Kantor Staf Presiden meminta pemerintah mempertimbangkan perubahan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan domestik atau DMO minyak goreng. Salah satu opsinya adalah mengubah kebijakan DMO dari berbasis ekspor ke produksi. Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Senin (25/3) mengatakan, kenaikan harga minyak goreng curah dan kemasan merek Minyakita terjadi akibat realisasi DMO rendah. Realisasi DMO rendah sebab pasar ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya lesu. Hal itu menunjukkan kebijakan DMO yang selama ini dianggap cukup bagus ternyata rawan atau memiliki risiko. Di kala pasar ekspor lesu, kebijakan yang bergantung pada volume ekspor tersebut menjadi kurang efektif.

Untuk itu, lanjut Edy, KSP meminta Kemendag, Bapanas, serta Kemenko Bidang Maritim dan Investasi mempertimbangkan kembali mengevaluasi kebijakan itu. Salah satu opsinya adalah mengaitkan DMO dengan produksi, bukan lagi ekspor. ”Dengan begitu, kalau produsen memproduksi sekian ton CPO dan empat produk turunannya, maka sekian persen harus dialokasikan untuk minyak goreng curah dan Minyakita,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta. (Yoga)

Pemerintah memastikan akan membayar utang dana talangan (rafaksi) minyak goreng (migor) kepada peritel senilai Rp 474,8 miliar. Hal itu disampaikan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan saat memimpin Rakor Pembayaran Rafaksi Migor, Senin (25/3). Ia mengaku kaget karena pemerintah menunggak utang tersebut hingga 2 tahun dan meminta kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depannya.

Luhut juga memastikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan membayarkan utang tersebut. “Saya tadi pesan ke pejabat-pejabat lain, tidak boleh hal semacam itu terjadi lagi. Jadi BPDPKS akan segera membayarkan Rp 475 miliar kepada pedagang-pedagang yang dulu membantu saat kelangkaan minyak goreng,” kata Menko dalam keterangan tertulisnya, Jakarta (25/3). (Yetede)

Efektifnya bantuan alat memasak listrik berupa penanak nasi untuk meningkatkan konsumsi listrik per kapita dan menekan impor liquefied petroleum gas atau LPG membuat legislatif meminta pemerintah agar melanjutkan program tersebut. Komisi VII DPR mendorong alokasi anggaran baru untuk kelanjutan program bantuan alat memasak listrik berupa penanak nasi listrik atau rice cooker gratis tahun ini agar upaya mengurangi impor LPG, sekaligus meningkatkan konsumsi listrik berjalan masif. Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mercy Chriesty Barends mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan tambahan anggaran untuk melengkapi sisa anggaran dalam program alat memasak listrik atau AML. “Setelah Pemilu Maret ini, anggaran akan disisir lagi dan kemudian alokasi anggaran mungkin akan bisa dialokasikan,” katanya saat Rapat Kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (25/3). Senada, Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR lainnya mendorong otoritas energi nasional untuk memanfaatkan SiLPA program bantuan rice cooker akhir 2023 lalu untuk alokasi tahun ini.   Seperti diketahui, Kementerian ESDM tidak lagi menganggarkan alokasi khusus untuk program rice cooker gratis pada tahun buku 2024. Adapun, realisasi total anggaran program alat memasak listrik dari anggaran 2023 telah mencapai angka Rp176,06 miliar dari pagu awal Rp322,5 miliar. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian ESDM, program alat memasak listrik tersebut telah tersalur 342.621 unit atau 68,5% dari target 500.000 unit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 per pertengahan bulan lalu. 

