MUHAIMIN, petani padi asal Desa Cangkring Rembang, Kabupaten Demak, Jateng, harus mengais sisa padi yang telah terendam banjir. Gabah yang masih bisa diselamatkan ia jemur. Setelah kadar air menyusut, gabah dipisahkan dari tangkainya, lalu dijual. Lahan pertanian milik pria 35 tahun itu terendam banjir yang melanda sejak 9 Februari 2024. Akibat banjir tersebut, padi yang telah menguning rusak. “Ada yang busuk, tukul cambah (tumbuh kecambah). Rusak pokoknya,” katanya, Rabu, 28 Februari 2024. Melihat kondisi tanamannya itu, Muhaimin memperkirakan harganya anjlok. Dia memprediksi nilai gabah yang terendam banjir tidak sampai separuh harga normal.

Kondisi itu diperparah dengan tidak semua gabah layak jual karena rusak. “Dalam kondisi normal satu bahu (setengah hektare lebih) hasilnya 3,5 ton. Ini paling-paling 1 ton.” Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, sawah seluas 9.368,5 hektare di provinsi tersebut terendam banjir selama dua bulan pertama 2024. Banjir juga menggenangi lahan pertanian komoditas lain, seperti jagung dan bawang merah. "Banjir berpotensi menurunkan hasil panen,” ujar Kepala Dinas Pertanian Jawa Tengah, Supriyanto, kemarin, 1 Maret 2024. (Yetede)

Lonjakan harga pangan yang memantik kenaikan inflasi pada Februari 2024 menjadi alarm yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, gerak cepat pemerintah meredam inflasi pangan sangat dinanti, khususnya menjelang Ramadan yang secara historis berimbas pada laju Indeks Harga Konsumen (IHK). Pada Februari 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 0,37% month-to-month (MtM) atau 2,75% year-on-year (YoY). Inflasi Februari itu lebih tinggi dari konsensus analis Bloomberg yang memproyeksikan IHK naik 0,27% MtM atau 2,56% secara tahunan, sekaligus lebih tinggi dari Januari 2024 sebesar 2,57% YoY. Ironisnya, lesatan inflasi itu dipicu oleh inflasi harga bergejolak (volatile food) yang menyentuh level tertinggi dalam 17 bulan terakhir akibat kenaikan harga komoditas pangan terutama, beras, cabai merah, daging ayam, tomat, bawang putih, dan telur ayam sepanjang bulan lalu. “Inflasi volatile food , secara YoY 8,47%, merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2022, yang pada September 2022 terjadi inflasi 9,02%,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah, Jumat (1/3). Di antara komoditas pangan, lonjakan harga beras mendapatkan sorotan utama. Habibullah menyebut harga beras pada Februari 2024 merupakan harga tertinggi dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Memasuki Ramadan, Habibullah menyebut masyarakat perlu mewaspadai terjadinya kenaikan harga secara umum yang memicu inflasi. Dengan merujuk data historis, inflasi pada April 2020 sebesar 0,08% (MtM), April 2021 sebesar 0,13%, April 2022 mencapai 0,95%, dan Maret 2023 setara 0,18% secara bulanan. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moe-giarso mengatakan inflasi pada bulan lalu utamanya dipengaruhi oleh fluktuasi harga pada komponen volatile food. 

Dia menjelaskan, kenaikan harga beras terutama dipicu oleh masalah iklim yang menyebabkan mundurnya masa tanam dan masa panen. Selain itu, cadangan dari impor juga belum sepenuhnya terealisasi. Susiwijono menambahkan pemerintah telah mempersiapkan strategi untuk mengendalikan harga menjelang periode Ramadan dan Idulfitri. Susiwijono memastikan pemerintah terus menyalurkan bantuan pangan untuk mengontrol harga pangan. Jurus itu membuat pemerintah optimistis laju inflasi umum di dalam negeri tetap terkendali, bahkan paling tinggi di angka 2,8%. Adapun, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah terus memitigasi risiko atas potensi terjadinya gejolak harga pangan khususnya beras, dengan cara konsisten menjaga ketersediaan pasokan. Namun, ekonom Bank Danamon Irman Faiz berpendapat puncak kenaikan harga pangan justru terjadi pada Maret—April 2024 seiring dengan faktor musiman Ramadan dan Idulfitri. Salah satu faktor penopangnya adalah Indonesia Manufacturing Purchasing Manager’s Index (PMI) yang tetap ekspansif pada Februari 2024 di level 52,7. Utamanya, didorong oleh pesanan baru domestik saat pesanan eksternal masih lesu. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan bahwa terlepas dari risiko inflasi jangka pendek, inflasi secara keseluruhan pada 2024 diproyeksikan berada di kisaran 3% atau masih sesuai dengan target Bank Indonesia (BI) sebesar 1,5%—3,5%.

