Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) telah berjanji untuk membalas serangan mematikan yang dilancarkan kelompok gerilyawan Houthi di Abu Dhabi pada Senin (17/1). Serangan yang menewaskan tiga orang itu memicu ketegangan baru di kawasan ini, sekaligus mendorong harga kenaikan minyak  ke level tertinggi dalam lima tahun. "Kami mengecam penargetan milisi Houthi terhadap wilayah dan fasilitas sipil di tanah UEA hari ini. Kami menegaskan kembali bahwa mereka yang bertanggung jawab atas penargetan yang melanggar hukum di negara kami  akan dimintai pertanggungjawaban," demikian isi pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri UEA,yang dilansir CNBC. Kelompok pemberontak Houthi Yaman telah mengaku bertanggungjawab atas serangan yang terjadi pada Senin pagi, dan menyebabkan kebakaran hingga meledakkan tiga kapal tanker minyak didekat fasilitas penyimpanan milik perusahaan minyak Abu Dhabi atau Abu Dhabi National Oil Company. (Yetede)

International Civil Aviation Organization (ICAO) telah menetapkan target penurunan emisi gas CO2 di industri penerbangan pada 2050, yaitu 50% dibandingkan dengan kondisi 2005. Ketentuan ini diikuti dengan rencana tindakan, di antaranya pemakaian bioavtur dengan rasio tertentu yang akan diberlakukan di semua negara dalam beberapa tahun ke depan. Prediksi ICAO untuk mencapai target tersebut di atas dunia akan membutuhkan bioavtur sebanyak 285 juta ton atau sekitar 340 miliar liter. Berbagai metode pembuatan bioavtur dikembangkan tetapi yang sudah bisa masuk ke tahap komersialisasi baru sebatas HEFA-SPK (synthesized paraffinic kerosene from hydroprocessed esters and fatty accids) yang mengkonversi minyak nabati dan hewani menjadi bioavtur dengan katalis dan hidrogen pada suhu tertentu.

Bahan baku bioavtur tidak boleh memiliki isu lingkungan, benturan dengan pangan, mengganggu biodiversitas, dan lainnya. Saat ini bahan baku utama bioavtur masih terbatas pada used cooking oil atau minyak goreng bekas, karena di banyak negara maju minyak jenis ini tidak boleh dikonsumsi lagi, sehingga boleh diolah menjadi bioavtur. Dari studi literatur yang ada, Indonesia memulai riset bioavtur sekitar 2010 di ITB, BPPT dan LIPI. Kemudian didukung Pertamina. Hasilnya, pada Oktober 2021 telah berhasil menerbangkan CN235 rute Bandung–Jakarta dengan bioavtur J2.4 (campuran rasio bioavtur 2,4%) berbahan baku minyak inti sawit. Sayangnya produk ini kemungkinan sulit diterima pasar global karena masih ada isu lingkungan di negara-negara Barat. Pertamina tampaknya juga akan fokus untuk memenuhi kebutuhan bioavtur domestik, yang menurut prediksi akan mencapai 320 juta liter/tahun pada 2025 dengan asumsi target pemakaian 5% sesuai ketetapan pemerintah. Namun Indonesia memiliki banyak sumber bahan baku lainnya seperti kelapa. Hasil survei IJBNet pada 2020 menemukan kelapa yang ditolak oleh industri pangan dan ‘terpaksa’ diolah menjadi kopra agar bisa dijual.

Tertundanya sejumlah proyek pada tahun lalu berdampak pada capaian produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi yang lebih rendah dari target yang ditetapkan. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), lifting migas sepanjang tahun lalu sebanyak 1.642 juta barel setara minyak per hari (boepd) atau hanya 96% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar 1.712 boepd. Realisasi itu terdiri atas lifting minyak sebanyak 660.000 barel per hari (bph) atau 93,7% dari target 705.000 bopd dan lifting migas 5.501 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) atau 97,6% dari target, yakni 5.638 MMscfd.Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan sepanjang tahun lalu produksi migas masih mengalami sejumlah tekanan karena disebabkan oleh sejumlah faktor. Di antaranya adalah pandemi Covid-19 dan keterlambatan penyelesaian proyek. Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno menambahkan pada awal 2021, tingkat lifting yang ada telah mengalami penurunan sekitar 20.000 bph karena adanya tekanan sepanjang 2020 yang me-nyebabkan adanya keterlambatan dalam eksekusi kegiatan.