Adapun, rice cooker gratis itu didistribusikan ke 36 provinsi, dengan realisasi salur intensif di Jawa—Bali. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, realisasi distribusi AML di Jawa—Bali sudah mencapai 192.890 unit atau 56,30% dari keseluruhan alokasi yang disiapkan. Direktur Jenderal Ketenagalistrik­an Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan, terdapat efisiensi sebesar Rp99.185 per unit, dari rencana anggaran biaya produksi sebesar Rp475.000 per unit. Alasannya, terdapat perubahan pengadaan produksi modifikasi menjadi produk pasaran. “Harga merek bervariasi, mulai dari Rp249.500 per unit sampai dengan Rp530.000 per unit,” katanya. Lima merek yang digandeng otoritas setrum dalam program bagi-bagi rice cooker gratis itu, di antaranya Cosmos, Miyako, Sanken, Sekai, dan Maspion. Di sisi lain, distribusi alat memasak listrik dilakukan lewat PT Pos Indonesia (Persero) untuk 36 provinsi, dengan penawaran ongkos kirim sebesar Rp169.200 per unit. Kemudian, realisasi ongkos kirim rata-rata sebesar Rp133.178 per unit, sehingga terdapat penghematan sebesar Rp36.022 per unit. Upaya DPR tersebut juga sebenarnya sejalan dengan rencana pemerintah yang ingin melanjutkan program tersebut. Bahkan, pemerintah mendesain program tersebut melengkapi bantuan pasang baru listrik yang sudah ada anggarannya.

Setelah sekitar 2 tahun terkatung-katung, kini wacana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite (RON 90) mencuat lagi. Pemerintah berencana membatasi penyaluran BBM Pertalite pada 2024 ini. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan keputusan tersebut akan disahkan melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Dengan demikian, BBM bersubsidi diharapkan akan lebih tepat sasaran. Rencana ini juga sebenarnya sejalan dengan sejumlah aturan turunannya, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P/20/menlhk/setjen/kum.1/3/2017. Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa sebenarnya BBM dengan tingkat oktan 90 tidak boleh digunakan karena punya dampak negatif terhadap kendaaran maupun lingkungan. Rencananya, melarang semua kendaraan roda empat plat hitam mengonsumsi Pertalite. Selanjutnya, pembatasan BBM Pertalite melalui spesifikasi CC mesin mobil. Kendaraan yang masih boleh membeli Pertalite yakni mobil dengan kriteria mesin di bawah 1.400 cubicle centimeter (cc), dan juga motor di bawah 250 cc. Dengan demikian, kendaraan di atas cc tersebut tidak diperbolehkan mengisi BBM Pertalite. Sebenarnya pemerintah tidak perlu buru-buru melontarkan rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Jika mengikuti arah kebijakan pemerintah, tampak jika konsumsi BBM bersubsidi akan terus dikurangi. Kita masyarakat beli BBM tunai, tapi katanya merugi. Itu artinya pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya alam yang ada dengan baik dan maksimal. Akan banyak terjadi pembatasan. Seperti waktu pemerintah mau menghilangkan minyak tanah maupun Premium (bensin) berganti Pertalite. Pembatasan Pertalite terkesan mengulang skema penghapusan Premium menjadi Pertalite yang akhirnya menambah beban subsidi negara karena nilai ekonominya lebih besar. Berdasarkan RAPBN 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi Rp185,9 triliun atau naik 0,2% dari proyeksi realisasi tahun ini Rp185,4 triliun.

Pembatasan BBM jenis Pertalite justru mendatangkan keuntungan bagi SPBU asing yang selama ini menjual Pertamax, seperti Shell (milik Inggris dan Belanda), Total (Prancis), dan Petronas (Malaysia). Sejak 2005, tiga perusahaan asing itu sudah menyiapkan kesiapannya untuk membangun SPBU di berbagai wilayah di Indonesia. Persoalan mendasarnya sebenarnya bukan pada aspek pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, tetapi lebih pada ketepatan alokasi subsidinya. Anggaran kompensasi energi 2024 di pagu Rp126 triliun, turun 57% dari perkiraan pada 2023 Rp293,5 triliun. Turunnya anggaran kompensasi pada tahun ini diprediksi sebagai pertanda harga Pertalite berpeluang naik. Akhirnya, akankah pembatasan BBM bersubsidi Pertalite juga akan menakuti dan membingungkan rakyat? Jawabnya tentu tergantung pemerintah. Jika argumen yang mendasari bisa meyakinkan, tentu masyarakat bisa menerima, paling tidak memahami, sekalipun terasa pahit. Sebaliknya, apabila arogansi kekuasaan lebih menonjol, bisa jadi malah menuai keapatisan, demo, ketidakpercayaan terhadap pengambil keputusan, dan hal lain yang kontraproduktif. Soal Pertalite akan tergantung pada kepentingan pemerintah. Menjaga kantong rakyat kelas menengah-bawah atau menjaga resiliensi APBN? Namun, pilihan sulit tetap harus diambil sepanjang tidak membiarkan pembengkakan kuota dan anggaran subsidi BBM justru dinikmati oleh kalangan masyarakat yang kendaraannya tidak berhak “minum” Pertalite.

