Kementerian Perindustrian memastikan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang berjalan sejak 2020 memiliki dampak berganda tiga kali lipat terhadap industri, mulai dari investasi, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja. Itu sebabnya, Kemenperin berkukuh agar kebijakan yang selama ini hanya diperuntukkan bagi tujuh kelompok industri tertentu, dapat diperluas untuk seluruh 24 subsektor industri manufaktur. “Kalau dibilang jebol, itu jebol apanya? Kalau dari sisi suplai, kita hanya butuh 30%, ini proyeksi tahun 2030 ya. Hanya 30% [kebutuhan gas untuk HGBT] dari total produksi gas nasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Jumat (22/3). Adapun, program HGBT yang dipatok US$6 per million British thermal units (MMBtu) baru mencakup tujuh kelompok industri, yakni sektor pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Kendati penyerapan alokasi gas dengan harga khusus itu disebut-sebut masih belum optimal, nyatanya selama ini dapat menjadi tenaga ekstra bagi sektor manufaktur nasional untuk meningkatkan utilitas produksi. Tak bisa dimungkiri, masih terdapat silang pendapat ihwal rendahnya realisasi serapan gas harga khusus yang dipatok US$6 per MMBtu tersebut. Di satu sisi, alokasi gas harga khusus itu tidak terserap disebut-sebut karena belum optimalnya serapan dari industri penerima manfaat kebijakan tersebut, tetapi di sisi lain suplai dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN juga dinilai masih belum merata.

Pembangunan ekonomi Indonesia periode 2024-2029 akan mengandalkan tiga sektor utama, yaitu pertanian, energi,  dan manufaktur. Dengan ketiga mesin tersebut, ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh lebih cepat, mandiri, dan inklusif. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Burhannudin Abdullah, Jumat (22/3) mengatakan, arah kebijakan ekonomi yang mengandalkan tiga mesin utama itu didasarkan kenyataan bahwa Indonesia sampai saat ini masih sangat bergantung pada negara lain untuk mencukupi berbagai kebutuhan dasar. ”Setelah krisis moneter yang melanda pada 1997-1998, kita pelan-pelan menghadapi tiga macam defisit, yaitu defisit pangan, energi, dan barang manufaktur, yang membuat kita terus bergantung pada impor,” kata Burhanuddin dalam Kompas Collaboration Forum Afternoon Tea di Jakarta.

Ketiga sektor itu, terutama pertanian dan manufaktur, juga akan menciptakan lapangan kerja. ”Oleh karena itu, tiga hal ini, pertanian, pangan, dan industri, harus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Meskipun pada dasarnya, tentu saja semua sektor ekonomi ke depan akan didorong untuk tumbuh dan berkembang,” kata Burhanuddin. Gubernur BI periode 2003-2008 itu menekankan bahwa bukan berarti sektor lain ditinggalkan. Sebaliknya, ia mengundang peran aktif swasta di berbagai sektor yang ada. Menanggapi arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru ke depan, Regional CEO PT Triputra Agro Persada Tbk Budiarto Abadi mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satunya, swasembada beras. Budiarto berharap pemerintah bisa mewujudkan kembali swasembada beras. Indonesia bisa belajar dari sejumlah negara produsen beras. Meskipun terdampak El Nino, negara-negara tersebut bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri, bahkan mengekspor beras. (Yoga) 

