Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi menargetkan tambahan pengeboran sumur pengembangan sebanyak 800-900 unit sumur guna mengejar target produksi siap jual atau lifting migas 2022. Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Julius Wiratno mengatakan pihaknya telah menetapkan penambahan pengeboran untuk bisa mengejar rendahnya capaian pada tahun lalu. “Development drilling sekitar 800-900 sumur kita targetkan,” katanya kepada Bisnis, Selasa (11/1). Sepanjang tahun ini, Julius menuturkan SKK Migas telah mematok penyelesaian 12 proyek hulu migas. Jumlah itu masih belum termasuk empat proyek yang bersifat perawatan yang tidak menambah kapasitas produksi.

BUMDes Sido Mukti Bendungan dan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, Senin (10/1), menandatangani nota kesepahaman penyerapan kacang tanah produksi petani Desa Bendungan, Sragen, Jateng. Kerja sama petani dan industri pengolah diharapkan memberi kepastian penyerapan hasil panen dan harga jual. Mentan Syahrul Yasin Limpo berkesempatan memanen kacang tanah secara simbolis, juga menyaksikan penandatanganan kesepahaman antara BUMDes Sido Mukti dan Garudafood sebagai offtaker atau penjamin serapan produk. ”Kami akan mengajak beberapa offtaker lain ke depan,” ujarnya. Berdasarkan data Pemkab Sragen 2021, total luas tanam kacang tanah mencapai 3.232 hektar,  tersebar di 31 desa dan 12 kecamatan dengan 4.000 petani, hasil panen 14.544 ton.

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati siap berkoordinasi dengan pelaku industri yang akan menyerap kacang di daerahnya, hanya, ia akan merancang ulang lebih terperinci konsep kerja samanya. Direktur BUMDes SidoMukti Bendungan Tomy Wibowo mengatakan, ”Dengan kerja sama ini, standar hasil pertanian terjamin. Perekonomian petani juga terangkat karena hasiltaninya pasti terjual”. Kabag Material Resource Garudafood Muhammad Fathoni mengatakan, pihaknya masih kekurangan pasokan kacang tanah. Kerja sama dengan petani disambut baik. Pihaknya siap menampung berapa pun hasil panen petani, pihaknya tak sekadar menyerap, tetapi juga membina, guna memastikan kualitas hasil panen sesuai standar kebutuhan produksi. (Yoga)

Proyek pengembangan kilang minyak Pertamina di Balikpapan dan Lawe-lawe, Penajam Paser Utara, Kaltim, terus berjalan di tengah pandemi Covid-19. Meskipun ada kendala, proyek strategis nasional ini ditargetkan selesai pada November 2024. Dirut Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan optimisme tersebut di Balikpapan (8/1) saat meninjau lokasi pembangunan program pengembangan kilang minyak (refinery development master plan/RDMP) Pertamina Refinery Unit V Balikpapan yang tetap berjalan meski pandemi Covid-19, dengan progres fisik 47 %.

Project Coordinator RDMP Refinery Unit V Balikpapan & Lawe-lawe Djoko Koen Soewito menjelaskan, pekerja lokal diutamakan dalam proyek ini. Pada Agustus 2022 diperkirakan menyerap 19.468 pekerja,” kata Djoko. Pengembangan proyek ini bertujuan meningkatkan mutu BBM. Kilang di Balikpapan yang menghasilkan produk BBM Euro II akan ditingkatkan menjadi Euro V atau beroktan tinggi. Kilang Refinery Unit V Balikpapan selama ini memasok 26 % dari total kebutuhan BBM seluruh Indonesia. Pengembangan ini diharapkan membantu penyaluran di Kalimantan dan Indonesia timur. (Yoga)

Kamar  dagang dan industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi dan mendukung rencana pemerintah untuk menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau yaitu Rp 14 ribu per liter dengan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun  yang berasal dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid merangkan, salah satu program prioritas pihaknya adalah peningkatan ketahanan pangan, dimana komponen penting di dalamnya adalah ketersediaan  dan keterjangkauan bahan pangan. "Teman-teman pengusaha kelapa sawit yang tergabung di Kadin Indonesia juga menjadi narasumber utama (prominent), selain Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dalam Komite Pengarahan Badan Pengelola Dana Perkebunan  Kelapa Sawit yang terdiri dari Menko Perekonomian  dan para menteri terkait." jelas dia. (Yetede)

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menanggapi keputusan beberapa perusahaan asing yang hengkang atau meninggalkan indonesia dari bisnis subsektor hulu minyak dan gas bumi (migas).

