Perum Bulog optimistis harga beras segera berangsur turun. Hal itu seiring masifnya penyaluran beras SPHP (stabilitas pasokan dan harga pangan) oleh Bulog ke pasaran. Di sisi lain, panen sudah mulai terjadi di sejumlah daerah  sehingga suplai beras akan meningkat dengan sendirinya. "Pemerintah melalui Bulog terus melakukan intervensi ke pasar-pasar induk, pasar tradisional, dan retail-retail modern, melalui program SPHP guna menyikapi harga beras saat ini," ungkap Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. Selain Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) yang merupakan pasar grosir tingkat konsumen, Pasar Johar di Karawang adalah pasar grosir  produsen yang juga mempengaruhi situasi perberasan di wilayah  Jabodetabek dan sekitarnya. "Upaya kami membanjiri beras SPHP di Pasar Johar Karawang membuahkan hasil, pantauan di lapangan, harga beras  sudah mulai turun Rp1.000-1.500 per kg karena kami guyur 200-300 ton per hari," tutur Bayu. (Yetede)

Sejumlah kalangan memprediksi harga beras di pasar mulai turun pada pekan pertama bulan depan seiring dengan mulai terkoreksinya harga gabah kering panen di tingkat petani. Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengatakan, hasil laporan AB2TI di sejumlah wilayah di Jawa Timur dan Jawa Barat mendapati penurunan harga gabah di petani. Dia memberikan contoh harga gabah di Jawa Timur, seperti di Jember, Lamongan, Ngawi, dan Tuban telah turun Rp1.000 per kilogram (kg) dalam 10 hari terakhir. “Di Jawa Timur pada 16 Februari [2024] rata-rata harga gabah Rp8.200 [per kg]. Kemarin, pada 27 Februari 2024 sudah turun jauh sekitar Rp7.000—Rp7.200 [per kg],” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (28/2). Khusus sentra produksi beras di Jawa Barat, seperti Subang, Karawang, dan Indramayu, Dwi yang juga Guru Besar IPB University menyatakan, juga mengalami penurunan harga gabah, meskipun tidak signifi kan seperti di Jawa Timur. Bahkan, dia menegaskan, harga gabah di wilayah Sumatra Selatan sudah Rp6.700 per kg. Menurutnya, tren penurunan harga gabah di petani berpeluang membuat harga beras di pasar melandai. Dwi memprediksi, rata-rata harga beras akan turun hingga puncak panen raya pada April 2024 ke level Rp14.500—Rp14.700 per kg. Meskipun diperkirakan turun, harga beras saat panen raya tahun ini tetap lebih tinggi dari harga beras saat panen raya pada tahun sebelumnya. Dwi menekankan, ada kekhawatiran para petani merugi saat puncak panen raya terimbas anjloknya harga gabah di bawah biaya produksi. Adapun, AB2TI mencatat biaya produksi yang dikeluarkan petani saat ini sudah di kisaran Rp6.000 per kg gabah kering panen (GKP). Data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata harga beras premium pada Rabu (28/2) di level Rp16.410 per kg, dan Rp14.300 per kg untuk beras medium. 

Saat ini, harga beras masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Perbadan No. 7/2023, yaitu Rp13.900—Rp14.800 per kg untuk beras premium, dan Rp10.900—Rp11.800 per kg untuk beras medium. Prediksi penurunan harga beras juga disampaikan oleh Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi). Wakil Ketua Perpadi Billy Haryanto menyampaikan, harga beras terus bergerak turun menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Dia menyatakan, harga beras sudah mulai bergerak turun sekitar Rp400—Rp1.000 per kg sejak 2 pekan lalu, lantaran sejumlah sentra produksi sudah mulai memasuki musim panen. Dia mengungkap, tingginya harga beras dipicu oleh fenomena cuaca El Nino dan biaya produksi yang mahal. Dia membantah tudingan bantuan pangan beras sebagai dalang dari langkanya stok beras di tingkat pedagang. Alih-alih memicu kelangkaan stok beras, bantuan tersebut justru digelontorkan untuk meredam harga dan menjadi bantalan bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebaliknya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi berharap harga beras terus melandai sejalan dengan harga gabah yang berangsur turun. Di sejumlah wilayah yang telah melakukan panen, ungkapnya, harga gabah sudah bergerak turun ke Rp7.600 per kg, dari sebelumnya sekitar Rp8.000—Rp8.600 per kg. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan penyaluran beras hingga 250.000 ton per bulan. Total beras SPHP yang telah digelontorkan di berbagai pasar retail modern mencapai 7.596 ton hingga Februari 2024. Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono membeberkan permintaan Kementan agar pengusaha sawit segera merealisasikan program penanaman padi gogo di lahan sawit yang tengah diremajakan. Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifi n mengatakan bahwa penanaman padi gogo tidak bisa serta-merta diandalkan sebagai alternatif sumber penyediaan beras nasional. Alasannya, produktivitas padi gogo dianggap lebih rendah dibandingkan dengan padi di lahan sawah.

