Penyerapan beras sebanyak 1,25 juta ton dalam agenda Perum Bulog pada 2022 dengan asumsi tidak ada importasi tahun depan. Di sisi lain, adanya impor beras diluar penangan Bulog juga menjadi persoalan, karena dilakukan ditengah komitmen pemerintah untuk tidak mengimpornya dengan alasan produksi dan stok domestik memadai. Direktur utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan proyeksi awal penyerapan mengacu pada kemungkinan kebijakan pemerintah untuk tidak mendatangkan beras impor tahun depan.

Rencananya penyaluran beras pada tahun 2022 mencakup program ketersediaan pasokan dan stabilitas  harga (KSPH) sebesar 850.000 ton dan beras untuk golongan anggaran 100.000 ton. Volume beras yang masih tersimpan itu mencukupi untuk kebutuhan kegiatan KPSH atau operasi pasar maupun tanggap darurat bencana. Merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan  (Pemmendag) No.01/2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor  Beras, importansi hanya diperkenankan untuk keperluan umum, hibah, dan keperluan lain.

Adanya impor beras khusus diluar Bulog di soroti Ketua Komisi IV DPR Sudin yang mengacu pada data BSP soal masuknya beras asing 41.600 ton selama Januari-Juli 2021 dari Vietnam. Terpisah, Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan nasib beras stock lama tergantung pada Perum Bulog. Dia enggan berkomentar lebih jauh karena Kementerian Perdagangan hanya mengawasi keamanan stock dan stabilitas harga komoditas tersebut. (YTD)

Perusahaan pertambangan batu bara milik BUMN, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) sepanjang semester I-2021 membukukan laba bersih senilai Rp 1,77 triliun. Laba ini tumbuh 38% secara tahunan (year on year/YoY) dari sebelumnya Rp 1,28 triliun di akhir Juni 2020.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan, pendapatan perusahaan secara YoY tumbuh 14,18% menjadi Rp 10,29 triliun dari sebelumnya senilai Rp 9,01 triliun. Sejalan dengan itu, beban pokok pendapatan perusahaan juga naik menjadi Rp 6,74 triliun dari Rp 6,46 triliun.

Pada periode tersebut, beban umum dan administrasi turun menjadi Rp 838,54 miliar dari sebelumnya Rp 868,49 miliar. Namun beban penjualan dan pemasaran naik menjadi Rp 451,78 miliar dari Rp 341,84 miliar.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini telah mencabut sanksi larangan ekspor batubara bagi empat perusahaan dari total 34 perusahaan yang dikenai sanksi. Empat perusahaan yang sudah boleh mengekspor batubara lagi adalah PT Arutmin Indonesia, PT Borneo Indobara dan PT Bara Tabang, PT Mitra Maju Sukses. Kementerian ESDM menjatuhkan sanksi tegas kepada 34 perusahaan yang dianggap tidak memenuhi kewajiban pasokan batubara kepada Grup PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) periode 1 Januari hingga 31 Juli 2021. 

Peningkatan harga batu bara dunia hingga 60% mengancam kinerja industri semen nasional. Pasalnya, biaya bahan bakar batu bara mengontribusi hingga 35-40% dari total  biaya produksi pabrik semen. "Hal ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri semen. Ini juga akan mengancam program ekspor semen/klinker dari perusahaan, karena tidak bisa bersing dengan kompetitor kerana adanya kenaikan biaya produksi 10-15%," kata Ketua Umum Assosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (23/8). Kemudian ditambahkan lagi kelebihan kapasitas, dimana utilisasi hanya sekedar 63%. Ini ditambah lagi masalah baru yang cukup serius, yakni adanya kenaikan harga batubara yang sangat tinggi. Dari laporan anggota ASI, harga free on board (FOB) naik 60% sampai dengan bulan Juli, dan informasinya menjadi 100%, sampai akhir tahun 2021," ungkap dia.

Dia menegaskan, hal ini akan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan industri semen dan industri lainnya yang menggunakan bahan bakar batubara cukup tinggi, seperti industri kertas, pupuk, keramik, baja, dan lainnya, Biaya bahan bakar batubara mencapai 35-40% dari total biaya produksi, yang terdampak pada kenaikan ongkos produksi 10-15%. Dengan kenaikan biaya produksi tersebut, program ekspor semen dan kliker akan terhambat, kerana mungkin tidak visible lagi. Artinya tidak ada profit, bahkan merugi," kata dia.

