Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap sudah menghentikan ekspor nikel mentah. Kini Indonesia mulai mengeskpor bahan jadi nikel yakni baja. Nilai ekspornya mencapai U$ 10,5 miliar setara Rp 151 triliun (kurs Rp 14.391).

Kira-kira ekspor besi baja kita dalam 1,5 tahun ini saja sudah berada di angka kurang lebih US$ 10,5 miliar," ujar Jokowi. dalam Pembukaan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia secara virtual, Kamis (26/8/2021).

Hilirisasi nikel itu menjadi salah satu dari tiga strategi besar dalam memulihkan ekonomi. Selain itu, ada strategi digitalisasi UMKM. Jokowi membeberkan hari ini sudah ada 15,5 juta UMKM yang sudah masuk dalam platform e-commerce. Jokowi ingin mendorong ada 60 juta UMKM agar masuk ke platform digital.

Presiden Joko Widodo membentuk Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan. Pembentukan Badan Pangan Nasional  (BPN) dilakukan melalui PERPRES No.66 Tahun 2021 tentang BPN yang ditandatangani dan diberlakukan pada 29 Juli 2021. Kehadiran BPN membawa harapan baru bagi sektor pangan nasional karena badan itu diyakini bisa  menuntaskan persolan atau polemik yang kerap terjadi di sektor tersebut. Pembentukan BPN merupakan amanat  dari pasal 129 dari UU No.18 tahun 2012  tentangan Pangan sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Dalam salinan PERPRES itu, bahwa pasal 1 disebutkan, BPN merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab ke Presiden. Pasal 2 menyebutkan, BPN bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Kemudian pasal 42 menyebutkan, pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPN dibebankan pada APNH dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam pasal 45 disebutkan, pada saat berlakunya Perpres No.66 tahun 2021 tersebut maka pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan dibidang peningkatan di verifikasi dan pemantapan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam Perpres No.45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi BPN.

Sedangkan Presiden Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (Wamti) Agusdin Pulungan memberikan apresiasi kepada pemerintah terutama Presiden Jokowi atas inisiatifnya dalam memperbaiki sistem pangan nasional melalui pembentukan BPN. Perum Bulog yang selama ini mempunyai beberapa tugas akan sedikit berkurang  karena sebagian dialihkan ke BPN. Dihubungi secara terpisah, Sekertaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan PBN.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin mengatakan kepada Investor Daily, Rabu (25/8), "Meskipun dampaknya masih jangka panjang tetapi kehadirannya diharapkan bisa mengeluarkan solusi bertanggung jawab  untuk ketahanan dan keamanan pangan," BPN harus perkuat  kerja sama yang kuat dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kemenko Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan. (YTD)

Sejumlah pakar energi mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan untuk memperkuat industri nasional produsen panel surya, alih-alih mengubah skema ekspor-impor listrik net-metering demi mendorong bauran energi terbarukan hingga 23 persen pada 2025.Di sisi lain, pemerintah pun diminta untuk membatalkan revisi Permen ESDM Nomor 49/2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara. 

Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Mukhtasor menilai perubahan tersebut mengabaikan potensi uang APBN yang menguap tanpa nilai tambah terhadap industri nasional produsen pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Selain itu, juga untuk biaya menyalakan pembangkit untuk siaga mengantisipasi ketidakpastian pasokan PLTS karena cuaca dan sebagainya. Skema ini diistilahkan 0,65:1. Dengan mengubah skema ekspor-impor tersebut menjadi 1:1, tidak ada lagi kompensasi biaya penyimpanan listrik konsumen. Seluruh kompensasi biaya penyimpanan menjadi ditanggung oleh PLN."Draf Revisi Permen ESDM mengabaikan biaya-biaya tersebut, di mana semua listrik yang diekspor siang dapat 100 persen diimpor kembali malam. Ketika beban keuangan menimpa PLN, pada akhirnya menjadi beban APBN," ujar Mukhtasor pada Selasa (24/8).

Di antara enam jenis industri andalan dalam pembangunan industri nasional adalah industri pembangkit energi. Solar cell sendiri merupakan primadona karena tetap diutamakan pada seluruh tahapan rencana pembangun industri 2015-2035 tersebut. Mukhtasor menilai ketika insentif belum dilaksanakan dan captive market tak ada namun revisi Permen disahkan, maka pertumbuhan permintaan soal cell akan jatuh pada perangkap importir partikelir, tanpa nilai tambah pada industri nasional. "Ini artinya, Draf Revisi Permen juga bertentangan dengan PP Nomor 79/2014, bahwa energi adalah modal pembangunan, di mana pembangunan energi harus diarahkan salah satunya untuk menciptakan nilai tambah nasional," katanya.

