Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi (SKK Migas) dan Inpex Masela Ltd. bakal mengakselerasi survei geologi dan geofisika (G&G) guna memastikan keberlanjutan proyek di Lapangan Abadi, Blok Masela ini.Inpex telah menyelesaikan kegiatan survei lapangan tambahan sebagai bagian dari revisi persetujuan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pengembangan blok ini. Penyelesaian survei lapangan tambahan itu berkaitan dengan observasi ekosistem terumbu karang dan resolusi aspirasi mewakili Maluku Barat Daya (MBD). 

SKK Migas bersama dengan Inpex telah memulai rangkaian kegiatan survei G&G onshore dan intertidal (zona pasang surut) sejak Februari 2024. “Kami memberikan apresiasi atas komitmen yang kuat dari Inpex untuk melakukan eksekusi atas program yang ada sehingga saat ini sudah banyak perkembangan positif kemajuan proyek tersebut”, kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro, dalam keterangan resminya, Selasa (12/3). Vice President Corporate Services Inpex Masela, Ltd. Henry Banjarnahor memastikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dalam melaksanakan rangkaian pengembangan proyek LNG Abadi. “Apresiasi kami sampaikan kepada SKK Migas yang terus bersama-sama mengawal proyek ini, harapannya kelancaran dan keberhasilan proyek ini,” kata Henry.

Penurunan produksi gas di sejumlah lapangan minyak dan gas bumi membuat pemerintah menghitung ulang alokasi komoditas sumber energi itu untuk memastikan kebutuhan nasional tetap terpenuhi. Indonesia bagian barat, termasuk Sumatra bagian tengah, Sumatra bagian selatan, dan Jawa bagian barat memerlukan tambahan pasokan gas di tengah menurunnya pasokan yang gas pipa yang bersumber dari sejumlah lapangan minyak dan gas bumi atau migas. Menyiasati hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ‘mengocok’ ulang alokasi gas yang saat ini tersedia dari wilayah lain. Otoritas energi nasional mesti mengalokasikan 11 kargo gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari Lapangan Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat, untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) agar kebutuhan di Indonesia bagian barat bisa terpenuhi. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut, persoalan pasokan gas di Indonesia bagian barat terjadi karena peningkatan permintaan, termasuk dari sektor kelistrikan di tengah penurunan produksi gas. Keterbatasan infrastruktur pipa gas saat ini membuat pasokan dari wilayah yang sebenarnya mengalami kelebihan pasokan tidak dapat didistribusikan ke wilayah tersebut. Salah satu yang paling terasa adalah penurunan produksi gas dari Blok Corridor di Sumatra Selatan yang saat ini dikelola oleh PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC). PGAS sendiri mengalkulasi setidaknya butuh tambahan pasokan gas hasil regasifikasi sebanyak 73—355 BBtud sepanjang 2024—2034. Estimasi itu mengambil porsi 12% sampai dengan 54% dari keseluruhan pasokan gas untuk permintaan pelanggan PGN di tiga kawasan tersebut. 

“Sumber pasokan existing mengalami natural decline, dan hal ini tidak dapat dihindari sebagaimana tecermin dari terus berkurangnya produksi gas bumi di sumur-sumur yang sudah lama beroperasi,” kata Sekretaris Perusahaan PGAS Rachmat Hutama saat dihubungi. Berdasarkan kisaran harga pasar LNG pada 2024, perkiraan harga jual gas hasil regasifikasi LNG di pelanggan masih lebih rendah dibandingkan dengan over usage penalty. Dengan catatan, harga dapat berubah sesuai dengan perubahan harga pasar LNG pada saat pembelian. Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK migas) tengah memprioritaskan volume LNG yang belum terkontrak atau uncommitted cargo dari Kilang LNG Tangguh & Bontang untuk PGAS. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro menuturkan PGAS telah menyampaikan potensi tambahan penyeran gas oleh pembeli akhir dengan bersumber dari LNG. Aris Mulya Azof, Chairman Indonesia Gas Society, secara terpisah mengatakan bahwa penurunan produksi gas di Blok Corridor memang telah membuat sebagian konsumen PGAS mesti menerapkan sistem kuota untuk menyiasati merosotnya jumlah gas yang dikirim oleh kontraktor kontrak kerja sama. Salah satu opsi yang mungkin dilakukan untuk memenuhi permintaan gas di hilir, kata dia adalah penggunaan LNG melalui pemanfaatan terminal regasifikasi Lampung dan Jawa Barat. Adapun, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menyarankan pemerintah untuk memberi dukungan fiskal yang lebih intensif untuk PGAS di tengah defisit gas pipa dari sejumlah lapangan saat ini.

