Pertamina Hulu Energi atau PHE menargetkan lifting minyak dan gas (migas) tahun ini 742.000 barel setara minyak per hari (boepd) lebih tinggi 14.000 boepd dari realisasi 2023 di level 728.000 boepd. Dirut PHE Chalid Said Salim mengatakan, kegiatan pengeboran sumur eksplorasi dan pengembangan yang dilakukan perusahaan tahun ini bakal menjadi penopang capaian target tersebut. “Eksplorasi kami di daerah timur Indonesia cukup agresif, ada temuan di Sulawesi yang cukup strategis. Kami mengejar tambahan lifting,” katanya, Rabu (27/3). Dari target tersebut, lifting minyak bumi tahun ini bisa ditingkatkan menjadi 420.000 barrel oil per day (bopd) dari 415.000 bopd pada 2023. Salur gas 2024 juga dibidik lebih tinggi menjadi 1.863 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) dari 1.810 MMscfd pada 2023.

Selain menemukan cadangan baru, PHE bakal mengoptimalkan pengembangan GQX Complex dan Lapangan Zulu di Wilayah Kerja Offshore Northwest Java (ONWJ). “GQX Complex sedang berproses untuk PoD, sehingga bisa cepat pengembangan lanjutannya,” jelasnya. Percepatan Optimasi Wilayah Kerja ONWJ mendapat perhatian pemerintah, setelah Menteri ESDM Arifin Tasrif meminta Pertamina fokus mengembangkan dua prospek migas di ONWJ. Arifin juga meminta PHE ONWJ meningkatkan kinerjanya, khususnya terkait dengan persiapan infrastruktur  proyek  pengembangan  dan  optimalisasi  pemanfaatan  floating storage and off loading, mengingat besarnya  potensi kedua lapangan tersebut. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, potensi minyak yang terpetakan dari prospek itu mencapai 60 juta barel. (Yoga)

Permintaan minyak sawit di pasar ekspor masih lesu, indikasinya realisasi ekspor minyak sawit sebagai imbalan atas pemenuhan wajib pasok dalam negeri (domestic market obligation/DMO) minyak goreng untuk Januari dan Februari tahun ini lebih rendah dari persetujuan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini disebabkan penurunan pembelian dari negara imporir serta persaingan harga dengan minyak nabati lain.

Dalam laporan yang dikeluarkan Kemendag pada Januari 2024, persetujuan ekspor (PE) minyak sawit dan produk turunannya yang diterbitkan dalam kerangka DMO minyak goreng sebanyak 1.904.123 ton, namun realisasinya hanya 1.893.932 ton, sehinga berdampak pada DMO Januari 2024 di 212.116 ton (70 % target 300 ribu ton). Konsekuensinya masih terdapat hak ekspor 5,58 juta ton yang belum direalisasikan.  (Yetede)