Harga  beras yang masih tinggi membuat warga di sejumlah daerah mengincar berbagai operasi pasar yang digelar pemerintah untuk mendapatkan komoditas tersebut dengan harga lebih murah. Mereka rela mengantre demi mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga. Salah satu operasi pasar beras digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di halaman kantor dinas ini di Yogyakarta, Selasa (27/2). Sebanyak 15 ton beras berbagai kualitas dijual dengan harga Rp 10.200 per kilogram (kg) untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog hingga tertinggi Rp 15.000 per kg untuk beras premium.

Tuti (63), warga Kampung Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, telah dating sejak pagi untuk antre membeli beras. Dia mendapat antrean awal dan membeli 10 kg beras premium seharga Rp 139.000 atau Rp 13.900 per kg. ”Sekarang di pasar harganya Rp 17.500-Rp 18.000 per kg, naik jauh dari biasanya Rp 12.500 per kg. Maka, waktu dapat info ada pasar murah ini langsung berangkat awal,” kata Tuti. Warga Yogyakarta lainnya, Nunik (54), mengaku sudah 3-4 kali mengikuti operasi pasar di berbagai lokasi demi mendapatkan beras dengan harga murah. Meski di operasi pasar itu ada komoditas bahan pokok lain yang dijual, Nunik hanya  mengincar beras karena harganya masih mahal di pasar. ”Kenaikannya sampai Rp 5.000 per kg dibandingkan harga normal,” ujarnya. (Yoga) 

Rencana impor 3,6 juta ton beras pada tahun ini untuk memperkuat cadangan beras pemerintah belum tentu terealisasi sesuai kuota. Pemerintah tetap akan memperhitungkan produksi beras di dalam negeri. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Selasa (27/2) mengatakan, Bapanas dan Bulog akan fokus merealisasikan terlebih dahulu kuota impor 2 juta ton beras. Dari alokasi tersebut, beras impor yang sudah didatangkan hingga pekan keempat Februari 2024 baru 500.000 ton. Saat ini, menurut Arief, tidak mudah mendatangkan beras dari negara lain karena harganya tinggi. Selain itu, masih banyak negara produsen beras membatasi ekspor komoditas tersebut untuk memenuhi kebutuhan domestik. Di sisi lain, banyak daerah di Indonesia yang akan panen padi pada Maret 2024 dan diperkirakan memuncak pada April 2024. Pada Maret, produksi beras nasional diperkirakan mencapai 3,51 juta ton.

”Untuk itu, realisasi tambahan alokasi impor beras sebanyak 1,6 juta ton bergantung pada hasil produksi di dalam negeri. Jika masih kurang dan kuota 2 juta ton beras sudah terealisasi semua, kuota tambahan tersebut baru akan direalisasikan secara terukur,” ujarnya. Meski produksi padi bakal meningkat dan surplus beras mulai terjadi pada Maret 2024, defisit beras nasional diperkirakan masih terjadi pada Januari-Maret 2024. Berdasarkan hasil Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, total produksi beras pada Januari-Maret 2024 sebanyak 5,81 juta ton. Dengan total kebutuhan konsumsi beras nasional sepanjang tiga bulan di awal tahun ini sebanyak 7,62 juta ton, Indonesia masih defisit beras 1,81 juta ton. (Yoga) 

