Eskalasi harga pangan belum juga mereda menjelang bulan puasa. Meskipun pemerintah berjibaku mengintervensi pasar. Kondisi ini bisa menekan daya beli masyarakat, bahkan bisa mengusik perekonomian. Tekanan itu semakin menjadi lantaran pertumbuhan pendapatan masyarakat tak mampu mengimbangi lonjakan harga pangan. Harga sejumlah bahan pangan terus bergerak menanjak sejak awal tahun  hingga kemarin (4/3). Badan Pangan Nasional mencatat, harga rata-rata beras premium dan medium naik masing-masing di atas 8% ke Rp 16.470 dan Rp 14.360 per kilogram. Demikian pula harga bahan pangan lain seperti bawang putih, cabai merah keriting, daging ayam, daging sapi hingga telur ayam. Pantauan KONTAN di sejumlah wilayah memperlihatkan harga pangan masih betah di level tinggi. Harga bahan pokok di Pasar Rawakalong, Tambun Selatan, Bekasi, naik berkisar Rp 1.000 sampai Rp 20.000 dari harga normal. Di sana, daging sapi menjadi komoditas yang harganya naik paling tajam, kini Rp 140.000 per kg dari sebelumnya Rp 110.000-Rp 120.000 per kg. "Minat beli pelanggan juga  mulai turun karena harga naik," ujar Seno, pedagang daging di sana. Kenaikan juga terjadi pada daging ayam, untuk ukuran medium Rp 40.000, naik dari Rp 35.000 per kg. Sedangkan daging ayam ukuran besar menembus Rp 75.000 per kg. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan, inflasi yang didorong kenaikan harga pangan akan mencapai rentang 10%-11,5% pada Maret hingga April 2024. "Untuk bahan makanan, memang faktor musiman tetapi ada faktor dari sisi fluktuasi pasokan. Bahkan dari satu bulan sebelum Ramadan telah terjadi kenaikan harga hampir di seluruh jenis bahan makanan," tutur dia. Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Eliza Mardian menilai, pemerintah harus fokus mengawasi alur distribusi untuk mencegah kenaikan harga pangan melambung lebih tinggi. "Distribusi menentukan harga karena yang menyalurkan produk pertanian ini kan middle man atau perantara," jelas dia. Kondisi Indonesia menjadi anomali lantaran harga pangan global dalam tren menurun. Indeks harga pangan FAO atau FAO Food Price Index (FFPI) pada Januari 2024 di level 118, atau menyusut 10,33% dibandingkan posisi Januari 2023 di level 131,6. Pemerintah mengaku siap menyediakan suplai pangan di seluruh wilayah Indonesia. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi bilang, pihaknya terus berupaya mencukupi  ketersediaan pangan dan stabilisasi harga menjelang Ramadan dan Lebaran. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga meminta pengusaha di sektor pangan tidak menahan barang memasuki bulan puasa.

