Lingkungan Hidup
( 5781 )Efek Negatif Penghiliran Nikel
PENGELOLAAN EMISI : Potensi Jumbo Penyimpanan Karbon
Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas Ariana Soemanto mengatakan, potensi penyimpanan karbon pada saline aquifer diperoleh melalui perhitungan dengan mempertimbangkan potensi pada cekungan migas yang telah berproduksi, kedalaman 800—2.500 meter, ketebalan lebih dari 20 meter, porositas lebih dari 20%, permeabilitas lebih dari 100 mD, dan salinitas air formasi lebih dari 10.000 ppm. “Perhitungan potensi penyimpanan karbon pada saline aquifer sekitar 572 miliar ton itu skalanya ‘cekungan migas’. Kalau perhitungan potensi pada depleted oil and gas reservoir sekitar 4,85 miliar ton itu skalanya sudah ‘lapangan migas’,” katanya, Minggu (25/2). Dia menjelaskan, potensi tersebut merupakan high level assessment untuk kepentingan strategis. Selanjutnya, akan dilakukan dilakukan berbagai aktivitas migas lebih lanjut, seperti seismik, studi/pemodelan geologi geofisika reservoir, pemboran, rencana pengembangan lapangan termasuk studi keekonomian untuk meningkatkan keyakinan atas potensi itu. “Terkait dengan CCS dan CCUS, regulasi mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ESDM, hingga Pedoman tata kerja sudah ada. Peta Potensi penyimpanan karbon juga sudah ada,” ujarnya. Untuk diketahui, saat ini sudah ada Peraturan Presiden No. 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Selain itu,ada juga Peraturan Menteri ESDM No. 2/2023.
Kenaikan Harga Beras Masih Bisa Berlanjut
Kenaikan harga beras diprediksi berlanjut setidaknya hingga
Maret 2024. Sebab, sejumlah sentra produksi belum memasuki musim panen raya.
Namun, pasokan beras dari Perum Bulog dinilai meredam kenaikan harga beras di
pasar. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) BI mencatat, harga rata-rata
beras nasional pada Jumat (23/2) mencapai Rp 15.650 per kg, naik 5,4 % dibanding
satu bulan sebelumnya atau naik 14,2 % dibanding Januari 2023. Ketua Koperasi
Pasar Induk Beras Cipinang Zulkifli Rasyid berpendapat, kondisi cuaca yang
tidak pasti mengakibatkan panen tidak jelas. Area panen relatif masih terbatas
sehingga harga beras belum dapat dipastikan kembali ke harga normal.
”Harga beras dipastikan kembali normal jika sudah panen raya.
Untuk itu, tingginya harga beras masih akan berlangsung hingga pertengahan atau
akhir Maret (2024),” katanya, Sabtu (24/2). BPS memperkirakan produksi beras
pada Maret 2024 mencapai 3,51 juta ton. Kendati neraca bulanan mulai surplus, volume
produksi pada Maret tahun ini lebih rendah dari realisasi produksi beras pada Maret
2023 yang mencapai 5,13 juta ton. Surplus beras pada Maret 2024 diperkirakan 970.000
ton atau lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada Maret 2023 yang mencapai
2,59 juta ton (Kompas.id, 19/2/2024).
Menurut Direktur Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Kementan Mohammad Ismail Wahab, meski tidak setinggi Maret tahun lalu, panen
pada Maret tahun ini akan berdampak terhadap penurunan harga beras. Pada Maret
2024, produksi gabah kering giling (GKG) diperkirakan 6,1 juta ton atau turun
2,82 juta ton dari produksi Maret 2023 di 8,92 juta ton. Akan tetapi, angka produksi itu lebih tinggi
dari produksi GKG pada Januari dan Februari 2024, masing-masing 1,58 juta ton
dan 2,42 juta ton. Kendati harga masih tinggi, kata Mentan Zulkifli Hasan, stok
beras untuk kebutuhan warga Jakarta masih aman. Ia memastikan pasokan beras
dari Perum Bulog dapat meredam kenaikan harga beras di Ibu Kota. (Yoga)
Prioritas Rehab 611 Rumah Rusak
Pemerintah mendata rumah warga yang rusak akibat puting
beliung di Sumedang dan Bandung, Jabar, guna menentukan anggaran rehabilitasi.
