Ramadhan tiba. Di Indonesia, pisang bakal menjadi salah satu teman sahur atau berbuka puasa. Di balik itu, pisang turut menjadi penggerak ekonomi dunia. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) bahkan menyebut pisang sebagai tanaman pangan terpenting keempat di dunia setelah gandum, padi, dan jagung. Kala Ramadhan, pisang beserta produk-produk olahannya semakin banyak diperjual belikan. Para pedagang musiman turut bersanding dengan para pedagang regular menjajakan aneka jajanan pisang, antara lain pisang goreng, kolak pisang, es pisang ijo, dan pisang molen. Ramadhan juga menjadi momentum untuk mengenal aneka sajian pisang dari banyak daerah di Indonesia. Sumbar dan Sumut mempunyai cekodok, sedangkan Makassar terkenal dengan es pallu butung, pisang epe, dan barongko.

Lampung dan Sulawesi masing-masing memiliki geguduh pisang dan sanggara talemme. Adapun Surakarta dan Gresik masing-masing mempunyai carang gesing dan bongko kopyor. Satu produk pisang goring bahkan memiliki berbagai sebutan atau nama khas di sejumlah daerah di Indonesia, yang muncul karena ada perbedaan bentuk, cara mengolah, dan makan, meskipun sama-sama digoreng. Pisang goreng di Pontianak dan Pekanbaru disebut sebagai pisang goreng kipas karena bentuknya seperti kipas. Di Banjar, Banten, dikenal pisang goreng telanjang karena digoreng tanpa tepung dan dicampur mentega. Sementara pisang goring khas masyarakat Bugis di Kalimantan dikenal sebagai sanggara pepe. Pisang yang ditumbuk pipih sebelum digoreng ini disantap menggunakan sambal.

Pisang goreng serupa juga ada di Manado. Pisang goreng ter- sebut disantap menggunakan sambal roa. Tidak heran jika Taste Atlas, laman panduan wisata dan kuliner dunia, menempatkan pisang goreng Indonesia sebagai camilan penutup makan terbaik dunia pada 2023, menempati peringkat pertama di antara 50 camilan dari 40 negara. BPS juga menyebutkan, pada 2022, nilai ekspor pisang di Indonesia mencapai 8,7 juta USD, meningkat 42,81 % dari tahun sebelumnya. Di tengah berbagai tantangan, Indonesia tidak hanya membidik pasar pisang dalam negeri, tetapi juga pasar luar negeri. Bahkan, salah satu provinsi di Indonesia, yakni Sulsel, menjadikan pisang sebagai salah satu solusi mengatasi kemiskinan dan pengangguran. (Yoga)

Petani di Jatim menyambut positif kebijakan pemerintah merelaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium dari Rp 13.900 per kg menjadi Rp 14.900 per kg. Beleid itu diharapkan mengerek harga gabah sehingga harganya tetap tinggi menjelang panen raya di awal tahun ini. Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Jatim Suharno mengatakan, rata-rata hasil panen petani padi tahun ini turun menjadi 4-5 ton per hektar. Hasil panen itu jauh lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 6-7 ton per hektar. Pemicunya adalah mahalnya komponen biaya produksi, terutama pupuk yang harganya beberapa kali lipat lebih tinggi karena ketiadaan pupuk bersubsidi. Dampaknya, kebutuhan pupuk sesuai komposisi pemupukan berimbang tak terpenuhi.

”Karena kekurangan pupuk, tanaman tidak bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal sehingga produksi padinya juga kurang bagus. Sekarang petani hanya dapat 4-5 ton gabah kering panen per hektar,” ujar Suharno, Selasa (12/3). Pemerintah merelaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium yang menyasar delapan wilayah di Indonesia. HET disesuaikan dengan kenaikan Rp 1.000 per kg dari sebelumnya sehingga untuk Pulau Jawa, Lampung, dan Sumsel, HET harga beras premium menjadi Rp 14.900 per kg, naik dari sebelumnya Rp 13.900 per kg. Kebijakan berlaku pada 10-23 Maret 2024 atau selama dua pekan. Petani berharap kenaikan HET beras premium akan mengerek harga gabah. Setidaknya, penurunan harga gabah pada panen saat ini tidak terlalu tajam sehingga harga yang diterima petani tetap tinggi, yakni Rp 7.000 per kg kering panen. (Yoga)

BPH Migas mengungkap, usaha mikro, nelayan, petani, kapal motor tempel serta pelayanan umum masih tercantum dalam revisi Perpres No 191 Tahun 2014. Beleid ini direvisi agar penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran. Nantinya dalam perpres teranyar akan memuat lebih detil konsumen yang berhak membeli Pertalite dan Solar subsidi.