Pembenahan tata niaga batubara nasional terus mengalir. Pemerintah menyodorkan skema Badan Layanan Umum (BLU) Batubara untuk mengatasi seretnya pasokan batubara di pasar domestik. Namun, parlemen dan sejumlah kalangan menolak skema BLU Batubara, yang dianggap sebagai jalan liberalisasi tata niaga batubara. Direktur Eksekutif Indonesia Resouces Studies (IRESS) Marwan Batubara juga bilang, skema BLU Batubara berpotensi lebih menguntungkan pelaku usaha ketimbang PLN.  Skema ini bisa membebani keuangan PLN. Apalagi, Marwan menilai iuran pelaku usaha bisa saja tidak mampu menutupi disparitas harga batubara antara harga pasar dan baseline DMO sebesar US$ 70 per ton. "Setiap kenaikan (harga) US$ 10 per ton. Jika bicara kenaikan (selisih) US$ 50 per ton, berarti BPP naik Rp 50 triliun," ungkap dia. 

Momentum transisi energi yang mendorong negara-negara di dunia bergerak ke arah yang sama dengan mulai meninggalkan sumber fosil menuju ke energi hijau yang ramah lingkungan, direspons pemerintah melalui langkah strategis di dalam negeri. Tepatnya seusai kesepakatan transisi energi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim COP26 di Glasgow, Inggris pada akhir tahun lalu, pemerintah makin mematangkan berbagai regulasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) untuk menekan emisi dan pemanasan global. Langkah awal yang ditempuh adalah mengundangkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Regulasi ini menjadi payung untuk menggerakkan pembiayaan dan investasi hijau hingga berdampak besar terhadap transisi energi.

Saat ini, Indonesia tengah memacu bauran energi baru terbarukan yang kapasitasnya telah mencapai 1.900 Megawatt. Hingga 2030, pemerintah menargetkan ada tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 20 Gigawatt, yang 2.000 Mw di antaranya berasal dari energi hijau. Berdasarkan Data Badan Geologi, yang tercantum dalam Peta Distribusi Potensi Panas Bumi Indonesia, pada Desember 2020 setidaknya Indonesia mempunyai 357 lokasi potensi panas bumi dengan total potensi sebesar 23.765,5 MWe. Dari total potensi panas bumi 23.765,5 MWe, Indonesia sudah memanfaatkan 2.175,7 MWe atau 9% untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan menjadi negara di peringkat 2 dunia dalam pemanfaatan listrik dari energi panas bumi.  Selama ini upaya mencapai target bauran energi masih lambat karena perlu dukungan para pemangku kepentingan, investasi, dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Di tengah euforia pengembangan energi hijau di seluruh dunia, entitas anak badan usaha milik negara, PT Pertamina Geothermal Energy tengah bersiap untuk menggalang dana jumbo melalui initial public offering pada paruh pertama 2022. Kepastian soal rencana IPO entitas subholding PT Pertamina (Persero) itu disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN II Pahala Nugraha Mansury. Pertamina Geothermal Energy (PGE) bakal menyusul langkah PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel yang listing di Bursa Efek Indonesia pada 22 November 2022 setelah merampungkan IPO senilai Rpp18,79 triliun.

Terkait dengan rencana go public PGE, Pahala mengungkapkan proses registrasi ditargetkan mulai pada Maret 2022 dan diharapkan IPO akan terlaksana pada Juni 2022. Adapun, jumlah saham yang bakal dilepas ke publik sekitar 20%—30%. “Kami harus kembangkan groundfield, menurut kami geotermal punya potensi untuk dikembangkan, salah satu yang ingin kami kembangkan melalui IPO PGE ini,” jelasnya. Rencana IPO itu, lanjutnya, didorong oleh tiga alasan utama, yakni untuk mencari dana segar, mengeksplorasi potensi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Tanah Air, dan menarik mitra strategis yang potensial.

Distribusi konstan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertambangan dan penggalian periode 2016—2020 rata-rata 7,7%. Pada tahun lalu tercatat 7,4% atau turun rata-rata 2,65% per tahun. Kontribusi sektor ekstraktif dalam penerimaan negara meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sumber daya alam (SDA) merupakan penyumbang utama PNBP. Ada pula penjualan hasil tambang batu bara dan pendapatan minyak dari domestic market obligation yang dikelompokan sebagai PNBP lainnya. Seluruh penerimaan negara disetor ke kas negara melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menjadi menarik untuk ditelisik bagaimana transparansi dan akuntabilitas penyetoran/pemungutan kewajiban kepada negara oleh para pengusaha di bidang ekstraktif? Transparansi fiskal diharapkan mampu memberikan gambaran secara komprehensif mengenai hal itu.

