STOK PANGAN : PRODUKSI BERAS DIYAKINI MENDERAS
Kementerian Pertanian meyakini produksi beras tahun ini menembus 32 juta ton atau naik 2,8% dari realisasi produksi beras sepanjang 2023 sebesar 31,1 juta ton. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa telah menyiapkan sejumlah langkah untuk merealisasikan target produksi beras pada 2024. Langkah pertama, Kementan telah melakukan refocusing anggaran 2024 sebesar Rp17,74 triliun untuk mengakselerasi peningkatan produksi beras dan jagung tahun ini. “Refocusing ini tidak mengubah total pagu dan komposisi anggaran per program Kementan,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (13/3). Langkah berikutnya, Kementan juga mengajukan alokasi biaya tambahan (ABT) sebesar Rp5,8 triliun untuk menggenjot produksi bahan pangan. Sementara itu, pengoptimalan lahan rawa untuk padi akan dilakukan di 400.000 hektare yang tersebar di 10 provinsi. Adapun, untuk penanaman padi gogo dilakukan di 500.000 hektare lahan sawit. Dia juga mengalokasikan volume pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton seperti yang terjadi pada 2014 guna menyokong produksi beras tahun ini. Menurutnya, alokasi pupuk bersubsidi terus mengalami penurunan sejak 5 tahun terakhir dengan alokasi volume pupuk bersubsidi terendah pada 2024 sebanyak 4,73 juta ton. Oleh karena itu, pemerintah tahun ini juga menambahkan anggaran pupuk subsidi sebanyak Rp14 triliun sehingga volume pupuk subsidi 2024 bisa ditingkatkan menjadi 9,55 juta ton. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga menyatakan dampak El Nino menyebabkan pergeseran musim panen padi. Data yang diperoleh Kemendag, produksi beras pada Desember 2023-Maret 2024 lebih rendah 2,82 juta ton dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi itu menyebabkan harga gabah naik sampai dengan menembus Rp8.000 per kg. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan stok beras premium di ritel modern dan pasar tradisional mulai tersedia pascarelaksasi HET untuk beras premium. Sebaliknya, anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar Sarmuji menilai kebijakan pemerintah mengatur HET beras premium tak rasional mengingat beras itu dibeli kelas menengah ke atas.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023