Warga menyambut awal Ramadhan tahun ini dengan kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang kian tinggi. Harga ini diprediksi akan bertahan, bahkan cenderung lebih tinggi hingga Idul Fitri nanti. Situasi di sejumlah pasar tradisional di Kota Makassar, Sulsel, Senin (11/3) menunjukkan hal itu. Harga telur, naik dari Rp 55.000 per rak menjadi Rp 65.000 per rak. Daging sapi dijual Rp 145.000 per kg, naik dari Rp 120.000-Rp 130.000 per kg. Ayam potong yang sebelumnya dijual Rp 27.000 per kg, kini Rp 37.000 per kg. Bahkan, di beberapa pasar, harga ayam potong mendekati Rp 50.000 per kg. Sementara harga bawang putih naik dari Rp 30.000 menjadi Rp 40.000 per kg. Harga cabai keriting, cabai merah, dan cabai rawit rata-rata Rp 50.000 per kg, naik dari sebelumnya Rp 30.000-Rp 35.000 per kg.

Buncis yang biasanya dijual Rp 10.000 per kg kini naik menjadi Rp 20.000 per kg. Harga jahe bahkan naik dua kali lipat dari Rp 30.000 per kg menjadi Rp 60.000 per kg. ”Kalau sudah begini, pasti harganya bertahan, bahkan mungkin lebih tinggi lagi pas mau Lebaran nanti. Intinya, sekarang berhemat dan membeli seperlunya saja,” kata Syamsiah (50), pembeli di Pasar Pabaeng-Baeng, Kota Makassar. Sejumlah pedagang memilih untuk tidak menjual komoditas yang harganya naik tinggi. Di Pasar Terong, Kota Makassar, beberapa pedagang memilih untuk tidak menjual jahe untuk sementara waktu. Beberapa waktu terakhir, pemerintah sebenarnya sudah melakukan sejumlah langkah untuk menekan kenaikan harga.

Di Sulsel, misal-nya, pemerintah menggelar operasi pasar hingga mendorong gerakan pangan murah. Pada gerakan pangan murah di Sulsel, Selasa-Kamis (5-7/3) sejumlah komoditas disiapkan dengan harga di bawah harga pasaran, di antaranya beras, gula pasir, minyak goreng, serta bawang dan cabai. Dari 68 lokasi gerakan pangan murah di Sulsel, terbanyak ada di Makassar, yakni delapan lokasi. ”Gerakan ini dilakukan untuk menekan inflasi dan memberikan kesempatan kepada warga mendapatkan berbagai bahan kebutuhan pokok. Ini kerja sama antardaerah. Ada daerah yang punya banyak bawang, ada yang penghasil beras. Jadi, semua komoditas saling melengkapi,” kata Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin saat membuka gerakan pangan murah di Makassar, Rabu (6/3). (Yoga)

Daerah terdampak banjir dan longsor di Sumbar diminta memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat pada masa tanggap darurat bencana. Pendataan infrastruktur yang rusak juga perlu disegerakan agar bisa lekas diperbaiki. Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyampaikan hal itu, Senin (11/3) dalam rakor bersama Pemprov Sumbar dan kepala atau perwakilan lima daerah yang menetapkan masa tanggap darurat atau siaga darurat bencana banjir dan longsor. Hujan sangat lebat sejak Kamis (7/3) sore memicu banjir dan longsor di Sumbar pada Jumat. Bencana itu terjadi di 12 wilayah, yakni KotaPadang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto.

Akibat bencana itu, hingga Senin (11/3) malam, 26 orang meninggal dunia dan 6 lainnya masih dicari. Rinciannya, 23 korban ditemukan di Pesisir Selatan dan 3 korban lainnya di Padang Pariaman. Data BNPB per 10 Maret 2024 menyebutkan, banjir dan longsor itu juga menyebabkan 871 rumah rusak berat, 139 rumah rusak sedang, dan 593 rumah rusak ringan. Selain itu, 51 rumah ibadah terdampak, 23 jembatan rusak, 2 irigasi rusak, 28 sekolah terdampak, 13 jalan terdampak, 5.550 hektar lahan terdampak, 7 fasilitas umum/kantor terdampak, 1 sarana kesehatan terdampak, dan 1.960 hewan ternak terdampak. Menurut Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani, intensitas hujan di Kota Padang dan sebagian wilayah Sumbar ini kemungkinan merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Dalam rakor itu, BNPB juga menyerahkan dana siap pakai Rp 1,75 miliar kepada pemprov dan lima daerah terdampak serta instansi terkait tanggap darurat bencana. Selain itu, ada bantuan berupa dukungan logistik dan peralatan. Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar telah menetapkan masa tanggap darurat selama dua pekan. Selama itu, pemda fokus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. ”Kami sudah mendirikan dapur-dapur umum melalui dinas sosial,” ujarnya. Terkait dengan relokasi sekitar 100 rumah di Kampung Langgai, Mahyeldi membenarkan. Pihaknya sedang mendata di lapangan. Permukiman terdampak mesti direlokasi karena berada di pinggir sungai. Adapun jalan yang sempat terputus di Pesisir Selatan, katanya, sudah bisa dilalui. (Yoga)

