Industri agro berhasil mencatatkan capaian positif meski di tengah tekanan ekonomi pandemi. Namun demikian, momentum pemulihan di sektor agro juga diiringi tantangan krusial yakni ketersediaan bahan baku lokal. Dalam kaitan itu, pemerintah tetap  memantau serius geliat industri ini yang kembali berdenyut setelah terpukul cukup hebat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, di mana sekitar 70% dari total pemain di sektor  agro masuk kelompok kritikal.  Alhasil, mereka mendapat jaminan operasional penuh selama masa PPKM dengan harapan mampu menggerek kinerja industri hingga akhir tahun.

Ahmad Heri Firdaus, peneliti di Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, mengatakan Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai peningkatan impor bahan baku sebesar 30% merupakan sinyal bahwa masih ada ketimpangan dalam struktur industri  agro. Contohnya, menurut dia, industri pemanis yang telah beralih dari gula ke jagung, lebih banyak mendatangkan bahan baku dari luar negeri. Industri minuman yang banyak mengimpor konsentrat buah seperti mangga jambu, misalnya, seharusnya dapat menyerap pasokan dari dalam negeri mengingat Indonesia sebagai negara tropis penghasil buah-buahan.

Pemerintah daerah khususnya harus segera merancang sejumlah kebijakan untuk menekan kerumunan yang diakibatkan oleh membludaknya masyarakat yang datang ke destinasi wisata, tetapi juga pengelola yang selama ini harus menelan kerugian akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Apakah kalian masuk katagori yang sudah tak sabar ke rumah untuk sekedar nongkrong di kafe atau liburan ke luar kota? Jangan lupa, selalu patuhi protokol kesehatan dan lakukan vaksinasi sehingga bisa menikmati liburan dengan tenang. (yetede)

Solusi pemerintah atas gejolak harga pakan jenis jagung yang berlangsung hingga saat ini sangat dinantikan para pelaku usaha perunggasan, khususnya para peternak mandiri. Kebijakan pemerintah diharapkan menjadi jalan keluar dari benang kusut polemik pakan. Para pelaku perunggasan mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan janjinya mengucurkan subsidi jagung sebagai bahan pakan ayam di sejumlah sentra peternakan. Beberapa diantara sentra tersebut tersebar di Blitar, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan Lampung. Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Singgih Januratmoko mengatakan, selama ini pengusaha pengeluhan ketimpangan yang terjadi di pasaran kala harga pakan naik.

Ihwal rencana subsidi itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyiapkan Rp45 miliar untuk pengadaan 30.000 ton jagung dengan harga Rp15.000 per kilogram kepada peternak di sejumlah sentra produksi. "Target Presiden satu minggu segera eksekusi. Ini Blitar belum menerima, apalagi Lampung dan Klaten." ungkap Singgih. 

Sekretaris Jendral Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional  (GOPAN) Sugeng Wahyudi mengatakan harga jagung yang tinggi menjadi masalah yang mendasar. "Kementan dan Kemendag harus segera mencarikan jalan keluar agar usaha peternakan ini bisa dinikmati oleh pelakunya," tegas Sugeng.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui saat ini terjadi ketidakseimbangan dalam industri perunggasan. Salah satunya adalah akibat kenaikan harga jagung dan gandum sebagai pakan ternak utama. Bustanul Arifin, ekonom pertanian sekaligus Guru Besar Pertanian Universitas Lampung mengatakan ketiadaan stok cadangan nasional menjadi masalah krusial yang menyebabkan instabilitas harga dan pasokan yang berkepanjangan. "Harga pakan terlalu tinggi karena didalam negeri (stok) berkurang, dari luar negeri juga kurang," ujarnya kepada Bisnis. (yetede)

