Prioritaskan Kebutuhan Dasar Korban di Sumbar
Daerah terdampak banjir dan longsor di Sumbar diminta memprioritaskan
kebutuhan dasar masyarakat pada masa tanggap darurat bencana. Pendataan
infrastruktur yang rusak juga perlu disegerakan agar bisa lekas diperbaiki.
Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyampaikan hal itu, Senin (11/3) dalam rakor bersama
Pemprov Sumbar dan kepala atau perwakilan lima daerah yang menetapkan masa tanggap
darurat atau siaga darurat bencana banjir dan longsor. Hujan sangat lebat sejak
Kamis (7/3) sore memicu banjir dan longsor di Sumbar pada Jumat. Bencana itu
terjadi di 12 wilayah, yakni KotaPadang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten
Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman,
Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, Kabupaten
Solok, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto.
Akibat bencana itu, hingga Senin (11/3) malam, 26 orang meninggal
dunia dan 6 lainnya masih dicari. Rinciannya, 23 korban ditemukan di Pesisir Selatan
dan 3 korban lainnya di Padang Pariaman. Data BNPB per 10 Maret 2024
menyebutkan, banjir dan longsor itu juga menyebabkan 871 rumah rusak berat, 139
rumah rusak sedang, dan 593 rumah rusak ringan. Selain itu, 51 rumah ibadah
terdampak, 23 jembatan rusak, 2 irigasi rusak, 28 sekolah terdampak, 13 jalan terdampak,
5.550 hektar lahan terdampak, 7 fasilitas umum/kantor terdampak, 1 sarana kesehatan
terdampak, dan 1.960 hewan ternak terdampak. Menurut Kepala Pusat Meteorologi
Publik BMKG Andri Ramdhani, intensitas hujan di Kota Padang dan sebagian wilayah
Sumbar ini kemungkinan merupakan yang tertinggi di Indonesia.
Dalam rakor itu, BNPB juga menyerahkan dana siap pakai Rp
1,75 miliar kepada pemprov dan lima daerah terdampak serta instansi terkait tanggap
darurat bencana. Selain itu, ada bantuan berupa dukungan logistik dan
peralatan. Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar telah menetapkan
masa tanggap darurat selama dua pekan. Selama itu, pemda fokus memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. ”Kami sudah mendirikan
dapur-dapur umum melalui dinas sosial,” ujarnya. Terkait dengan relokasi sekitar
100 rumah di Kampung Langgai, Mahyeldi membenarkan. Pihaknya sedang mendata di
lapangan. Permukiman terdampak mesti direlokasi karena berada di pinggir
sungai. Adapun jalan yang sempat terputus di Pesisir Selatan, katanya, sudah
bisa dilalui. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023