Total potensi produksi beras nasional pada Maret dan April 2024 mencapai 8,46 juta ton. Produksi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kendati demikian, Bapanas optimistis produksi beras tersebut akan menurunkan harga beras. BPS Jumat (1/3) merilis, potensi produksi beras pada Maret dan April 2024 masing-masing 3,54 juta ton dan 4,92 juta ton, dengan total 8,46 juta ton. Perkiraan produksi tersebut berdasarkan penghitungan kerangka sampel area pada panenan Desember 2023 dan Januari 2024. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan, realisasi potensi produksi beras itu bakal bergantung sejumlah faktor, terutama perubahan cuaca. Fenomena El Nino yang melanda Indonesia sejak semester IIma 2023 berdampak pada peningkatan luas lahan bera atau tidak ditanami padi sepanjang Oktober-Desember 2023.

”Peningkatan luas lahan bera itu otomatis berpengaruh pada penurunan panen padi dan produksi beras nasional pada bulan-bulan awal 2024. Banjir yang melanda sejumlah daerah dan lahan pertanian yang kekurangan air juga dapat membuat potensi produksi berkurang,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. Kondisi tersebut menyebabkan potensi produksi beras pada Januari-April 2024 hanya 10,71 juta ton. Volume produksi beras tersebut turun 17,52 % dibandingkan dengan realisasi produksi beras Januari-April 2023 yang mencapai 12,98 juta ton. (Yoga)

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebanyak Rp 186,9 triliun, lebih tinggi dari realisasi pada 2023 sebanyak Rp 159,6 triliun. Anggaran subsidi Rp 186,9 triliun tersebut terdiri dari subsidi BBM dan elpiji Rp 113,3 triliun serta subsidi listrik Rp 73,6 triliun. Jenis BBM yang masih mendapat subsidi dari negara adalah pertalite dan biosolar, sedangkan elpiji bersubsidi adalah yang berukuran 3 kilogram atau di masyarakat kerap disebut sebagai ”gas melon”. Pertalite dijual Rp 10.000 per liter, biosolar Rp 6.800 per liter, dan elpiji bersubsidi di tingkat pengecer Rp 20.000 per tabung. Sayangnya, menurut pengakuan pemerintah, tidak semua subsidi negara tersebut tepat sasaran. Masyarakat mampu masih memungkinkan membeli elpiji 3 kg di pengecer. Orang kaya pemilik mobil pun masih bebas membeli pertalite di SPBU, kendati pembelian per hari dibatasi. Mekanisme pendistribusian BBM dan elpiji bersubsidi yang terbuka memungkinkan siapa saja, baik si miskin maupun si kaya, mendapatkan komoditas bersubsidi tersebut.

Sedari dulu, pemerintah terus berkutat pada alasan validasi data warga yang berhak menerima subsidi. Anehnya, persoalan-persoalan tersebut tak kunjung tuntas hingga sekarang. Padahal, pemerintah juga rajin menggelontorkan aneka ragam bantuan sosial, terutama menjelang Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari lalu. Begitu pula subsidi untuk pertalite. Revisi Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM dengan tujuan penyaluran pertalite menjadi tepat sasaran tak ada kabar kapan selesainya. Padahal, sudah nyata bahwa sebagian anggaran subsidi energi tersebut bocor kepada pihak-pihak yang tidak berhak menikmati subsidi, padahal Indonesia masih bergantung pada utang untuk membiayai sebagian program pembangunan. Semoga pemerintahan yang baru untuk periode 2024-2029 mampu menertibkan subsidi energi agar tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak bocor, dan agar subsidi tersebut bernuansa adil, (Yoga)

Pemerintah mengaku terus melakukan  langkah mitigasi risiko atas potensi terjadinya gejolak harga pangan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri. Beberapa kebijakan sebagai  langkah stabilnya harga beras pun ditempuh. "Pemerintah secara konsisten berupaya untuk menjaga  ketersediaan pasokan (pangan)," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu melalui keterangan tertulisnya pada Jumat (1/3/2024). Beberapa kebijakan yang ditempuh sebagai langkah stabilitas  harga beras antara lain melalui operasi pasar  dan pasar murah, dukungan subsidi pupuk, percepatan penyaluran beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP), percepatan impor, dan pembatasan pembelian  retail untuk mengantisipasi panic buying. (Yetede)

PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) menganggarkan dana sebesar US$ 600-700 juta  atau setara Rp10,98 triliun untuk menopang bisnis perseroan ditahun ini. Alokasi belanja modal (capital expenditure/capex) itu, termasuk untuk investasi ekuitas pada proyek-proyek terkait kawasan industri (KI) di kalimantan Utara. Adaro memeiliki beberapa proyek yang akan dilaksanakan di kawasan industri tersebut, diantaranya adalah smelter aluminium dan PLTU yang menjadi sumber energinya, serta PLTA. Tahun ini Adaro mentargetkan penjualan batu bara hingga 67 juta ton atau naik dibandingkan tahun lalu 65,71 juta ton, dan 4,9-5,4 juta ton adalah batu bara  metalurgi dari PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR). Manajemen Adaro mengungkapkan, perseroan mencatatkan kenaikan produksi batu bara  sebanyak 5% pada 2023 menjadi 65,88 juta ton dan volume penjualan meningkat 7% menjadi 65,71 juta ton. (Yetede)

Kecaman meluas terhadap tindakan pasukan Israel yang menembaki warga Palestina yang sedang menunggu pengiriman bantuan. Turki menyusul Arab Saudi, Mesir, dan Yordania yang mengutuk aksi tersebut. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Turki menyebut peristiwa berdarah itu kejahatan terhadap kemausiaan. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Kamis (29/02/2024) malam waktu setempat, Kemlu Turki menuduh Israel memanfaatkan kelaparan sebagai senjata perang ke Jalur Gaza. Dapertemen Luar Negeri Amerika  Serikat (AS) malah mengatakan bakal segera mencari informasi mengenai insiden tersebut. Sama hal nya dengan Kemlu Prancis. Sementara menurut Israel, pasukannya hanya melepas tembakan  karena merasa terancam dengan kerumunan massa yang berebut bantuan makanan. Israel juga berdalih banyak korban yang juga tewas akibat terinjak-injak  dalam kericuhan itu. (Yetede)

MUHAIMIN, petani padi asal Desa Cangkring Rembang, Kabupaten Demak, Jateng, harus mengais sisa padi yang telah terendam banjir. Gabah yang masih bisa diselamatkan ia jemur. Setelah kadar air menyusut, gabah dipisahkan dari tangkainya, lalu dijual. Lahan pertanian milik pria 35 tahun itu terendam banjir yang melanda sejak 9 Februari 2024. Akibat banjir tersebut, padi yang telah menguning rusak. “Ada yang busuk, tukul cambah (tumbuh kecambah). Rusak pokoknya,” katanya, Rabu, 28 Februari 2024. Melihat kondisi tanamannya itu, Muhaimin memperkirakan harganya anjlok. Dia memprediksi nilai gabah yang terendam banjir tidak sampai separuh harga normal.

Kondisi itu diperparah dengan tidak semua gabah layak jual karena rusak. “Dalam kondisi normal satu bahu (setengah hektare lebih) hasilnya 3,5 ton. Ini paling-paling 1 ton.” Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, sawah seluas 9.368,5 hektare di provinsi tersebut terendam banjir selama dua bulan pertama 2024. Banjir juga menggenangi lahan pertanian komoditas lain, seperti jagung dan bawang merah. "Banjir berpotensi menurunkan hasil panen,” ujar Kepala Dinas Pertanian Jawa Tengah, Supriyanto, kemarin, 1 Maret 2024. (Yetede)

Lonjakan harga pangan yang memantik kenaikan inflasi pada Februari 2024 menjadi alarm yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, gerak cepat pemerintah meredam inflasi pangan sangat dinanti, khususnya menjelang Ramadan yang secara historis berimbas pada laju Indeks Harga Konsumen (IHK). Pada Februari 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 0,37% month-to-month (MtM) atau 2,75% year-on-year (YoY). Inflasi Februari itu lebih tinggi dari konsensus analis Bloomberg yang memproyeksikan IHK naik 0,27% MtM atau 2,56% secara tahunan, sekaligus lebih tinggi dari Januari 2024 sebesar 2,57% YoY. Ironisnya, lesatan inflasi itu dipicu oleh inflasi harga bergejolak (volatile food) yang menyentuh level tertinggi dalam 17 bulan terakhir akibat kenaikan harga komoditas pangan terutama, beras, cabai merah, daging ayam, tomat, bawang putih, dan telur ayam sepanjang bulan lalu. “Inflasi volatile food , secara YoY 8,47%, merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2022, yang pada September 2022 terjadi inflasi 9,02%,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah, Jumat (1/3). Di antara komoditas pangan, lonjakan harga beras mendapatkan sorotan utama. Habibullah menyebut harga beras pada Februari 2024 merupakan harga tertinggi dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Memasuki Ramadan, Habibullah menyebut masyarakat perlu mewaspadai terjadinya kenaikan harga secara umum yang memicu inflasi. Dengan merujuk data historis, inflasi pada April 2020 sebesar 0,08% (MtM), April 2021 sebesar 0,13%, April 2022 mencapai 0,95%, dan Maret 2023 setara 0,18% secara bulanan. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moe-giarso mengatakan inflasi pada bulan lalu utamanya dipengaruhi oleh fluktuasi harga pada komponen volatile food. 

