Pemerintah segera memasukkan  250 ribu ton beras dari Kamboja guna meningkatkan stok cadangan beras pemerintah (CPB) di Perum Bulog di BUMN itu harus  terus ditambah, mengingat Indonesia pada Maret-April ini memasuki periode Puasa-Lebaran yang  biasanya permintaan beras meningkat. Per 7 Maret 2024, total beras yang dikuasai Bulog mencapai  1.146.444 ton, terdiri atas CPB sekitar 1.131.885 ton dan komersial 14.559 ton. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, peningkatan stok CBP di Bulog dilakukan dari impor   maupun dari dalam negeri. Per 7 Maret 2024, realisasi pengadaan Bulog dari dalam negeri 18.344 ton. Mengingat bulan ini memasuki puasa, pemerintah memutuskan mempercepat  realisasi impor, diantaranya dengan memprioritaskan  sandar dan bongkar muat kapal pengangkut beras dari luar negeri. (Yetede)

Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia mengungkapkan adannya ancaman krisis daging sapi saat Ramadan dan Idulfitri 2024 menyusul terlambatnya penerbitan izin impor. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) Suhandri mengatakan saat ini stok daging sapi impor beku di importir hanya tersisa sekitar 7.500 ton—8.000 ton. Untuk menghadapi permintaan daging yang tinggi saat Hari Raya Idulfitri, dia menyatakan importir butuh stok minimal 50.000 ton agar dapat meredam harga. “Kalau kurang pasti, stok di awal Januari itu kita pegang sekitar 20.000 ton. Tapi sekarang stok di importir antara 7.500 ton—8.000 ton, itu enggak mencukupi,” ujarnya, Kamis (7/3). Dia membeberkan bahwa waktu yang terbatas membuat mereka kesulitan mendatangkan daging sapi impor tepat waktu sebelum Idulfitri. Seharusnya, Suhandri menyatakan izin impor diterima importir paling lambat di akhir Januari 2024 atau awal Februari 2024. Pasalnya, para importir membutuhkan waktu lebih panjang untuk pengadaan mulai dari memastikan ketersediaan daging sapi di supplier negara asal, negosisasi harga, hingga kesiapan angkutan logistik kapal.

Februari hingga awal Maret biasanya ditandai dengan hujan lebat di Desa Waibau, Flores Timur, NTT. Namun, tahun ini hanya sesekali turun hujan dalam durasi singkat sehingga padi ladang dan jagung yang baru ditanam di awal Januari 2024 mulai layu. ”Biasanya hari-hari seperti ini banyak hujan angin. Namun, saat ini sangat kering, seperti sudah masuk kemarau. Sudah lebih dari seminggu ini belum hujan sama sekali,” kata Matias Raja Koten (62), Kepala Suku Koten Keka dari Desa Waibau, Kecamatan Tanjung Bunga, Flores Timur, yang ditemui pada hari Rabu (6/3). ”Kalau minggu-minggu ini masih tidak ada hujan, ada kemungkinan tanaman kami akan mati. Kalaupun bertahan, pasti hasil panen akan anjlok. Apalagi, saat ini banyak hama ulat yang menyerang jagung,” katanya.

Kepala Dusun III, Desa Waibau, Harto Brino (28) mengatakan, musim hujan 2023/2014 datang terlambat. Biasanya bulan November para petani sudah tanam padi dan paling terlambat bulan Desember. Namun, hujan kali ini baru mulai turun bulan Januari. ”Saat padi baru mulai tumbuh, sekarang sudah kering lagi sehingga banyak tanaman yang mati,” katanya. Menurut Harto, pada bulan Februari hingga Maret biasanya menjadi puncak musim hujan di wilayahnya. ”Namun, sekarang, untuk air minum saja, kami susah (mendapatkannya). Selain beli beras yang mahal, kami sekarang harus beli air,” tuturnya. Menurut Sekjen WMO Celeste Saulo, El Nino yang terus berlanjut, meskipun lebih lemah, dan perkiraan suhu permukaan laut di atas normal di sebagian besar lautan global diperkirakan menyebabkan suhu di atas normal di hampir seluruh wilayah daratan dalam tiga bulan ke depan.