Emiten perhiasan emas dan logam mulia, PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) membukukan lonjakan penjualan bersih hingga 85,83% menjadi Rp12,85 triliun sepanjang 2023 terdorong oleh kinerja ekspor. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan Selasa (26/3), HRTA mencatatkan penjualan sebesar Rp12,85 triliun sepanjang 2023. Penjualan tersebut melambung 85,83% dari capaian Rp6,91 triliun pada 2022. Penjualan tersebut ditopang oleh penjualan perhiasan dan logam mulia dengan lokal sebesar Rp8,49 triliun sementara penjualan ekspor tercatat sebesar Rp4,27 triliun. Lonjakan penjualan HRTA disumbang oleh adanya penjualan ekspor di mana pada 2022, HRTA belum mengekspor perhiasan. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan volume penjualan emas murni sebesar 66,88% year-on-year (YoY) dari 7,75 ton menjadi 12,93 ton pada 2023. Selain itu, harga jual rata-rata naik 12,12% secara tahunan menjadi Rp987.706 pada 2023 dari Rp880.922 pada 2022. Sementara itu, laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp305,8 miliar sepanjang 2023. Laba ini naik 20,62% dibanding perolehan 2022 sebesar Rp253,52 miliar. Pada 2024, Direktur Utama Hartadinata Sandra Sunanto mengatakan HRTA menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 30% dan laba bersih sebesar 15%. Guna dapat mendongkrak target tersebut, HRTA juga berencana untuk melakukan pengembangan pasar ekspor ke beberapa negara di luar India dan UAE, seperti Singapura, Vietnam, Amerika Serikat dan Eropa. Di dalam negeri, HRTA akan memperluas gerai ritelnya dengan target ekspansi dari 83 gerai pada 2023 menjadi minimal 100 gerai pada akhir 2024. Didukung ekspansi gerai, penjualan ritel HRTA mengalami peningkatan 14,99% pada tahun lalu.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia berencana menangguhkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah pemerintah berkomitmen menyelesaikan utang rafaksi minyak goreng sebesar Rp474,80 miliar. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyampaikan akan menunggu data hasilverifi kasi PT Sucofindo atas nilai yang akan dibayarkan ke pelaku usaha dan menanti pembayaran rafaksi minyak goreng. “Kita masih bisa menahan dulu sambil kita meminta percepatan dan transparansi atau klarifikasi atas data yang dihitung itu sehingga pembayaran dapat segera dilakukan,” katanya kepada Bisnis, Senin (26/3). Saat ini, dia masih mempersiapkan berkas yang diperlukan untuk membawa masalah tersebut ke ranah hukum. Roy menambahkan proses untuk menggugat memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dia mengharapkan pembayaran utang rafaksi dapat segera dilakukan. Polemik itu bermula dari terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.3/2022. Melalui beleid itu, pemerintah mewajibkan peritel untuk menjual minyak goreng kemasan satu harga sebesar Rp14.000 per liter mulai 19 Januari 2022. Muhammad Lutfi , Menteri Perdagangan (Mendag) kala itu, menyebut bahwa pembayaran selisih harga akan dibayar 17 hari kerja setelah peritel melengkapi dokumen pembayaran kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Terbaru, pemerintah berkomitmen menyelesaikan utang rafaksi atau selisih harga minyak goreng yang telah terverifikasi oleh PT Sucofindo, surveyor resmi yang ditunjuk Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebesar Rp474,80 miliar. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan menginstruksikan penuntasan permasalahan mengenai rafaksi minyak goreng. Luhut meminta konfirmasi Kejaksaan Agung terkait dengan aspek hukum kewajiban pembayaran utang pemerintah tersebut. Jamdatun Kejaksaan Agung menyebut telah membuat legal opinion atau opini hukum untuk mengantisipasi agar kebijakan yang diambil tidak memiliki risiko hukum di kemudian hari. Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengungkapkan, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, jumlah yang terverifikasi oleh PT Sucofindo sekitar Rp474 miliar. Jumlah utang rafaksi yang terverifikasi oleh PT Sucofindo sebesar Rp474,80 miliar atau 58,43% dari total nilai yang diajukan oleh 54 pelaku usaha sebesar Rp812,72 miliar. Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya menyatakan kelengkapan hasil verifikasi Sucofindo belum disampaikan oleh Kemendag kepada BPDPKS. Selama ini, dia telah siap dan komitmen untuk membayar selisih harga jual tersebut. Achmad bahkan menyebut telah mengalokasikan dana dan sudah tersedia di BPDPKS. “Dari alokasi dananya, ada dan sudah tersedia di BPDPKS,” ujarnya. Dalam Permendag No. 6/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit, disebutkan bahwa BPDPKS melakukan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan kepada pelaku usaha yang terdaftar dan telah melaksanakan penyediaan minyak goreng sampai dengan 31 Januari 2022, serta telah dilakukan verifikasi oleh surveyor sebagaimana diatur dalam Permendag No. 3/2022. Jika minyak goreng kemasan sederhana masih tersisa setelah 31 Januari 2022, pelaku usaha yang terdaftar secara berjenjang melalui rantai distribusi harus menerima pengembalian minyak goreng kemasan sederhana dari pengecer.

Upaya agresif dilakukan pemerintah dan kontraktor kontrak kerja sama untuk bisa mencapai target produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari pada 2030. Langkah percepatan dan optimasi lapangan minyak dan gas bumi pun menjadi salah satu solusi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Pertamina Hulu Energi mengoptimalkan potensi Wilayah Kerja Offshore North West Java agar bisa berkontribusi lebih baik dalam pencapaian lifting nasional. Meski sudah tergolong blok minyak dan gas bumi (migas) tua karena sudah beroperasi sejak 1966, ONWJ hingga kini masih berproduksi. Bahkan, wilayah kerja itu diyakini masih memiliki potensi yang bisa dioptimalkan, yakni Lapangan Zulu yang pertama kali ditemukan pada 1974, dan Lapangan GQX Complex. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah dan Pertamina Hulu Energi telah sepakat untuk mempercepat pengembangan Lapangan GQX Complex agar bisa kembali berproduksi. Arifin menjelaskan bahwa pengembangan GQX Complex harus dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu yang baik, karena potensinya cukup besar. Selain itu, kontraktor kontrak kerja sama juga mempercepat proyek pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan floating storage and offloading (FSO). Sebagai catatan, sepanjang tahun lalu Wilayah Kerja ONWJ memproduksi 26.580 barel minyak per hari (bopd), lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBN yang sebesar 29.000 bopd. “Hingga 17 Maret 2024, realisasi produksi minyak ONWJ sebanyak 25.773 bopd, sedangkan realisasi produksi gas sebesar 73,5 MMscfd. Untuk salur gas terealisasi sebesar 50,4 MMscfd dari target APBN 40 MMSCFD,” kata Pjs General Manager Pertamina Hulu Energi ONWJ Wirdan Arifin.Wilayah Kerja ONWJ sendiri memiliki area operasi lepas pantai yang luas di perairan utara Jawa Barat seluas 8.300 kilometer persegi dari Kepulauan Seribu hingga Cirebon.

