Lingkungan Hidup
( 5820 )Beras yang Tak Beres
Pascareformasi, perhatian terhadap pertanian padi sangat
lemah. Banyak infrastruktur rusak dan rantai pasok tak jelas. Membereskan beras
makin tak mudah. Laporan terbaru menyebut, total potensi produksi beras nasional
pada Maret dan April 2024 mencapai 8,46 juta ton, lebih rendah dibandingkan periode
yang sama tahun lalu. Kendati begitu, Bapanas optimistis jumlah produksi itu
akan menurunkan harga beras. BPS, Jumat (1/3) merilis, potensi produksi beras
Maret dan April 2024 masing-masing 3,54 juta ton dan 4,92 juta ton. Perkiraan
produksi ini dilakukan berdasarkan penghitungan kerangka sampel area pada panenan
Desember 2023 dan Januari 2024 (Kompas, 2/3/2024).
Jika hanya melihat angkanya, laporan tersebut tidak banyak
bermakna selain memberi tahu publik bahwa ada produksi beras sebanyak
angka-angka yang tertera. Harapannya, harga turun ketika pasokan sebanyak itu masuk
ke pasar. Tapi, sesungguhnya angka-angka itu membuat kita perlu bertanya lebih
lanjut soal apa sebenarnya yang tengah terjadi dengan pertanian padi di Tanah
Air. Angka produksi Maret-April tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu
memberikan peringatan bahwa pasokan 2024 bermasalah. Gangguan cuaca membuat
produksi turun, tapi pertanian padi sesungguhnya dalam masalah pelik. Kita bisa
melihat di berbagai tempat sedang terjadi peralihan fungsi lahan. Pemda mudah memberikan
izin penggunaan lahan untuk kegiatan nonpertanian.
Kota-kota di Jabar tengah berubah. Bekasi telah menjadi kota
metropolitan padahal sekian tahun lalu masih menjadi penghasil beras. Karawang yang
disebut sebagai lumbung beras kini mulai menjadi metropolitan. Di Subang, buruh
tani makin sulit didapat karena mereka telah meninggalkan pertanian. Masalah
lebih kompleks muncul pada sarana dan prasarana produksi pertanian, irigasi, penyuluh,
penanganan pascapanen, perdagangan padi, hingga perdagangan beras di hilir.
Semua memperlihatkan, kita makin kurang memperhatikan pertanian padi.
Pendidikan bidang pertanian kurang diminati anak-anak muda. Kita perlu kembali
berpaling ke pertanian padi. Petani perlu mandiri dengan membangun organisasi
tani yang kuat. Tanpa organisasi tani yang kuat, pertanian padi lemah sehingga
sendi negeri ini keropos karena tak mandiri pangan. (Yoga)
Besar Konsumsi daripada Produksi
Konsumsi BBM dan gas terus meningkat di tengah produksi (lifting) minyak dan gas bumi dalam negeri yang terus menurun tiap tahun. Tahun lalu, realisasi lifting minyak bumi anjlok hingga 605.500 barel per hari. Realisasi minyak pada 2023 lebih rendah dibanding sepanjang 2022 yang mencapai 612.300 barel per hari. Produksi tersebut juga di bawah target yang ditetapkan dalam APBN 2023 yang sebesar 660 ribu barel per hari. Adapun tahun ini pemerintah menargetkan lifting minyak sebanyak 635 ribu barel per hari. Lifting gas juga lebih rendah dari target. Tahun lalu, lifting gas sebesar 964 ribu setara barel minyak per hari, di bawah target 1,1 juta setara barel minyak per hari.