Kondisi ini diperkirakan memengaruhi pola curah hujan regional. Sebagaimana terjadi pada masa sebelumnya, dampak El Nino di Indonesia terutama juga dirasakan setahun setelahnya. Kadis Pertanian Flores Timur Sebas Sina Kleden memperkirakan penurunan produksi jagung di Flores Timur pada musim panen Maret-April berkurang lebih dari 50 %. Menurut Sebas, ancaman gagal panen jagung juga dilaporkan di kabupaten lain di NTT. ”Tahun ini akan sangat berat bagi masyarakat NTT karena harga beras juga masih sangat tinggi. Harga jagung juga meningkat karena pasokannya kurang,” katanya. Saat ini harga beras di Waibau mencapai Rp 17.000 per kg, sedang jagung giling mencapai Rp 15.000 per kg. ”Kalau harga beras dan jagung terus meningkat seperti sekarang, kemungkinan kami akan kembali masuk hutan untuk mencari umbi-umbi hutan, biji galam, atau kenou (sejenis palem), dan biji asam,” tuturnya. (Yoga)

Harga emas dunia mencetak rekor tertinggi pada awal Maret 2024. Rekor-rekor baru diprediksi masih akan berlanjut karena sejumlah faktor geopolitik dan ekonomi global. Rekor tertinggi tercipta pada Rabu (6/3) di angka 2.130 USD per ons. Mengutip situs Gold Price, harga emas mengalami reli sejak akhir Februari 2024, dari posisi 2.030 USD per ons hingga menembus harga di atas 2.100 USD per ons pada awal Maret. Tren ini diikuti produk emas fisik PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. Emas batang Antam dengan berat 1 gram pada Rabu dihargai Rp 1,186 juta, naik 0,5 % ketimbang hari sebelumnya di harga Rp 1,179 juta per gram. Dibandingkan pekan sebelumnya pada 28 Februari, harga emas Antam satuan 1 gram naik 4,5 % dari harga Rp 1,13 juta.

”Emas melaju ke titik tertinggi sepanjang sejarah didorong oleh faktor berlanjutnya tensi geopolitik dan prospek pemotongan suku bunga The Fed pada bulan Juni,” kata Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata saat dihubungi di Jakarta. Tensi geopolitik salah satunya konflik Israel dan Hamas di Gaza Palestina terkait buntunya rencana gencatan senjata sebelum dimulainya bulan Ramadhan akhir pekan ini. Pihak Israel diketahui memboikot diskusi terkait gencatan senjata ini setelah pihak Hamas gagal untuk memberikan daftar nama sandera yang masih hidup. Konflik ini merembet ke eskalasi serangan oleh militant Houthi asal Yaman terhadap kapal kargo komersial di Laut Merah, yang dilancarkan sebagai aksi solidaritas terhadap Palestina.

Faktor lain juga datang dari kebijakan ekonomi dunia terkait penurunan suku bunga yang diperkirakan dimulai oleh Pemerintah AS pada Juni mendatang. Penurunan suku bunga sebagai respons meredanya inflasi diprediksi akan mencapai 110 basis poin. Penurunan itu akan terjadi beberapa kali hingga Desember 2024. Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menambahkan, krisis ekonomi di Jerman dan Jepang juga memengaruhi perilaku pasar saat ini. ”Ini mengindikasikan perekonomian masih mengalami permasalahan sehingga akan dimanfaatkan investor dan spekulan untuk berinvestasi pada emas,” katanya saat dihubungi secara terpisah. Minggu depan, ia memprediksi harga emas dunia akan sampai ke level 2.150 dollar AS per ons. Kenaikan tersebut, terbaca dari analisis teknikal emas yang sudah terbentuk, termasuk faktor teknikal pergerakan indeks nilai tukar USD yang perlahan terus melemah. (Yoga)