Menjelang Ramadan dan Idulfitri, acap-kali terjadi kenaikan harga pangan. Namun, pada 2024, kenaikan harga pangan terbilang tidak biasa. Tirisnya pasokan tidak diantisipasi oleh pemangku kepentingan sehingga kenaikan harga terjadi di mana-mana. Pada Senin (11/3), seluruh harga pangan mengalami kenaik an secara nasional. Lonjakan harga terjadi pada komoditas beras, bawang merah, bawang putih bonggol, cabai, daging sapi, telur ayam, hingga minyak goreng. Berdasarkan data panel harga Bapanas, harga beras premium naik 1,09% menjadi Rp16.630 per kg dan harga beras medium naik 0,77% menjadi Rp14.430 per kg. Angka itu jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. 

HET beras premium adalah Rp13.900—Rp14.800 per kg dan medium Rp10.900—Rp11.800 per kg. Kenaikan harga beras terjadi sejak musim kampanye Pemilu 2024. Bantuan sosial (bansos) beras disinyalir menyebabkan lonjakan harga karena kenaikan permintaan. Selanjutnya, komoditas seperti bawang putih, cabai rawit, cabai merah keriting, daging ayam, telur ayam, dan tertinggi kenaikan harga daging sapi. Kenaikan harga pangan itu cukup bervariasi dalam setiap hari. Lonjakan harga pangan ini tak lepas dari peran pemerintah yang lamban dalam mengantisipasi pasokan. Terlebih lagi, pasokan bahan pangan tersebut rata-rata mengandalkan impor dari negara lain. Sebut saja daging sapi. Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) telah membunyikan alarm tanda bahaya. Stok daging sapi terancam krisis saat Ramadan dan Idulfitri 2024. Para importir kesulitan mendatangkan daging sapi sebelum Idulfitri karena izin dari Kemendag baru dikeluarkan 22 Februari 2024. Dengan waktu sebulan, sementara Idulfitri jatuh awal April 2024, waktunya sangat mepet. Risikonya, importir mendapatkan harga yang jauh lebih mahal. Tidak hanya daging sapi, menurut harian ini, pemerintah pun gagap dalam mengatasi masalah komoditas pangan utama, yakni beras. Harga beras sejak awal tahun terus mengalami lonjakan. 

Pemerintah menuding El Nino menjadi pemicu pasokan beras turun karena gagal panen. El Nino adalah satu hal. Janji manis Presiden Joko Widodo saat kampanye untuk mewujudkan swasembada pangan hanya ‘pepesan kosong’. Angka impor beras dalam 2 tahun menjelang akhir masa pemerintahannya melonjak signifikan, bahkan mencatat rekor tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2023 impor beras mencapai 3,06 juta, melonjak 613,61% dibandingkan dengan 2022 yang tercatat 429.210 ton. Pada 2024, Jokowi kembali mengerek kuota impor beras menjadi 3,6 juta ton dari semula hanya 2 juta ton. Namun, pada akhir Februari 2024, pemerintah memutuskan untuk menambah kuota impor sebanyak 1,6 juta ton.

