Para petani padi di sejumlah daerah di Tanah Air meminta pemerintah menjaga harga gabah agar tidak anjlok saat panen raya tahun ini. Anjloknya harga gabah akan menjatuhkan motivasi sekaligus menekan kesejahteraan petani. Rokhman (52), petani di Desa Jagapura Wetan, Cirebon, Jabar, menuturkan, petani di daerahnya kesulitan mendapatkan pasokan air dan pupuk bersubsidi serta mengatasi serangan hama yang membuat biaya produksi naik. Akibat masalah tersebut, ongkos tanam padi yang ia keluarkan bertambah dari biasanya Rp8 juta per hektar menjadi lebih dari Rp 10 juta per hektar. Seperti Rokhman, Aksan Maulana (52), petani lain di daerah itu, berharap harga gabah tidak anjlok. ”Harga gabah kalau bisa stabil Rp 7.000- Rp 8.000 per kg. Kalau di bawah itu, ya, rugi. Sebab, kebanyakan petani masih menyewa lahan,” ujarnya.

Merujuk data kerangka sampel area BPS, luas panen padi berpotensi meningkat pada Maret dan April 2024. Karena itu, produksi beras diperkirakan meningkat dan melebihi rata-rata kebutuhan konsumsi domestik yang mencapai 2,5 juta ton per bulan. Pada Maret, produksi beras diprediksi 3,54 juta ton, sementara pada April mencapai 4,92 juta ton. Gejala turunnya harga gabah sudah terjadi di lapangan. Di Demak, Jateng, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang semula Rp 8.500 per kg berangsur turun menjadi Rp 7.200 per kg (Kompas.id, 28/2/2024). Seperti para petani di Cirebon dan Demak, Sahri (70) dan Jama’ali (55), petani di Desa Banjararum, Desa Banjararum, Malang, Jatim, berharap pemerintah bisa menjaga stabilitas harga gabah. (Yoga)

Produksi jagung di Flores Timur, NTT, diprediksi merosot lebih dari 50 % karena El Nino yang menyebabkan kurangnya hujan. Padahal, jagung merupakan pangan pokok kedua setelah beras yang harganya saat ini melonjak tinggi. Kadis Pertanian Flores Timur Sebas Sina Kleden, di kantornya, Senin (4/3) mengatakan, El Nino menyebabkan intensitas hujan di Flores Timur selama musim hujan tahun 2024 sangat kurang. Hal ini menyebabkan banyak tanaman masyarakat, termasuk jagung, mati. ”Setiap hari masuk laporan dari desa, tanaman jagung yang ditanam masyarakat kekeringan dan mati,” kata Sebas. Ia memperkirakan, produksi jagung di Flores Timur pada musim panen Maret-April bakal berkurang lebih dari 50 %. Menurut dia, ancaman gagal panen jagung juga dilaporkan di kabupaten lain di NTT.

”Tahun ini akan sangat berat bagi masyarakat NTT karena harga beras juga masih sangat tinggi. Harga jagung juga mahal karena pasokan nya kurang,” ujar Sebas Saat ini harga beras di Flores Timur Rp 17.000 per kg. Jagung pipil yang biasanya Rp 5.000 per kg mencapai Rp 10.000 per kg dan jagung giling mencapai Rp 15.000 per kg. Fungsional Analis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Junus Mukin, mengatakan, jagung selama ini merupakan pangan pokok kedua dengan konsumsi  29 gram hingga 40 gram per kapita per hari. Adapun konsumsi beras berkisar 200-300 gram per kapita per hari. ”Konsumsi jagung di petani perdesaan umumnya lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Biasanya masyarakat desa mencampur jagung hasil tanaman sendiri untuk mengurangi konsumsi beras. Namun, dengan kegagalan panen jagung, masyarakat akan lebih bergantung pada beras yang harganya mahal,” tuturnya. (Yoga)

Dalam kurun 3-4 tahun terakhir, rata-rata kenaikan inflasi komponen harga pangan bergejolak melebihi rerata kenaikan upah minimum regional (UMR). Level inflasi komponen tersebut juga mendekati rerata kenaikan gaji ASN. Bahkan, pada Februari 2024, angkanya sudah melebihi rerata kenaikan gaji ASN dan UMR. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri 2024 yang digelar Bapanas secara hibrida di Jakarta, Senin (4/3). Rapat yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian itu dihadiri Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, perwakilan kementerian/lembaga terkait, BI, serta sejumlah kepala daerah di Indonesia. Arief menjelaskan, pada 2020-2023, rerata tingkat inflasi komponen harga pangan bergelojak sebesar 5,2 %.