Problem subsidi untuk bahan bakar minyak atau BBM kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah tidak akan melakukan penyesuaian harga dalam waktu dekat. Bukan tanpa alasan, kebijakan tersebut berpotensi memunculkan persoalan lain, termasuk pembengkakan anggaran subsidi dari APBN. Tidak seperti biasanya yang memberikan keterangan dengan jelas dan tegas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya mengatakan tidak akan ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat, tanpa penjelasan lebih lanjut.Sebelum bertolak ke Australia, Presiden Jokowi hanya memastikan keterangan lebih lanjut mengenai harga BBM bakal disampaikan lebih lanjut oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto atau PT Pertamina (Persero) langsung.“Soal BBM, nanti biar Menko [Perekonomian] yang sampaikan, atau dari Pertamina yang sampaikan. [Untuk kenaikan harga] tidak [ada], tetapi yang menyampaikan nanti akan dari Pertamina,” katanya, Senin (4/2).Dalam kesempatan terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan alasan pemerintah yang memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM hingga Juni 2024.Erick menjelaskan, pemerintah terus berupaya agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak terdampak oleh harga minyak yang bergerak fl uktuatif di pasar global. Meski memastikan bakal tetap menjaga harga BBM di level saat ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengingatkan impak dari kebijakan tersebut.Salah satunya adalah pemerintah membutuhkan tambahan anggaran untuk subsidi dan kompensasi untuk Pertamina.Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga sebagai subholding commerce and trading Pertamina mengaku masih mengkaji potensi tambahan subsidi dan kompensasi untuk menahan harga BBM hingga Juni 2024.“Masih kami kaji, paralel melihat fl uktuasi harga minyak mentah, MOPS [Mean of Platts Singapore], dan nilai tukar mata uang,” kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting saat dihubungi. Pertamina dan BPH Migas pun berkali-kali meminta pemerintah untuk mengeluarkan aturan tegas mengenai siapa saja yang berhak menggunakan BBM bersubsidi maupun BBM khusus penugasan, yakni Pertalite.Dengan begitu, Pertamina dan BPH Migas bisa lebih mudah dalam memastikan penyaluran subsidi yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat tepat sasaran di lapangan.Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifi n Tasrif membeberkan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi minyak di dalam negeri dengan pemanfaatan teknologi baru, serta menemukan cadangan baru. Arifin berkata, di Blok Rokan juga saat ini sedang dilakukan pengujian agar mendapatkan minyak dari sumber-sumber lapisan yang paling dalam.

PT Bayan Resources Tbk (BYAN)  memproyeksikan harga jual rata-rata (avarage selling price/ASP) batu bara 2024 akan lebih rendah 20% dibandingkan 2023. Hal ini membuat emiten batu bara milik konglomerat Low Tuck Kwong tersebut perlu bekerja lebih keras untuk bisa mempertahankan kinerja  di tahun ini. Manajemen Bayan Resources dalam materi paparan publik yang dirilis Senin (4/3/2024) memperkirakan, harga jual rata-rata batu bara perseroan pada 2024 di level US$ 60-65 per ton atau turun 20% dibanding 2023 yang sebesar US$ 75,8 per ton. Dengan penurunan ASP ini, perseroan masih berharap mampu mempertahankan  pendapatan hingga US$ 3,6 miliar atau hampir sama  dengan 2023 yang sebesar US$ 3,58 miliar. (Yetede)

Kendati berstatus sebagai produsen, sebagian petani padi kesulitan menjangkau beras yang harganya melonjak tinggi belakangan ini. Sebagian di antara mereka mesti berebut beras murah dalam operasi pasar serta menjadi sasaran program bantuan pangan dari pemerintah. BPS mencatat, harga rata-rata beras nasional di tingkat pedagang grosir mencapai Rp 14.397 per kg pada Februari 2024, tertinggi sejak periode pencatatan Januari 2013. Sementara pada Jumat (1/3) harga rata-rata nasional beras medium menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mencapai Rp 15.950 per kg, jauh di atas harga eceran tertinggi beras medium yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 10.900 per kg hingga Rp 11.800 per kg sesuai zonasi. Situasi itu amat tidak menguntungkan masyarakat kelas menengah bawah. Mereka menanggung dampak lebih besar dibandingkan kelompok menengah atas akibat kenaikan harga beras tersebut.

Di antara mereka yang menanggung dampak terbesar itu adalah petani, buruh tani padi dan pekerja sektor pertanian. Ini karena mayoritas dari mereka adalah konsumen bersih (nett consumer) beras. Dengan pengeluaran yang sebagian besar untuk pangan, kenaikan harga beras makin menyulitkan mereka. Untuk mendapatkan beras dengan harga lebih terjangkau, mereka turut mengincar operasi pasar beras bersama warga lainnya. Ini membuat beras yang disediakan pemerintah lewat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) habis dalam hitungan jam, seperti terlihat di Pasar Larangan, Sidoarjo, Jatim, Minggu (3/3). Di pasar itu ada dua agen yang ditunjuk menjual beras SPHP. ”Sekitar pukul 09.30, stok untuk masyarakat umum sudah terjual habis di dua agen,” kata Koordinator Pasar Tradisional Wilayah Sidoarjo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo Askud Hari. Di Pasar Larangan setiap agen dijatah menjual 2.000 kg beras setiap hari dengan harga Rp 10.900 per kg untuk beras kualitas medium.

