Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau WFP pada Senin (8/11) menyatakan jumlah orang yang berada diambang kelaparan di 43 negara telah meningkat menjadi 45 juta jiwa. Angka tersebut dilaporkan saat kelaparan akut melonjak di seluruh dunia. Lonjakan dari 42 juta orang diawal tahun sebagian besar oleh penilaian  ketahanan pangan yang mendapati tiga juta orang lainnya menghadapi kelaparan di Afganistan. "Puluhan juta orang menatap kedalam jurang. Kita menghadapi konflik, perubahan iklim, dan Covid-19 menaikkan jumlah orang yang sangat lapar," Kata Direktur Exkecutif WFP David Beasley, Senin (8/11) 

Data terbaru sekarang menunjukkan ada lebih  dari 45 juta orang berbaris menuju ambang kelaparan. Beasley mengatakan, setelah perjalanan ke Afganistan,  WFP meningkatkan dukungan untuk hampir 23 juta orang. "Biaya bahan bakar, harga pangan melonjak, pupuk lebih mahal,dan semua  ini menjadi sumber krisis baru seperti yang terjadi sekarang di Afganistan, serta keberadaan darurat yang sudah berlangsung lama seperti Yaman dan Suriah," tambahnya.

WFP mengatakan biaya untuk mencegah kelaparan secara global sekarang mencapai US$7 miliar. Naik dari US$6,6 miliar diawal tahun. Tetapi ia mengingatkan bahwa aliran pendanaan tradisional terlalu berlebihan. Keluarga yang mengalami kerawanan pangan dipaksa untuk membuat pilihan yang menghancurkan, katanya menikahkan anak-anak lebih awal, menarik mereka keluar dari sekolah atau memberi mereka makan belalang, daun liar, atau kaktus. (Yetede)

Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Agung Firman mengungkapkan, telah terjadi kelebihan pembayaran insentif tenaga kesehatan (Nakes) yang menangani pandemi Covid-19 dengan nilai bervariasi, Mulai dari Rp 178 ribu hingga Rp 50 juta. Ini terjadi pada kurun waktu Januari-Agustus 2021 untuk 8.961 nakes. "Masih terdapat sisa kelebihan pembayaran insentif nakes dimana ditemukan  pembayaran pada 8.961  nakes, kelebihannya antara Rp 178.000 hingga Rp 50 juta," ujar Agung dalam konferensi  pers, Senin (1/11).

Menurut dia, Kementerian Kesehatan (kemenkes) melewatkan langkah pembersihan  data atau data cleansing  ketika melakukan rotasi pembayaran insentif dari semula berbasis pemda dan rumah sakit menjadi berbasis aplikasi. "Teman-teman harusnya tahu tugas kami di BPK bukan cari-cari salah atau sampai naudzubillahi midzalik sampai mendzolimi nakes dan sebagainya. Tetapikan memang harus dilihat apakah datanya (ada tapi nakesnya) sudah tidak ada lagi dan sebagainya" ujar dia.

Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta tenaga kesehatan (nakes) tidak perlu khawatir karena pemerintah  tidak akan menarik kembali kelebihan penyaluran dana insentif tenaga kesehatan yang di terima 8.961 tenaga kesehatan pada proses transfer periode Januari  hingga Agustus 2021. Namun demikian, kelebihan dana yang diterima nakes akan dihitung sebagai kompensasi pada pembayaran insentif di bulan selanjutnya. (Yetede)

Data impor bijih nikel Tiongkok dari Indonesia terkuak ke publik beberapa waktu lalu dan menimbulkan polemik. Pasalnya, dalam data tersebut, Bea Cukai Tiongkok masih mencatat  adanya impor 3,4 juta ton bijih nikel dari Indonesia pada tahu lalu. Padahal, pemerintah telah melarang mengekspor bijih nikel sejak awal 2020. Dari hasil penelusuran pemerintah, terungkap Bea Cukai Tiongkok memiliki satu kode klarifikasi barang  (HS) untuk bijih nikel dan konsentrat nikel. Keamanan kode tersebut menjadi pangkal keriuhan beberapa waktu lalu.

