Upaya transisi energi di Indonesia kembali mendapat tambahan tenaga setelah sejumlah bank internasional menyatakan kembali komitmennya untuk berpartisipasi memberikan pendanaan dalam waktu dekat. Upaya pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cirebon-1 menjadi lebih jelas, setelah HSBC Holding Plc., Standard Chartered Plc., dan Bank of America Corp. mengusulkan untuk membiayai aksi tersebut. Dilansir Bloomberg, bahkan Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. juga dikabarkan sedang berdiskusi untuk terlibat dalam aksi tersebut, tetapi belum menyampaikan pernyataan resminya. Asia Development Bank yang memimpin kesepakatan untuk pensiun dini PLTU Cirebon-1 sebenarnya telah mempersiapkan diri untuk mengatur pendanaannya sendiri. Nantinya, sebagian besar ekuitas PLTU bakal menjadi utang untuk mendanai satu kali dividen sebagai kompensasi kepada investor atas hilangnya pendapatan di masa depan. Lembaga-lembaga keuangan pun akan memberikan pinjaman dengan harga pasar, dan ADB akan memadukan pinjaman tersebut dengan dana yang ada untuk menjadikan utang tersebut lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga dapat dilunasi lebih cepat. Kesepakatan untuk menutup PLTU Cirebon-1 lebih awal dinilai dapat membantu memacu kemajuan yang lebih luas dalam komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP). “Ini adalah upaya untuk mengatalisasi solusi baru terhadap permasalahan yang kita semua tahu ada. Ini adalah tantangan yang sulit,” kata Alice Carr, Direktur Eksekutif Kebijakan Publik di Glasgow Financial Alliance for Net Zero, yang juga memimpin kelompok kerja lembaga keuangan swasta untuk JETP, dilansir Bloomberg, dikutip Rabu (6/4). Sementara itu, David Elzinga, Principal Energy Specialist at ADB, mengatakan bahwa lembaga keuangan bakal terus bergulat dengan persoalan pendanaan untuk perubahan iklim. “Sangat penting untuk mencapai tujuan iklim, tapi ini rumit,” ujarnya. Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi membeberkan sejumlah perbankan di Asia telah menunjukkan minat mereka untuk ikut dalam pembiayaan taksonomi transisi tersebut. Taksonomi transition financing itu bakal menambah opsi pembiayaan murah bagi PLN yang sebelumnya telah didapat dari skema green financing atau model taksonomi hijau yang lama dari kemitraan dengan JETP. Evy menambahkan, sejumlah bank yang tergabung ke dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) belakangan juga mulai mempertimbangkan skema pembiayaan transition financing tersebut. Adapun, Transisi Bersih, lembaga riset nirlaba bidang ekonomi lingkungan hidup, menilai pemilik PLTU perlu ikut berkontribusi pada pembiayaan pensiun dini pembangkit listrik yang dimilikinya. “Pemilik PLTU termasuk entitas ekonomi yang paling banyak mengeluarkan emisi. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip keadilan, mereka seharusnya menjadi salah satu pihak yang menanggung biaya penutupan dalam jumlah yang signifi kan. Karena itu cukup fairkalau mereka memberikan diskon biaya penggantian,” kata Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih.

Lonjakan harga pangan tak hanya membuat target inflasi 2024 sebesar 1,5-3,5 persen semakin berat, tetapi juga merampok daya beli kelompok miskin dan menengah. Inflasi pangan yang bersumber dari komponen harga pangan bergejolak (volatile food) menjadi penyumbang terbesar angka inflasi nasional beberapa tahun terakhir. Kenaikan inflasi pangan 3-4 tahun terakhir bahkan melampaui rata-rata kenaikan upah minimum regional (UMR) dan gaji ASN (Kompas, 4/3/2024). Ini menggambarkan betapa kenaikan harga pangan menggerus kesejahteraan masyarakat bawah dan menengah. Bahkan, kenaikan UMR dan gaji ASN tak mampu mengejar laju kenaikan harga pangan. Beras, menurut BPS, adalah komoditas penyumbang terbesar garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Sekitar 60-75 % pengeluaran penduduk miskin kita adalah untuk pangan.