"Laporan dari anggota ASI, stock batubara dihampir semua produsen berada dalam kondisi kritis, dengan rata-rata hanya 1-2 minggu. Padahal biasanya stock minimum adalah satu bulan. Ini benar-benar ancaman bagi kelangsungan industri dalam negeri. Semoga hal ini segera dapat perhatian serius dari pemerintah," kata Widodo lagi. Dia melanjutkan, perkembangan komsumsi semen domestik juga mengalami penurunan. Berdasarkan data ASI, komsumsi semen didalam negeri pada bulan Juli hanya  5,46 juta ton. Turun 3% dibanding bulan sebelumnya. "Penurunan ini karena adanya PPKM dan lonjakan kasus pandemi Covid-19 di masyarakat." (YTD)

Selain membuat modal asing keluar dari pasar keuangan negara berkembang, kebijakan moneter Amerika Serikat diperkirakan bakal memengaruhi penurunan harga komoditas. Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, mengisyaratkan bakal mengurangi pembelian obligasi bulanan Pemerintah Amerika Serikat secara bertahap tahun ini. Kebijakan ini tidak hanya akan berpengaruh pada keluarnya modal asing dari negara-negara berkembang, tetapi juga akan memengaruhi penurunan harga komoditas ekspor. 

Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani mengatakan, tapering off tidak hanya akan berimbas pada keluarnya modal asing dari pasar keuangan Indonesia, tetapi juga pada penurunan harga komoditas. Sejumlah komoditas yang mengalami booming atau lonjakan harga tahun ini, diantaranya minyak kelapa sawit mentah (CPO), batu bara, dan karet. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), pandemi menyebabkan ekspor CPO pada 2020 turun 9,04 persen menjadi 34 juta ton ketimbang 2019 yang 37,39 juta ton. Penurunan permintaan terbesar berasal dari China, yakni minus 1,96 juta ton. 

Sebelumnya, Ekonom Moody’s Analytics, Sonia Zhu, mengatakan, Indonesia perlu mewaspadai negara-negara tujuan utama ekspor yang tengah menghadapi kebangkitan Covid-19 akibat virus korona baru varian Delta, terutama China dan Amerika Serikat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap sudah menghentikan ekspor nikel mentah. Kini Indonesia mulai mengeskpor bahan jadi nikel yakni baja. Nilai ekspornya mencapai U$ 10,5 miliar setara Rp 151 triliun (kurs Rp 14.391).

Kira-kira ekspor besi baja kita dalam 1,5 tahun ini saja sudah berada di angka kurang lebih US$ 10,5 miliar," ujar Jokowi. dalam Pembukaan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia secara virtual, Kamis (26/8/2021).

Hilirisasi nikel itu menjadi salah satu dari tiga strategi besar dalam memulihkan ekonomi. Selain itu, ada strategi digitalisasi UMKM. Jokowi membeberkan hari ini sudah ada 15,5 juta UMKM yang sudah masuk dalam platform e-commerce. Jokowi ingin mendorong ada 60 juta UMKM agar masuk ke platform digital.

Presiden Joko Widodo membentuk Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan. Pembentukan Badan Pangan Nasional  (BPN) dilakukan melalui PERPRES No.66 Tahun 2021 tentang BPN yang ditandatangani dan diberlakukan pada 29 Juli 2021. Kehadiran BPN membawa harapan baru bagi sektor pangan nasional karena badan itu diyakini bisa  menuntaskan persolan atau polemik yang kerap terjadi di sektor tersebut. Pembentukan BPN merupakan amanat  dari pasal 129 dari UU No.18 tahun 2012  tentangan Pangan sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Dalam salinan PERPRES itu, bahwa pasal 1 disebutkan, BPN merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab ke Presiden. Pasal 2 menyebutkan, BPN bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Kemudian pasal 42 menyebutkan, pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPN dibebankan pada APNH dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam pasal 45 disebutkan, pada saat berlakunya Perpres No.66 tahun 2021 tersebut maka pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan dibidang peningkatan di verifikasi dan pemantapan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam Perpres No.45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi BPN.

Sedangkan Presiden Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (Wamti) Agusdin Pulungan memberikan apresiasi kepada pemerintah terutama Presiden Jokowi atas inisiatifnya dalam memperbaiki sistem pangan nasional melalui pembentukan BPN. Perum Bulog yang selama ini mempunyai beberapa tugas akan sedikit berkurang  karena sebagian dialihkan ke BPN. Dihubungi secara terpisah, Sekertaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan PBN.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin mengatakan kepada Investor Daily, Rabu (25/8), "Meskipun dampaknya masih jangka panjang tetapi kehadirannya diharapkan bisa mengeluarkan solusi bertanggung jawab  untuk ketahanan dan keamanan pangan," BPN harus perkuat  kerja sama yang kuat dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kemenko Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan. (YTD)

Sejumlah pakar energi mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan untuk memperkuat industri nasional produsen panel surya, alih-alih mengubah skema ekspor-impor listrik net-metering demi mendorong bauran energi terbarukan hingga 23 persen pada 2025.Di sisi lain, pemerintah pun diminta untuk membatalkan revisi Permen ESDM Nomor 49/2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara. 

Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Mukhtasor menilai perubahan tersebut mengabaikan potensi uang APBN yang menguap tanpa nilai tambah terhadap industri nasional produsen pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Selain itu, juga untuk biaya menyalakan pembangkit untuk siaga mengantisipasi ketidakpastian pasokan PLTS karena cuaca dan sebagainya. Skema ini diistilahkan 0,65:1. Dengan mengubah skema ekspor-impor tersebut menjadi 1:1, tidak ada lagi kompensasi biaya penyimpanan listrik konsumen. Seluruh kompensasi biaya penyimpanan menjadi ditanggung oleh PLN."Draf Revisi Permen ESDM mengabaikan biaya-biaya tersebut, di mana semua listrik yang diekspor siang dapat 100 persen diimpor kembali malam. Ketika beban keuangan menimpa PLN, pada akhirnya menjadi beban APBN," ujar Mukhtasor pada Selasa (24/8).

Di antara enam jenis industri andalan dalam pembangunan industri nasional adalah industri pembangkit energi. Solar cell sendiri merupakan primadona karena tetap diutamakan pada seluruh tahapan rencana pembangun industri 2015-2035 tersebut. Mukhtasor menilai ketika insentif belum dilaksanakan dan captive market tak ada namun revisi Permen disahkan, maka pertumbuhan permintaan soal cell akan jatuh pada perangkap importir partikelir, tanpa nilai tambah pada industri nasional. "Ini artinya, Draf Revisi Permen juga bertentangan dengan PP Nomor 79/2014, bahwa energi adalah modal pembangunan, di mana pembangunan energi harus diarahkan salah satunya untuk menciptakan nilai tambah nasional," katanya.

Pemerintah akan meningkatkan pemanfaatan gas pada masa peralihan menuju energi bersih. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto, mengatakan gas yang menjadi energi rendah emisi akan didorong pemanfaatannya dalam bauran energi primer hingga 22 persen pada 2025.

Menurut Djoko, pemerintah berupaya meningkatkan produksi gas untuk memenuhi kebutuhan selama transisi tersebut. Pada tahun depan, pemerintah menargetkan produksi gas 73 juta metrik kaki kubik per hari (MMSCFD) dari Lapangan West Natuna, 194 MMSCFD dari Lapangan HCML, dan 696 MMSCFD dari Lapangan Tangguh Train 3. Pada 2027, produksi dari Lapangan Masela yang dikelola Inpex Corporation bisa menambah 150 MMSCFD.

Gas akan lebih banyak digunakan oleh rumah tangga. Dia mengatakan tahun ini pemerintah menargetkan 120,8 ribu tambahan jaringan gas rumah tangga. Hingga akhir tahun ini, akan ada 794 ribu jaringan gas rumah tangga.

Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Taslim Yunus, mengatakan potensi produksi gas berlimpah dengan adanya cadangan terbukti hingga 43,6 triliun kaki kubik (TCF). Cadangan tersebut bisa cukup untuk 20 tahun jika tak ada kegiatan eksplorasi. Dengan upaya mencari sumber daya baru, jumlah cadangan dipastikan bertambah dan pemerintah menargetkan produksi gas hingga 12 miliar kaki kubik (BSCF) pada 2030.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, mengatakan pemanfaatan gas untuk transisi menuju energi bersih masih menjadi perdebatan. Di beberapa negara, kata dia, ada upaya untuk memanfaatkan gas menjadi energi lain bernama blue hydrogen.

Terlepas dari perdebatan tersebut, Fabby menilai pemanfaatan gas dalam transisi ke energi bersih masih sulit dilakukan secara masif. Dia memberikan contoh, biaya produksi listrik menggunakan gas ini tidak ekonomis dibanding energi lain seperti tenaga surya. Jaringan gas rumah tangga juga membutuhkan investasi dalam membangun infrastrukturnya.

Perbankan dalam negeri menganggap sektor industri hulu minyak dan gas bumi masih menarik untuk dibiayai meski transisi ke energi bersih mulai berjalan. Pendanaan tersebut sangat berarti dalam mendukung target pemerintah memproduksi minyak sebanyak 1 juta barel per hari pada 2030.Direktur PT Bank Central Asia Tbk, Santoso Liem, menuturkan perusahaan tetap mendukung kebijakan pemerintah dengan membiayai proyek migas sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. “Industri migas memiliki efek berganda pada berbagai aspek perekonomian nasional,” ujarnya kepada Tempo, kemarin. Hingga Juni 2021, pembiayaan BCA untuk sektor pertambangan migas mencapai Rp 4,7 triliun.Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Aestika Oryza, menuturkan pembiayaan untuk sektor migas masih dijalankan. BRI, kata dia, memberikan kredit korporasi untuk mendanai proyek-proyek strategis pemerintah yang berdampak luas. “Faktor lain yang menjadi pertimbangan, yakni pembiayaan tersebut mampu memberikan nilai tambah yang lebih baik, seperti rantai nilai, transaksi, dan jasa bank lain,” kata dia.