"Ini sedang kami klarifikasi dan konfirmasi melalui Kedubes Indonesia disana (Tiongkok). Dan bisa kami tegaskan tidak ada kecolongan," kata Direktur Jenderal Mineral dan batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djalaludin, pekan lalu. Sejak awal 2020 kemarin, pemerintah melarang ekspor bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7. Larangan ekspor nikel kadar rendah merupakan salah satu bahan baku yang dibutuhkan.

Presiden Jokowi pun menegaskan pemerintah tak gentar menghadapi  gugatan tersebut. Kebijakan larangan ekspor tak akan dianulir. "Meskipun kita di gugat di WTO, tidak apa-apa. Kan nikel, nikel kita, barang kita, mau kita jadikan pabrik disini, mau kita jadikan barang disini, hak kita dong," kata Presiden beberapa waktu lalu. Kementerian ESDM mencatat cadangan terbukti nikel sebesar 698 juta ton. Ketersedian itu hanya mampu  memenuhi kebutuhan smelter sekitar 7-8 tahun. Tanpa larangan ekspor bijih nikel maka keekonomian proyek smelter tidak akan tercapai. (Yetede)

Pada saat pertemuan puncak iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau COP26 di Glasgow, Scotlandia mulai Senin (1/11) membahas sasaran-sasaran yang termasuk menghilangkan batu bara sebagai sumber energi, pembangkit listrik, ratusan pembangkit listrik tenaga uap batu bara atau PLTU batu bara justru dibangun di Asia. Data yang dirilis lembaga nirlaba Amerika Serikat (AS), Global Energi, Monitor (GEM) menunjukkan bahwa pembangkit Udangudi di India merupakan satu dari hampir 200 PLTU batu bara yang sedang dibangun di Asia. Ada pun 95 pembangkit lain berada di Tiongkok, 28 di India dan 23 di Indonesia.

Banyak negara industri telah menutup pembangkit listrik tenaga batu bara selama bertahun-tahun untuk mengurangi emisi. Amerika sendiri telah mempensiunkan 301 pabrik sejak 2000. Namun di Asia rumah bagi 60% populasi dunia dan sekitar separuh dari manufaktur global, penggunaan batu bara justru meningkat dan bukan menyusut . Ini karena negara-negara berkembang pesat berupaya memenuhi permintaan listrik yang melonjak. Bahkan data GEM menyebutkan lebih dari 90% dari 195 pembangkit listrik batu bara yang akan dibangun diseluruh dunia semua berada di Asia.

Meskipun ada lonjakan drastis dalam produksi energi terbarukan, perekonomian masih bergantung pada batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Di Asia, pangsa baru bara dalam bauran pembangkitan mencapai dua kali lipat rata-rata global, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, seperti India. Tahun ini, permintaan batu bara mencapai rekor baru sehinggga mendorong harganya ke titik tertinggi sepanjang masa, dan berkontribusi pada perebutan bahan bakar di seluruh dunia.

Menurut GEM, emisi karbon dioksida (CO2) dari pabrik baru saja akan mencapai 28 miliar ton selama rentang hidup 30 tahun mereka. Sementara data PB menunjukkan bahkan jumlah itu tidak juah dari 32 miliar ton total emisi CO2 diseluruh dunia dari semua sumber pada 2020. Disamping itu, data GEM menunjukkan bahwa di seberang India terdapat 281 pembangkit listrik batu bara yang sedang dibangun, sementara 23 lainnya sedang dalam tahap pra-konstruksi. (Yetede)

Setelah terpinggirkan dari pakta pertahanan baru yang digalang oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, Perancis mendekati negara-negara terdepan di Asia untuk memperdalam hubungan strategisnya di kawasan pasifik yakni India dan Indonesia. Perancis melakukan itu sejak kehilangan kesepakatan besar jual beli kapal selam, dengan Australia. Negeri Kangguru lebih memilih bergabung dengan aliansi baru yang disebut AUKUS itu dalam menghadapi pengaruh dan kekuatan Tiongkok di kawasan. Disela pertemuan puncak kelompok negara G-20 di Roma, Italia. Senin (30/10) waktu setempat. 