Pemerintah akan meningkatkan pemanfaatan gas pada masa peralihan menuju energi bersih. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto, mengatakan gas yang menjadi energi rendah emisi akan didorong pemanfaatannya dalam bauran energi primer hingga 22 persen pada 2025.

Menurut Djoko, pemerintah berupaya meningkatkan produksi gas untuk memenuhi kebutuhan selama transisi tersebut. Pada tahun depan, pemerintah menargetkan produksi gas 73 juta metrik kaki kubik per hari (MMSCFD) dari Lapangan West Natuna, 194 MMSCFD dari Lapangan HCML, dan 696 MMSCFD dari Lapangan Tangguh Train 3. Pada 2027, produksi dari Lapangan Masela yang dikelola Inpex Corporation bisa menambah 150 MMSCFD.

Gas akan lebih banyak digunakan oleh rumah tangga. Dia mengatakan tahun ini pemerintah menargetkan 120,8 ribu tambahan jaringan gas rumah tangga. Hingga akhir tahun ini, akan ada 794 ribu jaringan gas rumah tangga.

Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Taslim Yunus, mengatakan potensi produksi gas berlimpah dengan adanya cadangan terbukti hingga 43,6 triliun kaki kubik (TCF). Cadangan tersebut bisa cukup untuk 20 tahun jika tak ada kegiatan eksplorasi. Dengan upaya mencari sumber daya baru, jumlah cadangan dipastikan bertambah dan pemerintah menargetkan produksi gas hingga 12 miliar kaki kubik (BSCF) pada 2030.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, mengatakan pemanfaatan gas untuk transisi menuju energi bersih masih menjadi perdebatan. Di beberapa negara, kata dia, ada upaya untuk memanfaatkan gas menjadi energi lain bernama blue hydrogen.

Terlepas dari perdebatan tersebut, Fabby menilai pemanfaatan gas dalam transisi ke energi bersih masih sulit dilakukan secara masif. Dia memberikan contoh, biaya produksi listrik menggunakan gas ini tidak ekonomis dibanding energi lain seperti tenaga surya. Jaringan gas rumah tangga juga membutuhkan investasi dalam membangun infrastrukturnya.

Perbankan dalam negeri menganggap sektor industri hulu minyak dan gas bumi masih menarik untuk dibiayai meski transisi ke energi bersih mulai berjalan. Pendanaan tersebut sangat berarti dalam mendukung target pemerintah memproduksi minyak sebanyak 1 juta barel per hari pada 2030.Direktur PT Bank Central Asia Tbk, Santoso Liem, menuturkan perusahaan tetap mendukung kebijakan pemerintah dengan membiayai proyek migas sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. “Industri migas memiliki efek berganda pada berbagai aspek perekonomian nasional,” ujarnya kepada Tempo, kemarin. Hingga Juni 2021, pembiayaan BCA untuk sektor pertambangan migas mencapai Rp 4,7 triliun.Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Aestika Oryza, menuturkan pembiayaan untuk sektor migas masih dijalankan. BRI, kata dia, memberikan kredit korporasi untuk mendanai proyek-proyek strategis pemerintah yang berdampak luas. “Faktor lain yang menjadi pertimbangan, yakni pembiayaan tersebut mampu memberikan nilai tambah yang lebih baik, seperti rantai nilai, transaksi, dan jasa bank lain,” kata dia.

Pemerintah meluncurkan pendanaan inovatif berupa dana bersama atau pooling fund bencana (PFB) melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Perpres 75/2021) pada 13 Agustus 2021. PFB merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan komitmen untuk memperkuat ketahanan fiskal dalam menanggulangi dampak bencana alam dan nonalam secara efektif. “PFB ini merupakan milestone penting dalam manajemen risiko bencana di Indonesia karena meningkatkan kapasitas pendanaan risiko bencana khususnya pendanaan mitigasi bencana dan transfer risiko. PFB ini khas Indonesia dengan model gotong royong pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Tidak banyak negara yang memiliki institusi PFB dan melakukan ini dengan baik,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu dalam keterangan pers, Senin (23/8). Sementara itu, proses penanganan bencana di Indonesia di antaranya mengalami kendala anggaran. Akibat berbagai jenis dan skala bencana, khususnya bencana alam, dari hasil kajian Kementerian Keuangan (2020) rata-rata nilai kerusakan langsung yang dialami Indonesia dalam 15 tahun terakhir mencapai sekitar Rp 20 triliun per tahun.