Di tengah penurunan produksi minyak dan gas domestik, konsumsi dalam negeri terus meningkat. Menurut data Kementerian ESDM, konsumsi BBM pada 2022 mencapai lebih dari 1.100 million barrel oil equivalent (MBOE). Meningkat 30 % dibanding 10 tahun sebelumnya, pada 2012, karena peningkatan konsumsi BBM di sektor industri dan transportasi. Menurut pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmy Radhi, ketersediaan gas bumi masih bisa ditingkatkan karena cadangannya masih mencukupi dibanding minyak. “Untuk mencukupi ketersediaan energi dalam negeri, pemerintah juga perlu lebih giat mendorong sektor EBT (energi baru dan terbarukan) yang juga potensial,” katanya. (Yetede)
Beban Berat Subsidi Energi
Pemerintah memastikan tarif listrik dan BBM bersubsidi tidak akan naik hingga Juni 2024. Namun rencana tersebut memberatkan beban APBN 2024 karena pemerintah bakal menaikkan anggaran subsidi energi. Awalnya, tahun ini pemerintah menetapkan target subsidi energi sebesar Rp 189,1 triliun dengan rincian Rp 113,3 triliun subsidi untuk BBM dan elpiji 3 kilogram serta Rp 75,83 triliun untuk subsidi listrik. Alokasi subsidi tersebut lebih tinggi dari realisasi belanja subsidi energi pada 2023 yang sebesar Rp 164,29 triliun. Anggaran subsidi energi pun diperkirakan membengkak lantaran pemerintah menahan kenaikan tarif listrik dan BBM bersubsidi.
Pemerintah menyampaikan rencana pelebaran defisit APBN 2024 untuk memenuhi kebutuhan anggaran subsidi tambahan, seperti pupuk dan energi, serta bantuan langsung tunai. Defisit anggaran APBN mulanya 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) akan diperlebar menjadi 2,8 persen, atau bertambah 0,5 persen. Adapun defisit tahun anggaran 2,29 persen ini sekitar Rp 522,8 triliun. Kebutuhan dana untuk menahan kenaikan harga BBM dan listrik berasal dari defisit anggaran tersebut. "Tambahan anggaran untuk Pertamina dan PLN itu akan diambil dari sisa saldo anggaran lebih ataupun pelebaran defisit anggaran pada 2024,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 26 Februari lalu. Sesuai UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah membatasi defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB. (Yetede)
TRADISI LONJAKAN HARGA PANGAN
Lonjakan harga pangan, khususnya komoditas beras yang terjadi hampir tiga tahun, menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam membangun kemandirian pangan masih karut-marut. Keberhasilan mencapai swasembada beras pada 2 tahun silam, tinggal cerita lalu. Kini, sepekan menjelang Ramadan, gejolak harga tidak hanya terjadi pada komoditas beras. Bahan kebutuhan pokok seperti cabai, telur, daging ayam, daging sapi, dan lainnya, mulai bergerak naik. Masyarakat pun harus mengeluarkan ongkos lebih tinggi. Sejatinya, beragam desain kebijkaan untuk membangun kemandirian pangan sudah dikemas dengan rapi. Namun, selalu terbentur di level implementasi.
Operasi Pasar Mulai Digelar
Setelah terjadi kenaikan harga beras, pemerintah mulai
melakukan operasi pasar di Kabupaten Wakatobi, Sultra. Sekda Pemkab Wakatobi
Nadar menyatakan, untuk menstabilkan harga beras, Bulog bersama Pemkab Wakatobi
dan TNI/ Polri telah melaksanakan operasi pasar sejak Rabu (28/2). Dalam
operasi pasar itu, 10 ton beras disalurkan melalui kios milik Bulog yang ada di
pasar. ”Bulog juga akan mendistribusikan 76 ton bantuan pangan ke seluruh wilayah
Kabupaten Wakatobi. Setelah itu, akan digelar operasi pasar murah oleh Pemkab
Wakatobi,” kata Nadar, Sabtu (2/3). Menurut Nadar, setelah operasi pasar
dilakukan, harga beras di Wakatobi mulai menurun. Beras medium dijual dengan
harga Rp 16.250 per kg, sedangkan beras premium Rp 17.500 per kg atau Rp 850.000
per karung ukuran 50 kg.