Tingkat inflasi itu sudah di atas rerata kenaikan UMR pada 2020-2024 yang sebesar 4,9 %. Angka rerata tersebut juga mulai mendekati rata-rata kenaikan gaji ASN pada 2019- 2024 yang sebesar 6,5 %. ”Oleh karena itu, inflasi harga pangan bergejolak harus dijaga di bawah 5 % agar tidak menggerogoti penghasilan mereka,” ujar Arief. BI mencatat tingkat inflasi komponen harga pangan bergejolak pada Februari 2024 di atas rerata kenaikan gaji ASN dan UMR. Tingkat inflasi pada bulan tersebut mencapai 2,75 % secara tahunan atau meningkat dari inflasi Januari 2024 di 2,57 %. Komponen harga pangan bergejolak berkontribusi terbesar terhadap inflasi Februari 2024. Tingkatinflasi komponen tersebut mencapai 8,47 % secara tahunan. Tiga komoditas terbesar penyumbang inflasi tersebut adalah beras, cabai merah, dan telur ayam ras. (Yoga)

Kondisi nelayan di Indonesia kian sulit, terutama nelayan kecil dan tradisional. Biaya kebutuhan hidup yang meningkat semakin timpang dengan pendapatan nelayan yang kian menyusut. Data BPS memaparkan, nilai tukar nelayan (NTN) terus melandai dalam enam bulan terakhir. Pada Februari 2024 NTN tercatat sebesar 101,59 atau turun 0,15 % dibandingkan dengan Januari 2024 yang 101,74. Tren penurunan NTN mulai terlihat sejak September 2023 yang tercatat 105,64, pada Oktober 2023 sebesar 104,84, kemudian pada November turun ke 103,52, dan di Desember 2023 menjadi 102,46.

Sekjen Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengungkapkan, terdapat sejumlah faktor yang membebani penghidupan nelayan, antara lain harga bahan kebutuhan pokok yang terus meningkat serta biaya melaut yang tinggi karena sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi. Nelayan kecil terpaksa membeli BBM secara eceran dengan harga lebih tinggi. Sementara harga jual ikan dari hasil melaut justru menurun. ”Pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan. Kebutuhan biaya nelayan semakin tinggi, sedangkan pendapatan berkurang karena harga jual ikan turun. Ini membuat beban nelayan bertambah,” ujar Budi saat dihubungi, Senin (4/3). (Yoga)

Para petani padi di Tanah Air terus berjuang di tengah ketidakpastian cuaca dan anomali iklim. Kemarau dan hujan tak tentu datangnya. Namun, tak sedikit di antara mereka yang menjadi semakin rentan, kebanjiran saat hujan dan kekeringan saat kemarau. Hujan deras mengguyur Desa Cangkring B, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jateng, Sabtu (24/2). Kendati hujan belum reda, Tumini (57) melangkahkan kaki menuju ke sawahnya. Siang itu, ia bersama suaminya bermaksud memanen padi yang terendam banjir selama 16 hari. Sebulan sebelumnya, padi-padi yang ditanam di lahan sekitar 3.600 meter persegi itu sudah laku dibeli pengepul dengan harga Rp 5 juta. ”Tak pernah mengira (padi) akan rusak gara-gara banjir. (Uang) Yang seharusnya dibayar hilang terbawa banjir,” ujarnya. Gabah itu akan ia ambil untuk konsumsi sendiri. ”Busuk yo wis ben (ya biar), mau bagaimana lagi? Kalau mau dijual juga tidak akan laku,” kata Tumini.

Tanaman padi seluas 2.000 meter persegi milik Ahmad Sudirman (44), warga Desa Cangkring B, juga gagal panen akibat banjir. Dari total sekitar 1,5 ton gabah yang dia panen, lebih dari separuhnya dalam kondisi busuk. Ia memutuskan menjual murah gabah yang belum busuk. ”Gabah bagus, bisa laku Rp 8.000 per kg. Namun, kalau ada yang menawar Rp 6.000 per kg, saya langsung lepas,” kata Ahmad. Pada Minggu (25/2) siang, matahari bersinar terik. ”Saya sedih melihat gabah-gabah saya jadi seperti ini,” kata Sumikah (38), warga Desa Lambangan, Kecamataan Undaan, Kabupaten Kudus. Empat tahun terakhir, panen Sumikah tidak maksimal karena banjir dan kekeringan. ”Kalau kemarau, susah air. Harus keluar uang untuk memompa air dari sungai ke sawah. Hasil penjualan gabah Mungkin tidak akan cukup untuk menambal kerugian yang saya tanggung. Kalau dihitung, saya merugi Rp 20 juta,” kata Sumikah.