Dia menjelaskan, kenaikan harga beras terutama dipicu oleh masalah iklim yang menyebabkan mundurnya masa tanam dan masa panen. Selain itu, cadangan dari impor juga belum sepenuhnya terealisasi. Susiwijono menambahkan pemerintah telah mempersiapkan strategi untuk mengendalikan harga menjelang periode Ramadan dan Idulfitri. Susiwijono memastikan pemerintah terus menyalurkan bantuan pangan untuk mengontrol harga pangan. Jurus itu membuat pemerintah optimistis laju inflasi umum di dalam negeri tetap terkendali, bahkan paling tinggi di angka 2,8%. Adapun, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah terus memitigasi risiko atas potensi terjadinya gejolak harga pangan khususnya beras, dengan cara konsisten menjaga ketersediaan pasokan. Namun, ekonom Bank Danamon Irman Faiz berpendapat puncak kenaikan harga pangan justru terjadi pada Maret—April 2024 seiring dengan faktor musiman Ramadan dan Idulfitri. Salah satu faktor penopangnya adalah Indonesia Manufacturing Purchasing Manager’s Index (PMI) yang tetap ekspansif pada Februari 2024 di level 52,7. Utamanya, didorong oleh pesanan baru domestik saat pesanan eksternal masih lesu. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan bahwa terlepas dari risiko inflasi jangka pendek, inflasi secara keseluruhan pada 2024 diproyeksikan berada di kisaran 3% atau masih sesuai dengan target Bank Indonesia (BI) sebesar 1,5%—3,5%.

Panas bumi atau geotermal menjadi salah satu tumpuan energi masa depan. Di Indonesia, pemanfaatan energi geotermal yang dikenal ramah lingkungan sudah dilakukan sejak 42 tahun lalu, tepatnya sejak Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang beroperasi. Rentang waktu yang cukup panjang ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan geotermal. Selain itu, ditilik dari sisi geografis, Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik. Posisi ini membuat potensi geotermal Indonesia makin tak terbendung. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sumber daya energi geotermal di Indonesia diproyeksikan mencapai 29,5 Giga Watt electrical (GWe) yang terdiri atas resources sebesar 11.073 megawatt (MW) dan cadangan sebesar 17.453 MW. Sayangnya, pemanfaatan geotermal masih belum optimal karena jumlah PLTP yang menjadi objek vital nasional masih terbatas. Kendala kualitas data eksplorasi yang masih rendah, dan bahkan belum sampai pada penyampaian data pengeboran membuat investor kurang tertarik berinvestasi karena kesulitan mendapatkan kepastian cadangan energi ini di satu titik dari perut bumi. Kondisi ini membuat investor panas bumi mendesak adanya penguatan kualitas data ditambah dengan dukungan pemerintah dalam bidang eksplorasi. Hal ini meliputi drilling insurance, cost-sharing dan implementasi geothermal fund. Salah satu alasannya karena masih diperlukan strategi dan teknologi pembangkit listrik yang tepat untuk pengembangannya, metode survei yang tepat untuk eksplorasi, dan penyusunan harga tarif listrik untuk temperatur sedang hingga rendah. Menyadari bahwa investasi pengembangan geotermal begitu mendesak, pemerintah berupaya mengatasinya dengan menyiapkan serangkaian kebijakan pengembangan panas bumi. Salah satu yang paling penting adalah mengatur klaster ekonomi di sejumlah daerah di kawasan Indonesia Timur guna menambah pengembangan PLTP. Selain masalah investasi, memunculkan kesadaran para pemangku kepentingan bahwa potensi panas bumi di Indonesia perlu diikuti dengan sinergi dari hulu hingga hilir menjadi pekerjaan rumah yang tak pernah usai.

Harga sejumlah bahan pangan nonberas naik seiring meningkatnya permintaan di tengah lonjakan harga beras beberapa bulan terakhir. Warga di beberapa daerah khawatir harga beras bertahan tinggi atau justru semakin naik menjelang Ramadhan yang jatuh pada pertengahan Maret 2024. Di Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sultra, Edi (34) takjub saat menanyakan harga seporsi kasoami kepada pedagang. Harganya mencapai Rp 10.000. Sehari sebelumnya, harganya Rp 8.000. ”Kalau di pembuat itu harganya masih Rp 8.000, tapi kalau tangan kedua sudah naik Rp 10.000. Sebulan lalu, seporsi yang sama masih Rp 5.000,” kata Edi, dihubungi dari Kendari, Kamis (29/2).

