Permintaan BBM jenis gasolin, seperti pertalite dan pertamax, pada masa Lebaran tahun ini diperkirakan meningkat 11 % dibandingkan periode normal. Antisipasi dilakukan dengan memastikan ketahanan stok hingga di atas 20 hari. Di samping itu, stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) juga disiagakan meski jumlahnya masih terbatas. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dalam konferensi pers Ramadhan dan Idul Fitri 2024 di Jakarta, Rabu (3/4) mengatakan, pihaknya beserta PT Pertamina (Persero) dan sejumlah badan usaha lain menyiagakan 115 terminal BBM, 7.400 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), dan 71 depot pengisian pesawat udara.

”Juga menyiagakan fasilitas-fasilitas tambahan di sejumlah wilayah dengan permintaan tinggi. Secara umum, stok BBM aman, dengan ketahanan stok di atas 20 hari. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan  biasanya (Lebaran tahun-tahun sebelumnya) yang 17-18 hari,” kata Erika. Menurut proyeksi penjualan atau penyaluran BBM selama masa Ramadhan dan Idul Fitri 2024, gasolin (bensin) terjadi kenaikan 11 %, gasoil (solar) turun 15 %, dan avtur naik 1,3 %.

Lebih rinci lagi, menurut data Pertamina, pada BBM jenis gasolin, penyaluran pertalite (jenis BBM dengan konsumsi terbesar) naik 10,2 %, pertamax naik 15 %, dan turbo 6,3 %. Erika menambahkan, proyeksi peningkatan permintaan pada masa Lebaran sudah masuk dalam perhitungan alokasi BBM subsidi/kompensasi hingga akhir tahun. Sebelumnya, BPH Migas menetapkan kuota pertalite pada 2024 sebanyak 31,7 juta kiloliter atau lebih rendah dari realisasi pada 2023 di 32,5 juta kiloliter. (Yoga)

Geliat kencang pemanfaatan hidrogen dan amonia sebagai sumber energi alternatif di dalam negeri membuat pemerintah bergerak cepat menyediakan payung hukum agar pengembangannya tidak menemui persoalan berarti di masa mendatang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku sedang menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 14/2012 untuk mendorong pembelian listrik dari pembangkit listrik berbasis hidrogen. Revisi aturan tersebut rencananya bakal menambah sejumlah pasal yang terkait dengan pembelian listrik dari energi baru. Apalagi, hidrogen saat ini telah masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) sebagai salah satu jenis energi baru. “Hidrogen juga sudah masuk ke dalam RUU EBET sebagai bagian dari energi baru yang ketentuan lebih lanjutnya akan diatur dalam PP,” kata Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya, Selasa (2/4). Selain itu, otoritas energi nasional juga membahas izin dan lisensi bisnis hidrogen untuk dapat mendorong ekosistem dan pengembangannya.

Saat ini, pembahasan tersebut sudah masuk dalam tahap awal identifikasi untuk izin yang diperlukan dan kode klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI. Bahkan, hidrogen juga turut masuk ke dalam opsi bauran energi bersih yang tertuang dalam rancangan revisi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga 2060. Berdasarkan data Kementerian ESDM yang merujuk kepada rancangan RUKN, proyeksi total tambahan kapasitas setrum sampai dengan 2060 mencapai 427 GW. Sebagian kapasitas setrum itu akan ditopang oleh energi baru terbarukan (EBT). Adapun, permintaan listrik bakal didominasi sektor industri sekitar 47%, diikuti oleh rumah tangga 21%, bisnis 15%, kendaraan bermotor listrik 7%, publik 5%. Sementara itu, produksi green hydrogen untuk sektor industri dan transportasi diperkirakan sekitar 4%. Penjajakan kerja sama dua perusahaan tersebut ditandai dengan penandatanganan Joint Development Study Agreement (JDSA) untuk pengembangan green hydrogen plant di sela acara Singapore International Energy Week 2023 tahun lalu. Green hydrogen plant tersebut diproyeksikan akan menghasilkan 100.000 ton hidrogen hijau per tahun, serta berpotensi menghasilkan energi bersih yang dapat memenuhi kebutuhan listrik Singapura. 