Menurutnya, kondisi itu perlu disikapi secara bijaksana karena menjadi peluang bagi perusahaan dalam negeri untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam mengelola industri hulu migas di Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan diskusi, Dwi menyampaikan bahwa publik tidak perlu ribut atas pilihan perusahaan asing tersebut, karena seharusnya publik melihat kemampuan perusahaan dalam negeri untuk mengambil potensi seluasluasnya dalam bisnis hulu migas tersebut.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengganti posisi Rudy Hendra Prastowo selaku Direktur Energi Primer PT PLN dengan Hartanto Wibowo akibat krisis batu bara yang dialami oleh perusahaan listrik negara tersebut.

"Saya baru saja menandatangani surat pergantian Direktur Energi Primer PLN dengan Hartanto Wibowo yang merupakan top talent di PLN," kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (6/1).

Melalui pergantian itu, Erick meminta Hartanto untuk memastikan situasi kritis yang sekarang dialami PLN tidak kembali terjadi di masa depan.

Kedubes Jepang untuk Indonesia menyurati Menteri ESDM Arifin Tasrif (4/1), berisi permintaan agar Pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali kebijakan larangan ekspor batubara, karena Jepang mengimpor batubara high caloritic value (HVC), berbeda dengan kebutuhan PLN untuk PLTU, yaitu low calorific value (LCV), artinya expor ke jepang tidak berdampak terhadap pasokan batubara untuk PLN.  “Larangan ekspor berdampak serius bagi aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat (Jepang)”, kata Kanasugi Kenji, Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia.  

Berbeda dengan pusat, Pemprov Kaltim, melalui Kadis ESDM Christianus Benny mengisyaratkan 25 perusahaan yang menambang batubara di wilayah mereka sudah diperbolehkan mengekspor batubara, karena DMO sudah mencapai 76 % - 100 %. Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparto menilai pemerintah bisa mengizinkan ekspor bagi perusahaan yang sudah memenuhi target DMO, bagi yang belum harus  dikenai sanksi mulai dari pembekuan izin ekspor hingga pembekuan izin usaha. (Yoga)

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pertamina Hulu Mahakam [PHM) berhasil menemukan cadangan minyak dan gas (migas) bumi baru. Cadangan migas tersebut ditemukan melalui pengeboran sumur eksplorasi Manpatu-1x (MPT-1x) di Wilayah Kerja atau Blok Mahakam.

Saat ini sudah dilakukan UKL pada DST-1, di mana hasilnya terbukti dapat mengeluarkan hidrokarbon berupa minjak dan gas, dengan rate terukur 600BOPD (barel minjak per hari) dan 15 MMSCFD (standar kaki kubik per han) gas.

Pemerintah bakal menggelontorkan dana senilai Rp 3,6 triliun untuk menyediakan minyak goreng murah seharga Rp 14.000 per liter di pasaran. Dana tersebut digelontorkan untuk menutup selisih harga minyak goreng di pasar dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur pemerintah beserta PPN.

Volume selama 6 bulan adalah 1,2 miliar liter dan dibutuhkan anggaran untuk menutup selisih harga ditambah PPN sebesar Rp 3,6 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, minyak goreng murah ini bakal tersedia hingga enam bulan ke depan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin mengatakan Kementerian ESDM tengah merevisi Permen ESDM No 13/2020 agar memudahkan pengembangan infrastruktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Dalam revisi aturan itu, pemerintah memasukkan pengaturan pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk kendaraan roda 2 yang belum masuk Permen 13/2020. Pemerintah memberi insentif berupa keringanan biaya penyambungan atau jaminan langganan serta pembebasan rekening, minimum selama 2 tahun pertama bagi SPKLU dan instalasi privat yang digunakan untuk angkutan umum. Pemerintah melalui PLN juga memberikan insentif biaya penyambungan untuk penambahan daya dan pemberian insentif tarif home charging berupa pengurangan tarif 50 % diluar waktu beban puncak. Sementara itu, PLN meresmikan 2 SPKLU yang menjadikan total 70 unit SPKLU di Indonesia. (Yoga)