Akibatnya, kenaikan harga beras yang diikuti pangan lain akan langsung memukul daya beli mereka. Lonjakan harga beras dipastikan juga tak dinikmati petani kita yang sebagian besar petani gurem dan konsumen neto beras. Apalagi dengan kian dekatnya Ramadhan dan Lebaran, yang biasanya ditandai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sejauh ini, operasi pasar, kucuran bansos, dan berbagai kebijakan lain belum mampu menjinakkan harga beras yang sudah naik di atas 20 % dari tahun lalu. Antrean warga yang memburu beras murah masih terjadi di sejumlah daerah. Kemelut beras selama ini menunjukkan ada masalah dalam tata kelola pangan kita. Produksi dan produktivitas terus menurun di tengah meningkatnya konsumsi.

Kita juga masih terus berkutat dengan problem terkait pupuk, benih, alih fungsi lahan, dan lain-lain, yang tak kunjung selesai. Perum Bulog sering kedodoran dalam stabilisasi. Berbagai instrumen pengendalian harga juga tak sepenuhnya efektif. Belum lagi dampak perubahan iklim dan geopolitik global. Pemerintah gagap mengantisipasi semua itu. Dalam jangka pendek, operasi pasar dan penyaluran bansos secara agresif, yang mau tak mau harus ditopang impor karena Perum Bulog kedodoran dalam mengamankan stok cadangan beras pemerintah yang bisa diharapkan meredam lonjakan harga. Namun, dalam jangka panjang, tak ada pilihan lain kecuali membenahi tata kelola pangan dari hulu hingga hilir, khususnya produksi, produktivitas, dan distribusi, selain juga intervensi di konsumsi (termasuk melalui diversifikasi pangan). (Yoga)

Ada sejumlah tantangan nasional yang sifatnya berulang dan membentuk siklus. Sebagian siklusnya bersifat tahunan, ada pula yang lima tahunan, maupun sepuluh tahunan. Karena bersifat rutin, selayaknya masyarakat mengharapkan penanganan yang terus membaik dari waktu ke waktu. Di antara tantangan tahunan adalah apa yang selalu terjadi menjelang Ramadan dan menjelang perayaan hari raya Idulfitri. Menjelang bulan puasa, selama puluhan tahun kita selalu dihadapkan pada masalah kenaikan harga pangan Sedangkan selama Idulfitri, kita selalu menghadapi persoalan terkait pergerakan jutaan orang untuk mudik. Keduanya membawa rantai persoalan dan turunan-turunannya yang tidak sedikit. Terkait dengan soal pangan, kita layak mencermati apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian awal pekan ini dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Stok dan Harga Pangan menjelang Ramadan. Mendagri mengungkapkan bahwa sejumlah komoditas pangan berpeluang mengalami lonjakan permintaan saat Ramadan. Komoditas itu di antaranya beras, cabai, minyak goreng, telur, dan ayam ras. Menurut Mendagri, deretan komoditas pangan itu terpantau masih mengalami kenaikan harga di banyak daerah sampai dengan pekan terakhir Februari 2024. Mendagri kemudian meminta Pemda melakukan rapat teknis dengan tim pengendali inflasi daerah besarta Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS) dan asosiasi pengusaha. Selain itu, pengamanan pasokan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur perlu dipastikan guna menghadapi permintaan yang naik saat Ramadan dan Idulfitri. Secara umum, faktor-faktor penyebabnya sudah diketahui, celahnya telah dikenali, urutan persoalannya sudah dipahami. Dengan demikian, solusi terbaik diharapkan dapat dirumuskan, kemudian dijalankan. Kalaupun ada anomali-anomali karena perbedaan situasi dari tahun ke tahun, tentu perbaikan dari masa-masa sebelumnya diharapkan dapat meredamnya. Kalau ditelisik lebih jauh, harus diakui ini bukan persoalan sederhana. Harga pangan, misalnya, apalagi kumpulan banyak komoditas pangan, adalah akumulasi dari masalah produksi, tata niaga, sebaran produsen dan sebaran konsumen, distribusi, pengendalian impor-ekspor, serta masalah lainnya. Sebuah rantai yang panjang dan cukup kompleks. Ada beberapa hal yang dapat kita amati dari penanganan atas persoalan yang berulang tersebut. Pertama, perhatian kepada detail. Kedua, jangan terlena dengan kesibukan politik. Ketiga, perlunya antisipasi jangka panjang.

