PT Bukit Asam Tbk PTBA) menyatakan serius menggarap bisnis energi terbarukan. Proyek Pambangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan salah satu upaya yang sudah bergulir. Keseriusan itu merupakan upaya menjaring pembiayaan dari institusi keuangan. Direktur Utama PTBA Suryo Eko Hadianto mengatakan sulitnya pendanaan untuk mengembangkan batu bara bakal ditemui di masa mendatang. "Kami mengembangkan PLTS untuk menunjukkan PTBA akan menuju masuk bisnis energi terbarukan," kata Suryo dalam BUMEE summit 2021 yang digelar Berita Satu Media Holding, Rabu (27/10).

Suryo mengatakan opersional PTBA dari perencanaan, penambangan, hingga pengangkutan batu bara selalu mempertimbangkan aspek lingkungan. Bahkan lahan paksa tambangpun dikelola dengan baik. "Ini upaya kami untuk bisa mendapatkan rating ESG supaya kebutuhan pendanaan berjalan kedepannya," paparnya. Pada kesempatan itu, Suryo juga mengatakan bahwa pemanfaatan batu bara saat ini dibenturkan dengan isu perubahan iklim. Padahal perkembangan teknologi telah mampu menekan hingga emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran batu bara.

Perkembangan teknologi carbon capture merupakan salah satu jawaban dalam menyikapi isu perubahan iklim. PT Bukit Asam Tbk bekerja samapun dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi carbon capture maupun carbon storage. "Carbon capture dan carbon storage mampu menjawab dan tidak membenturkan isu perubahan iklim dengan pembakaran batu bara. Saat ini sudah 29 perusahaan yang mengembangkan teknologi carbon capture dan carbon storage dengan biaya terjangkau." jelasnya. (Yetede)

Tempo, Jakarta - Krisis energi tengah terjadi di berbagai negara. Hal ini ditandai dengan meroketnya harga batu bara dan minyak mentah. Harga komoditas energi berpotensi kian tinggi menjelang musim dingin di sejumlah negara. Krisis energi disebabkan oleh pemulihan ekonomi global yang lebih cepat dari perkiraan. Krisis energi juga disebabkan oleh embargo pembelian batu bara Australia oleh Cina karena ketegangan hubungan kedua negara, serta konservasi energi yang lambat. Akibatnya, permintaan energi melampaui pasokan.

Krisis energi membuat pabrikan kesulitan mendapatkan bahan baku atau bahan penolong. Kondisi tersebut membuat pabrikan mengurangi kapasitas produksi dan menaikkan harga jual. Harga bahan baku tekstil dan produk tekstil naik seiring dengan kenaikan harga minyak global. Risiko lain dari krisis energi ini, akan berbahaya jika eksportir energi terlalu agresif memenuhi permintaan pasar ekspor karena tergiur harga sedang tinggi, dan melanggar kewajiban pemenuhan dasar domestik. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera melelang blok Migas tahap kedua 2021, dimana delapan blok migas akan ditawarkan. Dalam lelang kali ini pun, kementerian juga menawarkan ketentuan lelang yang lebih baik. Sekretaris Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Alimuddin Baso menuturkan, pihaknya telah melelang enam blok migas pada lelang tahap pertama 2021 pada 17 Juni yang lalu. Sementara pada tahun ini, pihaknya dapat menawarkan setidaknya 10 blok migas ke investor. "Lelang tahap kedua 2021 direncanakan pada awal kuartal  keempat ini dan akan ditawarkan delapan blok migas," kata dia.

Untuk menggaet investor, lanjutnya, pihaknya terus memperbaiki ketentuan lelang yang lebih menarik. Beberapa diantaranya adalah fleksibilitas bentuk kontrak kerjasama dan bagi hasil (split) yang lebih baik untuk perusahaan migas. Bagi hasil untuk minyak yakni 80:20 di blok migas beresiko rendah dan 55:45 untuk resiko tinggi, serta untuk gas sebesar 75:25 untuk resiko rendah dan 50:50 untuk resiko tinggi. "Artinya fleksibilitas yang ditawarkan. Semua dilakukan untuk tingkatkan minat terhadap blok migas yang ditawarkan," jelas Alimmudin.