”Saat ini dalam proses pengusulan untuk bantuan ganti rugi,” ujar Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng Francisca Herwati Prarastyani, Kamis (29/2). Menurut dia, para petani yang terdampak dan puso bakal mendapatkan bantuan benih. Kendati demikian, jumlah benih akan ditentukan oleh Kementan. Selain bantuan benih, petani yang ikut program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berhak mendapatkan ganti rugi. ”Iuran AUTP itu tergolong murah, yakni Rp 36.000 per hektar per musim tanam. Kalau misal puso, gagal panen, yang ikut (program AUTP) dapat Rp 6 juta per hektar. Lumayan daripada tidak dapat ganti sama sekali,” ujarnya. (Yoga)

Eskalasi harga pangan belum juga mereda menjelang bulan puasa. Meskipun pemerintah berjibaku mengintervensi pasar. Kondisi ini bisa menekan daya beli masyarakat, bahkan bisa mengusik perekonomian. Tekanan itu semakin menjadi lantaran pertumbuhan pendapatan masyarakat tak mampu mengimbangi lonjakan harga pangan. Harga sejumlah bahan pangan terus bergerak menanjak sejak awal tahun  hingga kemarin (4/3). Badan Pangan Nasional mencatat, harga rata-rata beras premium dan medium naik masing-masing di atas 8% ke Rp 16.470 dan Rp 14.360 per kilogram. Demikian pula harga bahan pangan lain seperti bawang putih, cabai merah keriting, daging ayam, daging sapi hingga telur ayam. Pantauan KONTAN di sejumlah wilayah memperlihatkan harga pangan masih betah di level tinggi. Harga bahan pokok di Pasar Rawakalong, Tambun Selatan, Bekasi, naik berkisar Rp 1.000 sampai Rp 20.000 dari harga normal. Di sana, daging sapi menjadi komoditas yang harganya naik paling tajam, kini Rp 140.000 per kg dari sebelumnya Rp 110.000-Rp 120.000 per kg. "Minat beli pelanggan juga  mulai turun karena harga naik," ujar Seno, pedagang daging di sana. Kenaikan juga terjadi pada daging ayam, untuk ukuran medium Rp 40.000, naik dari Rp 35.000 per kg. Sedangkan daging ayam ukuran besar menembus Rp 75.000 per kg. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan, inflasi yang didorong kenaikan harga pangan akan mencapai rentang 10%-11,5% pada Maret hingga April 2024. "Untuk bahan makanan, memang faktor musiman tetapi ada faktor dari sisi fluktuasi pasokan. Bahkan dari satu bulan sebelum Ramadan telah terjadi kenaikan harga hampir di seluruh jenis bahan makanan," tutur dia. Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Eliza Mardian menilai, pemerintah harus fokus mengawasi alur distribusi untuk mencegah kenaikan harga pangan melambung lebih tinggi. "Distribusi menentukan harga karena yang menyalurkan produk pertanian ini kan middle man atau perantara," jelas dia. Kondisi Indonesia menjadi anomali lantaran harga pangan global dalam tren menurun. Indeks harga pangan FAO atau FAO Food Price Index (FFPI) pada Januari 2024 di level 118, atau menyusut 10,33% dibandingkan posisi Januari 2023 di level 131,6. Pemerintah mengaku siap menyediakan suplai pangan di seluruh wilayah Indonesia. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi bilang, pihaknya terus berupaya mencukupi  ketersediaan pangan dan stabilisasi harga menjelang Ramadan dan Lebaran. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga meminta pengusaha di sektor pangan tidak menahan barang memasuki bulan puasa.