Pascapamilu 14 Februari kemarin, kita dikejutkan dengan berita tentang melonjaknya harga beras yang cukup signifikan. Masyarakat mulai bersuara karena  selain harganya yang melonjak, beras juga cukup langka tersedia di pasaran. Berdasarkan pantauan di beberapa media, beras kualitas premiun telah naik harganya hingga mencapai Rp 17 per kg, bahkan ada yang mencapai Rp 20 per kg. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena terjadi meningkatan hingga  sekitar 20% dari harga sebelumnya yang stabil dikisaran Rp12-13 ribu per kg.  Kenaikan harga beras yang signifikan tentu saja mengancam tingkat inflasi nasional. Kenapa demikian, karena beras merupakan makanan pokok orang Indonesia dan memiliki bobot paling besar terhadap perhitungan inflasi. (Yetede)

Upaya transisi energi di Indonesia kembali mendapat tambahan tenaga setelah sejumlah bank internasional menyatakan kembali komitmennya untuk berpartisipasi memberikan pendanaan dalam waktu dekat. Upaya pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cirebon-1 menjadi lebih jelas, setelah HSBC Holding Plc., Standard Chartered Plc., dan Bank of America Corp. mengusulkan untuk membiayai aksi tersebut. Dilansir Bloomberg, bahkan Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. juga dikabarkan sedang berdiskusi untuk terlibat dalam aksi tersebut, tetapi belum menyampaikan pernyataan resminya. Asia Development Bank yang memimpin kesepakatan untuk pensiun dini PLTU Cirebon-1 sebenarnya telah mempersiapkan diri untuk mengatur pendanaannya sendiri. Nantinya, sebagian besar ekuitas PLTU bakal menjadi utang untuk mendanai satu kali dividen sebagai kompensasi kepada investor atas hilangnya pendapatan di masa depan. Lembaga-lembaga keuangan pun akan memberikan pinjaman dengan harga pasar, dan ADB akan memadukan pinjaman tersebut dengan dana yang ada untuk menjadikan utang tersebut lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga dapat dilunasi lebih cepat. Kesepakatan untuk menutup PLTU Cirebon-1 lebih awal dinilai dapat membantu memacu kemajuan yang lebih luas dalam komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP). “Ini adalah upaya untuk mengatalisasi solusi baru terhadap permasalahan yang kita semua tahu ada. Ini adalah tantangan yang sulit,” kata Alice Carr, Direktur Eksekutif Kebijakan Publik di Glasgow Financial Alliance for Net Zero, yang juga memimpin kelompok kerja lembaga keuangan swasta untuk JETP, dilansir Bloomberg, dikutip Rabu (6/4). Sementara itu, David Elzinga, Principal Energy Specialist at ADB, mengatakan bahwa lembaga keuangan bakal terus bergulat dengan persoalan pendanaan untuk perubahan iklim. “Sangat penting untuk mencapai tujuan iklim, tapi ini rumit,” ujarnya. Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi membeberkan sejumlah perbankan di Asia telah menunjukkan minat mereka untuk ikut dalam pembiayaan taksonomi transisi tersebut. Taksonomi transition financing itu bakal menambah opsi pembiayaan murah bagi PLN yang sebelumnya telah didapat dari skema green financing atau model taksonomi hijau yang lama dari kemitraan dengan JETP. Evy menambahkan, sejumlah bank yang tergabung ke dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) belakangan juga mulai mempertimbangkan skema pembiayaan transition financing tersebut. Adapun, Transisi Bersih, lembaga riset nirlaba bidang ekonomi lingkungan hidup, menilai pemilik PLTU perlu ikut berkontribusi pada pembiayaan pensiun dini pembangkit listrik yang dimilikinya. “Pemilik PLTU termasuk entitas ekonomi yang paling banyak mengeluarkan emisi. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip keadilan, mereka seharusnya menjadi salah satu pihak yang menanggung biaya penutupan dalam jumlah yang signifi kan. Karena itu cukup fairkalau mereka memberikan diskon biaya penggantian,” kata Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih.