Mobil pribadi dilarang membeli BBM jenis Solar subsidi dan Pertalite. Hanya sepeda motor, kendaraan umum dan angkutan barang yang diizinkan menggunakan kedua jenis BBM tersebut. Pengaturan berdasarkan jenis kendaraan dinilai lebih mudah diterapkan dibandingkan pembatasan menurut tahun maupun kapasitas mesin (CC/cubic centimeter). Pembatasan itu nantinya tertuang dalam revisi Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, revisi perpres 191 sedang dibahas lintas kementerian. “Itu (revisi Perpres 191) supaya alokasi BBM tepat sasaran. Kalau tidak, ya pemerintah rugi, kemudian yang menikmati orang yang tidak tepat,” ucap dia. Arifin menuturkan, ketentuan subsidi BBM tepat sasaran ditargetkan rampung dalam waktu dekat, pasalnya pembahasan revisi Perpres 191 sudah berjalan sejak 2023.  (Yetede) 

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tetap agresif untuk menambah cadangan batubara dengan mengakuisisi tambang-tambang milik swasta. Saat ini, perseroan telah memiliki cadangan batubara hingga 2,98 miliar ton dan sumber daya batubara 5,81 miliar ton. Dirut PTBA Arsal Ismail menyampaikan, PTBA akan melirik tambang-tambang yang tentunya memberikan nilai positif bagi perusahaan. Artinya, perseroan akan mengakuisisi tambang yang mempunyai kelayakan dari sisi ekonomi.

“Jadi kalau kemarin sempat ditawarkan pemerintah yang kalori rendah itu, kami tidak ikut. Ke depan, kalau ada yang kalori agak tinggi kami ikut,” ucap Arsal dalam konfrensi pers baru-baru ini. Sebelumnya, pemerintah telah melangsungkan tender beberapa proyek untuk area-area tambang yang dilakukan relinquish, namun PTBA absen lantaran proyek yang ditender pemerintah berkalori rendah. Karena itu, Arsal menuturkan,PTBA akan mengkaji setiap tawaran yang dating dari pihak swasta. (Yetede) 

Ujian dan pukulan ganda mengadang masyarakat di awal bulan puasa. Lonjakan harga pangan dan biaya transportasi bakal memukul daya beli masyarakat. Di saat bersamaan, pendapatan tidak tumbuh lebih tinggi daripada lonjakan harga. Selain kelompok menengah, daya beli masyarakat di level bawah yang selama ini menerima bantuan sosial (bansos) ikut tersedak. Salah satu indikasi melemahnya daya beli, tabungan kelompok masyarakat bawah cenderung tergerus. Berdasarkan data Mandiri Spending Index hingga 25 Februari 2023, indeks tabungan masyarakat kelas bawah turun 2,4 poin ke level 39,8 dibandingkan posisi akhir bulan sebelumnya. Penyusutan tabungan ini, terjadi di tengah kenaikan indeks belanja masyarakat kelas bawah yang sebesar 20 poin ke level 263,8. Tergerusnya tabungan masyarakat juga tampak pada pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), DPK Januari 2024 tumbuh 5,8% year on year (yoy). Meski pertumbuhannya lebih tinggi dari posisi Desember yang hanya 3,8% yoy, namun angka itu jauh menyusut dibandingkan posisi Januari 2023 yang tumbuh mencapai 10,49% yoy. Di jangka pendek, masyarakat menghadapi sejumlah problem, utamanya harga pangan.

Eskalasi harga pangan terutama beras, telur dan daging ayam telah mengerek inflasi pangan alias volatile food pada Februari 2024 ke level 8,47% yoy, lebih tinggi dari Januari di level 7,22% yoy. Lonjakan harga pangan juga berpotensi berlanjut hingga memasuki Ramadan. Berdasarkan pantauan KONTAN di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, harga sejumlah bahan pangan memang masih tinggi. Kabar terbaru, pemerintah akan tetap menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, lebih tinggi dibanding tarif yang berlaku sekarang, yaitu 11%. Kondisi itu akan semakin menambah beban masyarakat, meski pemerintah memberi fasilitas berupa tidak dipungut PPN untuk barang kebutuhan pokok. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, kenaikan harga pangan tak sebanding dengan bansos yang diberikan pemerintah. Karena itu, masyarakat kelas bawah tak cukup bila hanya menerima bansos. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat, pemerintah bisa mempertimbangkan memperluas penyaluran bansos sementara waktu saat momen Ramadan, terutama jika kenaikan harga pangan berlanjut. Dia juga menyarankan agar perluasan penerima bansos diberikan juga kepada kelompok menengah.