Dari Wilayah Kerja South Andaman, Mubadala Energy (South Andaman) RSC Ltd. agresif melakukan kegiatan eksplorasi setelah berhasil mengebor Sumur Eksplorasi Tangkulo-1 yang terletak pada 166 kilometer timur laut Kota Banda Aceh, dan 67 kilometer utara Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. “Sumur Tangkulo-1 menjadi sumur eksplorasi ke-2 yang dibor oleh Mubadala Energy di South Andaman pada tahun ini, setelah sebelumnya mereka juga melakukan tajak Sumur Eksplorasi Layaran-2 pada 18 Maret 2024,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro. Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat bahwa pemerintah mesti mempermudah dan memfasilitasi upaya eksplorasi lanjutan agar Mubadala Energy bisa membuktikan cadangan gas dari Blok South Andaman. Pada perkembangan lain, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor migas dan nonmigas sampai dengan pertengahan Maret 2024 anjlok seiring dengan tren penurunan harga komoditas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam (SDA) migas mencapai Rp17,8 triliun sampai dengan 15 Maret 2024. Jumlah itu turun 20,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp22,3 triliun. Kementerian Keuangan mencatat realisasi harga minyak mentah Indonesia per Januari 2024 berada di level US$77,12 per barel. Angka ini di bawah asumsi APBN 2024 yang dipatok sebesar US$82 per barel. Sementara itu, lifting minyak per Februari 2024 tercatat baru mencapai 575.600 bopd, masih di bawah target APBN 2024 sebesar 635.000 bopd.

Kantor Staf Presiden meminta pemerintah mempertimbangkan perubahan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan domestik atau DMO minyak goreng. Salah satu opsinya adalah mengubah kebijakan DMO dari berbasis ekspor ke produksi. Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Senin (25/3) mengatakan, kenaikan harga minyak goreng curah dan kemasan merek Minyakita terjadi akibat realisasi DMO rendah. Realisasi DMO rendah sebab pasar ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya lesu. Hal itu menunjukkan kebijakan DMO yang selama ini dianggap cukup bagus ternyata rawan atau memiliki risiko. Di kala pasar ekspor lesu, kebijakan yang bergantung pada volume ekspor tersebut menjadi kurang efektif.

Untuk itu, lanjut Edy, KSP meminta Kemendag, Bapanas, serta Kemenko Bidang Maritim dan Investasi mempertimbangkan kembali mengevaluasi kebijakan itu. Salah satu opsinya adalah mengaitkan DMO dengan produksi, bukan lagi ekspor. ”Dengan begitu, kalau produsen memproduksi sekian ton CPO dan empat produk turunannya, maka sekian persen harus dialokasikan untuk minyak goreng curah dan Minyakita,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta. (Yoga)

Pemerintah memastikan akan membayar utang dana talangan (rafaksi) minyak goreng (migor) kepada peritel senilai Rp 474,8 miliar. Hal itu disampaikan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan saat memimpin Rakor Pembayaran Rafaksi Migor, Senin (25/3). Ia mengaku kaget karena pemerintah menunggak utang tersebut hingga 2 tahun dan meminta kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depannya.

