Beleid pemerintah yang mewajibkan pengolahan hasil tambang mineral dan batubara (hilirisasi) bak pedang bermata dua. Jangka panjang, regulasi yang bertujuan meningkatkan nilai tambah hasil sumber daya alam itu bisa berefek positif bagi ekonomi Indonesia. Tapi jika tidak siap, beleid ini bisa menggoyahkan kekuatan rupiah di jangka pendek. Sebagai catatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai menggeber hilirisasi sejumlah hasil tambang mineral sejak tahun 2015. Bahan tambang yang wajib diolah di dalam negeri antara lain nikel, bauksit, tembaga, serta timah.

Namun, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy mengingatkan, beleid hilirisasi komoditas bisa menekan pasokan dollar AS devisa ekspor di dalam negeri. Maklum ekspor komoditas menjadi sumber utama pemasukan valas Indonesia. Alhasil, pasokan dollar di dalam negeri akan lebih bertumpu pada hasil penarikan utang luar negeri. Situasi ini bisa menggoyahkan rupiah di jangka pendek. Sebagai gambaran, sejak awal tahun ini hingga Selasa (1/2), rupiah melemah sekitar 0,67% terhadap dollar AS, dan turun 2,43% jika dihitung setahun terakhir. "Seberapa besar efek jangka pendeknya terhadap rupiah, tergantung pada perencanaan kebijakan hilirasi," kata Yusuf, kemarin.

Keputusan legal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. T-444/MB.05/DJB.B/2022 yang mencabut pelarangan ekspor batu bara secara penuh per 1 Februari 2022, kemarin, menuai reaksi. Padahal, pemerintah sebelumnya telah melarang ekspor komoditas ‘emas hitam’ ini sepanjang Januari 2022. Cadangan batu bara yang aman bagi PLN tak terpenuhi. Ini karena banyak produsen batu bara mengabaikan kewajiban pasok domestik (domestic market obligation/DMO) batu bara ke dalam negeri.

Perusahaan tambang telah diminta memasok 5,1 juta ton batu bara dari penugasan pemerintah. Namun, hingga 1 Januari 2022, pasokan hanya terpenuhi 35.000 ton. Akibatnya, PLN sempat didera krisis pasokan batu bara hingga ke titik yang membahayakan di sejumlah pembangkitnya. Langkah pemerintah dalam mengamankan pasokan batu bara dalam negeri sangat cekatan, bahkan disertai dengan reward dan punishment. Bagi perusahaan yang telah memenuhi ketentuan DMO, mereka dipersilakan untuk mengekspor. Bagi perusahaan yang mengabaikan ketentuan DMO, pemerintah telah menyiapkan sanksi administratif dan ekspor, denda serta dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi meminta pelaku industri minyak goreng (migor) berkomitmen menjaga stabilitas  harga migor didalam negeri, dengan mengisi stock migor di pasar internasional maupun di ritel modern jangan sampai terjadi kekosongan ditingkat pedagang maupun pengecer. Pemerintah, harus menyimbangkan kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Kebijakan DMO berlaku wajib untuk seluruh produsen migor yang akan melakukan ekspor, yaitu sebesar 20% dari volume ekspor. Lutfi mengakui, industri hulu khususnya pengekspor produk kelapa sawit akan sedikit berkorban, setelah selama 27 bulan menikmati harga yang naik tajam. Dia menegaskan, tidak akan ada pengusaha yang mengatur pemerintah dalam tata niaga kelapa sawit dari hulu ke hilir  "Saya jamin tidak ada pengusaha atur pemerintah. Masalah kelapa sawit diatur transparan dan terbuka," tegas Lutfi. (Yetede)

Kementerian BUMN meluncurkan Project Management Office (PMO) Kopi Nusantara, ekosistem kopi yang terdiri dari sejumlah perusahaan BUMN, perusahaan swasta, asosiasi kopi dan petani kopi, serta lembaga litbang. BUMN yang terlibat adalah PTPN III, Perhutani, PT Pupuk Indonesia, BRI, dan RNI selaku induk Holding BUMN Pangan atau ID Food. Perusahaan swastanya, Mayora, Dua Coffee, Common Ground, dan Stella. Asosiasi yang terlibat adalah Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI) dan Specialty Coffee Association of Indonesia. Adapun lembaga risetnya adalah Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, serta R&D BUMN. PMO Kopi Nusantara diluncurkan secara hibrida oleh Menteri BUMN Erick Thohir di Lampung, Minggu (30/1), dibarengi pelepasan ekspor perdana 120 ton kopi PPI ke Mesir.