Pemerintah perlu mewaspadai lonjakan harga komoditas pangan terutama minyak goreng, telur dan daging ayam menjelang periode akhir Ramadan hingga Idulfitri tahun ini. Deputi Bidang Statistika Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menyebutkan sejumlah komoditas pangan masih mengalami kenaikan harga di pekan ketiga Ramadan. Secara nasional, terdapat 325 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga (IPH). Jumlah itu naik dibandingkan periode pekan terakhir Februari 2024 sebanyak 240 kabupaten/kota. Adapun 10 wilayah yang mengalami kenaikan IPH tertinggi di pekan ketiga Ramadan antara lain Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara, Pesisir Selatan Sumatra Barat hingga Bitung Sulawesi Utara. Secara terperinci, 86,47% wilayah di Pulau Sumatra mengalami kenaikan IPH karena harga cabai merah, beras, dan daging sapi, sementara 88,31% wilayah Pulau Jawa mengalami kenaikan IPH akibat lonjakan harga beras, cabai rawit, dan daging ayam. 

“Untuk minggu ketiga Maret 2024 ini terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditas yaitu telur ayam, daging ayam ras, minyak goreng, bawang putih, gula pasir, bawang merah, dan daging sapi,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (25/3). Pada pekan ketiga Maret 2024, harga telur sebesar Rp32.406 per kilogram (kg) telah naik 5,73% dibandingkan harga pada Februari 2024 sebesar Rp30.650 per kg. Jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga telur pada pekan ketiga Ramadan sebanyak 296 kabupaten/kota atau naik dibandingkan pekan sebelumnya sebanyak 287 kabupaten/kota. Selain itu, harga daging ayam ras sebesar Rp39.177 per kg telah naik 3,89% dari harga pada Februari 2024 sebesar Rp37.709 per kg. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bambang Wisnubroto menyatakan harga minyak goreng baik curah maupun Minyakita mulai naik seiring dengan anjloknya realisasi Domestic Market Obligation (DMO). Dalam kesempatan sama, Deputi III Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono mengusulkan kebijakan DMO minyak goreng diubah dengan basis perhitungan volume produksi daripada berbasis volume ekspor. Menurutnya, aturan DMO minyak goreng berbasis volume ekspor akan bermasalah saat permintaan ekspor minyak sawit melemah akibat faktor eksternal. Selama ini, Kemendag memberlakukan rasio ekspor CPO dalam kebijakan DMO sebesar 1:4 sejak Mei 2023. Artinya, produsen bisa melakukan ekspor dengan volume empat kali dari volume penyaluran DMO. “Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan supaya kebijakan DMO ini dikaitkan dengan produksi,” kata Edy.

Kinerja penerimaan pajak mengalami tekanan karena terdampak fluktuasi harga komoditas. Hingga 15 Maret 2024, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 342,9 triliun atau terkontraksi 3,7 % dibandingkan periode yang sama tahun 2023. “Jika dilihat dari target (penerimaan pajak sampai 15 Maeret 2024) sudah 17,2 % dari target APBN, kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) di Aula Mezzaine, Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (25/3).

Jika dirinci, penerimaan pajak Rp 342,88 triliun meliputi PPh non migas sebesar Rp 203,92 triliun, PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) senilai Rp 121.92 triliun, PBB dan pajak lainnya sebesar Rp 2,56 triliun, serta PPh Migas sebesar Rp 14,48 triliun. Penerimaan pajak melambat akibat penurunan harga komoditas pada tahun 2023 yang akibatnya baru dirasakan tahun ini. (Yetede)