Pada pemeriksaan LKPP 2020, BPK mulai meninjau transparansi fiskal Pilar 4 tentang manajemen pengelolaan sumber daya yang antara lain meliputi struktur kepemilikan manfaat dari hak atas sumber daya. Dari situ didapati bahwa untuk dimensi pelaporan oleh perusahaan sumber daya mendapat penilaian not meet. Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) adalah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif. Di dalamnya terdapat proses penyandingan pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan perusahaan dengan penerimaan pemerintah. Kegiatan ini menggunakan administrator independen di bawah pengawasan kelompok multi-pemangku-kepentingan atau multi-stakeholder working group.

Pemerintah segera melakukan uji coba penyaluran subsidi secara tertutup untuk LPG 3 kilogram. Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran jelas terkait dengan tantangan pelaksanaannya di lapangan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan tren konsumsi masyarakat terhadap LPG nonsubsidi terus menurun. Di sisi lain, konsumsi liquifi ed petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kg naik.“[LPG] 12 kg kan jumlahnya menurun, melon naik terus. Jadi, banyak kebocoran [subsidi],” ujarnya, Rabu (12/1).Untuk itu, Arifin mengungkapkan pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran subsidi gas melon itu.Di samping itu, pemerintah bersama dengan PT Pertamina (Persero) akan menguji coba penyaluran secara tertutup untuk di daerah yang paling banyak mengalami penyelewengan.

Sebelumnya, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyebutkan bahwa penyaluran LPG banyak yang tidak tepat sasaran. Subsidi yang seharusnya diperuntukan untuk golongan yang kurang mampu justru digunakan oleh golongan mampu.Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan banyak temuan tentang ketidaktepatan penyaluran subsidi. Secara umum, sebanyak 86% penerima subsidi bukan pihak seharusnya yang menerima subsidi.

Varian virus corona Covid-19, Omicron, saat ini sedang memporak-porandakan AS dan seluruh dunia dengan laju kecepatannya yang telah memecahkan rekor. Meski demikian, Bill Gates masih melihat adanya secercah harapan yang muncul dalam waktu dekat. "Setelah lonjakan saat ini mereda, negara-negara dapat berharap melihat kasus-kasus yang jauh lebih sedikit hingga sisa tahun 2022. Setelah itu terjadi, Covid kemungkinan besar dapat diperlakukan lebih seperti flu musiman." Demikian tulis Gates pada Selasa (11/1) dalam sesi tanya jawab via Twitter dengan Devi Sridhar, ketua kesehatan masyarakat global di Universitas of Edinburgh, yang dilansir CNBC. Beberapa ahli juga mengatakan penyebaran cepat Omicron, kendati berbahaya, masih cukup menginspirasi banyak orang dengan apa yang disebut kekebalan alami untuk membantu  mengarahkan pandemi Covid menuju fase endemik yang jauh lebih ringan. (Yetede)

Pemerintah telah mencabut kebijakan larangan ekspor batu bara sejak Senin (10/1). Mulai kemarin, Rabu (12/1), aktivitas ekspor batu bara sudah kembali bisa dilakukan secara bertahap. Pencabutan larangan ekspor batu bara tersebut memberikan katalis ke sejumlah saham perusahaan penambang emas hitam. Sejak awal pekan, pelaku pasar merespons positif kebijakan tersebut sehingga mendorong pertumbuhan ke beberapa saham emiten seperti PT Bayan Resources Tbk. (BYAN), PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG).

Berdasarkan data Bloomberg, sejak pengumuman larangan ekspor dicabut, saham BYAN telah melejit 9,14%. Hingga penutupan pasar kemarin, BYAN diperdagangkan seharga Rp28.650 per lembar. Saham Barito Pacific juga mendapatkan keuntungan dari kebijakan itu. BRPT dalam 3 hari terakhir telah tumbuh 4,14% ke level Rp880 per lembar. Begitu juga dengan Indo Tambangraya. Sahamnya naik 0,6% ke level Rp20.175 per lembar. Saham anak usaha PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) yakni PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) mencetak pertumbuhan paling tinggi. Sejak Senin hingga penutupan perdagangan kemarin, saham ADMR membumbung hingga 93,4%. Jika diteliti, kami menilai bahwa pelaku pasar menaruh ekspektasi terhadap saham-saham emiten yang memproduksi batu bara kalori tinggi. Dengan tren harga yang sedang tinggi, produsen batu bara kalori tinggi mengeruk keuntungan paling besar dari pasar ekspor.