Dalam mengakses BBM subsidi, kelima kelompok konsumen tersebut berbeda dengan konsumen pada umumnya. Mereka harus menunjukkan surat rekomendasi dari pemda setempat. Surat rekomendasi yang disertai kuota BBM tersebut memiliki jangka waktu 3 bulan dan bisa diperpanjang, Penerbitan surat rekomendasi ini menggunakan teknologi informasi yang diluncurkan BPH Migas.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, sektor-sektor produktif memerlukan dukungan demi meningkatkan pendapatan sehingga untuk jangka panjang, juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Nelayan, petani, UMKM itu konsumen pengguna yang diatur dalam Perpres 191, ataupun revisinya,” kata Saleh di Jakarta, Selasa (12/3). (Yetede) 

SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Inpex Masela, LTD, berhasil menyelesaikan rangkaian kegiatan dalam rangka melanjutkan pengembangan Proyek Lapangan Gas Abadi. Pencapaian signifikan mereka adalah penyelesaian kegiatan survei lapangan tambahan sebagai bagian kelanjutan proses dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang mencakup data tambahan hasil observasi ekosistem terumbu karang dan hasil resolusi aspirasi mewakili Maluku Barat Daya.

SKK Migas juga telah menerima penyerahan hasil pengadaan tanah kawasan non hutan seluas 28,9 hektar untuk pembangunan salah satu fasilitas proyek LNG Abadi dari Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kanwil BPN Maluku pada 19 Februari 2024 di Ambon, Maluku sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung kelancaran proyek. (Yetede) 

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi (SKK Migas) dan Inpex Masela Ltd. bakal mengakselerasi survei geologi dan geofisika (G&G) guna memastikan keberlanjutan proyek di Lapangan Abadi, Blok Masela ini.Inpex telah menyelesaikan kegiatan survei lapangan tambahan sebagai bagian dari revisi persetujuan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pengembangan blok ini. Penyelesaian survei lapangan tambahan itu berkaitan dengan observasi ekosistem terumbu karang dan resolusi aspirasi mewakili Maluku Barat Daya (MBD). 

SKK Migas bersama dengan Inpex telah memulai rangkaian kegiatan survei G&G onshore dan intertidal (zona pasang surut) sejak Februari 2024. “Kami memberikan apresiasi atas komitmen yang kuat dari Inpex untuk melakukan eksekusi atas program yang ada sehingga saat ini sudah banyak perkembangan positif kemajuan proyek tersebut”, kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro, dalam keterangan resminya, Selasa (12/3). Vice President Corporate Services Inpex Masela, Ltd. Henry Banjarnahor memastikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dalam melaksanakan rangkaian pengembangan proyek LNG Abadi. “Apresiasi kami sampaikan kepada SKK Migas yang terus bersama-sama mengawal proyek ini, harapannya kelancaran dan keberhasilan proyek ini,” kata Henry.

Penurunan produksi gas di sejumlah lapangan minyak dan gas bumi membuat pemerintah menghitung ulang alokasi komoditas sumber energi itu untuk memastikan kebutuhan nasional tetap terpenuhi. Indonesia bagian barat, termasuk Sumatra bagian tengah, Sumatra bagian selatan, dan Jawa bagian barat memerlukan tambahan pasokan gas di tengah menurunnya pasokan yang gas pipa yang bersumber dari sejumlah lapangan minyak dan gas bumi atau migas. Menyiasati hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ‘mengocok’ ulang alokasi gas yang saat ini tersedia dari wilayah lain. Otoritas energi nasional mesti mengalokasikan 11 kargo gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari Lapangan Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat, untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) agar kebutuhan di Indonesia bagian barat bisa terpenuhi. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut, persoalan pasokan gas di Indonesia bagian barat terjadi karena peningkatan permintaan, termasuk dari sektor kelistrikan di tengah penurunan produksi gas. Keterbatasan infrastruktur pipa gas saat ini membuat pasokan dari wilayah yang sebenarnya mengalami kelebihan pasokan tidak dapat didistribusikan ke wilayah tersebut. Salah satu yang paling terasa adalah penurunan produksi gas dari Blok Corridor di Sumatra Selatan yang saat ini dikelola oleh PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC). PGAS sendiri mengalkulasi setidaknya butuh tambahan pasokan gas hasil regasifikasi sebanyak 73—355 BBtud sepanjang 2024—2034. Estimasi itu mengambil porsi 12% sampai dengan 54% dari keseluruhan pasokan gas untuk permintaan pelanggan PGN di tiga kawasan tersebut. 

