi semester tahun 2020 sebesar 1,38 juta wmt.

Antam menargetkan tahun ini bisa memproduksi bijih nikel hingga 8,4 juta ton.

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur mencatat konsumsi listrik mencapai 25,84 (Terra Watt hour) TWh sejak Januari hingga Agustus 2021. Angka itu tumbuh 4,36 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Dari sektor industri, tercatat pertumbuhannya mencapai 14,09 persen. Hal ini mengindikasikan sektor Industri di Indonesia sudah mulai bangkit kemball. Di sisi lain, sektor rumah tangga tumbuh sebesar 1,45 persen.

Berdasarkan data PLN, pertumbuhan konsumsi listrik sektor industri yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah baja sebesar 80,3 persen, CPO sebesar 44,9 persen diikuti oleh mesin & otomotif sebesar 19,2 persen, keramik & kaca sebesar 17,4 persen, bumbu masak 16,7 persen, dan tekstil 12,6 persen.

Peningkatan konsumsi listrik juga terlihat dari meningkatnya beban puncak kelistrikan, khususnya pada sistem kelistrikan Jawa - Bali. Tercatat pada semester I 2021, beban puncak kelistrikan telah berada di atas 27 ribu megawatt (MW) dengan beban puncak tertinggi terjadi pada 8 Juni 2021 sebesar 27.335 MW.

Hilirisasi Batubara terus dimantapkan pemangku kebijakan untuk mendorong hilirisasi batubara. Di Kalsel, ternyata sudah dua yang menjajaki program ini.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian Kalsel, Mahyuni dua perusahan di Banua yang sudah berencana mengoptimalisasi pemanfaatan batu bara untuk bahan baku energi dan industri adalah PT Adaro dan PT Borneo Indobara.

Khusus untuk PT Adaro, sudah melakukan Memorandum off Understanding (MoU) dengan PT Pertamina untuk membangun industri metanol di Kalsel. Mereka memilih bermitra dengan Pertamina, karena mempertimbangkan di sisi pemasaran. Kalau misal yang diproduksi gas elpiji, yang punya jaringan pemasaran adalah Pertamina.

PT Adaro Indonesia dan PT Pertamina sendiri sudah melakukan MoU Desember 2020. Kedua yakni perusahaan PT Borneo Indobara. Dikatakan Mahyuni , perusahaan ini sudah melakukan MoU dengan pemilik paten produk pupuk futura. "Jadi mereka ini ingin bekerja sama memproduksi pupuk dari batu bara," jelasnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyusun Dokumen Rencana Operasional Indonesia Rendah Karbon/Carbon Net Sink di sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) 2030 yang disusun dengan pendekatan analisis spasial. Harapannya, dokumen ini dapat digunakan sebagai panduan, khususnya bagi sektor kehutanan dan lahan di Indonesia, untuk dapat mengakselerasi  penurunan gas rumah kaca (GRK) yang sedang diselenggarakan saat ini.

Sebagai negara yang rentan dengan dampak buruk dari perubahan iklim dan berkontribusi terhadap emisi GRK global. Indonesia berkomitmen tinggi  untuk mengurangi emisi GRK. Menurut Alue, hal ini sejalan dengan UUD 45 pasal 28H yang menyatakan bahwa negara harus menjamin kehidupan dan lingkungan yang layak bagi warga negaranya yang kemudian mendasari komitmen RI untuk perubahan iklim. Selain itu, untuk menjamin tercapainya tujuan Paris Agreement (PA) dalam menahan kenaikan suhu global.

Sementara itu, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (FOLU) KLHK Ruandha A Sugardiman menyatakan,  terdapat enam aksi mitigasi utama di sektor FOLU, yaitu kegiatan pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, pembangunan Hutan Tanaman Industri, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan gambut termasuk mangrove, dan peningkatan peran konservasi keanekaragaman hayati. (YTD)

Industri manufaktur meminta pemerintah menambah porsi kewajiban pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) menjadi 25% lebih. Pasalnya, tingginya harga dan kelangkaan pasokan batubara di dalam negeri saat ini, mengancam keberlangsungan operasional pabrik. “Stok kami rata-rata hanya untuk 10-15 hari ke depan, padahal normalnya bisa sampai 30 hari. Tingginya harga batubara membuat produsen memilih untuk menjual ke luar negeri dibanding pasar domestik karena lebih menguntungkan,” kata Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Rakhman kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini. 

Rizal mengungkapkan, saat ini hampir semua industri tekstil dan produk tekstil (TPT) hulu dan processing menggunakan batubara sebagai bahan bakar di pabriknya. “Berkurangnya pasokan batubara tentunya akan berpengaruh besar terhadap operasional pabrik,” tutur dia. Oleh karena itu, menurut Rizal, pihaknya berharap pemerintah meningkatkan porsi DMO dari saat ini 25%. Dengan demikian, suplai batubara di dalam negeri akan lebih terjamin, dan industri pengguna bisa lebih terjaga keberlangsungan operasional pabriknya. “Pemerintah juga perlu memantau suplai batubara di dalam negeri dan kegiatan ekspor, agar terjadi keseimbangan antara pasokan yang dibutuhkan industri dalam negeri dan volume batubara yang diekspor,” tambah dia.