Menurut Erick, PMO Kopi Nusantara merupakan proyek percontohan BUMN untuk membangun ekosistem kopi Indonesia dari hulu hingga hilir, yang penting lantaran 90 % pasokan kopi Indonesia berasal dari petani. Pada PMO Kopi Nusantara juga digulirkan program Makmur, dimana petani bisa mendapatkan modal kerja, bibit unggul, dan pupuk tepat waktu, pendampingan untuk meningkatkan kualitas kopi, dan kepastian pasar. Jika gagal panen, petani akan mendapatkan jaminan asuransi. Ketersediaan pasar kopi bagi petani dinilai sangat diperlukan, sejumlah perusahaan BUMN dan swasta dalam PMO Kopi Nusantara menjamin serapannya dengan menjadi off taker atau pembeli. Agar dapat menembus pasar ekspor, PT PPI akan bekerja sama dengan Kemendag dan Kemlu.

Ketua PMO Kopi Nusantara Dwi Sutoro menuturkan, PMO diharapkan dapat memperbaiki rantai pasok perdagangan kopi di Indonesia dari hulu ke hilir. Sasaran utamanya adalah menyejahterakan petani kopi dan memperkuat ekosistem kopi Nusantara. Dirut PT PPI Nina Sulistyowati mengatakan, PT PPI sebagai bagian dari ID Food berkomitmen memfasilitasi kopi petani agar bisa menembus pasar ekspor. Tahun ini, PPI telah mendapatkan kontrak kopi sebanyak 3.000 ton. (Yoga)

Kenaikan harga sejumlah bahan pangan membuat laju indeks harga konsumen (IHK) awal tahun melonjak. Bahkan, inflasi bulan Januari tahun ini, bisa menyamai inflasi Desember tahun lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) bakal mengumumkan laju inflasi Januari pada tangal 2 Januari nanti. Tak hanya Bank Indonesia, sejumlah ekonom yang dihubungi KONTAN memperkirakan, inflasi bulanan Januari 2022 berada pada kisaran 0,5%. Angka ini lebih tinggi dibanding rerata inflasi Januari tiga tahun terakhir yang sebesar 0,32%. Bahkan, inflasi Januari lalu, hampir menyamai inflasi bulanan Desember 2021 yang sebesar 0,57% yang berasal dari permintaan saat Natal dan Tahun Baru. Bank Indonesia (BI) memperkirakan, inflasi Januari 2022 sebesar 0,53% month on month (mom). Sehingga, perkiraan inflasi Januari 2022 secara tahun kalender sebesar 0,53% year to date dan secara tahunan sebesar 2,15% year on year (yoy).

Penerapan kewajiban pemenuhan pasar domestik oleh produsen minyak sawit (domestic market obligation/DMO) dan penetapan harga patokan domestik (domestic price obligation/DPO) untuk bahan baku minyak goreng, minyak sawit mentah, dan olein belum berjalan mulus. Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Gabungan Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, menurutnya, pasca-pengumuman kebijakan DMO dan DPO, harga tandan buah segar (TBS) sawit saat ini merosot ke level Rp2.200 per kilogram. "Padahal tujuan kebijakan ini bukan untuk menekan harga ditingkat petani." Bersamaan dengan pencabutan subsidi, Kementerian Perdagangan pun menetapkan harga ecera tertinggi (HET) minyak goreng. HET minyak goreng curah ditetapkan Rp11.500 per liter, HET minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan HET minyak goreng kemasan premium Rp14.000. "Kebijakan DMO dan DPO hanya bisa dijalankan perusahaan yang punya pasar ekspor,"  kata Eddy Martoyo. (Yetede)

Pengamat Pasar Modal Lucky Bayu Purnomo optimistis dengan masa depan usaha PT Aneka Tambang Tbk. Antam dalam laporan yang diterbitkan di dalam Bursa Efek Jakarta (BEJ), pekan lalu, mencatat kinerja menggembirakan, terutama dalam komoditas feronikel. Produksi feronikel sebesar 25.818 ton nikel dalam feronikel (TNi) pada tahun lalu. Angka tersebut relatif stabil dibandingkan tingkat produksi pada 2020. Adapun produksi bijih nikel Antam yang digunakan sebagai bahan baku pabrik feronikel dan penjualan kepada pelanggan domestik, tercatat 11,01 juta wet mertic ton (wtm). Angka tersebut meningkat 131% secara tahunan dibandingkan 2020 sebesar 4,76 juta wmt. Menurut Lucky, diverifikasi hasil tambang memungkinkan Antam menghindari  kerugian dan sekaligus meraup keuntungan maksimal. "Kita ingat awal 2020 kondisi Antam melemah, tapi berhasil menguat, karena selain feronikel harga emas mencapai tertinggi sepanjang sejarah perusahaan US$2.039,77 per troy ounce," kata Lucky. (Yetede)