Lonjakan harga pangan tak hanya membuat target inflasi 2024 sebesar 1,5-3,5 persen semakin berat, tetapi juga merampok daya beli kelompok miskin dan menengah. Inflasi pangan yang bersumber dari komponen harga pangan bergejolak (volatile food) menjadi penyumbang terbesar angka inflasi nasional beberapa tahun terakhir. Kenaikan inflasi pangan 3-4 tahun terakhir bahkan melampaui rata-rata kenaikan upah minimum regional (UMR) dan gaji ASN (Kompas, 4/3/2024). Ini menggambarkan betapa kenaikan harga pangan menggerus kesejahteraan masyarakat bawah dan menengah. Bahkan, kenaikan UMR dan gaji ASN tak mampu mengejar laju kenaikan harga pangan. Beras, menurut BPS, adalah komoditas penyumbang terbesar garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Sekitar 60-75 % pengeluaran penduduk miskin kita adalah untuk pangan.

Akibatnya, kenaikan harga beras yang diikuti pangan lain akan langsung memukul daya beli mereka. Lonjakan harga beras dipastikan juga tak dinikmati petani kita yang sebagian besar petani gurem dan konsumen neto beras. Apalagi dengan kian dekatnya Ramadhan dan Lebaran, yang biasanya ditandai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sejauh ini, operasi pasar, kucuran bansos, dan berbagai kebijakan lain belum mampu menjinakkan harga beras yang sudah naik di atas 20 % dari tahun lalu. Antrean warga yang memburu beras murah masih terjadi di sejumlah daerah. Kemelut beras selama ini menunjukkan ada masalah dalam tata kelola pangan kita. Produksi dan produktivitas terus menurun di tengah meningkatnya konsumsi.

Kita juga masih terus berkutat dengan problem terkait pupuk, benih, alih fungsi lahan, dan lain-lain, yang tak kunjung selesai. Perum Bulog sering kedodoran dalam stabilisasi. Berbagai instrumen pengendalian harga juga tak sepenuhnya efektif. Belum lagi dampak perubahan iklim dan geopolitik global. Pemerintah gagap mengantisipasi semua itu. Dalam jangka pendek, operasi pasar dan penyaluran bansos secara agresif, yang mau tak mau harus ditopang impor karena Perum Bulog kedodoran dalam mengamankan stok cadangan beras pemerintah yang bisa diharapkan meredam lonjakan harga. Namun, dalam jangka panjang, tak ada pilihan lain kecuali membenahi tata kelola pangan dari hulu hingga hilir, khususnya produksi, produktivitas, dan distribusi, selain juga intervensi di konsumsi (termasuk melalui diversifikasi pangan). (Yoga)