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) Julfi Hadi meminta dukungan pemerintah dari sisi insentif dan regulasi untuk pengembangan bisnis hidrogen hijau di dalam negeri. Dukungan insentif fiskal itu berkaitan dengan keringanan pajak penghasilan (PPh) badan, serta keringanan pajak impor untuk fasilitas produksi hidrogen hijau dan turunannya. Selain itu, diperlukan juga dorongan subsidi harga hidrogen hijau di dalam negeri. Pada perkembangan lainnya, pengembangan hidrogen di hilir sudah cukup masif. PLN melalui PLN Indonesia Power membangun stasiun pengisian hidrogen di Senayan, Jakarta. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pemanfaatan hidrogen hijau sebagai energi alternatif ramah lingkungan pengganti BBM dilakukan perusahaan sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi.

Berdasarkan perhitungan PLN, bahan bakar green hydrogren yang dihasilkan dari sisa operasional pembangkit listrik sangat kompetitif jika dibandingkan dengan BBM. Perbandingannya, per 1 kilometer mobil BBM membutuhkan biaya Rp1.400, mobil listrik Rp370, dan mobil hidrogen hanya Rp350. Aksi serupa juga dilakukan oleh Pertamina melalui Pertamina New & Renewable Energy (NRE) yang menggandeng Toyota untuk mengembangkan ekosistem hidrogen sebagai bahan bakar kendaraan di Indonesia. Dalam kerja sama itu, Pertamina NRE dan Toyota juga memproduksi fuel cell electric vehicle, Toyota Mirai, yang nantinya melakukan pengisian hidrogen di fasilitas yang telah dibangun perusahaan.

Pemerintah bakal menghadapi dilema dalam rencana revisi harga gabah menjelang panen raya padi di sebagian besar wilayah Tanah Air. Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan opsi penaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani bak simalakama. Menurutnya, situasi sulit akan dihadapi pemerintah untuk menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan terkait dengan harga gabah. Penaikan HPP gabah petani menjelang panen raya, tuturnya, bisa mengoptimalkan penyerapan gabah oleh Perum Bulog sekaligus menyenangkan petani. Pada sisi lain, dia menegaskan pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kenaikan HPP gabah terhadap inflasi di musim paceklik hingga akhir tahun. “Perdebatannya adalah kalau kami menaikkan [HPP] sekarang, ini impactnya terhadap harga [beras] di Agustus, September dan Oktober nanti kayak apa,” ujarnya saat ditemui di Bulog Corporate University Jakarta, Selasa (2/4). Hingga saat ini, Perum Bulog melakukan pengadaan gabah petani sebanyak 74.700 ton.

Bayu menegaskan mayoritas pengadaan dilakukan secara komersial alias mengikuti harga pasaran, alih-alih menggunakan HPP yang berlaku. Dia memprediksi panen padi tahun ini makin singkat. Selama ini, HPP gabah dianggap sebagai acuan harga yang paling murah. Dia merujuk pada HPP gabah kering panen (GKP) selama ini di level Rp5.000 per kilogram telah mengerek harga beras hingga Rp16.000—Rp17.000 per kilogram di saat pasokan dalam kondisi krisis.Namun, Bayu menegaskan bahwa petani makin kesulitan dengan HPP saat ini lantaran biaya produksi seperti pupuk, sewa lahan dan tenaga kerja terus melonjak. 

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih membeberkan bahwa harga gabah di petani mulai melandai seiring memasuki masa panen. Dia memerinci rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di wilayah sentra produksi seperti di Tuban, Jawa Timur saat ini sudah menyentuh level Rp4.800 per kilogram—5.000 per kilogram dari sebelumnya mencapai Rp8.300 per kilogram pada Februari 2024. Dalam kesempatan lain. pemerintah tengah mengkaji peluang penyesuaian harga pembelian pemerintah atau HPP gabah petani. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan sedang menyiapkan perhitungan untuk penyesuaian HPP gabah petani yang baru, seiring dengan mulai anjloknya harga gabah petani saat memasuki musim panen. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso menyatakan bahwa ada tren penurunan harga gabah di akhir Maret 2024. Saat ini, harga GKP di penggilingan sudah berada di level Rp5.000—Rp6.000 per kilogram.