Program makan siang gratis pa­­­­­­­­­­­­­­­sangan ca­­­­lon presiden Prabowo-Gibran bisa berkontribusi bagi peningkatan ketahanan pangan nasional dan pemerataan ekonomi. Salah satu syarat mendasarnya adalah mengutamakan lokalitas. Lokalitaas disini artinya kebijakan yang ada harus bersifat bottom up, melibatkan masyarakat sekitar dan tidak tersentralisasi di pusat. Ujungnya, pengetahuan akan keragaman pangan lokal akan terjaga serta efek pengganda ekonomi setempat, terutama petani dan pelaku UMKM akan bergeliat. Program makan siang gratis bisa memenuhi empat pilar ketahanan pangan, setidaknya bagi siswa. Sebagaimana diketahui, ketahanan pangan memiliki empat pilar yakni ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan dan pemenuhan terhadap tiga pilar di awal (World Food Summit, 1996). Makan siang gratis dipastikan akan menjadikan ketersediaan pangan terpenuhi dengan sendirinya. Hal ini akan menjadi sesuatu yang given bagi siswa karena disediakan oleh pemerintah. Pilar kedua akses pangan. Program makan siang gratis memberikan kemutlakan bagi siswa penerima manfaat akan akses pangan. Bagaimanapun kondisi ekonominya, apabila bersekolah di sekolah yang menjadi sasaran penerima program makan siang gratis, siswa akan mendapatkan akses pangan di sekolahnya, setidaknya satu kali makan pada hari sekolah. Ketersediaan dan akses pangan tidak lengkap tanpa pilar ketiga, pemanfaatan pangan. Pilar ketiga ini belum tentu terwujud dalam program makan siang gratis. Kondisi ini bisa terjadi apabila makanan yang disajikan untuk penerima program tidak bernutrisi. Setidaknya diperlukan pengawasan ketat akan sajian makanan yang akan dihidangkan kepada para siswa. Pelibatan ahli gizi mutlak dilaksanakan agar ketercukupan standar gizi bisa dipenuhi. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) No. 28/2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia, kebutuhan makanan bagi usia sekolah SD (7—12 tahun) berada pada rentang 1.650 kalori per hari sampai 2.000 kalori per hari. 

Sedangkan asupan protein berada pada rentang 40 gram sampai 55 gram per hari. Kebijakan makan gratis akan menjadi alat pemerataan ekonomi apabila memenuhi unsur lokalitas. Hal ini sangat bisa diimplementasikan di era otonomi daerah yang berlaku di Indonesia saat ini. Pemerintah pusat sebagai pengarah sedangkan pemerintah daerah dan bahkan sekolah sebagai eksekutor. Bisa dibayangkan apabila penyuplai bahan baku program makan siang gratis adalah petani ataupun kelompok tani setempat. Sebagai contoh, di desa tempat saya lahir terdapat empat SD negeri. Masing-masing SD ada sekitar 100 siswa (kelas 1 sampai 6). Berdasarkan jumlah siswa tersebut, ada perputaran uang 6 juta per hari untuk total empat SD negeri. Setali tiga uang dengan kebijakan lokalitas tersebut di atas, keragaman pangan lokal bisa dirawat. Ujungnya, keragaman pangan lokal bisa mengurangi resiko pasokan pangan akibat guncangan global dan atau masalah iklim. Salah satu contohnya adalah asupan karbohidrat dalam menu uji coba makan siang gratis di Tangerang. Dari empat menu yang ada, tiga menu asupan karbohidrat berasal dari beras (dua nasi dan satu lontong). Sedangkan satu lainnya berbasis kentang. Aplikasi di daerah lain harus disesuaikan dengan dengan keragaman pangan lokal. Apabila sebuah daerah menjadi penghasil singkong, asupan karbo bisa bersumber dari bahan dasar singkong semisal oyek atau tiwul. Keragaman ini bisa mengurangi gejolak harga beras, terutama pada masa-masa tidak ada panen raya bagi daerah non penghasil beras. Aplikasi keragaman pangan pada menu makan siang gratis sekolah akan merawat keragaman pangan baik di level off farm (produsen) dan juga on farm (konsumen). Dampak positifnya, pengetahuan akan keragaman pangan lokal akan terjaga.

PLN Energi Primer Indonesia agresif menjajaki beragam kerja sama guna mengamankan pasokan sumber energi untuk pembangkit listrik di dalam negeri. Terbaru, perseroan memulai kolaborasi pengembangan infrastruktur midstream liquified natural gas (LNG). Pengembangan infrastruktur midstream LNG tersebut untuk mengakomodasi rencana PT PLN (Persero) menambah 80 gigawatt (GW) listrik hingga 2040, di mana 20 GW di antaranya bakal menggunakan gas bumi. 

Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia Iwan Agung Firstantara mengatakan, keberadaan gas dalam roadmap transisi energi sangat penting untuk mendampingi penggunaan energi baru terbarukan (EBT) yang memiliki kelemahan intermitensi. Pembangkit listrik berbasis gas pun dinilai bisa direalisasikan dengan cepat, yakni hanya dalam waktu 3-4 tahun. Pengembangan infrastruktur midstream LNG juga diperlukan PLN untuk mengantisipasi penurunan penyaluran gas melalui pipa akibat natural decline di saat permintaan listrik terus meningkat. Terlebih, perseroan juga memanfaatkan gas untuk menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel di daerah. Direktur Gas dan BBM PLN Energi Primer Indonesia Rahmad Dewanto menambahkan, PLN telah memilih Accelerated Renewable Energy Development (ARED) sebagai skenario optimal untuk menurunkan emisi, sekaligus menjaga keandalan sistem maupun kelangsungan keuangan perusahaan.