Gejolak harga sejumlah bahan pangan berpotensi mengerek inflasi selama kuartal pertama tahun ini. Demi meredam lonjakan inflasi, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dengan mengamankan pasokan dan distribusinya, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran 2024. Bukan hanya harga beras, minyak goreng dan cabai, harga daging sapi juga kemungkinan besar bakal terkerek lantaran kebijakan impor komoditas ini masih tertahan. Sejumlah ekonom pun memprediksi inflasi pada Februari 2024 akan menanjak akibat kenaikan harga pangan atau volatile food. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky melihat, faktor pendorong inflasi Februari 2024 adalah kenaikan harga pangan. "Pendorognya adalah komponen pangan, baik beras, telur ayam, cabai. Ini mendorong inflasi Februari 2024," kata dia, kemarin. Sesuai pola musiman, biasanya di periode tersebut ada eskalasi harga pangan yang kemudian menyundut inflasi umum indeks harga konsumen (IHK). Selain itu, ada potensi puncak kemarau pada Mei 2024. Ini juga selaras dengan prediksi BMKG. LPEM FEB UI meyakini inflasi pada Februari 2024 berada di kisaran 2,5%-2,6% year-on-year (yoy). Pada Januari 2024, inflasi di level 2,57% yoy. Prediksi Kepala Ekonom BCA David Sumual lebih tinggi lagi, inflasi di kisaran 2,74% yoy. Sependapat dengan Riefky, David juga menilai kenaikan inflasi Februari 2024 didorong lonjakan harga makanan pokok. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga mencermati eskalasi harga beras yang turut menyumbang inflasi. Menurut dia, inflasi harga bergejolak (volatile food) dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan kebutuhan pokok, terutama beras. Pada Februari 2024, harga beras sudah naik 3,8% secara bulanan (mom). Maka salah satu opsinya adalah mengimpor beras. Namun kebijakan impor juga agak terhambat oleh beberapa negara produsen beras lainnya yang menerapkan pembatasan ekspor pangan. Agar inflasi pangan tak semakin liar, Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menyarankan pemerintah perlu giat mengintervensi pasar. "Perlu menjaga ketersediaan bahan pangan agar terjangkau," imbuh dia.

Pemanfaatan bahan bakar nabati biodiesel sebagai sumber energi baru terbarukan diklaim berhasil mengurangi impor bahan bakar minyak dalam jumlah signifikan. Untuk meningkatkan kontribusinya, pemerintah pun mulai memperluas penggunaannya hingga ke industri penerbangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), bahwa sepanjang 2023 penyaluran biodiesel di Indonesia telah mencapai 12,3 juta kiloliter. Dengan volume sebanyak itu, pemerintah berhasil menghemat sebesar Rp122 triliun yang berasal dari pengurangan impor solar dan minyak mentah. Tak hanya itu, penggunaan biodiesel yang sebagian besar untuk kendaraan bermotor juga berhasil menekan emisi gas rumah kaca sebesar 132 juta ton CO2 ekuivalen. Tahun ini, pemerintah menetapkan kuota penyaluran biodiesel B35 yaitu bauran solar dengan 35% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit, sebesar 13,41 juta kiloliter. Tak cukup meningkatkan penggunaan B35, Kementerian ESDM berencana mempercepat penerapan B40 yang semula ditargetkan pada 2030. Uji penerapan program biodiesel B40 akan dilakukan tahun ini. Uji terap B40 juga bakal menyasar pada sektor non-otomotif, seperti alat berat, kapal laut, alat dan mesin pertanian, kereta api hingga industri penerbangan. Pemanfaatan biodiesel yang membutuhkan pendanaan besar mengharuskan pemerintah mengeluarkan anggaran berupa insentif untuk menarik para pelaku usaha berinvestasi di bidang usaha itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bahwa tahun lalu insentif yang dianggarkan mencapai Rp30 triliun. Insentif itu diberikan kepada pelaku usaha dan digunakan untuk menutup selisih kurang antara harga indeks pasar (HIP) bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel. Kebijakan menaikkan insentif replanting dari semula Rp30 juta menjadi Rp60 juta pun ditempuh untuk meningkatkan minat masyarakat. Namun, persyaratan sertifikat untuk mendapatkan bantuan pemerintah dinilai dapat memperlambat. Pemanfaatan sawit untuk biodiesel harus terus didorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Biaya produksi yang masih tinggi juga harus dicarikan solusinya agar energi tersebut makin banyak dipergunakan.