Kementerian Investasi berencana menutup ekspor untuk produk olahan nikel sebesar 30% hingga 40% atau produk feronikel dan nickel pig iron (NPI). Langkah ini demi mendorong rantai hilirisasi nikel. Sebelumnya Kementerian ESDM sejak 1 Januari 2020 sudah melarang ekspor nikel dengan kadar di bawah 1,7% Saat ini cadangan terbukti untuk komoditas nikel sebesar 698 juta ton, dan disebut-sebut hanya bisa menjamin suplai bijih nikel bagi fasilitas pemurnian selama 7,3 tahun. Sementara cadangan terkira sebesar 2,8 miliar ton. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, Jumat (17/9) lalu mengatakan, kelak ekspor produk olahan nikel yang diperkenankan yakni minimum 70%. "Ke depan kami berpikir bahwa bahan baku nikel tidak boleh lagi ekspor produk yang baru [diolah] 30%-40%. Jika seperti itu, cadangan habis. Paling [setidaknya] 70%," ujar Bahlil. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan, ketika pemerintah menutup keran ekspor bijih nikel pada awal 2020, maka banyak investor menanamkan investasinya untuk membangun pabrik pengolahan nikel dengan produk feronikel dan NPI di Indonesia. Bahkan, kata dia, hingga 2025 mendatang ditargetkan ada 98 smelter feronikel dan NPI yang berdiri. Saat ini 31 pabrik sudah rampung sementara 40-an pabrik dalam tahapan konstruksi serta sisanya dalam proses perizinan.

Setelah menikmati keuntungan dari kenaikan harga batu bara, PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA mengejar target ekspansi ke energi bersih. Salah satunya melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Direktur Utama PTBA, Suryo Eko Hadianto, mengatakan pihaknya akan membangun PLTS di lahan-lahan bekas tambang. Tahun lalu, emiten Bursa Efek Indonesia dengan kode PTBA ini memiliki lahan seluas 2.200 hektare. Potensinya bisa bertambah hingga 5.200 hektare pada 2050. "Lahan yang sudah dibebaskan itu modal pertama kami untuk membangun PLTS," kata Eko, kemarin. 

Untuk mewujudkan rencana ini, Eko mengaku sudah berkomunikasi dengan PT PLN (Persero). PLN akan menyerap listrik dari PTBA. "Ini sedang dalam tahap pembahasan dengan PLN untuk bisa menjadi pemasok listrik yang masuk dalam RUPTL (rencana umum penyediaan tenaga listrik)," ucapnya.Untuk uji coba, Bukit Asam membangun PLTS sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) di beberapa daerah, seperti Tanjung Raja, Sumatera Selatan; Pesawaran, Lampung; dan Sawahlunto, Sumatera Barat. PTBA juga telah mengembangkan energi surya dengan menggandeng PT Angkasa Pura II. PLTS berkapasitas 241 kilowatt-peak (kWp) ini memenuhi kebutuhan listrik Bandara Soekarno-Hatta sejak Oktober 2020.

Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumatera Utara memprediksi harga karet SIR20 untuk ekspor masih akan bertahan baik/tinggi hingga akhir tahun 2021. Harga karet ekspor diprediksi terus bertahan baik/tinggi hingga akhir tahun 2021 yakni di kisaran 1,70 dolar AS.

Harga di Juli masih sebesar 1,63 dolar AS per kg, kemudian naik di Agustus menjadi 1,73 dolar AS dan di September di kisaran 1,71 dolar AS per kg.

Pemerintah mengatur pungutan tarif royalti hak cipta musik untuk pengguna komersial dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016. Komisioner Bidang Hubungan Antar-Lembaga dan Hubungan Masyarakat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Rapin Mudiardjo Kawiradji, mengatakan tren perolehan royalti musik dari pengguna komersial meningkat setiap tahun. "Royalti dipungut dari user oleh LMKN. Kami akan mendistribusikannya kepada LMK lain, yang kemudian menyerahkannya kepada pemegang hak," kata dia, kemarin. 