Rencana program makan siang gratis di sekolah sebaiknya tidak menambah parah penyeragaman pola konsumsi nasional ke beras dengan menggusur ragam sumber pangan lokal. Makan siang bersama bisa dilakukan dengan menu pangan lokal, yang selain sehat juga murah, seperti dicontohkan SD di Flores Timur, NTT. Pada Senin (4/3) siang, anak-anak di SD Inpres Lewoneda di Desa Mudakeputu, Flores Timur, tengah menikmati makan siang bersama dengan beragam pangan lokal. Fransiskus Barru, siswa kelas IV, lahap menyantap nasi jagung dengan lauk ikan tongkol dan sayur rumpu rampe. ”Enak dan suka karena lapar juga. Tadi pagi tidak sarapan. Bangun kesiangan,” kata Fransiskus.

Kegiatan makan siang bersama ini diinisiasi Perkumpulan Finbargo-Bekal Pemimpin, Berguna Larantuka, dan Amartha. Bekerja sama dengan pihak sekolah dan desa, mereka berupaya mengenalkan kembali keberagaman pangan lokal kepada anak-anak di Flores Timur. ”Saat ini, anak-anak di Flores Timur sudah banyak yang meninggalkan pangan lokal. Melalui kegiatan ini, kami mengajak anak-anak untuk kembali mengenali dan merasakan kembali pangan lokal. Pangan sehat itu bisa diupayakan sendiri oleh lingkungan sekitar kita,” tutur Rofinus Monteiro, pendiri Berguna Larantuka.

”Hari ini kami sajikan makan lokal yang dulu menjadi makanan kami saat kecil. Ini makanan-makanan tradisional, yang sekarang makin jarang dikonsumsi,” kata Nirmala Piran (55), orangtua murid yang juga Bendahara PKK Desa Mudakeputu. Hampir semua bahan pangan yang disajikan siang itu berasal dari lingkungan sekitar. ”Sayur kami tidak beli, tinggal ambil dari kebun dan pekarangan. Hanya ikan dan jagung yang beli. Singkong dan pisang tinggal panen,” ujarnya. Menurut Nirmala, menu lengkap itu bisa disajikan dengan Rp 10.000 hingga Rp 15.000 per piring. ”Kalau pakai beras, ya, tidak cukup, mahal sekarang. Tapi, kalau mau makan pangan lokal, masih terjangkau,” lanjutnya. (Yoga) 

Sebanyak 27.000 ton beras impor yang berasal dari Vietnam tiba di Terminal Nonpetikemas, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (21/3). Sebagian kebutuhan beras domestik saat ini masih ditopang oleh impor dari negara lain lantaran produksi dalam negeri terbatas. Di sisi lain, Bulog memastikan stok beras hingga memasuki hari raya Idul Fitri 2024 memadai. ”Pembongkaran yang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini adalah kapal MP Fortune dari Vietnam dengan muatan 27.000 ton. Dalam waktu dekat, akan ada kapal Vinaship Diamond dari Vietnam dengan muatan 22.000 ton,” ujar Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto saat dikonfirmasi, Kamis.

Suyamto menyebutkan, pada Maret 2024, total beras impor yang akan masuk Indonesia sebanyak 450.000 ton. Beras itu berasal dari Vietnam, Thailand, Pakistan, Myanmar, dan Kamboja. Pada tahun ini, pemerintah menetapkan kuota impor beras sebanyak 3,6 juta ton. Dari jumlah itu, Bulog telah melakukan kontrak pembelian beras sebanyak 800.000 ton melalui skema bisnis (B to B). Selain itu, ada juga kontrak 100.000 ton beras melalui skema antar pemerintah (G to G) dengan Thailand dan Kamboja. ”Meskipun mendapatkan penugasan impor beras, kami akan mengutamakan menyerap gabah dan beras dari dalam negeri, terutama saat panen raya nanti,” ujar Suyamto. (Yoga) 

PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) menargetkan bisa mengekspor perhiasan emas sekitar Rp 10 triliun pada tahun ini, naik dari tahun lalu Rp 6 triliun. Untuk mencapai target tersebut, perseroan akan menaikkan penetrasi ekspor ke India dan Uni Emirat Arab, serta menjajaki pasar baru seperti  seperti Singapura dan Vietnam. "Kami memulai ekspor perhiasan pada 2023  dengan dua negara yakni  India dan UEA, dengan nilai ekspor mencapai Rp 6 triliun. Tahun ini kami masih akan fokus  di dua negara itu karena pasarnya sangat besar, dengan melihat peluang di beberapa pasar pasar baru seperti Singapura  dan Vietnam. Harapannya nilainya bisa bertumbuh menjadi sekitar Rp 10 triliun." kara Direktur Utama Hartadinata Abadi Sandra Sunanto. (Yetede)

Pasokan minyak goreng rakyat menipis saat permintaan meningkat kala Ramadhan. Harganya pun naik. Kendati minyak goreng masih relatif mudah didapat, banyak orang menjadi eling atau mengingat krisis minyak goreng pada 2022 berikut pernak-perniknya. Minyak goreng untuk rakyat berbentuk curah dan kemasan sederhana bermerek Minyakita berasal dari pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO) perusahaan dan pengekspor CPO serta empat produk turunannya. Tahun ini, pemerintah menetapkan total DMO minyak goreng sebanyak 300.000 ton per bulan. HET minyak goreng curah dan Minyakita ditetapkan Rp 14.000 per liter, sama seperti saat krisis minyak goreng pada 2022.

Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, per 19 Maret 2024, harga rerata nasional minyak goreng curah dan Minyakita sama, Rp 15.600 per liter. Harga kedua komoditas yang mulai merangkak naik sejak Januari 2024 itu sudah 10,25 % di atas HET. Kenaikan harga itu merupakan dampak penurunan realisasi pemenuhan DMO. Berdasarkan data Kemendag, realisasi DMO pada 1-15 Maret 2024 sebanyak 55.067 ton atau 18,4 % dari target 300.000 ton per bulan, terendah sejak pertama kali kebijakan DMO minyak goreng digulirkan pada 2022. Realisasi DMO turun sejak Desember 2023, hanya 83 % dari target bulanan. Pada Januari dan Februari 2024, realisasi DMO itu turun jadi 70,7 % dan 41,2 %.

Muncul sejumlah asumsi penyebab rendahnya realisasi DMO. Ada yang menduga pelaku usaha menahan stok untuk memainkan harga. Ada yang mempertanyakan produksi TBS dan CPO turun, tetapi kok tetap bisa memproduksi minyak goreng premium secara melimpah. Ada yang menduga produsen tidak lagi mau memproduksi minyak goreng curah lantaran banyak konsumen kurang meminati minyak goreng curah dan beralih ke minyak goring kemasan sederhana dan premium. Lalu, apakah faktor penyebab kenaikan. Meskipun jauh dari dejavu krisis minyak goreng 2022, tetap eling, waspada, jangan sampai krisis itu terulang. Kemendag telah menjamin pasokan minyak goreng curah dan Minyakita bakal membaik kembali selama Ramadhan-Lebaran tahun ini. Kemendag juga telah memberi surat teguran kepada 21 perusahaan yang realisasi DMO minyak gorengnya masih rendah. (Yoga) 

Laporan Badan Energi Internasional (IEA) berjudul “Coal 2022” terbaru memperkirakan konsumsi batubara akan tetap pada tingkat yang sama di tahun-tahun berikutnya jika tidak ada upaya yang lebih kuat untuk mempercepat transisi ke energi bersih. Menurut data dari kpler, lembaga yang melacak perdagangan batubara lintas laut, meskipun permintaan tinggi, perdagangan batu bara lintas laut global pada tahun 2022 berada di level 5-8% di bawah tingkat pra-pandemi atau di 2019. “Kondisi itu terjadi karena penurunan di pasar yang sudah mapan diimbangi oleh permintaan yang terus kuat di negara berkembang Asia. Hal ini berarti batu bara akan terus menjadi sumber tunggal terbesar emisi karbon dioksida sistem energi global sejauh ini,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (19/12). Seperti yang disoroti oleh laporan IEA Renewables 2022 yang baru, permintaan batubara diperkirakan akan turun karena negara-negara memperluas kapasitas pembangkitan energi terbarukan.