Pemerintah menambah kuota impor beras tahun ini sebanyak 1,6 juta ton. Dengan begitu, total kuota impor beras pada 2024 menjadi 3,6 juta ton. Program baru menstabilkan harga beras, yakni Bulog Siaga, juga digulirkan, sedangkan pengalihan cadangan beras pemerintah ke komersial dilanjutkan. Sejumlah langkah itu diambil lantaran produksi padi masih belum mencapai puncak dan kenaikan harga beras kian masif. Per pekan keempat Februari 2024 atau dua pekan sebelum Ramadhan, separuh lebih kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan harga beras. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri) secara hibrida di Jakarta, Senin (26/2). Rapat tersebut dipimpin oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir.

Direktur Impor Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kemendag Arif Sulistyo mengatakan, Kemendag telah menerbitkan persetujuan impor (PI) 2 juta ton beras untuk tahun ini sehingga tinggal direalisasikan Perum Bulog. Kuota impor itu berdasarkan hasil rakor terbatas (rakortas) di Kemenko Bidang Perekonomian pada 7 Desember 2023. ”Selain itu, ada tambahan alokasi impor beras tahun ini sebanyak 1,6 juta ton. Keputusan itu merupakan hasil rakortas Kemenko Bidang Perekonomian pada 5 Februari 2024. Kami belum menerbitkan PI impor beras itu lantaran masih dalam proses perubahan neraca komoditas sebagai syarat pengajuan PI,” ujarnya. (Yoga) 

Warung Tegal atau warteg sudah menjadi nama generik untuk jenis usaha yang menyediakan sajian makanan rumahan dan dengan harga terjangkau. Pengunjung warteg umumnya adalah mereka yang memang datang untuk mengisi perut, bukan makan untuk berekreasi atau mencari hiburan. Selama sebuah warteg mampu memberikan jaminan rasa enak, harga murah, dan pelayanan ramah, di waktu sarapan, makan siang, dan makan malam, sedikitnya 80 porsi makanan bisa terjual setiap hari. Begitulah pengalaman Ayu Maria (39) asal Slawi, Tegal, Jateng, yang sudah membuka usaha warteg di Jalan Arteri Pondok Indah, Jaksel, sejak 2019. Pertama kali ia merantau ke Jakarta mendampingi suaminya yang bekerja di proyek bangunan pada 2016, Ayu iseng berjualan lauk-pauk, memanfaatkan selasar kontrakan petaknya di Pesanggrahan, Jaksel. ”Kebetulan, waktu itu ada lemari etalase makanan bekas penghuni kontrakan sebelumnya. Udah enggak terpakai.

Saya jadi kepikiran buat jual makanan,” ujar Ayu. Kala itu, modalnya memasak hanya Rp 150.000 untuk beberapa jenis masakan. Ternyata masakan Ayu cocok di lidah warga sekitar kontrakannya. Pelan-pelan jenis masakannya ditambah. Modal Rp 250.000 saat itu cukup untuk membuat 10-12 jenis masakan atau menjadi 6-8 porsi untuk setiap jenis masakan. Kalau semua masakannya habis, omzetnya Rp 600.000 sehari. Untung yang Ayu dapat sehari Rp 300.000 lebih besar dari upah suaminya saat itu. Ia berjualan dari Senin hingga Sabtu. Pembelinya adalah warga sekitar yang memang tidak sempat atau malas memasak. Pada awal 2019, bersama suaminya Ayu memutuskan untuk membuka warung yang lebih bagus di pinggir Jalan Arteri Pondok Indah, dengan harga sewa tempat Rp 35 juta per tahun.