Ada sejumlah tantangan nasional yang sifatnya berulang dan membentuk siklus. Sebagian siklusnya bersifat tahunan, ada pula yang lima tahunan, maupun sepuluh tahunan. Karena bersifat rutin, selayaknya masyarakat mengharapkan penanganan yang terus membaik dari waktu ke waktu. Di antara tantangan tahunan adalah apa yang selalu terjadi menjelang Ramadan dan menjelang perayaan hari raya Idulfitri. Menjelang bulan puasa, selama puluhan tahun kita selalu dihadapkan pada masalah kenaikan harga pangan Sedangkan selama Idulfitri, kita selalu menghadapi persoalan terkait pergerakan jutaan orang untuk mudik. Keduanya membawa rantai persoalan dan turunan-turunannya yang tidak sedikit. Terkait dengan soal pangan, kita layak mencermati apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian awal pekan ini dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Stok dan Harga Pangan menjelang Ramadan. Mendagri mengungkapkan bahwa sejumlah komoditas pangan berpeluang mengalami lonjakan permintaan saat Ramadan. Komoditas itu di antaranya beras, cabai, minyak goreng, telur, dan ayam ras. Menurut Mendagri, deretan komoditas pangan itu terpantau masih mengalami kenaikan harga di banyak daerah sampai dengan pekan terakhir Februari 2024. Mendagri kemudian meminta Pemda melakukan rapat teknis dengan tim pengendali inflasi daerah besarta Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS) dan asosiasi pengusaha. Selain itu, pengamanan pasokan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur perlu dipastikan guna menghadapi permintaan yang naik saat Ramadan dan Idulfitri. Secara umum, faktor-faktor penyebabnya sudah diketahui, celahnya telah dikenali, urutan persoalannya sudah dipahami. Dengan demikian, solusi terbaik diharapkan dapat dirumuskan, kemudian dijalankan. Kalaupun ada anomali-anomali karena perbedaan situasi dari tahun ke tahun, tentu perbaikan dari masa-masa sebelumnya diharapkan dapat meredamnya. Kalau ditelisik lebih jauh, harus diakui ini bukan persoalan sederhana. Harga pangan, misalnya, apalagi kumpulan banyak komoditas pangan, adalah akumulasi dari masalah produksi, tata niaga, sebaran produsen dan sebaran konsumen, distribusi, pengendalian impor-ekspor, serta masalah lainnya. Sebuah rantai yang panjang dan cukup kompleks. Ada beberapa hal yang dapat kita amati dari penanganan atas persoalan yang berulang tersebut. Pertama, perhatian kepada detail. Kedua, jangan terlena dengan kesibukan politik. Ketiga, perlunya antisipasi jangka panjang.

Pemerintah memerintahkan PT PLN (Persero) untuk meningkatkan fleksibilitas sistem dan subsistem kelistrikannya untuk mengantisipasi masuknya tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku sedang mengkaji keandalan sistem dan subsistem PLN untuk memastikan listrik dari PLTS atap yang bersifat intermiten tidak mengganggu jaringan kelistrikan yang sudah ada. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, pemerintah berupaya agar persoalan intermiten dari pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT), termasuk PLTS atap bisa diselesaikan. Caranya, bisa dengan menggabungkan listrik dari PLTS atap dengan pembangkit listrik berbasis EBT lainnya, sehingga bisa saling melengkapi. Padahal, PLTS atap diharapkan dapat mengerek produksi modul surya dalam negeri. Dengan target 1 GW PLTS atap yang terhubung jaringan PLN, dan 0,5 GW dari non-PLN setiap tahun, dan asumsi kapasitas 1 modul surya 450 Wp, maka diperlukan produksi sekitar 3,3 juta panel surya. Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyati mengatakan bahwa perseroan saat ini masih mematangkan kajian ihwal sifat intermiten dari PLTS mendatang pada sistem dan subsistem perseroan. PLN pun tengah memetakan beban puncak siang dan kebutuhan pembangkitan minimum pada sistem milik perusahaan. Selain itu, perseroan turut mengkaji perencanaan pengembangan pembangkit listrik yang telah ada dalam RUPTL 2021—2030. PLN, kata dia, bakal menyampaikan kuota pemasangan PLTS atap sesuai dengan amanat Peraturan Menteri ESDM No. 2/2024. Setelah usulan kuota diterima, maka PLN bakal melakukan clustering terkait dengan kuota pemasangannya. Clustering itu bakal dibuat 10 hari setelah penetapan kuota disetujui oleh Kementerian ESDM. “Setelah ada penetapan, maka kami akan hitung per klaster. Setiap klasternya itu per-UP3 selevel kotamadya atau kabupaten,” jelasnya. Adapun, Institute for Essential Services Reform (IESR) menyayangkan revisi peraturan Menteri ESDM terkait dengan pemanfaatan PLTS atap yang cenderung berpihak kepada kepentingan PLN. Tanpa net-metering, kata Fabby, biaya investasi per satuan kilowatt-peak bakal menjadi tinggi. Konsekuensinya, keekonomian sistem PLTS atap khususnya pada sektor rumah tangga dan bisnis kecil menjadi tidak menguntungkan. Industri yang memiliki kebutuhan listrik lebih stabil pada siang dan malam hari menjadi incaran baru, karena dinilai cocok dengan sifat PLTS atap dan skema baru dalam Permen ESDM No. 2/2024. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengakui bahwa Peraturan Menteri ESDM No. 2/2024 membuat pengembangan salah satu fasilitas produksi listrik bersih itu menjadi kurang menarik bagi rumah tangga. “Memang PLTS atap agak sulit untuk rumah tangga, karena tidak ada ekspor-impor listrik, dan tidak ada titip [listrik]. Kalau dulu bisa dititipkan di PLN, lalu dipakai malam. Rumah tinggal itu menggunakan listriknya malam, sedangkan matahari adanya siang. Ini kurang match di situ, kecuali jika menggunakan baterai untuk menyimpan listrik,” katanya beberapa waktu lalu.Untuk mengompensasi kehilangan potensi dari rumah tangga, pemerintah bakal mendorong pemanfaatan PLTS atap untuk sektor industri, mengingat konsumsi listrik industri relatif stabil. Selain itu, langkah itu dinilai cocok untuk mengejar target pemasangan PLTS atap sebesar 3,6 gigawatt (GW) pada 2025.