Problem subsidi untuk bahan bakar minyak atau BBM kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah tidak akan melakukan penyesuaian harga dalam waktu dekat. Bukan tanpa alasan, kebijakan tersebut berpotensi memunculkan persoalan lain, termasuk pembengkakan anggaran subsidi dari APBN. Tidak seperti biasanya yang memberikan keterangan dengan jelas dan tegas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya mengatakan tidak akan ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat, tanpa penjelasan lebih lanjut.Sebelum bertolak ke Australia, Presiden Jokowi hanya memastikan keterangan lebih lanjut mengenai harga BBM bakal disampaikan lebih lanjut oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto atau PT Pertamina (Persero) langsung.“Soal BBM, nanti biar Menko [Perekonomian] yang sampaikan, atau dari Pertamina yang sampaikan. [Untuk kenaikan harga] tidak [ada], tetapi yang menyampaikan nanti akan dari Pertamina,” katanya, Senin (4/2).Dalam kesempatan terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan alasan pemerintah yang memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM hingga Juni 2024.Erick menjelaskan, pemerintah terus berupaya agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak terdampak oleh harga minyak yang bergerak fl uktuatif di pasar global. Meski memastikan bakal tetap menjaga harga BBM di level saat ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengingatkan impak dari kebijakan tersebut.Salah satunya adalah pemerintah membutuhkan tambahan anggaran untuk subsidi dan kompensasi untuk Pertamina.Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga sebagai subholding commerce and trading Pertamina mengaku masih mengkaji potensi tambahan subsidi dan kompensasi untuk menahan harga BBM hingga Juni 2024.“Masih kami kaji, paralel melihat fl uktuasi harga minyak mentah, MOPS [Mean of Platts Singapore], dan nilai tukar mata uang,” kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting saat dihubungi. Pertamina dan BPH Migas pun berkali-kali meminta pemerintah untuk mengeluarkan aturan tegas mengenai siapa saja yang berhak menggunakan BBM bersubsidi maupun BBM khusus penugasan, yakni Pertalite.Dengan begitu, Pertamina dan BPH Migas bisa lebih mudah dalam memastikan penyaluran subsidi yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat tepat sasaran di lapangan.Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifi n Tasrif membeberkan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi minyak di dalam negeri dengan pemanfaatan teknologi baru, serta menemukan cadangan baru. Arifin berkata, di Blok Rokan juga saat ini sedang dilakukan pengujian agar mendapatkan minyak dari sumber-sumber lapisan yang paling dalam.

PT Bayan Resources Tbk (BYAN)  memproyeksikan harga jual rata-rata (avarage selling price/ASP) batu bara 2024 akan lebih rendah 20% dibandingkan 2023. Hal ini membuat emiten batu bara milik konglomerat Low Tuck Kwong tersebut perlu bekerja lebih keras untuk bisa mempertahankan kinerja  di tahun ini. Manajemen Bayan Resources dalam materi paparan publik yang dirilis Senin (4/3/2024) memperkirakan, harga jual rata-rata batu bara perseroan pada 2024 di level US$ 60-65 per ton atau turun 20% dibanding 2023 yang sebesar US$ 75,8 per ton. Dengan penurunan ASP ini, perseroan masih berharap mampu mempertahankan  pendapatan hingga US$ 3,6 miliar atau hampir sama  dengan 2023 yang sebesar US$ 3,58 miliar. (Yetede)

Kendati berstatus sebagai produsen, sebagian petani padi kesulitan menjangkau beras yang harganya melonjak tinggi belakangan ini. Sebagian di antara mereka mesti berebut beras murah dalam operasi pasar serta menjadi sasaran program bantuan pangan dari pemerintah. BPS mencatat, harga rata-rata beras nasional di tingkat pedagang grosir mencapai Rp 14.397 per kg pada Februari 2024, tertinggi sejak periode pencatatan Januari 2013. Sementara pada Jumat (1/3) harga rata-rata nasional beras medium menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mencapai Rp 15.950 per kg, jauh di atas harga eceran tertinggi beras medium yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 10.900 per kg hingga Rp 11.800 per kg sesuai zonasi. Situasi itu amat tidak menguntungkan masyarakat kelas menengah bawah. Mereka menanggung dampak lebih besar dibandingkan kelompok menengah atas akibat kenaikan harga beras tersebut.