Persiapan matang untuk mengatur distribusi liquefied petroleum gas atau LPG tabung 3 kilogram terus dilakukan oleh pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang menyalurkannya agar bisa memastikan komoditas bersubsidi itu lebih tepat sasaran. Setidaknya sudah ada 77,2% konsumen yang terdata dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang termasuk desil 1 sampai dengan 7 telah melakukan pembelian LPG 3 kilogram melalui merchant apps Pertamina. Angka tersebut setara dengan 39,4 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK). Adapun, 22,8% transaksi lainnya masih belum menggunakan merchant apps, karena merupakan konsumen on demand. Alfian Nasution, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, mengharapkan bantuan pemerintah daerah agar transformasi distribusi LPG 3 kilogram berjalan lancar. Pertamina, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 kilogram saat ini.  Pemerintah melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 6.E/MG.05/DJM/2024 memang terus memacu pelaksanaan pendataan dan pencocokan data pengguna LPG 3 kilogram agar tepat sasaran. Direktur Jenderal Migas Tutuka Ariadji menerangkan bahwa saat ini pemerintah bersama dengan Pertamina masih dalam tahap I proses transformasi pendistribusian LPG 3 kilogram tepat sasaran. 

Sejak 1 Maret 2023, telah dilakukan proses pendataan dan pencocokan data pengguna komoditas yang dikenal dengan gas tabung melon itu. Seiring dengan penerapan kebijakan wajib daftar tersebut, Kementerian ESDM juga tengah mengkaji pengurangan porsi penyaluran LPG 3 kilogram ke pengecer menjadi paling banyak 5%—10% untuk mendukung program subsidi tepat. Usulan itu bakal diterapkan secara bertahap, meski relatif sulit diterapkan untuk kawasan terpencil. Adapun, aturan saat ini memberikan akses jual LPG 3 kilogram kepada pengecer maksimal 20%. Porsi yang lebih besar dikerjakan oleh pangkalan penyalur. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa pemerintah secara keseluruhan mengalokasikan anggaran subsidi energi 2024 sebesar Rp189,1 triliun yang mencakup subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), LPG 3 kilogram, dan listrik. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp25,8 triliun dialokasikan untuk subsidi JBT, sedangkan LPG 3 kilogram dijatah sebanyak Rp87,4 triliun. Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan pemerintah untuk mulai menyusun regulasi yang mengatur pembatasan pembelian LPG 3 kilogram. Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Abra Talattov berpendapat bahwa pendataan yang saat ini dilakukan Pertamina belum efektif untuk membatasi penjualan tabung gas subsidi itu di tengah masyarakat.

Rentetan gempa bumi yang terjadi di Laut Jawa di sebelah barat Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jatim, berdampak kepada sedikitnya 2.495 keluarga di sejumlah kota/kabupaten di Jatim. Gresik menjadi wilayah dengan jumlah keluarga dan infrastruktur terdampak paling banyak akibat gempa tersebut. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Sabtu (23/3) pukul 14.00 WIB, tercatat 2.495 keluarga terdampak. Dari jumlah tersebut, 2.473 keluarga atau 99 % berada di Kabupaten Gresik.

Sisanya tersebar di Tuban, Lamongan, Surabaya, Pamekasan, dan Sidoarjo. Untuk infrastruktur, khusus di Gresik, tercatat 304 rumah warga rusak berat, 835 unit rusak sedang, dan 1.334 rumah rusak ringan. Selain itu, 11 fasilitas pendidikan rusak sedang dan 39 fasilitas pendidikan lainnya rusak ringan. BNPB juga mendata 7 fasilitas ibadah rusak berat, 8 unit rusak sedang, dan 72 unit rusak ringan. Delapan gedung perkantoran turut rusak akibat gempa tersebut. Rentetan gempa itu terjadi sejak Jumat (22/3) pukul 11.22.

Gempa pertama bermagnitudo 6 dengan kedalaman 10 km. Lokasinya 132 km ditimur laut Kabupaten Tuban, Jatim, atau sekitar 30 km dari pesisir barat Pulau Bawean. Sampai Jumat tengah malam, tercatat 84 gempa susulan, dua di antaranya bermagnitudo 5,3 dan 6,5. Berdasarkan data BMKG, pada Sabtu (23/3) sejak pukul 00.12 sampai pukul 07.49, terjadi 10 kali gempa tektonik di barat Pulau Bawean. Gempa-gempa itu terdata bermagnitudo 3,3-4,1. Sumbernya di kedalaman 8-14 km dengan lokasi 119- 67 km di timur laut Tuban atau di barat Pulau Bawean. ”Kami trauma, sampai kapan berakhir, ya, Pak?”  ujar Riyan Adi, warga Sawah Mulia, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean. (Yoga)