Dari pendataan sementara, 611 rumah warga rusak akibat terjangan putting beliung
di Kabupaten Bandung dan Sumedang, Jabar, Rabu (21/2) sore. BNPB akan memprioritaskan
perbaikan rumah warga yang rusak. Di Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek,
Kabupaten Bandung, Jumat (23/2) warga masih menyingkirkan puing-puing atap yang
roboh. Untuk sementara, warga menutup bagian atap rumah dengan terpal.
Desa itu terdampak paling parah. Sebanyak 350 rumah di desa
yang dihuni sekitar 9.000 jiwa ini rusak. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB
Mayjen Fajar Setyawan mengunjungi warga Nanjung Mekar pada Jumat siang. didampingi
Sekretaris Kabupaten Bandung Cakra Amiyana. Menurut Fajar, BNPB akan bersinergi
dengan Pemkab Sumedang dan Kabupaten Bandung untuk mendata rumah yang rusak
ringan, sedang, dan berat. Bantuan uang untuk rehabilitasi rumah akan
disesuaikan dengan kategori kerusakan.
BPBD Kabupaten Bandung mencatat, 568 rumah rusak dan 1.879
jiwa terdampak. Sementara BPBD Kabupaten Sumedang mencatat, 43 rumah rusak dan
89 jiwa terdampak. ”Kami bersama kedua pemda masih mengkaji kerusakan setiap
rumah. Untuk warga yang rumahnya rusak ringan mendapatkan uang rehabilitasi Rp
15 juta, rusak sedangRp 30 juta, dan rusak berat Rp 60 juta,” ujarnya. Kepala
Desa Nanjung Mekar Kiki Kosasih berharap pemerintah bisa memprioritaskan bantuan
seng atau asbes bagi warga yang atap rumahnya rusak. Sementara Kabid Kedaruratan
dan Logistik BPBD Jabar Bambang Imanudin menyatakan bakal mengupayakan kajian
rumah terdampak di lima kecamatan tuntas pekan depan. (Yoga)
Mengamankan Produksi Beras
Sampai minggu ketiga Februari 2024, rata-rata harga beras
medium secara nasional masih mengalami peningkatan. Panel Harga Pangan Bapanas,
per 15 Februari 2024, menunjukkan rata-rata harga beras medium di tingkat
konsumen sebesar Rp 14.031 per kg, meningkat 4,00 % secara bulanan dan 15,03 % secara
tahunan. Rata-rata harga beras tertinggi ada di Papua Pegunungan sebesar Rp
21.500 dan terendah di Jambi Rp 12.575. Kantor Staf Presiden, dalam rilis mingguannya
tentang Laporan Hasil Pemantauan harga Pangan Strategis, sudah lama memasukkan
harga beras dalam status tak amankarena harganya jauh di atas HET pemerintah. Bertahannya
harga beras tinggi setahun terakhir disebabkan banyak hal, antara lain kenaikan
biaya produksi, penurunan produksi beras nasional, dan tingginya harga beras di
pasaran global.
Berdasarkan Data BPS (2023) produksi beras tahun 2023 turun 645.000
ton, dari 31,54 juta ton pada 2022 menjadi 30,9 juta ton pada 2023 disebabkan penurunan
luas panen, sekitar 255.000 hektar, atau 2,45 % dibandingkan dengan tahun lalu.
Penurunan ini diperkirakan terus berlanjut. Berdasarkan data Kerangka Sampel
Area yang dikutip Kompas, 13 Februari 2024, produksi gabah kering giling (GKG)
pada Januari-Maret 2024 sekitar 10,1 juta ton, jauh lebih rendah dari periode
yang sama tahun lalu di 16,2 juta ton. Proses penurunan produksi ini telah berlangsung
selama enam tahun terakhir, terutama karena penurunan luas areal panen 1,81 %
per tahun, sementara produktivitas relatif tetap di kisaran 52 kuintal per
hektar.