Pertemuan lanjutan antara Perancis dan India dijadwalkan berlangsung pekan depan untuk menyusun sebuah agenda bersama  "Perancis dan India, selaku pihak pertama yang pertama kali mencetuskan strategi Indo-Pasifik pada 2018, mengakui kekuatan besar dari prinsip-prinsip yang mendasari segala tindakan kami di Indo Pasifik yakni kepercayaan, indepensi, dan persatuan Macron juga bertemu Presiden Korea Selatan," tambah Kantor Kepresidenan Perancis. Macron juga bertemu  Presiden Korea Selatan Moon Joe In di Roma. Keduanya sepakat bekerja sama untuk menjadikan kawasan Indo-Pasifik stabil serta makmur.

"Macron dan Joko Widodo berbicara selama  setengah jam dan memutuskan untuk membina kemitraan strategis yang sesungguhnya di Indo-Pasifik." Lanjut pernyataan Kantor Kepresidenan Perancis. Hal itu mancakup bidang transisi ekologi, dukungan terhadapn penyerapan lapangan kerja dan pertumbuhan  ekonomi di Indonesia, dan pemulihan pasca Covid-19. Macron dan Jokowi juga dilaporkan membahas koordinasi di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Asean. (Yetede)

Di tengah fluktuasi harga komoditas batu bara ICE Newcastle yang cenderung meroket, pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat pembahasan tarif royalti baru untuk Si Emas Hitam. Percepatan pembahasan perubahan tarif royalti digadang-gadang dapat mendongkrak penerimaan negara. Tren harga batu bara yang cenderung naik tentu saja membawa angin segar bagi para pelaku industri pertambangan nasional. Kendati, harga komoditas batu bara ICE Newcastle pada perdagangan Jumat (29/10) sempat terkoreksi menjadi US$223,45 per metrik ton, setelah sebelumnya sempat bertengger di angka US$272,5 per metrik ton, harga emas hitam diproyeksikan tetap menjanjikan hingga akhir tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat kajian perubahan tarif royalti batu bara yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Pembahasan perubahan tarif royalti batu bara ini direncanakan selesai dalam waktu singkat dan dapat disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan. Saat ini tarif royalti untuk batu bara dari pertambangan terbuka dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan tingkat kalori kurang dari 4.700 Kkal per kg sebesar 3% dari harga jual.

PT Freeport Indonesia bersiap untuk mengembangkan area tambang bawah tanah Kucing Liar menyusul kesuksesan pengembangan blok tambang bawah tanah lainnya, yakni Grasberg Block Cave dan Deep Mill Level Zone atau DMLZ.Dalam paparan kinerja operasi dan keuangan kuartal III/2021 Freeport-McMoRan Inc., pemegang 48,76% saham Freeport Indonesia (PTFI), pengembangan Kucing Liar diharapkan mampu menghasilkan produksi 6 miliar pon tembaga dan 6 juta ounce emas selama umur proyek. Investasi untuk pengembangan Kucing Liar diperkirakan mencapai US$400 juta per tahun selama 10 tahun ke depan.President and CFO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk menambahkan belanja modal untuk pengembangan Kucing Liar akan dimulai pada tahun depan.“Kami pikir sekarang ini adalah waktu yang wajar untuk mulai bertransisi mengembangkan badan bijih lain di sana,” ujarnya.

Nikel menjadi sumber daya energi yang mampu membawa kemajuan bagi suatu daerah. Dengan pengelolaan tepat dan mengedepankan kelestarian lingkungan, nikel akan memberikan keberkahan bagi masyarakat setempat. Semangat besar pemerintah Indonesia untuk membangun industrialisasi baterai kendaraan listrik di dalam negeri berpotensi besar mendorong kemajuan ekonomi daerah. Salah satu yang kemungkinan besar terakselerasi kemajuannya adalah wilayah yang memiliki material sumber daya alam pendukung industrialisasi baterai kendaraan listrik tersebut. Sentra pertambangan nikel diproyeksikan akan menjadi daerah yang mengalami perkembangan sangat pesat karena unsur mineral ini menjadi salah satu komponen terpenting dalam hilirisasi baterai listrik. Data Kementerian ESDM tahun 2019 mencatat, produksi bijih nikel Indonesia mencapai kisaran 800 ribu ton. Nominal ini menduduki peringkat satu dunia yang terpaut hampir 400 ribu ton dari produsen kedua dunia yang diduduki Filipina.