Panas bumi atau geotermal menjadi salah satu tumpuan energi masa depan. Di Indonesia, pemanfaatan energi geotermal yang dikenal ramah lingkungan sudah dilakukan sejak 42 tahun lalu, tepatnya sejak Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang beroperasi. Rentang waktu yang cukup panjang ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan geotermal. Selain itu, ditilik dari sisi geografis, Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik. Posisi ini membuat potensi geotermal Indonesia makin tak terbendung. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sumber daya energi geotermal di Indonesia diproyeksikan mencapai 29,5 Giga Watt electrical (GWe) yang terdiri atas resources sebesar 11.073 megawatt (MW) dan cadangan sebesar 17.453 MW. Sayangnya, pemanfaatan geotermal masih belum optimal karena jumlah PLTP yang menjadi objek vital nasional masih terbatas. Kendala kualitas data eksplorasi yang masih rendah, dan bahkan belum sampai pada penyampaian data pengeboran membuat investor kurang tertarik berinvestasi karena kesulitan mendapatkan kepastian cadangan energi ini di satu titik dari perut bumi. Kondisi ini membuat investor panas bumi mendesak adanya penguatan kualitas data ditambah dengan dukungan pemerintah dalam bidang eksplorasi. Hal ini meliputi drilling insurance, cost-sharing dan implementasi geothermal fund. Salah satu alasannya karena masih diperlukan strategi dan teknologi pembangkit listrik yang tepat untuk pengembangannya, metode survei yang tepat untuk eksplorasi, dan penyusunan harga tarif listrik untuk temperatur sedang hingga rendah. Menyadari bahwa investasi pengembangan geotermal begitu mendesak, pemerintah berupaya mengatasinya dengan menyiapkan serangkaian kebijakan pengembangan panas bumi. Salah satu yang paling penting adalah mengatur klaster ekonomi di sejumlah daerah di kawasan Indonesia Timur guna menambah pengembangan PLTP. Selain masalah investasi, memunculkan kesadaran para pemangku kepentingan bahwa potensi panas bumi di Indonesia perlu diikuti dengan sinergi dari hulu hingga hilir menjadi pekerjaan rumah yang tak pernah usai.

Harga sejumlah bahan pangan nonberas naik seiring meningkatnya permintaan di tengah lonjakan harga beras beberapa bulan terakhir. Warga di beberapa daerah khawatir harga beras bertahan tinggi atau justru semakin naik menjelang Ramadhan yang jatuh pada pertengahan Maret 2024. Di Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sultra, Edi (34) takjub saat menanyakan harga seporsi kasoami kepada pedagang. Harganya mencapai Rp 10.000. Sehari sebelumnya, harganya Rp 8.000. ”Kalau di pembuat itu harganya masih Rp 8.000, tapi kalau tangan kedua sudah naik Rp 10.000. Sebulan lalu, seporsi yang sama masih Rp 5.000,” kata Edi, dihubungi dari Kendari, Kamis (29/2).

Kasoami atau disebut soami di beberapa wilayah adalah makanan pokok masyarakat kepulauan Sultra yang berbahan dasar singkong. Setelah diparut, singkong diperas dan disebut kaopi. Bahan ini menjadi bahan utama kasoami yang dicetak berbentuk lancip. Menurut Edi, kenaikan harga kasoami ini mulai terjadi seiring melonjaknya harga beras. Di Kaledupa, harga beras premium tertinggi Rp 850.000 untuk kemasan 50 kg. Sebelumnya, harga beras di pulau ini Rp 720.000 per karung kemasan 50 kg. Wa Sapoo (47), warga Wangi-wangi, pulau ibu kota Kabupaten Wakatobi, menceritakan, selain kasoami, harga berbagai bahan pangan lokal memang terus naik. Harga sekarung keladi mencapai Rp 400.000, naik dari sebelumnya Rp 200.000.