Harga gabah pada Maret lebih rendah dibandingkan harga rata-rata gabah pada periode Februari 2024 yang di atas Rp7.000 per kilogram. Dalam Panel Harga Bapanas, rata-rata harga GKP di tingkat petani secara nasional per 1 April 2024 di level Rp6.130 per kilogram. Harga tersebut telah turun 13,17% secara bulanan dibandingkan harga rata-rata gabah pada 1 Maret 2024 sebesar Rp7.060 per kilogram. Badan Pusat Statistik (BPS) juga memproyeksikan puncak produksi beras akan terjadi pada April 2024 mencapai 4,9 juta ton. Siklus panen tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya saat puncak panen raya cenderung terjadi pada Maret. Dampak El Nino telah menyebabkan pergeseran panen raya padi pada tahun ini. Di sisi lain, harga beras pada pekan keempat Maret 2024 masih mengalami kenaikan 3,03% dibandingkan harga rata-rata pada Februari 2024.

Sepekan menjelang Lebaran, harga daging sapi merangkak naik hingga Rp 136.380 per kg Pasokan daging kerbau beku impor yang biasanya digunakan untuk operasi pasar juga terbatas. Sementara, harga beras medium juga masih bertengger di atas Rp 14.000 per kg. Ketua Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Hasan  Basri, saat ditemui di Cipnang, Jaktim, Selasa (2/4) mengatakan, menjelang Lebaran tahun ini, harga daging sapi rata-rata Rp 140.000 per kg, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, Rp 120.000 per kg.

”Karena harganya mahal, penjualan daging sapi pada Lebaran tahun ini sepertinya menurun,” kata Hasan. Hasan menyebut, pemerintah biasanya menggelontorkan daging kerbau beku ke pasar untuk menahan harga daging sapi agar tidak meroket. Tahun lalu, harga daging kerbau Rp 80.000 per kg, tetapi tahun ini sudah menyentuh Rp 110.000 per kg. Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan, mereka telah mengajukan izin impor daging kerbau beku dari India sejak awal 2024 dengan kuota 100.000 ton. Namun, hingga saat ini izin impor itu belum keluar.

Stok daging kerbau beku yang berada di gudang Bulog pun sudah habis. Direktur Keuangan dan SDM PT Berdikari Kaspiyah mengatakan, sebanyak 2.583 sapi bakalan dan sapi siap potong impor telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakut, Senin (1/4). Sapi berbobot 500 kg akan dipotong dan segera didistribusikan. Sapi yang diimpor Holding BUMN Pangan ID Food tersebut untuk mencukupi kebutuhan masyarakat selama Idul Fitri hingga Idul Adha. Sapi impor tersebut rata-rata berbobot 325 kg. Sapi bakalan atau yang belum siap potong akan digemukkan 3-4 bulan.

Sementara itu, harga beras di tingkat konsumen juga masih tinggi. Berdasarkan panel harga Bapanas, harga beras medium ditingkat pedagang eceran berkisar Rp 14.050 per kg. Harga ini lebih tinggi dibandingkan April 2023 di Rp 11.900 per kg. Adapun harga eceran tertinggi beras medium berkisar Rp 10.900-Rp 11.800 per kg. Menurut Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Zulkifli Rasyid, harga beras saat ini cenderung lebih baik dibandingkan bulan lalu. Jika beras di luar pasar induk masih mahal, ada kemungkinan penjual menjajakan stok lama yang diperoleh dengan harga tinggi. (Yoga) 

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional mengusulkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPPP) gabah kering panen (GKP) ditingkat petani menjadi Rp7.000 per kg, atau melonjak 40% dari yang berlaku saat ini Rp 5.000 per kg. Usulan peningkatan HPP tersebut mempertimbangkan eskalasi biaya sewa lahan, pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja. Dengan HPP gabah sebesar Rp7.000 per kg, petani memastikan akan terus semangat menanam padi karena telah mendapat jaminan harga yang menguntungkan. Ketentuan HPP gabah beras termuat dalam Peraturan Badan Pangan Nasional RI No enam tahun 2023 tentang harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. (Yetede)