Ditengah pemanfaatan gas sebagai energi di era transisi energi terbarukan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK-Migas) mendorong peningkatan produksi gas untuk mencegah krisis energi. Apalagi hingga September lalu, serapan gas nasional tercatat sudah kembali normal. Kepala SKK Migas Dwi Seotjipto menuturkan, terjadinya krisis energi di Inggris dan beberapa negara Eropa, salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat investasi migas turun hingga 30%. Beberapa proyek migas global menjadi terlambat  pengerjaannya lantaran  perusahaan migas menghadapi masalah keuangan  dan operasi di lapangan.

Pihaknya akan mendorong percepatan penyelesaian proyek-proyek  gas, seperti Proyek Abadi ,Blok Masela dan Indonesia Deepwater Development (IDD). Untuk itu, pihaknya bersama pemerintah terus melakukan untuk memuluskan proyek-proyek gas ini, diantaranya melalui debirokratisasi perizinan dan relaksasi perpajakan. Namun, kenaikan permintaan gas global ini sebenarnya menguntungkan Indonesia. "Ini (kenaikan permintaan) positif bagi Indonesia, karena kalau target 12 BSCFD terealisasi, kan pertanyaannya siapa yang beli gasnya?" ujar Dwi.

"Kegiatan komersialisasi sangat masif sampai gas enggak ada lagi yang bisa dijual. Jadi suplai agak berkurang," tuturnya. Walaupun, pada fasilitas hilir pun, juga terjadi upplaned shutdown yang menyebabkan serapan dibawah kontrak. Bahkan khusus gas yang dialirkan lewat pipa  (gas pipa), pihaknya, memproyeksikan  adanya kekurangan pasokan di sisa tahun ini jika dibandingkan dengan volume harian maksimal yang bisa diambil konsumen. Pada Oktober, kebutuhan gas pisa nasional dan ekspor diperkirakan mencapai 4.024 BBTUD. (Yetede)

Pemerintah telah menerbitkan Sovereign green Sukuk global senilai US$3,5 miliar selama periode 2018 sampai 2021 sebagai salah satu upaya untuk membiayai penanganan perubahan iklim. Dalam rentang waktu tersebut sovereign green sukuk  yang diterbitkan menunjukkan tingginya kepercayaan pasar atau investor. Direktur Jendral pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lucki Alfirman menyatakan, dalam Nationally Determind Contribution (NDC) Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada 2030 sebesar 29% melalui upaya nasional dan 41% dengan dukungan internasional.

"Kementerian Keuangan mencoba cari pembiayaan untuk mendukung pembiayaan yang sifatnya hijau. Salah satunya melalui penerbitan green sukuk dan juga SDG bonds. Ini kaitannya bagaimana mengekplorasi potensi pembiayaan untuk mendukung ekonomi hijau," ujar Luky dalam acara Bumee Submmit 2021. Pada 2019, pemerintah kembali menerbitkan green sukuk senilai US$ 750 juta. Sukuk tersebut memiliki yield yang tertinggi selama 2018, sampai 2021 yaitu, 3,9% dengan tenor 5,5 tahun. Sedangkan pada 2020, pemerintah menerbitkan green sukuk dengan tenor 30 tahun. 

Luky mengungkapkan, setiap menerbitkan green sukuk, pemerintah juga harus membuat laporan pertanggungjawaban tentang dampak penerbitan sukuk ini. "Kita bisa turunkan 5,7 miliar ton karbon diokasida ekuivalen (CO2e). Berasal dari mana saja, dari proyek yang telah kami bangun ini, itu yang disupport dari penerbitan green sukuk ini. Dia juga mengatakan tentang tantangan dalam menerbitkan green sukuk tersebut yaitu untuk  menerbitkan thematic bond/sukuk memerlukan extra effort. (Yetede)