Antrean pembeli beras berlangsung di banyak tempat, puncaknya terjadi setelah Pemilu 2024. Masyarakat berebutmembeli beras murah Bulog. Harga beras terus naik dan tinggi tidak hanya karena gangguan produksi padi, tetapi juga stok Bulog relatif kecil, dan ini berpengaruh terhadap rendahnya intervensi pasar serta impor terlambat. Pada saat yang sama, stok beras yang dikuasai penggilingan padi (PP) dan pedagang juga merosot jumlahnya sejak 2019. Akibatnya, gejolak harga beras di pasar akan sulit dikendalikan. Produksi padi turun cukup tajam di 2023, sebesar 2,05 %, atau berkurang 1,1 juta ton gabah kering giling (GKG). Gangguan iklim El Nino menyebabkan panen raya 2024 mundur 2-3 bulan.Biasanya panen raya pada bulan Februari, tetapi mundur menjadi April dan Mei. Ini memperparah kenaikan harga gabah dan beras. Pemerintah telah mengantisipasinya dengan menambah suplai beras dari impor agar Bulog dapat ”mengebom” pasar dalam negeri.

Pada 2023 impor beras Bulog mencapai 1,8 juta ton. Pada 2024 realisasi impor beras Bulog (Januari hingga 20 Februari) mencapai 3,5 juta ton. Sekarang, stok cadangan beras pemerintah (CBP) 1,46 juta ton, hampir seluruhnya berasal dari impor. Penyaluran CBP ditingkatkan, baik melalui pasar, terutama lewat program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), maupun non- pasar lewat program bansos beras. Pada tahun 2024 ini (hingga 20 Februari) penyaluran beras SPHP mencapai 275.000 ton dan bansos beras 203.000 ton. Namun, upaya pemerintah belum berhasil membendung sepenuhnya laju kenaikan harga beras. Kenaikan harga sudah terjadi sejak Juli/Agustus 2021. Bulog kurang berdaya dalam mengelola pasar karena rendahnya stok yang dimiliki. Keputusan impor terlambat, baru bisa direalisasikan di tahun 2023. Sekarang, harga beras kualitas medium telah mencapai Rp 13.000- Rp 14.000 per kilogram dan beras kualitas premium Rp 15.000-Rp 18.000 per kg.

Bulog menjual beras dalam kemasan 5 kg setara dengan Rp 10.600 per kg. Sebagian besar beras Bulog berkualitas premium, dengan broken 5 persen, berasal dari impor. Semakin tinggi selisih harga pasar dengan harga jual Bulog, semakin berjubel masyarakat memperebutkannya, apalagi kualitas beras Bulog bagus dan lebih murah Rp 5.000 per kg atau lebih. Antrean pembeli beras tambah panjang, membuat wajah pemerintah tercoreng. Upaya peningkatan produksi padi via peningkatan produktivitas haruslah dilakukan sembari mengatasi kehilangan hasil pada tahap pengeringan dan penggilingan padi. Pada saat yang sama, areal sawah harus diperluas. Tanpa upaya itu, hampir tidak mungkin Indonesia mampu menghindari impor beras (Yoga)

Pemerintah menahan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, hingga Juni 2024, di tengah tren kenaikan harga minyak mentah. Pemerhati minyak dan gas bumi berpendapat, keputusan politis itu bisa berdampak pada APBN ataupun keuangan Pertamina karena Indonesia merupakan negara pengimpor bersih minyak. Catatan Kompas, harga BBM nonsubsidi terakhir kali mengalami penyesuaian pada 1 Januari 2024. Biasanya Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi per tanggal satu setiap bulan, tetapi hal itu tidak dilakukan pada 1 Februari 2024 (sebelum Pemilu 2024) dan 1 Maret 2024. Pemerintah kemudian menyebut harga BBM tidak akan naik setidaknya sampai Juni 2024. Di sisi lain, hingga awal Maret 2024, harga minyak mentah dunia justru terus meningkat akibat pengetatan produksi oleh anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Menurut catatan Trading Economics, harga minyak merek Brent pada 8 Maret 2024 adalah 82,1 USD per barel atau lebih tinggi dibanding 8 Januari 2024 sebesar 76,1 USD per barel. Praktisi sekaligus pemerhati migas Hadi Ismoyo, dihubungi dari Jakarta, Senin (11/3) mengatakan, subsidi dan kompensasi BBM sejatinya memberatkan, baik bagi APBN maupun keuangan PT Pertamina (Persero). Terlebih jika upaya menahan atau menunda kenaikan harga BBM dilakukan di tengah tren meningkatnya harga minyak. Apabila harga terus ditahan, anggaran subsidi BBM pada APBN bisa membengkak. Oleh karena itu, perlu ada peta jalan besar untuk mengurangi subsidi BBM dan menggantinya ke jenis energi lain. Gas, misalnya, mengingat cadangan gas bumi Indonesia melimpah. (Yoga)