Sebagian petani bertahan dengan stok beras sisa panen. Namun, Ma’ani (40), petani di Desa Jagapura Wetan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jabar, mulai khawatir tak mampu membeli beras saat stok beras sisa panennya habis. Pada akhir tahun lalu ia menjual hampir seluruh hasil panennya yang mencapai 7 ton gabah kering giling (GKG). Ma’ani dan petani di desanya biasanya sudah bisa menanam padi pada Januari. Namun, hingga akhir Februari 2024, ia belum bisa menanam disebabkan faktor pengairan karena hujan masih jarang turun. Nasib serupa dialami sebagian petani di Kabupaten Malang, Jatim. Mundurnya masa tanam akibat fenomena El Nino tahun lalu berpengaruh terhadap masa panen padi. Hingga akhir Februari 2024 baru sebagian kecil petani yang panen. Mayoritas sawah masih menghijau, bahkan ada yang baru ditanami, diolah, atau bera, seperti di wilayah Kecamatan Singosari, Pakis, Pakisaji, Kepanjen, dan Pagelaran. (Yoga) 

Di bawah terik mentari, puluhan warga termasuk mereka yang sehari-harinya bertani menanti giliran membeli beras medium dalam operasi pasar murah di Balai Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jabar, Senin (26/2). Beras medium seharga Rp 52.000 per kemasan 5 kg yang dijual jauh lebih murah ketimbang harga beras di pasaran dengan jumlah dan kualitas sama dengan harga Rp 75.000. ”Harga beras (di pasaran) sekarang Rp 15.000-Rp 16.000 per kg. Di sini murah, Rp 10.400 per kg,” kata Rumsi yang datang bersama suaminya. Ia berniat membeli dua karung beras, sesuai batas maksimal pembelian dalam operasi pasar murah. Sayangnya, keinginannya belum terwujud. Beras di truk terus menipis, sedangkan antrean masih panjang. Petugas membatasi pembelian hanya satu karung per orang. Setidaknya ibu satu anak ini masih berharap membawa pulang satu karung berisi 5 kg. Namun, ketika mendekati meja pembayaran, Rumsi yang berkeringat karena kepanasan lagi-lagi kecewa. ”Berasnya habis, Ibu-ibu. Ada juga satu karung, tapi kemasannya sobek,” kata seorang petugas yang meminta warga membubarkan barisan.

Sebenarnya ia tidak perlu antre demi membeli beras murah jika masih menanam padi. ”Pari (padinya) enggak ada. Cuma (tanam) singkong karo (dengan) kacang panjang dan kangkung. Sudah lama enggak ada padi,” kata Rumsi yang bertahun-tahun tak lagi memproduksi padi. Lahan keluarganya yang seluas 140 meter persegi itu tidak ditanami padi karena beragam masalah. ”Angel banyue (susah airnya). Kudu didiesel (harus pakai pompa). Pupuk juga belinya Rp 10.000 per kg. Kalau (beli) kuintalan, susah,” tutur istri dari penjual papeda keliling ini. Kuwu (Kepala Desa) Lurah Urip mengakui, daerahnya bukan lagi sentra padi. Sejak tahun 1990-an, pabrik rotan dan perumahan menjamur di desanya. Sawah bengkok milik desa yang luasnya 8,5 bahu (5,9 hektar) saja berada di Kaliwedi, kecamatan tetangga. Itu sebabnya, saat harga beras naik, warganya terdampak. ”Ada juga petani antre (beras),” ujarnya. (Yoga)

Pascareformasi, perhatian terhadap pertanian padi sangat lemah. Banyak infrastruktur rusak dan rantai pasok tak jelas. Membereskan beras makin tak mudah. Laporan terbaru menyebut, total potensi produksi beras nasional pada Maret dan April 2024 mencapai 8,46 juta ton, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kendati begitu, Bapanas optimistis jumlah produksi itu akan menurunkan harga beras. BPS, Jumat (1/3) merilis, potensi produksi beras Maret dan April 2024 masing-masing 3,54 juta ton dan 4,92 juta ton. Perkiraan produksi ini dilakukan berdasarkan penghitungan kerangka sampel area pada panenan Desember 2023 dan Januari 2024 (Kompas, 2/3/2024).