"Untuk tahap kedua telah disiapkan baik blok bigas offshore dan onshore, maupun kombinasi. Mudah-mudahan dapat diumumkan setelah proses administrasi dan syarat sudah selesai." ujarnya. Sebelumnya,pada lelang tahap pertama, empat blok migas diantaranya dilelang dengan skema penawaran langsung, yakni Blok South CPP di Riau, Sumbangsel di Sumatera Selatan dan North Kangean di lepas Pantai Utara. Pemerintah terakhir menggelar lelang blok migas pada 2019 silam. Pada saat itu, penawaran hingga 13 blo migas dan hanya memperoleh tiga pemenang. (Yetede)

Badan-badan dibawah naungan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) mengingatkan pada Senin (25/10) bahwa Afganistan  berada dibawah ambang salah satu krisis kemanusiaan terburuk  di dunia karena lebih dari separuh penduduk di negara itu dihadapkan pada kekurangan  pangan akut. Menurut mereka, lebih dari 22 warga Afganistan bakal menderita kerawanan pangan di musim dingin ini. Pasalnya kekeringan yang didorong oleh perubahan iklim semakin memperparah gangguan yang disebabkan oleh pengambilalihan negara yang kacau oleh Taliban.

"Musim dingin ini, jutaan warga Afganistan akan dipaksa untuk memilih antara imigrasi dan kelaparan, kecuali kita dapat meningkatkan bantuan  penyelamatan jiwa kita," ujar Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (World  Food Programme), David Beasley yang dikutip AFP. "Afganistan sekarang berada diantara krisis kemanusiaan  terburuk di dunia-jika bukan yang terburuk- dan ketahanan pangan telah runtuh. Kita sedang menghitung mundur bencana  total ditangan kita," kata Beasley dalam pernyataannya. Para pejabat mengungkapkan kepada APF bahwa Afganistan menghadapi krisis fase 3 atau 4 darurat kekurangan pangan.

"Sangat mendesak bagi kami untuk bertindak secara efisien dan efektif untuk mempercepat  dan meningkatkan pengiriman kami  di Afganstan sebelum musim dingin memotong sebagian besar negara, dengan jutaan orang-termasuk petani, wanita, anak-anak dan orang tua- kelaparan di musim dingin yang membekukan." demikian penjelasan Direktur Jendral FAO Qu Dongyu. Seperti diketahui bahwa pada Agustus, kelompok islam garis keras  Taliban menggulingkan rezim yang didukung AS, dan mendeklarsikan pemerintah sementara. Merekapun sudah bersumpah untuk memulihkan stabilitas. (Yetede)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pemerintah siap mengalah untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sebelumnya, kenaikan harga minyak dunia yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan dikhawatirkan bakal kian memberatkan PT Pertamina. Sebab hingga saat ini perusahaan migas pelat merah tersebut belum juga melakukan penyesuaian atau menaikan harga BBM.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih menjelaskan, sejatinya harga Jenis BBM Umum (JBU) fluktuaktif mengikuti harga pasar.

Penyesuaian harga kenaikan BBM agar Pertamina tidak merugi ini rencananya akan dibahas bagaimana kompensasi terhadap Pertamina.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat penerimaan negara subsektor minyak dan gas bumi (migas) mencapai Rp 81,90 triliun hingga September 2021.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Alimuddin Baso menjelaskan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam migas telah mencapai Rp 62,03 triliun atau setara 82,72 persen dari target triwulan III akibat membaiknya harga minyak dunia.

Sementara PNBP fungsional telah mencapai Rp106,91 triliun dan PPh migas sebesar Rp 19,86 triliun.

Kenaikan harga minyak dunia turut mendongkrak indeks rata-rata minyak mentah Indonesia atau ICP, sehingga mendorong pertumbuhan setoran negara dari sumber daya alam migas hingga 16,4 persen secara year on year," katanya.

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) meminta Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng dievaluasi. Saat ini HET minyak goreng kemasan sederhana tercatat sebesar Rp 11.000 per liter. GIMNI meminta HET minyak goreng dapat naik hingga Rp 15.600 per liter.

Sahat bilang saat ini harga minyak sawit mentah (CPO) sebagai bahan baku minyak goreng telah mencapai Rp 14.010 per kilogram (kg). Sementara itu dibutuhkan biaya angkut yang mencapai Rp 350 hingga Rp 370 per kg.