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada Maret lalu. PP tersebut memuat tentang kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial ataupun pada layanan publik. Ketua Umum LMK Karya Cipta Indonesia (KCI), Dharma Oratmangun, menyayangkan penyusunan PP Nomor 56 Tahun 2021 yang tidak melibatkan LMK secara intensif. Dia menilai pembuatan kebijakan itu terburu-buru, sehingga banyak yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. "Presiden bermaksud baik untuk memberikan apresiasi kepada pemilik hak cipta. Tapi produk hukumnya banyak yang masih harus direvisi," ujar dia.

Kinerja keuangan sejumlah perusahaan terdongkrak oleh kenaikan harga batu bara, dari US$ 80 per ton pada akhir tahun lalu menjadi US$ 170 per ton. Salah satunya PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA yang mencetak kenaikan laba hingga 38 persen pada semester pertama tahun ini dibanding pada periode yang sama tahun lalu. Laba PTBA naik dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 1,8 triliun. Keuntungan tersebut didukung pendapatan pada semester I yang mencapai Rp 10,3 triliun atau naik 14 persen dari periode yang sama pada 2020. Untuk memanfaatkan momen ini, Bukit Asam mengajukan penambahan produksi dari 25 juta ton menjadi 30 juta ton untuk tahun ini. Pada semester pertama, perusahaan memproduksi 13,3 juta ton batu bara dengan penjualan 12,9 juta ton. 

Direktur Pengembangan Usaha PTBA, Fuad Iskandar, mengatakan akan meningkatkan porsi ekspor pada semester kedua. “Rasio penjualan 53 persen untuk domestik dan 47 persen untuk ekspor,” ucap dia. Hingga Juni lalu, penjualan batu bara untuk pasar global baru 37 persen, dengan mayoritas dikirim ke Cina, Taiwan, Filipina, India, dan Vietnam. PT Indika Energy Tbk juga mampu mencetak laba pada semester pertama tahun ini setelah merugi US$ 21,91 juta pada semester pertama 2020. Dalam laporan keuangannya, emiten berkode INDY ini memperoleh laba US$ 12 juta. Kinerja itu ditopang oleh kenaikan pendapatan 14 persen secara tahunan atau sebesar US$ 1,28 miliar. Pendapatan INDY antara lain berasal dari kenaikan penjualan batu bara anak usahanya, PT Kideco Jaya Agung, sebesar 8,5 persen secara tahunan, dari 16,6 juta ton menjadi 18,1 juta ton. Kideco melepas 65 persen batu bara untuk ekspor. Anak usaha INDY lainnya, yaitu PT Multi Tambangjaya Utama, mengalami kenaikan penjualan dari 600 ribu ton menjadi 900 ribu ton. 

Lelang wilayah kerja minyak dan gas tahun ini banjir insentif. Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association (IPA), Marjolin Wajong, mengapresiasi insentif yang diberikan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dan mengundang lebih banyak peminat kontrak migas.Sekretaris Jenderal IPA, Moshe Rizal, mengakui pemerintah telah menyusun ketentuan lelang yang lebih baik. Namun dia menyebutkan persaingan sangat ketat, sehingga tak mudah mencari peserta lelang di lapangan eksplorasi. Negara-negara penghasil minyak dan gas berlomba-lomba menawarkan insentif untuk menarik minat investor. "Investor memperketat kriteria mereka karena proyek di luar negeri banyak sekali," tuturnya. Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tutuka Ariadji, mengatakan nilai bagi hasil akan ditentukan jumlahnya berdasarkan risiko di setiap wilayah kerja. "Risiko semakin tinggi, maka bagian kontraktor semakin besar," ujarnya. Dalam kategori risiko terendah, porsi kontraktor untuk wilayah kerja minyak ditentukan 20 persen dan gas 25 persen. Sementara itu, jika wilayah tersebut berisiko sangat tinggi, porsi kontraktor bisa mencapai 45 persen untuk minyak dan 50 persen untuk gas.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, menuturkan deretan insentif ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing hulu migas Indonesia yang semakin ketat di dunia. Dia mengingatkan akan pentingnya ketersediaan data dan kemudahan akses data tersebut untuk menarik lebih banyak investor masuk. Selain itu, kata dia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus mempercepat revisi Undang-Undang Migas, yang berpengaruh besar terhadap peminat kontrak migas. “Kepastian hukum menjadi faktor terpenting untuk menarik investasi. Tekanan untuk segera menerbitkan regulasi ini sudah terlihat ketika lelang wilayah kerja ini kurang banyak peminatnya," ucapnya. 