Bapanas/NFA segera menyesuaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah/beras. Dengan begitu HPP gabah kering panen (GKP) yang saat ini di petani Rp. 5.000 per kg akan naik. Melalui penyesuaian HPP itu diharapkan bisa memudahkan Perum Bulog untuk berburu beras dari dalam negeri guna meningkatkan stok cadangan beras pemerintah (CBP). Pengadaan Bulog dari domestic per 25 Maret 2024 baru 24.617 ton, sepanjang tahun lalu 1,066.335 ton.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, “Pak Mentan sudah telepon, kita akan menghitung HPP bersama dengan melibatkan stakeholder pangan seperti SPI (serikat petani Indonesia), HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dan KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) dan Kementerian/lembaga (K/L) lain, termasuk Kemendag,” ungkap Arief saat Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Lebaran 2024 di Jakarta, Senin (01/04). (Yetede)

Pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit listrik makin masif dilakukan setelah sumber energi itu dinilai ideal sebagai jembatan bagi Indonesia menuju net zero emission. Pengembangan dan konversi pembangkit listrik yang telah ada pun dilakukan agar bisa menekan penggunaan diesel maupun batu bara. PT PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI menjadi salah satu perusahaan terafiliasi dengan badan usaha milik negara (BUMN) yang serius menggarap gas bumi. Sub holding PT PLN (Persero) itu baru saja menandatangani joint development agreement (JDA) dengan Konsorsium PT AGP Indonesia Utama, PT Suasa Benua Sukses, dan PT KPM Oil & Gas untuk mengembangkan infrastruktur midstream liquefied natural gas (LNG) di Sulawesi-Maluku guna mendukung program gasifikasi pembangkit listrik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, program gasifikasi pembangkit listrik menjadi langkah strategis untuk meningkatkan bauran energi bersih, sekaligus menekan biaya bahan bakar dan ketergantungan terhadap impor minyak mentah. “PLN telah memiliki strategi Accelerated Renewable Energy Development. Dalam skema transisi energi ini, nantinya sumber listrik PLN akan bersumber dari 75% pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan, dan 25% lainnya bersumber dari pembangkit gas,” katanya, Senin (1/4). Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menambahkan, keberadaan jaringan gas pipa dan terminal LNG saat ini hampir seluruhnya berada di wilayah Indonesia bagian barat. Padahal, wilayah timur Indonesia juga memerlukan infrastruktur agar gas yang dihasilkan bisa dioptimalkan. 

CEO AG&P LNG and Commissioner AGP Indonesia Utama Karthik Sathyamoorthy memastikan pihaknya mendukung upaya pengembangan infrastruktur midstream LNG di Indonesia yang diinisiasi oleh PLN EPI. Selain menggandeng konsorsium tersebut, PLN EPI juga sebelumnya mengajak Indokorea Gas Consortium untuk merealisasikan gasifikasi pembangkit listrik di klaster Nusa Tenggara melalui pengembangan infrastruktur midstream LNG. Pengembangan infrastruktur midstream LNG di wilayah Nusa Tenggara akan mencakup enam lokasi di Pulau Lombok, Sumbawa, Flores, dan Timor dengan total kapasitas 377 MW pada tahap pertama. Korea Gas Corporation, salah satu anggota konsorsium Indokorea Gas optimistis bisa menggarap Nusa Tenggara dengan baik, karena memiliki pengalaman dalam pengembangan fasilitas terminal dan regasifikasi LNG, terutama di Korea Selatan.

BUMN lainnya, PT Pertamina (Persero) juga aktif meningkatkan pemanfaatan gas untuk mendukung upaya pemerintah melaksanakan transisi energi. Salah satu upaya yang dilakukan perseroan adalah mengembangkan Pembangkit Listrik Gas Uap (PLTGU) Jawa-1 dengan kapasitas 1760 MW. PLTGU itu pun diklaim siap beroperasi secara penuh setelah melewati serangkaian tes, seperti plant reliability run & net dependable capacity test.