”Harga ubi kuning, ubi putih, juga naik. Kasoami sudah naik, ukurannya juga jadi kecil. Semua naik sejak harga beras terus melonjak,” ujarnya. Di DI Yogyakarta, kenaikan harga beras juga dinilai turut mendorong permintaan singkong. Menurut Sudras (42), pedagang di Pasar Telo Karangkajen di Kelurahan Brontokusuman, saat ini dia bisa menjual 1,5 ton singkong per hari, naik dari biasanya 1 ton per hari (Kompas, 26/2). Menurut dia, jumlah itu meningkat sejak Desember 2023, saat harga beras mulai bergejolak. Hal ini mengindikasikan setidaknya sebagian warga sudah bisa beralih ke sumber karbohidrat selain beras. ”Banyak pedagang pengecer yang biasanya hanya membeli 80 kg kini menjadi 100 kg. Peningkatan penjualan biasa terjadi setiap harga beras naik,” ujarnya. (Yoga) 

Seorang petani dari Blora, Jateng, mengirim pesan melalui Whatsapp berjudul ”Surat Terbuka”. ”Harga beras semakin tinggi kami merasa perekonomian kami sebagai petani juga semakin membaik…” Pesan video memperlihatkan para perempuan tani memakan bekal makan siang mereka di tepi sawah. ”…Bila kalian demo ingin harga beras turun ya silakan tanam padi sendiri, panen sendiri, makan sendiri….” Pesan itu menjadi kontras dengan arus besar pemberitaan media tentang keluhan mahalnya harga beras belakangan ini. Data memperlihatkan harga beras secara nominal memang terus bergerak naik dari tahun ke tahun. Data BPS memperlihatkan, pada Januari 2020 hingga Januari 2024, harga rata-rata beras medium Rp 9.805, Rp 9.405, Rp 9.381, Rp 10.801,71, dan pada Januari 2024 menjadi Rp 13.187 per kg.

Data tersebut mengindikasikan harga pangan, terutama beras, sulit kembali ”murah” seperti satu dekade lalu. Produksi beras ditentukan oleh kecukupan lahan sawah, sedangkan luas sawah terus susut. Kementan menyebut setiap tahun terjadi konversi lahan sawah menjadi nonsawah 90.000-100.000 hektar. Jumlah penduduk terus bertambah, demikian pula kelas menengah yang memiliki kebutuhan gizi tersendiri. Pada saat bersamaan, perubahan iklim memengaruhi pola musim dan iklim sehingga dapat mengganggu produktivitas tanaman pangan. Teknologi yang ada belum mampu mengejar lambatnya kenaikan produktivitas padi. Luas panen padi juga cenderung turun, produktivitasnya stagnan.

Indonesia memerlukan politik pangan baru dengan strategi baru: beras seharusnya tidak lagi jadi satu-satunya bahan pangan sumber karbohidrat. Dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat semakin maju dan sejahtera, perlu strategi pangan nasional berdasarkan kebutuhan gizi, bukan lagi berdasarkan komoditas, apalagi bila hanya beras. Perlu disiapkan peta jalan yang mengelompokkan kebutuhan penduduk berdasarkan usia; jender, seperti ibu hamil dan menyusui; profesi; aktivitas; daya beli; hingga kondisi geografis dengan bantuan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineralnya. Peta jalan itu digunakan untuk menetapkan mekanisme produksi, hilirisasi, hingga distribusinya. Dengan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya, tersedia banyak sumber karbohidrat lain, selain sumber protein, vitamin, dan mineral. Pembenahan bahan pangan nonpadi sudah harus dimulai dari aspek agronomi, pengolahan dan hilirasai, distribusi, hingga penyajian. (Yoga) 

Perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat bersifat akan flleksibel. Saat ini Pemerintah sedang menyusun intrusmen bea keluar konsentrat tembaga pasca Mei 2024. Hanya saja relaksasi ekspor diberikan jika PT Freeport Indonesia (PTFI) memenuhi komitmennya menyelesaikan smelter pada Mei mendatang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan potensi penyimpanan karbon nasional mencapai 572, miliar ton CO2 pada saline aquifer, dan sebesar 4,85 miliar ton CO2 pada depleted oil and gas reservoir. Potensi penyimpanan yang besar tersebut akan cukup signifikan dalam mendukung target penurunan emisi jangka panjang. "Perhitungan potensi penyimpanan karbon pada seline aquifer sekitar 572 miliar ton itu skalanya cekungan migas. Kalau perhitungan potensi pada depleted oil and gas reservoir sekitar 4,85 ,iliar ton itu skalanya sudah lapangan migas," kata Kepala Balai Besar Penguji Minyak dan Gas bumi LEMIGAS Ariana Soemanto. (Yetede)