"Saat ini, tren industri otomotif dunia semakin mengarah pada pengembangan industri kendaraan listrik. Apalagi, ketersediaan sumber daya minyak dan gas sebagai bahan bakar kendaraan konvensional semakin menipis. Karenanya, butuh partisipasi semua pihak untuk mempercepat migrasi kendaraan konvensional berbahan bakar minyak ke kendaraan bermotor listrik," ujar Bamsoet dalam keterangannya.

Saat menerima General Manager Motor Listrik Gesit Bali, Sari Suryati dan Komunitas Kendaraan Listrik Dewata EVi Association (DEVA) di Bali, Rabu (15/9/21), Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum ini menuturkan, berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), hingga akhir tahun 2020 sedikitnya terdapat 143,75 juta unit motor berbahan bakar minyak di Indonesia. Sedangkan, jumlah kendaraan mobil penumpang, mobil bus, dan mobil angkutan barang berbahan bakar minyak yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2018 lalu sudah mencapai 19,8 juta unit.

"Akibatnya, subsidi BBM terus meningkat. Dalam rentang waktu 2014-2019 saja, jumlah subsidi BBM mencapai Rp 700 triliun. Di APBN 2021, subsidi untuk BBM jenis tertentu mencapai Rp 16,6 triliun," tambah Bamsoet.

Menteri energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM) periode 2000-2009, Purnomo Yusgiantoro mengatakan, dibutuhkan kerja keras semua pihak dalam pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, pada tahun 2030 mendatang. NDC adalah komitmen setiap negara pihak terkait Persetujuan Paris. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi  gas emisi rumah kaca (GRK) sebesar 29% melalui kerja sama internasional  pada tahun 2030, Sektor energy dengan target sebesar 11% merupakan sektor utama yang memegang peran penting dalam pencapaian NDC Indonesia, setelah sektor kehutanan, yaitu sebesar 17%.

"Yang menarik bahwa capaian NDC Indonesia untuk tahun 2030 memang dipertanyakan. Is it possible untuk kita capai? Saya kira ini membutuhkan kerja keras kita semua," kata Purnomo saat menjadi pembicara pada The Ensight Ketahanan Energi Nasional bertajuk  "Dimensi dan Indikator menuju transisi Energi Indonesia untuk Net Zero Emission 2060" yang diselenggarkan PYC secara daring, pada Sabtu (11/9). Setelah tahun 2030, juga ada pekerjaan rumah bagaimana targetnya dan bagaimana nanti road map-nya itu kedepan nanti perlu dikembangkan roadmap-nya.

Komite Nasional Indonesia-World Energy Council, Hardiv H. Situmeang mengatakan, Indonesia masih memiliki PR besar yang harus diselesaikan mengingat banyak pihak yang mempertanyakan pencapaian NDC Indonesia, pada tahun 2030 mendatang. "Kita sedang mempunyai gambaran yang jelas setelah tahun 2030. Bagaimana setelah itu. Ini sebuah PR besar," kata Hardiv. Disebutkan, kebijakan perubahan iklim harus sejalan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim.

"Dan, perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam terkait ketahanan energi untuk Indonesia serta pentingnya peran ketahanan energi dengan target net zero emission," katanya. Disebutkan, pada umumnya ketahanan energi didefinisikan dengan  memperhatikan empat dimensi, yaitu terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi, harga yang terjangkau, dan penerimaan masyarakat. (YTD)