Warga menyambut awal Ramadhan tahun ini dengan kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang kian tinggi. Harga ini diprediksi akan bertahan, bahkan cenderung lebih tinggi hingga Idul Fitri nanti. Situasi di sejumlah pasar tradisional di Kota Makassar, Sulsel, Senin (11/3) menunjukkan hal itu. Harga telur, naik dari Rp 55.000 per rak menjadi Rp 65.000 per rak. Daging sapi dijual Rp 145.000 per kg, naik dari Rp 120.000-Rp 130.000 per kg. Ayam potong yang sebelumnya dijual Rp 27.000 per kg, kini Rp 37.000 per kg. Bahkan, di beberapa pasar, harga ayam potong mendekati Rp 50.000 per kg. Sementara harga bawang putih naik dari Rp 30.000 menjadi Rp 40.000 per kg. Harga cabai keriting, cabai merah, dan cabai rawit rata-rata Rp 50.000 per kg, naik dari sebelumnya Rp 30.000-Rp 35.000 per kg.

Buncis yang biasanya dijual Rp 10.000 per kg kini naik menjadi Rp 20.000 per kg. Harga jahe bahkan naik dua kali lipat dari Rp 30.000 per kg menjadi Rp 60.000 per kg. ”Kalau sudah begini, pasti harganya bertahan, bahkan mungkin lebih tinggi lagi pas mau Lebaran nanti. Intinya, sekarang berhemat dan membeli seperlunya saja,” kata Syamsiah (50), pembeli di Pasar Pabaeng-Baeng, Kota Makassar. Sejumlah pedagang memilih untuk tidak menjual komoditas yang harganya naik tinggi. Di Pasar Terong, Kota Makassar, beberapa pedagang memilih untuk tidak menjual jahe untuk sementara waktu. Beberapa waktu terakhir, pemerintah sebenarnya sudah melakukan sejumlah langkah untuk menekan kenaikan harga.

Di Sulsel, misal-nya, pemerintah menggelar operasi pasar hingga mendorong gerakan pangan murah. Pada gerakan pangan murah di Sulsel, Selasa-Kamis (5-7/3) sejumlah komoditas disiapkan dengan harga di bawah harga pasaran, di antaranya beras, gula pasir, minyak goreng, serta bawang dan cabai. Dari 68 lokasi gerakan pangan murah di Sulsel, terbanyak ada di Makassar, yakni delapan lokasi. ”Gerakan ini dilakukan untuk menekan inflasi dan memberikan kesempatan kepada warga mendapatkan berbagai bahan kebutuhan pokok. Ini kerja sama antardaerah. Ada daerah yang punya banyak bawang, ada yang penghasil beras. Jadi, semua komoditas saling melengkapi,” kata Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin saat membuka gerakan pangan murah di Makassar, Rabu (6/3). (Yoga)

Daerah terdampak banjir dan longsor di Sumbar diminta memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat pada masa tanggap darurat bencana. Pendataan infrastruktur yang rusak juga perlu disegerakan agar bisa lekas diperbaiki. Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyampaikan hal itu, Senin (11/3) dalam rakor bersama Pemprov Sumbar dan kepala atau perwakilan lima daerah yang menetapkan masa tanggap darurat atau siaga darurat bencana banjir dan longsor. Hujan sangat lebat sejak Kamis (7/3) sore memicu banjir dan longsor di Sumbar pada Jumat. Bencana itu terjadi di 12 wilayah, yakni KotaPadang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto.