“PFB hadir untuk menutup celah pendanaan atau financing gap tersebut dan mempercepat proses penanganan bencana. Saat ini, PFB akan memiliki dana kelolaan awal sebesar kurang lebih Rp 7,3 triliun. Dengan demikian, PFB akan menambah kapasitas pendanaan bencana pemerintah dari semula hanya terdiri dari dua sumber utama yaitu APBN dan APBD,” tutur Febrio. Dana kelolaan ini diharapkan terus berkembang dari tahun ke tahun, melalui kegiatan pengumpulan maupun pengembangan dana.

Sumber daya tembaga dengan mineral ikutan emas, dan perak, di tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia (PTFI) diperkirakan masih tersedia hingga tahun 2050 mendatang. Selain itu, ada pula potensi cadangan sumber daya yang masih dapat dieksplorasi.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyampaikan tambang bawah tanah yang saat ini dikelola Freeport Indonesia masih menyimpan potensi sumber daya, setidaknya sampai puluhan tahun ke depan.

Ia menjabarkan PTFI membutuhkan waktu sekitar 12 tahun membangun infrastruktur tambang bawah tanah yang saat ini dioperasikan. Investasi yang dikucurkan untuk pembangunan tersebut mencapai US$ 8 miliar.

Tambang bawah tanah tersebut dioperasikan dengan menggunakan teknologi modern. Seluruh peralatan berat tambang bawah tanah, termasuk kereta bawah tanah yang digunakan PTFI dikendalikan secara remote dari jarak sekitar 10 kilometer. Sistem tersebut, kata dia, mengurangi potensi kecelakaan terhadap para pekerja.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Arutmin Indonesia telah kembali memperoleh izin ekspor batubara.

Sebelumnya, nama Arutmin masuk dalam daftar 34 perusahaan batubara yang dikenai sanksi larangan ekspor karena dianggap tidak memenuhi kewajiban pasokan batubara untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan atau PT PLN Batubara periode 1 Januari hingga 31 Juli 2021.

Kepala Pokja Informasi Kementerian ESDM Sony Heru Prasetyo mengungkapkan izin untuk Arutmin sudah diberikan. Dengan demikian kini ada tiga perusahaan yang boleh melakukan ekspor batubara kembali. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Arutmin Indonesia, PT Borneo Indobara dan PT Bara Tabang.

Sebelumnya, Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava mengungkapkan dalam beberapa tahun terakhir Arutmin telah memenuhi persyaratan Domestic Market Obligation (DMO). Bahkan Dileep memastikan hal yang sama juga berlaku untuk tahun ini dimana pihaknya telah memenuhi besaran proporsi yang ada.

Harga jual minyak sawit mentah (crude palm oil) di pasar internasional terus tertekan, meski penurunannya tidak drastis, sebagai dampak turunnya harga minyak kedelai di pasar internasional dan meningkatnya produksi sawit.

Pada 30 Juli 2021, harga CPO masih sebesar Rp12.735 per kg, sementara 19 Agustus Rp12,603, dan 20 Agustus Rp12,510 per kg. Gapki memprediksi harga rata-rata CPO pada Agustus akan lebih rendah dari pada Juli yang Rp11.594 per kg. Dia menjelaskan pada Januari, harga CPO masih rata-rata Rp9.746 per kg dan April Rp10.794 per kg.

Kenaikan permintaan listrik, kekacauan infrastruktur, dan lonjakan harga gas global telah memicu reli harga batubara yang luar biasa. Menurut penilaian mingguan terbaru dari penyedia harga komoditas, Argus, harga acuan batubara termal Australia di Pelabuhan Newcastle, untuk pasar Asia, telah menunjukkan kenaikan 106% pada tahun ini menjadi US$ 166 per metrik ton. Indeks mingguan Newcastle, yang sempat berada di level terendah 2020 di kisaran US$46,18 pada awal September, sekarang tampaknya mendekati level tertinggi sepanjang masa di kisaran US$ 195,20 dari Juli 2008. Harga ini setara dengan indeks batubara Richards Bay di Afrika Selatan, yang mengakhiri penilaian harga mingguan hingga 13 Agustus pada angka US$137,06 per metrik ton, atau naik lebih dari 55% tahun ini. Penyebab reli harga batubara terma yang luar biasa ini memiliki beberapa konteks, salah satunya adalah harga acuan internasional minyak mentah Brent yang mencatat kenaikan sebanding pada tahun ini. Di mana harga acuan minyak naik 33% year-to-date (ytd). Di sisi lain, kebangkitan batubara termal, yang dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, telah menimbulkan pertanyaan serius soal transisi energi. Namun yang pasti, batubara adalah bahan bakar fosil paling intensif karbon dalam hal emisi, dan oleh karena itu merupakan target paling penting untuk penggantian dalam poros ke alternatif terbarukan.

(Oleh - HR1)