Di antara mereka yang menanggung dampak terbesar itu adalah petani, buruh tani padi dan pekerja sektor pertanian. Ini karena mayoritas dari mereka adalah konsumen bersih (nett consumer) beras. Dengan pengeluaran yang sebagian besar untuk pangan, kenaikan harga beras makin menyulitkan mereka. Untuk mendapatkan beras dengan harga lebih terjangkau, mereka turut mengincar operasi pasar beras bersama warga lainnya. Ini membuat beras yang disediakan pemerintah lewat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) habis dalam hitungan jam, seperti terlihat di Pasar Larangan, Sidoarjo, Jatim, Minggu (3/3). Di pasar itu ada dua agen yang ditunjuk menjual beras SPHP. ”Sekitar pukul 09.30, stok untuk masyarakat umum sudah terjual habis di dua agen,” kata Koordinator Pasar Tradisional Wilayah Sidoarjo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo Askud Hari. Di Pasar Larangan setiap agen dijatah menjual 2.000 kg beras setiap hari dengan harga Rp 10.900 per kg untuk beras kualitas medium.

Sebagian petani bertahan dengan stok beras sisa panen. Namun, Ma’ani (40), petani di Desa Jagapura Wetan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jabar, mulai khawatir tak mampu membeli beras saat stok beras sisa panennya habis. Pada akhir tahun lalu ia menjual hampir seluruh hasil panennya yang mencapai 7 ton gabah kering giling (GKG). Ma’ani dan petani di desanya biasanya sudah bisa menanam padi pada Januari. Namun, hingga akhir Februari 2024, ia belum bisa menanam disebabkan faktor pengairan karena hujan masih jarang turun. Nasib serupa dialami sebagian petani di Kabupaten Malang, Jatim. Mundurnya masa tanam akibat fenomena El Nino tahun lalu berpengaruh terhadap masa panen padi. Hingga akhir Februari 2024 baru sebagian kecil petani yang panen. Mayoritas sawah masih menghijau, bahkan ada yang baru ditanami, diolah, atau bera, seperti di wilayah Kecamatan Singosari, Pakis, Pakisaji, Kepanjen, dan Pagelaran. (Yoga) 

Di bawah terik mentari, puluhan warga termasuk mereka yang sehari-harinya bertani menanti giliran membeli beras medium dalam operasi pasar murah di Balai Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jabar, Senin (26/2). Beras medium seharga Rp 52.000 per kemasan 5 kg yang dijual jauh lebih murah ketimbang harga beras di pasaran dengan jumlah dan kualitas sama dengan harga Rp 75.000. ”Harga beras (di pasaran) sekarang Rp 15.000-Rp 16.000 per kg. Di sini murah, Rp 10.400 per kg,” kata Rumsi yang datang bersama suaminya. Ia berniat membeli dua karung beras, sesuai batas maksimal pembelian dalam operasi pasar murah. Sayangnya, keinginannya belum terwujud. Beras di truk terus menipis, sedangkan antrean masih panjang. Petugas membatasi pembelian hanya satu karung per orang. Setidaknya ibu satu anak ini masih berharap membawa pulang satu karung berisi 5 kg. Namun, ketika mendekati meja pembayaran, Rumsi yang berkeringat karena kepanasan lagi-lagi kecewa. ”Berasnya habis, Ibu-ibu. Ada juga satu karung, tapi kemasannya sobek,” kata seorang petugas yang meminta warga membubarkan barisan.

Sebenarnya ia tidak perlu antre demi membeli beras murah jika masih menanam padi. ”Pari (padinya) enggak ada. Cuma (tanam) singkong karo (dengan) kacang panjang dan kangkung. Sudah lama enggak ada padi,” kata Rumsi yang bertahun-tahun tak lagi memproduksi padi. Lahan keluarganya yang seluas 140 meter persegi itu tidak ditanami padi karena beragam masalah. ”Angel banyue (susah airnya). Kudu didiesel (harus pakai pompa). Pupuk juga belinya Rp 10.000 per kg. Kalau (beli) kuintalan, susah,” tutur istri dari penjual papeda keliling ini. Kuwu (Kepala Desa) Lurah Urip mengakui, daerahnya bukan lagi sentra padi. Sejak tahun 1990-an, pabrik rotan dan perumahan menjamur di desanya. Sawah bengkok milik desa yang luasnya 8,5 bahu (5,9 hektar) saja berada di Kaliwedi, kecamatan tetangga. Itu sebabnya, saat harga beras naik, warganya terdampak. ”Ada juga petani antre (beras),” ujarnya. (Yoga)