“Sumber pasokan existing mengalami natural decline, dan hal ini tidak dapat dihindari sebagaimana tecermin dari terus berkurangnya produksi gas bumi di sumur-sumur yang sudah lama beroperasi,” kata Sekretaris Perusahaan PGAS Rachmat Hutama saat dihubungi. Berdasarkan kisaran harga pasar LNG pada 2024, perkiraan harga jual gas hasil regasifikasi LNG di pelanggan masih lebih rendah dibandingkan dengan over usage penalty. Dengan catatan, harga dapat berubah sesuai dengan perubahan harga pasar LNG pada saat pembelian. Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK migas) tengah memprioritaskan volume LNG yang belum terkontrak atau uncommitted cargo dari Kilang LNG Tangguh & Bontang untuk PGAS. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro menuturkan PGAS telah menyampaikan potensi tambahan penyeran gas oleh pembeli akhir dengan bersumber dari LNG. Aris Mulya Azof, Chairman Indonesia Gas Society, secara terpisah mengatakan bahwa penurunan produksi gas di Blok Corridor memang telah membuat sebagian konsumen PGAS mesti menerapkan sistem kuota untuk menyiasati merosotnya jumlah gas yang dikirim oleh kontraktor kontrak kerja sama. Salah satu opsi yang mungkin dilakukan untuk memenuhi permintaan gas di hilir, kata dia adalah penggunaan LNG melalui pemanfaatan terminal regasifikasi Lampung dan Jawa Barat. Adapun, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menyarankan pemerintah untuk memberi dukungan fiskal yang lebih intensif untuk PGAS di tengah defisit gas pipa dari sejumlah lapangan saat ini.

Menjelang Ramadan dan Idulfitri, acap-kali terjadi kenaikan harga pangan. Namun, pada 2024, kenaikan harga pangan terbilang tidak biasa. Tirisnya pasokan tidak diantisipasi oleh pemangku kepentingan sehingga kenaikan harga terjadi di mana-mana. Pada Senin (11/3), seluruh harga pangan mengalami kenaik an secara nasional. Lonjakan harga terjadi pada komoditas beras, bawang merah, bawang putih bonggol, cabai, daging sapi, telur ayam, hingga minyak goreng. Berdasarkan data panel harga Bapanas, harga beras premium naik 1,09% menjadi Rp16.630 per kg dan harga beras medium naik 0,77% menjadi Rp14.430 per kg. Angka itu jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. 

HET beras premium adalah Rp13.900—Rp14.800 per kg dan medium Rp10.900—Rp11.800 per kg. Kenaikan harga beras terjadi sejak musim kampanye Pemilu 2024. Bantuan sosial (bansos) beras disinyalir menyebabkan lonjakan harga karena kenaikan permintaan. Selanjutnya, komoditas seperti bawang putih, cabai rawit, cabai merah keriting, daging ayam, telur ayam, dan tertinggi kenaikan harga daging sapi. Kenaikan harga pangan itu cukup bervariasi dalam setiap hari. Lonjakan harga pangan ini tak lepas dari peran pemerintah yang lamban dalam mengantisipasi pasokan. Terlebih lagi, pasokan bahan pangan tersebut rata-rata mengandalkan impor dari negara lain. Sebut saja daging sapi. Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) telah membunyikan alarm tanda bahaya. Stok daging sapi terancam krisis saat Ramadan dan Idulfitri 2024. Para importir kesulitan mendatangkan daging sapi sebelum Idulfitri karena izin dari Kemendag baru dikeluarkan 22 Februari 2024. Dengan waktu sebulan, sementara Idulfitri jatuh awal April 2024, waktunya sangat mepet. Risikonya, importir mendapatkan harga yang jauh lebih mahal. Tidak hanya daging sapi, menurut harian ini, pemerintah pun gagap dalam mengatasi masalah komoditas pangan utama, yakni beras. Harga beras sejak awal tahun terus mengalami lonjakan. 

Pemerintah menuding El Nino menjadi pemicu pasokan beras turun karena gagal panen. El Nino adalah satu hal. Janji manis Presiden Joko Widodo saat kampanye untuk mewujudkan swasembada pangan hanya ‘pepesan kosong’. Angka impor beras dalam 2 tahun menjelang akhir masa pemerintahannya melonjak signifikan, bahkan mencatat rekor tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2023 impor beras mencapai 3,06 juta, melonjak 613,61% dibandingkan dengan 2022 yang tercatat 429.210 ton. Pada 2024, Jokowi kembali mengerek kuota impor beras menjadi 3,6 juta ton dari semula hanya 2 juta ton. Namun, pada akhir Februari 2024, pemerintah memutuskan untuk menambah kuota impor sebanyak 1,6 juta ton.