Kasoami atau disebut soami di beberapa wilayah adalah makanan pokok masyarakat kepulauan Sultra yang berbahan dasar singkong. Setelah diparut, singkong diperas dan disebut kaopi. Bahan ini menjadi bahan utama kasoami yang dicetak berbentuk lancip. Menurut Edi, kenaikan harga kasoami ini mulai terjadi seiring melonjaknya harga beras. Di Kaledupa, harga beras premium tertinggi Rp 850.000 untuk kemasan 50 kg. Sebelumnya, harga beras di pulau ini Rp 720.000 per karung kemasan 50 kg. Wa Sapoo (47), warga Wangi-wangi, pulau ibu kota Kabupaten Wakatobi, menceritakan, selain kasoami, harga berbagai bahan pangan lokal memang terus naik. Harga sekarung keladi mencapai Rp 400.000, naik dari sebelumnya Rp 200.000.

”Harga ubi kuning, ubi putih, juga naik. Kasoami sudah naik, ukurannya juga jadi kecil. Semua naik sejak harga beras terus melonjak,” ujarnya. Di DI Yogyakarta, kenaikan harga beras juga dinilai turut mendorong permintaan singkong. Menurut Sudras (42), pedagang di Pasar Telo Karangkajen di Kelurahan Brontokusuman, saat ini dia bisa menjual 1,5 ton singkong per hari, naik dari biasanya 1 ton per hari (Kompas, 26/2). Menurut dia, jumlah itu meningkat sejak Desember 2023, saat harga beras mulai bergejolak. Hal ini mengindikasikan setidaknya sebagian warga sudah bisa beralih ke sumber karbohidrat selain beras. ”Banyak pedagang pengecer yang biasanya hanya membeli 80 kg kini menjadi 100 kg. Peningkatan penjualan biasa terjadi setiap harga beras naik,” ujarnya. (Yoga) 

Seorang petani dari Blora, Jateng, mengirim pesan melalui Whatsapp berjudul ”Surat Terbuka”. ”Harga beras semakin tinggi kami merasa perekonomian kami sebagai petani juga semakin membaik…” Pesan video memperlihatkan para perempuan tani memakan bekal makan siang mereka di tepi sawah. ”…Bila kalian demo ingin harga beras turun ya silakan tanam padi sendiri, panen sendiri, makan sendiri….” Pesan itu menjadi kontras dengan arus besar pemberitaan media tentang keluhan mahalnya harga beras belakangan ini. Data memperlihatkan harga beras secara nominal memang terus bergerak naik dari tahun ke tahun. Data BPS memperlihatkan, pada Januari 2020 hingga Januari 2024, harga rata-rata beras medium Rp 9.805, Rp 9.405, Rp 9.381, Rp 10.801,71, dan pada Januari 2024 menjadi Rp 13.187 per kg.

Data tersebut mengindikasikan harga pangan, terutama beras, sulit kembali ”murah” seperti satu dekade lalu. Produksi beras ditentukan oleh kecukupan lahan sawah, sedangkan luas sawah terus susut. Kementan menyebut setiap tahun terjadi konversi lahan sawah menjadi nonsawah 90.000-100.000 hektar. Jumlah penduduk terus bertambah, demikian pula kelas menengah yang memiliki kebutuhan gizi tersendiri. Pada saat bersamaan, perubahan iklim memengaruhi pola musim dan iklim sehingga dapat mengganggu produktivitas tanaman pangan. Teknologi yang ada belum mampu mengejar lambatnya kenaikan produktivitas padi. Luas panen padi juga cenderung turun, produktivitasnya stagnan.

Indonesia memerlukan politik pangan baru dengan strategi baru: beras seharusnya tidak lagi jadi satu-satunya bahan pangan sumber karbohidrat. Dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat semakin maju dan sejahtera, perlu strategi pangan nasional berdasarkan kebutuhan gizi, bukan lagi berdasarkan komoditas, apalagi bila hanya beras. Perlu disiapkan peta jalan yang mengelompokkan kebutuhan penduduk berdasarkan usia; jender, seperti ibu hamil dan menyusui; profesi; aktivitas; daya beli; hingga kondisi geografis dengan bantuan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineralnya. Peta jalan itu digunakan untuk menetapkan mekanisme produksi, hilirisasi, hingga distribusinya. Dengan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya, tersedia banyak sumber karbohidrat lain, selain sumber protein, vitamin, dan mineral. Pembenahan bahan pangan nonpadi sudah harus dimulai dari aspek agronomi, pengolahan dan hilirasai, distribusi, hingga penyajian. (Yoga)