Pemerintah menerapkan kebijakan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) CPO dan CPO olahan serta menetapkan HET baru untuk minyak goreng. Dua kebijakan itu diharapkan dapat menjaga pasokan bahan baku dan menstabilkan harga minyak goreng dalam negeri. Kewajiban pemenuhan DMO berlaku untuk CPO dan CPO olahan atau yang telah mengalami proses pemucatan, penghilangan asam lemak bebas, dan bau (refined bleached and deodorized palm olein/RBDPO). Kuota DMO kedua produk itu ditetapkan 20 % dari volume ekspor setiap eksportir, harganya dipatok Rp 9.300 per kg untuk CPO dan Rp 10.300 per kilogram untuk produk RBDPO. HET baru aneka jenis minyak goreng per 1  Februari 2022 untuk minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, HET minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter dan HET minyak goreng premium Rp 14.000 per liter.

Mendag Muhammad Lutfi (27/1/2022) mengatakan, DMO wajib dipenuhi setiap eksportir produk tersebut. Kebijakan itu berlaku mulai 27 Januari 2022 hingga harga CPO global normal. Kebijakan minyak goreng satu harga Rp 14.000 per liter, selama masa transisi hingga 1 Februari 2022 tetap berlaku, mengingat penyediaan minyak goreng yang harganya disubsidi dana BPDPKS masih membutuhkan waktu untuk penyesuaian manajemen stok di tingkat pedagang hingga pengecer. Lutfi mengatakan, kebijakan DMO tak berlaku untuk eksportir minyak jelantah. Ekspor minyak jelantah ditunda sementara, karena khawatir minyak jelantah ini dioplos dengan minyak goreng kemasan atau terjadi pengalihan kode harmonized system (HS) atau nomenklatur klasifikasi barang. (Yoga)

Meski pasokan batu bara untuk kebutuhan di dalam negeri selama Februari mendatang dipastikan aman, pemerintah tetap tidak mau mengambil risiko terjadi lagi kelangkaan di pasar domestik. Alhasil, pelaksanaan domestic market obligation atau DMO batu bara kini diubah menjadi bulanan. Tidak hanya itu, PT PLN (Persero) juga mengubah kontrak penyediaan batu bara yang semua jangka pendek menjadi jangka panjang. Skema pembelian tidak lagi dilakukan melalui trader tetapi langsung pada penambang. Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa bahwa langkah ini diambil pemerintah demi menjaga kepatuhan bagi perusahaan tambang. Mereka tidak akan mendapat izin ekspor apabila belum memenuhi ketentuan DMO. “Kami pastikan menjamin krisis batu bara tidak akan terulang kembali,” ujar Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (26/1).

Pemerintah menerbitkan larangan ekspor batubara 1 – 31 Januari 2022, dipicu banyaknya eksportir batubara yang tak memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO) untuk menjual 25 % dari produksinya ke dalam negeri (PLN). Harga batubara dunia yang meroket hingga level 270 USD/metrik ton awal Oktober 2021 menjadi disinsentif bagi eksportir untuk menjual produksi ke dalam negeri pada harga sesuai skema DMO, yaitu 70 USD /metrik ton.

Bagi pengusaha, harga DMO yang lebih rendah dari pasar membuat eksportir batubara merugi, juga kemampuan serapan domestik yang mayoritas menyerap batubara kalori rendah, sulit dipenuhi pengusaha batubara yang mayoritas output-nya berkalori tinggi untuk memenuhi volume DMO yang ditentukan. Aturan DMO 25 % perlu ditinjau berdasarkan kalori batubara yang diproduksi sehingga persentase kewajiban tak bersifat satu untuk semua kelompok pengusaha. Muncul pula wacana harga DMO fleksibel mengikuti harga pasar, dengan skema subsidi pemerintah lewat badan layanan umum (BLU), tapi di tengah tren subsidi energi dalam anggaran negara yang menurun dan digeser ke belanja produktif, ini sebuah kemunduran jika diimplementasikan.

Dari sisi makroekonomi, harga batubara yang terus meningkat turut mendorong nilai ekspor Indonesia, dari 2 miliar USD / bulan menjadi 3 - 4 miliar USD sejak kuartal III tahun lalu. Larangan ekspor batubara bukan solusi yang ideal. Kinerja ekspor yang baik tahun lalu akibat peningkatan harga komoditas, sukses menjadi bantalan menahan tekanan dari ketidakpastian sektor keuangan global. Jika larangan ekspor dilanjutkan, risiko untuk stabilitas eksternal lebih besar tahun ini, ditambah lagi ketidakpastian keuangan global. (Yoga)