Industri produsen minyak goreng juga disebut terpisah dengan industri pengemas minyak goreng. Sehingga Sahat bilang industri minyak sawit memiliki rantai produksi yang banyak.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan, Indonesia berhasil mencegah bencana asap kebakaran  hutan dan lahan (karhutla)  selama dua tahun berturut-turut. Hal ini mematahkan  prediksi banyak pihak tentang bencana ganda yang dialami Indonesia pada 2020 dan 2021. Kita sangat bersyukur, doa dan kerja keras kita dikabulkan Tuhan. Fakta yang terjadi justru sebaliknya, Indonesia bebas asap  karhutla selama dua tahun global pandemi," jelas Siti, di Jakarta, Jumat (22/10). menurut Siti Nurbaya, kerja keras semua pihak dalam pencegahan karhutla selama pandemi Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia membuahkan hasil. Indonesia berhasil memastikan tidak terjadi duet bencana, yakni tidak ada kebakaran besar yang kabut asap ditengah-tengah gelombang Covid-19. Berdasarkan data dan tren yang didapatkan  dari pengecekan lapangan dan pemantauan  satelit selama hampir 10 bulan terakhir, serta prediksi hingga akhir bulan ini, Indonesia telah dapat memastikan  bebas dari duet bencana tahun ini.Mengacu data monitoring hotspot dari satelit Teraa/Aqua LAPAN sejak 1 Januari-20 Oktober 2021 dengan tingkat keyakinan (Confidence Level 80%), jumlah titik api (hotspot) 1.269 titik. Pada periode sama 2020 tercatat 2.665 titik, artinya (15,37%). Hingga akhir bulan ini, terutama di Sumatera dan Kalimantan yang merupakan titik utama penerapan solusi permanen pencegahan kathutla, secara umum dalam kondisi basah. (yetede)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan Indonesia tidak akan mengalami krisis energi sebagaimana yang terjadi di beberapa negara seperti Tiongkok dan Inggris . Ketersedian bahan baku dan pengaturan harga menjadi salah satu indikator kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan energi nasional. Direktur Jendral Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menyatakan krisis energi yang terjadi di beberapa negara akibat kurangnya pasokan bahan baku ke pembangkit listrik  serta melambungnya harga komoditas. Sedangkan di Indonesia volume bahan baku pembangkit listrik dan tarifnya sudah ditetapkan pemerintah. Sebagai contoh batu bara untuk bahan baku listrik pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sudah ditetapkan volume  dalam negeri (DMO) sebesar 25% dari produksi serta tarif  dipatok US$70 per ton bila harga batu bara melampoi US$70 per ton. 

"Diluar sana enggak diatur. Enggak masuk akal kalau kita kekurangan batu bara. Sekarang kita tinggal mengawal saja." kata Rida dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta, Kamis (21/10). Rida menuturkan, pengawalan yang dimaksud yakni terkait rantai pasok . Pihaknya berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan guna memastikan keberadaan tongkang yang mendistribusikan batu bara dari tambang menuju pembangkit. Hal ini mencegah lebih banyak tongkang yang mengirim batu bara ke luar negeri akibat melambungnya harga komoditas. Dikatakan rencana cadanganpun telah disiapkan bila pasokan batu bara dalam negeri terhambat. Pasalnya pemenuhan kebutuhan listrik  nasional ditopang oleh PLTU. Pemenuhan kebutuhan listrik bakal mengandalkan  pembangkit gas maupun bahan bakar minyak. (yetede)

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK:Migas) memperkirakan lifting migas sampai  akhir tahun nanti bakal di bawah target. Meski demikian, dengan lonjakan harga minyak dan gas global yang cukup siginifikan, penerimaan migas justru jauh lebih tinggi dari target. Hingga September, penerimaan negara dari migas tercatat mencapai US$ 9.53 miliar atau 131% dari target yang ditetapkan US$ 7,28 miliar. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menuturkan, pandemi Covid yang masih berlangsung membuat pelaksanaan beberapa kegiatan hulu migas tertunda.

Pihaknya masih berupaya untuk meningkatkan lifting migas nasional hingga akhir tahun nanti. Sayangnya, proyeksi lifting migas SKK Migas masih dibawah target APBN. "Diharapkan ditahun ini lifting minyak bisa 665 ribu bph atau 94% dari target 705 ribu bph, dan gas 5.529 MMscfd atau 98% dari target 5.638 MMscfd," kata Dwi dalam jumpa pers daring. Sementara untuk gas, tambahan lifting akan diperoleh dari kegiatan optimasi penyerapan sebesar 55MMscfd dan optimasi operasi 20 MMscfd. "Situasinya untuk lifting migas lebih baik," ujar dia.

Terkait rendahnya realisasi lifting, Dwi menyebutkan masih adanya dampak pandemi Covid-19. Selain produksi Migas awal tahun yang rendah sebagai akibat pandemi yang berlangsung dari tahun lalu, beberapa kegiatan ditahun ini pun juga tertunda. Per September dia merinci, realisasi seismik 2D baru sepanjang 1.917 km atau 54% dari target 4.569 km, seismik 3D 815 km2, dan pengeboran ekplorasi baru 21 sumur atau 41%  dari target 48 sumur.  (yetede)