Dominasi beras sebagai bahan pangan pokok di Indonesia membuat setiap kenaikan harganya menjadi isu sensitif. Ironisnya, petani sebagai produsen utama tidak langsung menikmati buah dari kenaikan harga tersebut. Publik pun menilai kesejahteraan petani masih menjadi persoalan laten yang sulit diselesaikan pemerintah. Temuan ini terekam dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 26-28 Februari 2024 di 38 provinsi dengan 512 responden. Sebanyak 64,2 % responden menganggap sebagian besar petani masih tergolong miskin. Hanya satu dari tiga responden yang menilai sebagian besar petani sudah hidup berkecukupan. Selain itu, hampir separuh responden menilai kenaikan harga beras pada Januari-Februari 2024 disebabkan oleh faktor alam, terutama iklim yang mengganggu panen padi. Sebanyak 22 % publik juga mengaitkan kenaikan harga beras dengan faktor politik.

Maraknya bantuan sosial beberapa bulan terakhir dinilai turut memengaruhi berkurangnya stok beras. Selebihnya, sebagian menganggap adanya permainan harga dari pihak kedua atau tengkulak (10,9 %) dan para pedagang yang sengaja menimbun pasokan beras (10,6 %). Tampaknya dampak dari perubahan iklim beberapa tahun belakangan ini memengaruhi persepsi masyarakat terhadap nasib petani. Faktor alam atau iklim yang tak menentu dinilai 26,5 % responden sebagai masalah utama yang dihadapi petani. Sebagian lain (24 %) menilai petani masih kurang memiliki modal sehingga kurang bisa mengoptimalkan lahan yang digarapnya. Namun, sebagian masyarakat juga menyoroti kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah yang menyebabkan harga gabah petani jadi anjlok.

Program-program Kementan selama ini perlu dievaluasi secara menyeluruh dengan fokus tidak hanya pada ketersediaan bahan pangan, tetapi juga turut memperhatikan nasib kesejahteraan petani beras lokal. Di samping sejumlah program yang sedang diupayakan pemerintah, masyarakat menilai sejumlah tindakan perlu diprioritaskan guna meningkatkan kesejahteraan petani beras. Hampir setengah masyarakat menilai bahwa pemerintah perlu tetap memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi. Hal lain, seperti memberikan bantuan modal berupa uang, pembatasan produk beras impor, dan memotong rantai penjualan gabah, menjadi prioritas lainnya yang perlu dijalankan pemerintah. (Yoga)