Luhut juga memastikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan membayarkan utang tersebut. “Saya tadi pesan ke pejabat-pejabat lain, tidak boleh hal semacam itu terjadi lagi. Jadi BPDPKS akan segera membayarkan Rp 475 miliar kepada pedagang-pedagang yang dulu membantu saat kelangkaan minyak goreng,” kata Menko dalam keterangan tertulisnya, Jakarta (25/3). (Yetede)

Efektifnya bantuan alat memasak listrik berupa penanak nasi untuk meningkatkan konsumsi listrik per kapita dan menekan impor liquefied petroleum gas atau LPG membuat legislatif meminta pemerintah agar melanjutkan program tersebut. Komisi VII DPR mendorong alokasi anggaran baru untuk kelanjutan program bantuan alat memasak listrik berupa penanak nasi listrik atau rice cooker gratis tahun ini agar upaya mengurangi impor LPG, sekaligus meningkatkan konsumsi listrik berjalan masif. Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mercy Chriesty Barends mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan tambahan anggaran untuk melengkapi sisa anggaran dalam program alat memasak listrik atau AML. “Setelah Pemilu Maret ini, anggaran akan disisir lagi dan kemudian alokasi anggaran mungkin akan bisa dialokasikan,” katanya saat Rapat Kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (25/3). Senada, Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR lainnya mendorong otoritas energi nasional untuk memanfaatkan SiLPA program bantuan rice cooker akhir 2023 lalu untuk alokasi tahun ini.   Seperti diketahui, Kementerian ESDM tidak lagi menganggarkan alokasi khusus untuk program rice cooker gratis pada tahun buku 2024. Adapun, realisasi total anggaran program alat memasak listrik dari anggaran 2023 telah mencapai angka Rp176,06 miliar dari pagu awal Rp322,5 miliar. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian ESDM, program alat memasak listrik tersebut telah tersalur 342.621 unit atau 68,5% dari target 500.000 unit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 per pertengahan bulan lalu. 

Adapun, rice cooker gratis itu didistribusikan ke 36 provinsi, dengan realisasi salur intensif di Jawa—Bali. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, realisasi distribusi AML di Jawa—Bali sudah mencapai 192.890 unit atau 56,30% dari keseluruhan alokasi yang disiapkan. Direktur Jenderal Ketenagalistrik­an Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan, terdapat efisiensi sebesar Rp99.185 per unit, dari rencana anggaran biaya produksi sebesar Rp475.000 per unit. Alasannya, terdapat perubahan pengadaan produksi modifikasi menjadi produk pasaran. “Harga merek bervariasi, mulai dari Rp249.500 per unit sampai dengan Rp530.000 per unit,” katanya. Lima merek yang digandeng otoritas setrum dalam program bagi-bagi rice cooker gratis itu, di antaranya Cosmos, Miyako, Sanken, Sekai, dan Maspion. Di sisi lain, distribusi alat memasak listrik dilakukan lewat PT Pos Indonesia (Persero) untuk 36 provinsi, dengan penawaran ongkos kirim sebesar Rp169.200 per unit. Kemudian, realisasi ongkos kirim rata-rata sebesar Rp133.178 per unit, sehingga terdapat penghematan sebesar Rp36.022 per unit. Upaya DPR tersebut juga sebenarnya sejalan dengan rencana pemerintah yang ingin melanjutkan program tersebut. Bahkan, pemerintah mendesain program tersebut melengkapi bantuan pasang baru listrik yang sudah ada anggarannya.

Setelah sekitar 2 tahun terkatung-katung, kini wacana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite (RON 90) mencuat lagi. Pemerintah berencana membatasi penyaluran BBM Pertalite pada 2024 ini. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan keputusan tersebut akan disahkan melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Dengan demikian, BBM bersubsidi diharapkan akan lebih tepat sasaran. Rencana ini juga sebenarnya sejalan dengan sejumlah aturan turunannya, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P/20/menlhk/setjen/kum.1/3/2017. Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa sebenarnya BBM dengan tingkat oktan 90 tidak boleh digunakan karena punya dampak negatif terhadap kendaaran maupun lingkungan. Rencananya, melarang semua kendaraan roda empat plat hitam mengonsumsi Pertalite. Selanjutnya, pembatasan BBM Pertalite melalui spesifikasi CC mesin mobil. Kendaraan yang masih boleh membeli Pertalite yakni mobil dengan kriteria mesin di bawah 1.400 cubicle centimeter (cc), dan juga motor di bawah 250 cc. Dengan demikian, kendaraan di atas cc tersebut tidak diperbolehkan mengisi BBM Pertalite. Sebenarnya pemerintah tidak perlu buru-buru melontarkan rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Jika mengikuti arah kebijakan pemerintah, tampak jika konsumsi BBM bersubsidi akan terus dikurangi. Kita masyarakat beli BBM tunai, tapi katanya merugi. Itu artinya pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya alam yang ada dengan baik dan maksimal. Akan banyak terjadi pembatasan. Seperti waktu pemerintah mau menghilangkan minyak tanah maupun Premium (bensin) berganti Pertalite. Pembatasan Pertalite terkesan mengulang skema penghapusan Premium menjadi Pertalite yang akhirnya menambah beban subsidi negara karena nilai ekonominya lebih besar. Berdasarkan RAPBN 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi Rp185,9 triliun atau naik 0,2% dari proyeksi realisasi tahun ini Rp185,4 triliun.