Di luar biaya sewa tempat, ia mengeluarkan Rp 4 juta-Rp 5 juta untuk membeli meja, kursi, kipas angin, etalase makanan baru, dan menambah peralatan masak. Suaminya berhenti bekerja di proyek agar bisa fokus mengembangkan warteg. Untuk membantu kegiatan operasional, ada tambahan dua pegawai dari kampung mereka dengan gaji Rp 1,2 juta per bulan. Warteg buka mulai pukul 06.00 dan baru tutup pada pukul 22.00. Setiap hari mereka memasak mulai pukul 04.30. Dalam sehari, mereka memasak nasi lima kali, masing-masing 13 liter. Sedikitnya ada 30 macam sayur dan lauk yang bisa dipilih. Belanja modal bahan baku masakan Rp 750.000 per hari. Rata-rata dalam sehari mereka menjual 80 porsi makanan. Jika rata-rata satu porsi warteg dihargai Rp 18.000, maka dalam sehari omzet yang mereka dapatkan Rp 1.440.000. Rata- rata keuntungan bersih dari wartegnya Rp 690.000 per hari atau 47 % dari omzet. (Yoga) 

Sekitar 200 hektar sawah di Desa Jagapura Wetan, Kabupaten Cirebon, Jabar, masih menganggur karena kesulitan air. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya produksi dan memperlambat masa panen padi di tengah lonjakan harga beras. Sawah yang belum ditanami padi itu, tampak di dekat Balai Desa Jagapura Wetan, Senin (26/2) siang. Lahannya masih berupa tanah kering yang belum diolah. Bahkan,traktor tidak bisa berfungsi maksimal karena minimnya air. Saluran irigasi tampak kering. Sejumlah sawah sudah tergenang air sisa hujan pada Minggu (25/2). Beberapa petak sawah juga menjadi tempat persemaian benih padi. Air itu dipasok dari kali setempat menggunakan mesin pompa. Namun, benih itu belum dipindahkan.

”Petani belum berani menanam karena air belum mengalir ke sawah. Di sini, kalau airnya enggak banyak, padinya habis dimakan tikus,” ujar Ma’ani (40), petani setempat. Menurut dia, sudah sekitar tiga minggu saluran irigasi Kedongdong belum memasok air ke sawah Jagapura Wetan. Padahal, katanya, petani biasanya mulai menanam padi pada Januari seiring musim hujan. Namun, hingga akhir Februari, hujan masih jarang turun. Sebagian besar petani pun baru menyiapkan lahan dan benih padi. ”Kalau enggak segera ditanam, benih padinya nanti tambah tua. Kalau begitu, padinya kurang bagus. Anakannya kurang dan butuh banyak pupuk,” kata Ma’ani. Saat ini, benihnya sudah berusia 23 hari. Benih itu harus ditanam pada umur maksimal 25 hari sampai 30 hari.

Oleh karena itu, penggarap sawah 1 hektar ini berencana menggunakan mesin pompa untuk memasok air ke sawah. Para petani, lanjutnya, akan bertemu aparat desa   hari ini untuk menyepakati harga sewa mesin pompa dan biaya solarnya. ”Kalau musim gadu (masa tanam kedua), harga sewa pompa sekitar Rp 2 juta per hektar. Biaya itu untuk mengolah lahan sampai panen. Bayarnya tiga kali,” ujar Ma’ani. Menurut dia, baru kali ini petani menggunakan sistem pompa saat musim tanam pertama. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Desa Jagapura Wetan, Khumeidi mengatakan, sekitar 200 hektar dari total 498 hektar sawah di desanya kesulitan mendapatkan air. Pihaknya akan memfasilitasi petani menyewa mesin pompa dan surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi. (Yoga) 

Badan Pengatur Hilir Migas dan Gas Bumi (BPH Migas)  mengungkap sub penyalur memudahkan masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) mendapatkan Solar subsidi dan Pertalite dengan harga sama dengan di kota besar. Revisi peraturan  BPH Migas Nomor  6 Tahun  2015 diperlukan  guna membentuk sub  penyalur tersebut. "Pada saat suatu daerah tidak bisa dibangun penyalur adalah salah satu alternatif  solusi untuk memudahkan masyarakat mendapat BBM subsidi dan BBM kompensasi," kata Kepala BPH Migas  Erika Retnowati. Erika menegaskan, sub penyalur bukan kegiatan usaha hilir migas. Sub penyalur merupakan perwakilan kelompok pada  kecamatan yang tidak terdapat penyalur BBM. Sub penyalur  mendistribusikan khusus kepada anggota dengan kriteria yang ditetapkan oeh BPH Migas. "Sub penyalur bukan untuk mencari keuntungan. Mekanisme penyaluran tertutup, tidak terdapat jual beli, serta ongkos  angkutnya ditetapkan Bupati," tegasnya. (Yetede)