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengemukakan, Indonesia berpeluang menekan impor daging melalui pengembangan peternakan sapi di tiga wilayah yakin, Sulawesi, Kalimantan, dan NTT. Pemerintah telah memutuskan impor daging sapi 2024 sebesar 145.250,6 ton berdasarkan hasil perhitungan ulang volume impor konsumsi reguler. "Kita punya wilayah-wilayah cukup besar di Sulawesi, Kalimantan, dan NTT. Ada padang-padang rumput yang luas, saya kira kita (bisa) swasembada (daging sapi)," kata Wapres Ma'ruf  di Welling, Selandia Baru, Kamis (29/2/2023). Wapres mengatakan , otoritas terkait di Indonesia telah  telah memulai proses perencanaan dalam pengembangan  peternak sapi di Kalimantan, Sulawesi, dan NTT, yang diharapkan mampu mengurangi impor daging. (Yetede)

Lonjakan harga beras belum sepenuhnya reda, masyarakat Indonesia harus bersiap menghadapi kenaikan harga daging sapi akibat pasokan tersendat menjelang bulan puasa. Pasalnya, produksi sapi dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan yang terus naik. Di sisi lain, proses impor daging di awal tahun ini terlambat dari seharusnya akhir 2023, izin keluar baru keluar Februari.  Bahkan, kabar yang masuk ke KONTAN, kuota impor juga dipangkas lantaran importir gagal merealisasikan impor. Kondisi ini akan membuat daging sapi  melambung, apalagi  saat Ramadan dan Idulfitri. Di sisi lain, proses impor daging di awal tahun ini terlambat dari seharusnya akhir 2023, izin keluar baru keluar Februari.  Bahkan, kabar yang masuk ke KONTAN, kuota impor juga dipangkas lantaran importir gagal merealisasikan impor. Kondisi ini akan membuat daging sapi  melambung, apalagi  saat Ramadan dan Idulfitri. 

Krisis pangan yang melanda hampir di seluruh belahan dunia beberapa waktu belakangan membuat pemerintah ketar-ketir terhadap ketahanan pangan nasional. Pabrik amonium nitrat yang semula ditujukan kepada industri bahan peledak pun diminta untuk bisa digunakan oleh industri pupuk. Besarnya impor bahan baku pupuk menjadi perhatian pemerintah di tengah ketatnya pasokan pangan dunia. Alasannya, pupuk merupakan aspek penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Kendala pupuk pun berimbas pada langkah impor bahan pangan. Keberadaan pabrik amonium nitrat milik PT Kaltim Amonium Nitrat di Bontang, Kalimantan Timur diharapkan membuka jalan bagi Indonesia mengurangi impor bahan baku pupuk dan pangan. Untuk diketahui, pabrik amonium nitrat dengan investasi sekitar Rp1,2 triliun itu awalnya ditujukan kepada industri bahan peledak. Bahkan, pabrik tersebut telah mendapatkan permintaan untuk kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur. Kepala Negara pun meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menambah investasi pabrik amonium nitrat agar tidak perlu lagi melakukan impor. Harapannya, pasokan bahan baku pupuk di dalam negeri tidak lagi terganggu saat terjadi ketidakpastian global, seperti saat meningkatnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa industri pupuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor lain karena industri hilirnya lebih dulu terbentuk dibandingkan dengan hulu. Keberadaan pabrik yang dibangun oleh perusahaan patungan PT Pupuk Kaltim dan PT Dahana Investama Corp itu dinilai cukup strategis, karena bakal memproduksi amonium nitrat sebanyak 75.000 ton per tahun. Jumlah tersebut belum termasuk asam nitrat yang bisa digunakan oleh industri pertahanan dan pupuk. Amonium nitrat merupakan bahan baku utama produksi bahan peledak, sehingga diperlukan jaminan suplai yang memadai untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Sejalan dengan pengembangan industri pupuk di Tanah Air, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk membangun dua pabrik pupuk NPK berbasis nitrat untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Menurutnya, masing-masing pabrik tersebut bakal memiliki kapasitas produksi 100.000 ton pupuk NPK per tahun sehingga diharapkan bisa menopang ketahanan pangan nasional. Alasannya, pabrik NPK di Jawa Barat ditargetkan rampung tahun ini, disusul pabrik NPK di Bontang pada tahun berikutnya.