Antrean pembeli beras berlangsung di banyak tempat, puncaknya terjadi setelah Pemilu 2024. Masyarakat berebutmembeli beras murah Bulog. Harga beras terus naik dan tinggi tidak hanya karena gangguan produksi padi, tetapi juga stok Bulog relatif kecil, dan ini berpengaruh terhadap rendahnya intervensi pasar serta impor terlambat. Pada saat yang sama, stok beras yang dikuasai penggilingan padi (PP) dan pedagang juga merosot jumlahnya sejak 2019. Akibatnya, gejolak harga beras di pasar akan sulit dikendalikan. Produksi padi turun cukup tajam di 2023, sebesar 2,05 %, atau berkurang 1,1 juta ton gabah kering giling (GKG). Gangguan iklim El Nino menyebabkan panen raya 2024 mundur 2-3 bulan.Biasanya panen raya pada bulan Februari, tetapi mundur menjadi April dan Mei. Ini memperparah kenaikan harga gabah dan beras. Pemerintah telah mengantisipasinya dengan menambah suplai beras dari impor agar Bulog dapat ”mengebom” pasar dalam negeri.

Pada 2023 impor beras Bulog mencapai 1,8 juta ton. Pada 2024 realisasi impor beras Bulog (Januari hingga 20 Februari) mencapai 3,5 juta ton. Sekarang, stok cadangan beras pemerintah (CBP) 1,46 juta ton, hampir seluruhnya berasal dari impor. Penyaluran CBP ditingkatkan, baik melalui pasar, terutama lewat program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), maupun non- pasar lewat program bansos beras. Pada tahun 2024 ini (hingga 20 Februari) penyaluran beras SPHP mencapai 275.000 ton dan bansos beras 203.000 ton. Namun, upaya pemerintah belum berhasil membendung sepenuhnya laju kenaikan harga beras. Kenaikan harga sudah terjadi sejak Juli/Agustus 2021. Bulog kurang berdaya dalam mengelola pasar karena rendahnya stok yang dimiliki. Keputusan impor terlambat, baru bisa direalisasikan di tahun 2023. Sekarang, harga beras kualitas medium telah mencapai Rp 13.000- Rp 14.000 per kilogram dan beras kualitas premium Rp 15.000-Rp 18.000 per kg.

Bulog menjual beras dalam kemasan 5 kg setara dengan Rp 10.600 per kg. Sebagian besar beras Bulog berkualitas premium, dengan broken 5 persen, berasal dari impor. Semakin tinggi selisih harga pasar dengan harga jual Bulog, semakin berjubel masyarakat memperebutkannya, apalagi kualitas beras Bulog bagus dan lebih murah Rp 5.000 per kg atau lebih. Antrean pembeli beras tambah panjang, membuat wajah pemerintah tercoreng. Upaya peningkatan produksi padi via peningkatan produktivitas haruslah dilakukan sembari mengatasi kehilangan hasil pada tahap pengeringan dan penggilingan padi. Pada saat yang sama, areal sawah harus diperluas. Tanpa upaya itu, hampir tidak mungkin Indonesia mampu menghindari impor beras (Yoga)

Pemerintah menahan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, hingga Juni 2024, di tengah tren kenaikan harga minyak mentah. Pemerhati minyak dan gas bumi berpendapat, keputusan politis itu bisa berdampak pada APBN ataupun keuangan Pertamina karena Indonesia merupakan negara pengimpor bersih minyak. Catatan Kompas, harga BBM nonsubsidi terakhir kali mengalami penyesuaian pada 1 Januari 2024. Biasanya Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi per tanggal satu setiap bulan, tetapi hal itu tidak dilakukan pada 1 Februari 2024 (sebelum Pemilu 2024) dan 1 Maret 2024. Pemerintah kemudian menyebut harga BBM tidak akan naik setidaknya sampai Juni 2024. Di sisi lain, hingga awal Maret 2024, harga minyak mentah dunia justru terus meningkat akibat pengetatan produksi oleh anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Menurut catatan Trading Economics, harga minyak merek Brent pada 8 Maret 2024 adalah 82,1 USD per barel atau lebih tinggi dibanding 8 Januari 2024 sebesar 76,1 USD per barel. Praktisi sekaligus pemerhati migas Hadi Ismoyo, dihubungi dari Jakarta, Senin (11/3) mengatakan, subsidi dan kompensasi BBM sejatinya memberatkan, baik bagi APBN maupun keuangan PT Pertamina (Persero). Terlebih jika upaya menahan atau menunda kenaikan harga BBM dilakukan di tengah tren meningkatnya harga minyak. Apabila harga terus ditahan, anggaran subsidi BBM pada APBN bisa membengkak. Oleh karena itu, perlu ada peta jalan besar untuk mengurangi subsidi BBM dan menggantinya ke jenis energi lain. Gas, misalnya, mengingat cadangan gas bumi Indonesia melimpah. (Yoga)