Sebelumnya, menurut Nadar, harga beras di Wakatobi memang
melonjak. Harga beras premium eceran bahkan mencapai Rp 21.000 per kg. Sejumlah
warga mengeluhkan kenaikan harga beras tersebut. Iin (40), warga Kecamatan
Wangi-wangi, Wakatobi, menuturkan, harga beras premium pernah berada di Rp 900.000
hingga Rp 1 juta per karung ukuran 50 kg. ”Tadi pagi kami baru belanja di pasar
itu dapat harga beras Rp 900.000. Kami dapat segitu mungkin karena ambil di
distributor dan dalam jumlah banyak. Kalau ambil di eceran bisa sampai Rp 1
juta per karung dengan harga Rp 20.000 per kg,” kata Iin, Selasa (27/2). (Yoga)
Produksi Beras Maret-April Diperkirakan 8,46 Juta Ton
Total potensi produksi beras nasional pada Maret dan April
2024 mencapai 8,46 juta ton. Produksi tersebut lebih rendah dibandingkan periode
yang sama tahun lalu. Kendati demikian, Bapanas optimistis produksi beras
tersebut akan menurunkan harga beras. BPS Jumat (1/3) merilis, potensi produksi
beras pada Maret dan April 2024 masing-masing 3,54 juta ton dan 4,92 juta ton,
dengan total 8,46 juta ton. Perkiraan produksi tersebut berdasarkan penghitungan
kerangka sampel area pada panenan Desember 2023 dan Januari 2024. Deputi Bidang
Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan, realisasi potensi produksi
beras itu bakal bergantung sejumlah faktor, terutama perubahan cuaca. Fenomena
El Nino yang melanda Indonesia sejak semester IIma 2023 berdampak pada peningkatan
luas lahan bera atau tidak ditanami padi sepanjang Oktober-Desember 2023.
”Peningkatan luas lahan bera itu otomatis berpengaruh pada
penurunan panen padi dan produksi beras nasional pada bulan-bulan awal 2024.
Banjir yang melanda sejumlah daerah dan lahan pertanian yang kekurangan air
juga dapat membuat potensi produksi berkurang,” ujarnya dalam konferensi pers yang
digelar secara hibrida di Jakarta. Kondisi tersebut menyebabkan potensi
produksi beras pada Januari-April 2024 hanya 10,71 juta ton. Volume produksi
beras tersebut turun 17,52 % dibandingkan dengan realisasi produksi beras Januari-April
2023 yang mencapai 12,98 juta ton. (Yoga)
Menagih Utang Pengendalian Subsidi
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi
sebanyak Rp 186,9 triliun, lebih tinggi dari realisasi pada 2023 sebanyak Rp
159,6 triliun. Anggaran subsidi Rp 186,9 triliun tersebut terdiri dari subsidi BBM
dan elpiji Rp 113,3 triliun serta subsidi listrik Rp 73,6 triliun. Jenis BBM
yang masih mendapat subsidi dari negara adalah pertalite dan biosolar,
sedangkan elpiji bersubsidi adalah yang berukuran 3 kilogram atau di masyarakat
kerap disebut sebagai ”gas melon”. Pertalite dijual Rp 10.000 per liter,
biosolar Rp 6.800 per liter, dan elpiji bersubsidi di tingkat pengecer Rp
20.000 per tabung. Sayangnya, menurut pengakuan pemerintah, tidak semua subsidi
negara tersebut tepat sasaran. Masyarakat mampu masih memungkinkan membeli
elpiji 3 kg di pengecer. Orang kaya pemilik mobil pun masih bebas membeli
pertalite di SPBU, kendati pembelian per hari dibatasi. Mekanisme
pendistribusian BBM dan elpiji bersubsidi yang terbuka memungkinkan siapa saja,
baik si miskin maupun si kaya, mendapatkan komoditas bersubsidi tersebut.
Sedari dulu, pemerintah terus berkutat pada alasan validasi
data warga yang berhak menerima subsidi. Anehnya, persoalan-persoalan tersebut
tak kunjung tuntas hingga sekarang. Padahal, pemerintah juga rajin
menggelontorkan aneka ragam bantuan sosial, terutama menjelang Pemilu 2024 yang
berlangsung pada 14 Februari lalu. Begitu pula subsidi untuk pertalite. Revisi
Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual
Eceran BBM dengan tujuan penyaluran pertalite menjadi tepat sasaran tak ada
kabar kapan selesainya. Padahal, sudah nyata bahwa sebagian anggaran subsidi
energi tersebut bocor kepada pihak-pihak yang tidak berhak menikmati subsidi,
padahal Indonesia masih bergantung pada utang untuk membiayai sebagian program
pembangunan. Semoga pemerintahan yang baru untuk periode 2024-2029 mampu
menertibkan subsidi energi agar tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak
bocor, dan agar subsidi tersebut bernuansa adil, (Yoga)
Mitigasi Gejolak Harga Pangan Terus Dilakukan
Garap Mega Proyek KI Kaltara Adaro Siapkan Capex Rp 10 T
Menjemput Bantuan Berujung Kematian
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