Sikap pemerintah mulai melunak terhadap permintaan PT Freeport Indonesia untuk tetap bisa mengekspor konsentrat tembaga hingga akhir tahun ini sampai Smelter Manyar mampu beroperasi penuh. Kementerian Ke­­­­uang­an memberikan sinyal positif terhadap kemungkinan pemerintah melanjutkan relaksasi ekspor konsentrat tembaga milik Freeport Indonesia, meski hingga kini belum ada keputusan final mengenai kebijakan yang terkait dengan penghiliran tersebut. Komitmen Freeport Indonesia melakukan commissioning di Smelter Manyar bakal menjadi acuan bagi pemerintah apakah nantinya bakal mengizinkan perusahaan untuk mengekspor konsentrat selepas Mei 2024 hingga akhir tahun ini. “Setelah Mei 2024 bagaimana, tentu kami mainkan antara relaksasi ekspor dan tarif bea keluar. Nanti internal pemerintah akan diskusi kembali,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani selepas kunjungan ke Proyek Smelter Manyar Freeport Indonesia di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Kamis (29/2). Askolani menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan bakal lebih fleksibel soal ketentuan ekspor konsentrat tembaga sesuai dengan progres pembangunan smelter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun menegaskan bahwa relaksasi ekspor konsentrat tembaga Freeport Indonesia selepas Mei 2024 masih belum diputuskan oleh pemerintah hingga saat ini. Arifin menegaskan bahwa Kementerian ESDM masih menunggu realisasi dari komitmen Freeport Indonesia untuk mulai commissioning Smelter Manyar pada Mei 2024. Persoalan kuota ekspor konsentrat tembaga hingga akhir tahun ini menjadi isu penting, karena Freeport Indonesia membuka kemungkinan penurunan kapasitas produksi sekitar 40% pada rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2024, jika tidak mendapatkan izin ekspor konsentrat selepas Mei 2024. Wakil Presiden Direktur Freeport Indonesia Jenpino Ngabdi dalam kesempatan yang sama memastikan bahwa pembangunan smelter yang dikerjakan perusahaan telah berjalan sesuai dengan target.   

Sekadar catatan, pembangunan smelter tersebut merupakan mandat dari izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport Indonesia untuk bisa beroperasi di Tanah Air. Freeport Indonesia juga diketahui telah menanamkan investasi hingga US$3,1 miliar hingga akhir Desember 2023. Proyek tersebut juga merupakan smelter tembaga kedua Freeport Indonesia, setelah membangun smelter pertamanya di Gresik yang dikelola oleh PT Smelting Gresik. Smelter tembaga dengan desain single line terbesar di dunia tersebut nantinya mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi 1,7 juta ton, dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000 ton per tahun. Produk utama smelter adalah katoda tembaga, emas, dan perak murni batangan, serta platinum group metal (PGM). Selain itu, ada juga asam sulfat, gipsum, dan timbal sebagai produk sampingan yang bisa dihasilkan smelter tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga telah menyetujui rencana kerja dan anggaran biaya Freeport Indonesia hingga 2026, dengan target produksi 63,16 juta ton bijih atau ore pada tahun ini, 77,52 juta ton pada tahun depan, dan 79,12 juta ton pada 2026. Upaya mendapatkan kuota ekspor konsentrat tembaga juga dilakukan oleh Freeport-McMoRan. Pada Januari 2024, Richard C. Adkerson, Ketua Dewan Direksi Freeport-McMoRan yang kala itu menjabat sebagai CEO Freeport-McMoRan, mengaku telah berbicara sedikitnya tiga kali dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ihwal permohonan perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat Freeport Indonesia. Menurut Richard, Presiden Jokowi bersama dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif memahami keperluan waktu perpanjangan ekspor untuk ramp up atau peningkatan produksi smelter Manyar saat selesai konstruksi pada Mei 2024 nanti.