Jika hanya melihat angkanya, laporan tersebut tidak banyak bermakna selain memberi tahu publik bahwa ada produksi beras sebanyak angka-angka yang tertera. Harapannya, harga turun ketika pasokan sebanyak itu masuk ke pasar. Tapi, sesungguhnya angka-angka itu membuat kita perlu bertanya lebih lanjut soal apa sebenarnya yang tengah terjadi dengan pertanian padi di Tanah Air. Angka produksi Maret-April tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu memberikan peringatan bahwa pasokan 2024 bermasalah. Gangguan cuaca membuat produksi turun, tapi pertanian padi sesungguhnya dalam masalah pelik. Kita bisa melihat di berbagai tempat sedang terjadi peralihan fungsi lahan. Pemda mudah memberikan izin penggunaan lahan untuk kegiatan nonpertanian.

Kota-kota di Jabar tengah berubah. Bekasi telah menjadi kota metropolitan padahal sekian tahun lalu masih menjadi penghasil beras. Karawang yang disebut sebagai lumbung beras kini mulai menjadi metropolitan. Di Subang, buruh tani makin sulit didapat karena mereka telah meninggalkan pertanian. Masalah lebih kompleks muncul pada sarana dan prasarana produksi pertanian, irigasi, penyuluh, penanganan pascapanen, perdagangan padi, hingga perdagangan beras di hilir. Semua memperlihatkan, kita makin kurang memperhatikan pertanian padi. Pendidikan bidang pertanian kurang diminati anak-anak muda. Kita perlu kembali berpaling ke pertanian padi. Petani perlu mandiri dengan membangun organisasi tani yang kuat. Tanpa organisasi tani yang kuat, pertanian padi lemah sehingga sendi negeri ini keropos karena tak mandiri pangan. (Yoga) 

Konsumsi BBM dan gas terus meningkat di tengah produksi (lifting) minyak dan gas bumi dalam negeri yang terus menurun tiap tahun. Tahun lalu, realisasi lifting minyak bumi anjlok hingga 605.500 barel per hari. Realisasi minyak pada 2023 lebih rendah dibanding sepanjang 2022 yang mencapai 612.300 barel per hari. Produksi tersebut juga di bawah target yang ditetapkan dalam APBN 2023 yang sebesar 660 ribu barel per hari. Adapun tahun ini pemerintah menargetkan lifting minyak sebanyak 635 ribu barel per hari. Lifting gas juga lebih rendah dari target. Tahun lalu, lifting gas sebesar 964 ribu setara barel minyak per hari, di bawah target 1,1 juta setara barel minyak per hari.

Di tengah penurunan produksi minyak dan gas domestik, konsumsi dalam negeri terus meningkat. Menurut data Kementerian ESDM, konsumsi BBM pada 2022 mencapai lebih dari 1.100 million barrel oil equivalent (MBOE). Meningkat 30 % dibanding 10 tahun sebelumnya, pada 2012, karena peningkatan konsumsi BBM di sektor industri dan transportasi. Menurut pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmy Radhi, ketersediaan gas bumi masih bisa ditingkatkan karena cadangannya masih mencukupi dibanding minyak. “Untuk mencukupi ketersediaan energi dalam negeri, pemerintah juga perlu lebih giat mendorong sektor EBT (energi baru dan terbarukan) yang juga potensial,” katanya. (Yetede)