Dampak dari penurunan ini terlihat dari berkurangnya surplus
tahunan beras, yaitu pengurangan produksi terhadap konsumsi tahunan. Memperhatikan
kecenderungan penurunan produksi di dalam negeri dan prediksi penurunan jumlah
beras yang diperdagangkan tahun 2024, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk
mengamankan produksi beras di dalam negeri. Upaya mengamankan produksi beras di
dalam negeri harus dapat menjawab dua masalah utama yang ada, yaitu penurunan
luas areal panen dan stagnasi produktivitas selama enam tahun terakhir. Terkait
dengan luas areal panen, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memperbarui
data baku lahan sawah.
Data baku lahan sawah yang digunakan saat ini adalah data
Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019, yaitu 7.463.948 hektar. Dalam
jangka pendek, perluasan areal panen lebih memungkinkan untuk dilakukan melalui
peningkatan indeks pertanaman dengan meningkatkan
intensitas tanam padi pada satu hamparan lahan, dari sekali tanam menjadi dua
kali tanam, atau dari dua kali tanam menjadi tiga kali tanam dalam setahun.
Upaya perluasan areal panen melalui pencetakan lahan sawah baru, apalagi di
lahan rawa, akan membutuhkan waktu yang lebih lama bisa efektif memperluas
areal panen. Secara nasional potensi peningkatan intensitas tanam padi masih
sangat terbuka. (Yoga)
Indonesia Darurat Impor Pangan
Ketergantungan impor pangan makin memprihatinkan. Bukan cuma beras, impor masif juga terjadi di banyak komoditas pangan lain. Mulai dari gula, garam, susu, daging hingga bawang bergantung dengan impor. Bukan kali pertama ini terjadi. Impor pangan terus bertambah, mencapai rekor. Namun, konsentrasi pemerintah belum full ke sektor pangan. Mari kita telisik data-data impor pangan. Selain impor beras yang mencapai lebih dari tiga juta ton pada 2023 lalu, Indonesia juga harus menambal kebutuhan gula nasional sebesar 5,8 juta ton. Berdasarkan data BUMN Pangan, ID Food, produksi gula dalam negeri maksimal hanya 2,4 juta ton per tahun, jauh di bawah kebutuhan nasional yang sampai 7 juta ton. Alhasil, defisitnya tinggi hingga 4,6 juta ton. Setali tiga uang. Dalam neraca pangan nasional per 24 November 2023, kebutuhan kedelai dalam negeri sepanjang tahun 2.591.617 ton atawa 215.968 ton per bulan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memproyeksikan, produksi kedelai lokal cuma 346.821 ton, 14% dari kebutuhan dan impor 2,3 juta ton. Artinya, 85% kebutuhan domestik dari impor. Seretnya pasokan pangan membuat harga melambung. Reynaldi Sarijowan, Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikapi) menyebut, harga beras kini kian simpang siur. "Pedagang kesulitan mendapat beras premium karena stok yang dimiliki penggilingan juga terbatas," sebutnya kepada KONTAN, Jumat (23/2).
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita, fluktuasi harga komoditas pangan terjadi karena relasi permintaan dan penawaran dengan produksi tak seimbang.
Guru Besar Teknologi Hasil Pertanian Unika Santo Thomas Medan Posman Sibuea melihat, produksi pangan dalam negeri makin tak cukup untuk memenuhi peningkatan konsumsi yang pesat. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi bilang, salah satu kunci utama peningkatan produksi pangan antara lain pendetailan target produktivitas pertanian, pemanfaatan asuransi pertanian, serta pendetailan 26.000 outlet pupuk. "Untuk menggenjot produksi, pemerintah menambah subsidi pupuk Rp 14 triliun atau setara dengan 2,5 juta ton pupuk," ungkap dia.
GAS INDUSTRI : Kepastian Harga Dinanti
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengkaji kelanjutan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri penerima selepas 2024. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan saat ini tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Perindustrian pembahasan lanjutan alokasi gas murah tahun depan. Sejumlah aspek yang dikaji terkait dengan implementasi dan pasokan gas untuk menunjang program HGBT tersebut.
Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan menanti kepastian akan keberlanjutan kebijakan HGBT atau harga gas murah untuk industri usai transisi pemerintahan. Menurutnya, pengguna gas industri khawatir kebijakan tersebut berhenti pada 2024, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.
Dalam beleid tersebut, harga gas murah telah mengalami kenaikan menjadi di atas US$6 per MMBTU, mencabut aturan sebelumnya Kepmen ESDM No 134/2021 yang mengacu pada Perpres 121/2020. Pelaksanaan harga gas murah tebukti sangat efektif ketika pandemi. Yustinus menggambarkan kebijakan HGBT seperti infus untuk industri pengolahan ketika awal pandemi, dan menja-di transfusi ketika dampak pandemi menyusul.
Belum Tuntas Redistribusi di Lokasi Prioritas
MNP Tekan Biaya Logistik Indonesia Timur
INCO Masih Tertekan Harga Nikel
Kinerja PT Vale Indonesia Tbk (INCO) diproyeksi turun di 2024. Meski begitu, prospek INCO dinilai tetap positif didorong perkembangan industri kendaraan listrik.Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Arinda Izzaty mengatakan, tren pertumbuhan kinerja INCO akan terkoreksi akibat adanya kelebihan pasokan yang menyebabkan tekanan pada harga nikel. Ia memperkirakan harga nikel tahun ini berkisar US$ 16.000 - 17.000 per ton setelah rata-rata tahun lalu di kisaran US$ 21.688 ton.Berdasar data Bloomberg, harga nikel untuk kontrak tiga bulan di level harga Rp 16.347 per ton pada Rabu (21/2). "Kami menilai hal ini mungkin saja menjadi peluang bagi INCO. Menurunnya harga nikel justru akan meningkatkan permintaan akan nikel terutama yang menjadi bahan baku baterai NMC," ujarnya, Rabu (21/2).Selama ini kendaraan listrik yang menggunakan Litium Nikel Mangan Kobalt Oksida (NMC) adalah kendaraan listrik kelas atas. Sehingga dengan menurunnya harga nikel, bukan tidak mungkin dapat menekan harga kendaraan listrik yang menggunakan baterai NMC dan dapat bersaing dengan kendaraan listrik yang menggunakan baterai Lithium Ferro-Phospate (LFP). "Prospek nikel sebagai bahan utama baterai NMC masih menonjol, mengingat NMC mendominasi pasar kendaraan listrik 50%-60% dibandingkan LFP," sambungnya.Dus, di tengah tekanan harga nikel, Arinda memperkirakan adanya potensi pertumbuhan volume penjualan. Terlebih pemerintah sangat mendukung industri tersebut melalui berbagai insentif.
Tekanan harga Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Miftahul Khaer mengatakan, meski belakangan naik, tetapi harga nikel masih turun lebih dari 40% dibanding tahun lalu. Harga tersebut juga mendekati level harga terendah sejak 2021."Penurunan ini tak lepas dari banjirnya pasokan baru nikel dari Indonesia dalam dua tahun terakhir," ujar Miftahul, Rabu (21/2).Kondisi surplus telah memicu penurunan yang lebih cepat pada harga nikel LME sejak awal kuartal IV 2023 menjadi di bawah US$ 17.000 per ton. Di tengah tekanan harga nikel, Mifta memperkirakan rata-rata harga jual (ASP) nikel INCO tahun ini berkisar US$ 13.260 per ton. Harga tersebut lebih rendah seiring pula volume produksi nikel yang kemungkinan tetap bertahan pada tingkat tinggi. Sementara Analis MNC Sekuritas Alif Ihsanario memperkirakan pendapatan INCO tahun ini turun 18,69% menjadi US$ 1 miliar dan laba bersih turun 49,69% menjadi US$ 138 juta.Prospek INCO tertahan karena ada juga kekhawatiran berkurangnya permintaan nikel karena meningkatnya preferensi industri kendaraan listrik terhadap baterai LFP. LFP memiliki siklus hidup yang lebih tinggi dan risiko lebih rendah.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