Akibat bencana itu, hingga Senin (11/3) malam, 26 orang meninggal dunia dan 6 lainnya masih dicari. Rinciannya, 23 korban ditemukan di Pesisir Selatan dan 3 korban lainnya di Padang Pariaman. Data BNPB per 10 Maret 2024 menyebutkan, banjir dan longsor itu juga menyebabkan 871 rumah rusak berat, 139 rumah rusak sedang, dan 593 rumah rusak ringan. Selain itu, 51 rumah ibadah terdampak, 23 jembatan rusak, 2 irigasi rusak, 28 sekolah terdampak, 13 jalan terdampak, 5.550 hektar lahan terdampak, 7 fasilitas umum/kantor terdampak, 1 sarana kesehatan terdampak, dan 1.960 hewan ternak terdampak. Menurut Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani, intensitas hujan di Kota Padang dan sebagian wilayah Sumbar ini kemungkinan merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Dalam rakor itu, BNPB juga menyerahkan dana siap pakai Rp 1,75 miliar kepada pemprov dan lima daerah terdampak serta instansi terkait tanggap darurat bencana. Selain itu, ada bantuan berupa dukungan logistik dan peralatan. Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar telah menetapkan masa tanggap darurat selama dua pekan. Selama itu, pemda fokus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. ”Kami sudah mendirikan dapur-dapur umum melalui dinas sosial,” ujarnya. Terkait dengan relokasi sekitar 100 rumah di Kampung Langgai, Mahyeldi membenarkan. Pihaknya sedang mendata di lapangan. Permukiman terdampak mesti direlokasi karena berada di pinggir sungai. Adapun jalan yang sempat terputus di Pesisir Selatan, katanya, sudah bisa dilalui. (Yoga)

Mobil pribadi dilarang membeli BBM jenis Solar subsidi dan Pertalite. Hanya sepeda motor, kendaraan umum dan angkutan barang yang diizinkan menggunakan kedua jenis BBM tersebut. Pengaturan berdasarkan jenis kendaraan dinilai lebih mudah diterapkan dibandingkan pembatasan menurut tahun maupun kapasitas mesin (CC/cubic centimeter). Pembatasan itu nantinya tertuang dalam revisi Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, revisi perpres 191 sedang dibahas lintas kementerian. “Itu (revisi Perpres 191) supaya alokasi BBM tepat sasaran. Kalau tidak, ya pemerintah rugi, kemudian yang menikmati orang yang tidak tepat,” ucap dia. Arifin menuturkan, ketentuan subsidi BBM tepat sasaran ditargetkan rampung dalam waktu dekat, pasalnya pembahasan revisi Perpres 191 sudah berjalan sejak 2023.  (Yetede) 

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tetap agresif untuk menambah cadangan batubara dengan mengakuisisi tambang-tambang milik swasta. Saat ini, perseroan telah memiliki cadangan batubara hingga 2,98 miliar ton dan sumber daya batubara 5,81 miliar ton. Dirut PTBA Arsal Ismail menyampaikan, PTBA akan melirik tambang-tambang yang tentunya memberikan nilai positif bagi perusahaan. Artinya, perseroan akan mengakuisisi tambang yang mempunyai kelayakan dari sisi ekonomi.

“Jadi kalau kemarin sempat ditawarkan pemerintah yang kalori rendah itu, kami tidak ikut. Ke depan, kalau ada yang kalori agak tinggi kami ikut,” ucap Arsal dalam konfrensi pers baru-baru ini. Sebelumnya, pemerintah telah melangsungkan tender beberapa proyek untuk area-area tambang yang dilakukan relinquish, namun PTBA absen lantaran proyek yang ditender pemerintah berkalori rendah. Karena itu, Arsal menuturkan,PTBA akan mengkaji setiap tawaran yang dating dari pihak swasta. (Yetede) 

Pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET)  beras premium Rp1.000 per kg pada 10-23 maret 2024. Di Jawa misalnya, HET beras premium menjadi Rp 14,900 per kg dari sebelumnya di Rp 13.900  per kg. Namun demikian, kalangan pedagang  mengaku sulit menjadikan HET baru tersebut sebagai acuan, mengingat harga beli beras premiun dari penggilingan sudah mencapai Rp 14-500-15.000 per kg. Menurut Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri, pedagang saat ini membeli harga beras premium dari para penggiligan Rp14.500-15.000 per kg. Harga beli itu tergantung jenisnya karena katagori premium bervariasi sesuai tingkat kepecahan beras, namun dipastikan tidak ada yang dibawah Rp 14.00 per kg. (Yetede)