Pemerintah memastikan tarif listrik dan BBM bersubsidi tidak akan naik hingga Juni 2024. Namun rencana tersebut memberatkan beban APBN 2024 karena pemerintah bakal menaikkan anggaran subsidi energi.  Awalnya, tahun ini pemerintah menetapkan target subsidi energi sebesar Rp 189,1 triliun dengan rincian Rp 113,3 triliun subsidi untuk BBM dan elpiji 3 kilogram serta Rp 75,83 triliun untuk subsidi listrik. Alokasi subsidi tersebut lebih tinggi dari realisasi belanja subsidi energi pada 2023 yang sebesar Rp 164,29 triliun. Anggaran subsidi energi pun diperkirakan membengkak lantaran pemerintah menahan kenaikan tarif listrik dan BBM bersubsidi.

Pemerintah menyampaikan rencana pelebaran defisit APBN 2024 untuk memenuhi kebutuhan anggaran subsidi tambahan, seperti pupuk dan energi, serta bantuan langsung tunai. Defisit anggaran APBN mulanya 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) akan diperlebar menjadi 2,8 persen, atau bertambah 0,5 persen. Adapun defisit tahun anggaran 2,29 persen ini sekitar Rp 522,8 triliun. Kebutuhan dana untuk menahan kenaikan harga BBM dan listrik berasal dari defisit anggaran tersebut. "Tambahan anggaran untuk Pertamina dan PLN itu akan diambil dari sisa saldo anggaran lebih ataupun pelebaran defisit anggaran pada 2024,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 26 Februari lalu. Sesuai UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah membatasi defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB. (Yetede)

Lonjakan harga pangan, khususnya komoditas beras yang terjadi hampir tiga tahun, menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam membangun kemandirian pangan masih karut-marut. Keberhasilan mencapai swasembada beras pada 2 tahun silam, tinggal cerita lalu. Kini, sepekan menjelang Ramadan, gejolak harga tidak hanya terjadi pada komoditas beras. Bahan kebutuhan pokok seperti cabai, telur, daging ayam, daging sapi, dan lainnya, mulai bergerak naik. Masyarakat pun harus mengeluarkan ongkos lebih tinggi. Sejatinya, beragam desain kebijkaan untuk membangun kemandirian pangan sudah dikemas dengan rapi. Namun, selalu terbentur di level implementasi.

Setelah terjadi kenaikan harga beras, pemerintah mulai melakukan operasi pasar di Kabupaten Wakatobi, Sultra. Sekda Pemkab Wakatobi Nadar menyatakan, untuk menstabilkan harga beras, Bulog bersama Pemkab Wakatobi dan TNI/ Polri telah melaksanakan operasi pasar sejak Rabu (28/2). Dalam operasi pasar itu, 10 ton beras disalurkan melalui kios milik Bulog yang ada di pasar. ”Bulog juga akan mendistribusikan 76 ton bantuan pangan ke seluruh wilayah Kabupaten Wakatobi. Setelah itu, akan digelar operasi pasar murah oleh Pemkab Wakatobi,” kata Nadar, Sabtu (2/3). Menurut Nadar, setelah operasi pasar dilakukan, harga beras di Wakatobi mulai menurun. Beras medium dijual dengan harga Rp 16.250 per kg, sedangkan beras premium Rp 17.500 per kg atau Rp 850.000 per karung ukuran 50 kg.

Sebelumnya, menurut Nadar, harga beras di Wakatobi memang melonjak. Harga beras premium eceran bahkan mencapai Rp 21.000 per kg. Sejumlah warga mengeluhkan kenaikan harga beras tersebut. Iin (40), warga Kecamatan Wangi-wangi, Wakatobi, menuturkan, harga beras premium pernah berada di Rp 900.000 hingga Rp 1 juta per karung ukuran 50 kg. ”Tadi pagi kami baru belanja di pasar itu dapat harga beras Rp 900.000. Kami dapat segitu mungkin karena ambil di distributor dan dalam jumlah banyak. Kalau ambil di eceran bisa sampai Rp 1 juta per karung dengan harga Rp 20.000 per kg,” kata Iin, Selasa (27/2). (Yoga)