Pembatasan BBM jenis Pertalite justru mendatangkan keuntungan bagi SPBU asing yang selama ini menjual Pertamax, seperti Shell (milik Inggris dan Belanda), Total (Prancis), dan Petronas (Malaysia). Sejak 2005, tiga perusahaan asing itu sudah menyiapkan kesiapannya untuk membangun SPBU di berbagai wilayah di Indonesia. Persoalan mendasarnya sebenarnya bukan pada aspek pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, tetapi lebih pada ketepatan alokasi subsidinya. Anggaran kompensasi energi 2024 di pagu Rp126 triliun, turun 57% dari perkiraan pada 2023 Rp293,5 triliun. Turunnya anggaran kompensasi pada tahun ini diprediksi sebagai pertanda harga Pertalite berpeluang naik. Akhirnya, akankah pembatasan BBM bersubsidi Pertalite juga akan menakuti dan membingungkan rakyat? Jawabnya tentu tergantung pemerintah. Jika argumen yang mendasari bisa meyakinkan, tentu masyarakat bisa menerima, paling tidak memahami, sekalipun terasa pahit. Sebaliknya, apabila arogansi kekuasaan lebih menonjol, bisa jadi malah menuai keapatisan, demo, ketidakpercayaan terhadap pengambil keputusan, dan hal lain yang kontraproduktif. Soal Pertalite akan tergantung pada kepentingan pemerintah. Menjaga kantong rakyat kelas menengah-bawah atau menjaga resiliensi APBN? Namun, pilihan sulit tetap harus diambil sepanjang tidak membiarkan pembengkakan kuota dan anggaran subsidi BBM justru dinikmati oleh kalangan masyarakat yang kendaraannya tidak berhak “minum” Pertalite.

Pemerintah perlu mewaspadai lonjakan harga komoditas pangan terutama minyak goreng, telur dan daging ayam menjelang periode akhir Ramadan hingga Idulfitri tahun ini. Deputi Bidang Statistika Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menyebutkan sejumlah komoditas pangan masih mengalami kenaikan harga di pekan ketiga Ramadan. Secara nasional, terdapat 325 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga (IPH). Jumlah itu naik dibandingkan periode pekan terakhir Februari 2024 sebanyak 240 kabupaten/kota. Adapun 10 wilayah yang mengalami kenaikan IPH tertinggi di pekan ketiga Ramadan antara lain Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara, Pesisir Selatan Sumatra Barat hingga Bitung Sulawesi Utara. Secara terperinci, 86,47% wilayah di Pulau Sumatra mengalami kenaikan IPH karena harga cabai merah, beras, dan daging sapi, sementara 88,31% wilayah Pulau Jawa mengalami kenaikan IPH akibat lonjakan harga beras, cabai rawit, dan daging ayam. 

“Untuk minggu ketiga Maret 2024 ini terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditas yaitu telur ayam, daging ayam ras, minyak goreng, bawang putih, gula pasir, bawang merah, dan daging sapi,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (25/3). Pada pekan ketiga Maret 2024, harga telur sebesar Rp32.406 per kilogram (kg) telah naik 5,73% dibandingkan harga pada Februari 2024 sebesar Rp30.650 per kg. Jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga telur pada pekan ketiga Ramadan sebanyak 296 kabupaten/kota atau naik dibandingkan pekan sebelumnya sebanyak 287 kabupaten/kota. Selain itu, harga daging ayam ras sebesar Rp39.177 per kg telah naik 3,89% dari harga pada Februari 2024 sebesar Rp37.709 per kg. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bambang Wisnubroto menyatakan harga minyak goreng baik curah maupun Minyakita mulai naik seiring dengan anjloknya realisasi Domestic Market Obligation (DMO). Dalam kesempatan sama, Deputi III Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono mengusulkan kebijakan DMO minyak goreng diubah dengan basis perhitungan volume produksi daripada berbasis volume ekspor. Menurutnya, aturan DMO minyak goreng berbasis volume ekspor akan bermasalah saat permintaan ekspor minyak sawit melemah akibat faktor eksternal. Selama ini, Kemendag memberlakukan rasio ekspor CPO dalam kebijakan DMO sebesar 1:4 sejak Mei 2023. Artinya, produsen bisa melakukan ekspor dengan volume empat kali dari volume penyaluran DMO. “Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan supaya kebijakan DMO ini dikaitkan dengan produksi,” kata Edy.