Pemerintah memerintahkan PT PLN (Persero) untuk meningkatkan fleksibilitas sistem dan subsistem kelistrikannya untuk mengantisipasi masuknya tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku sedang mengkaji keandalan sistem dan subsistem PLN untuk memastikan listrik dari PLTS atap yang bersifat intermiten tidak mengganggu jaringan kelistrikan yang sudah ada. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, pemerintah berupaya agar persoalan intermiten dari pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT), termasuk PLTS atap bisa diselesaikan. Caranya, bisa dengan menggabungkan listrik dari PLTS atap dengan pembangkit listrik berbasis EBT lainnya, sehingga bisa saling melengkapi. Padahal, PLTS atap diharapkan dapat mengerek produksi modul surya dalam negeri. Dengan target 1 GW PLTS atap yang terhubung jaringan PLN, dan 0,5 GW dari non-PLN setiap tahun, dan asumsi kapasitas 1 modul surya 450 Wp, maka diperlukan produksi sekitar 3,3 juta panel surya. Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyati mengatakan bahwa perseroan saat ini masih mematangkan kajian ihwal sifat intermiten dari PLTS mendatang pada sistem dan subsistem perseroan. PLN pun tengah memetakan beban puncak siang dan kebutuhan pembangkitan minimum pada sistem milik perusahaan. Selain itu, perseroan turut mengkaji perencanaan pengembangan pembangkit listrik yang telah ada dalam RUPTL 2021—2030. PLN, kata dia, bakal menyampaikan kuota pemasangan PLTS atap sesuai dengan amanat Peraturan Menteri ESDM No. 2/2024. Setelah usulan kuota diterima, maka PLN bakal melakukan clustering terkait dengan kuota pemasangannya. Clustering itu bakal dibuat 10 hari setelah penetapan kuota disetujui oleh Kementerian ESDM. “Setelah ada penetapan, maka kami akan hitung per klaster. Setiap klasternya itu per-UP3 selevel kotamadya atau kabupaten,” jelasnya. Adapun, Institute for Essential Services Reform (IESR) menyayangkan revisi peraturan Menteri ESDM terkait dengan pemanfaatan PLTS atap yang cenderung berpihak kepada kepentingan PLN. Tanpa net-metering, kata Fabby, biaya investasi per satuan kilowatt-peak bakal menjadi tinggi. Konsekuensinya, keekonomian sistem PLTS atap khususnya pada sektor rumah tangga dan bisnis kecil menjadi tidak menguntungkan. Industri yang memiliki kebutuhan listrik lebih stabil pada siang dan malam hari menjadi incaran baru, karena dinilai cocok dengan sifat PLTS atap dan skema baru dalam Permen ESDM No. 2/2024. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengakui bahwa Peraturan Menteri ESDM No. 2/2024 membuat pengembangan salah satu fasilitas produksi listrik bersih itu menjadi kurang menarik bagi rumah tangga. “Memang PLTS atap agak sulit untuk rumah tangga, karena tidak ada ekspor-impor listrik, dan tidak ada titip [listrik]. Kalau dulu bisa dititipkan di PLN, lalu dipakai malam. Rumah tinggal itu menggunakan listriknya malam, sedangkan matahari adanya siang. Ini kurang match di situ, kecuali jika menggunakan baterai untuk menyimpan listrik,” katanya beberapa waktu lalu.Untuk mengompensasi kehilangan potensi dari rumah tangga, pemerintah bakal mendorong pemanfaatan PLTS atap untuk sektor industri, mengingat konsumsi listrik industri relatif stabil. Selain itu, langkah itu dinilai cocok untuk mengejar target pemasangan PLTS atap sebesar 3,6 gigawatt (GW) pada 2025.

Dominasi beras sebagai bahan pangan pokok di Indonesia membuat setiap kenaikan harganya menjadi isu sensitif. Ironisnya, petani sebagai produsen utama tidak langsung menikmati buah dari kenaikan harga tersebut. Publik pun menilai kesejahteraan petani masih menjadi persoalan laten yang sulit diselesaikan pemerintah. Temuan ini terekam dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 26-28 Februari 2024 di 38 provinsi dengan 512 responden. Sebanyak 64,2 % responden menganggap sebagian besar petani masih tergolong miskin. Hanya satu dari tiga responden yang menilai sebagian besar petani sudah hidup berkecukupan. Selain itu, hampir separuh responden menilai kenaikan harga beras pada Januari-Februari 2024 disebabkan oleh faktor alam, terutama iklim yang mengganggu panen padi. Sebanyak 22 % publik juga mengaitkan kenaikan harga beras dengan faktor politik.

Maraknya bantuan sosial beberapa bulan terakhir dinilai turut memengaruhi berkurangnya stok beras. Selebihnya, sebagian menganggap adanya permainan harga dari pihak kedua atau tengkulak (10,9 %) dan para pedagang yang sengaja menimbun pasokan beras (10,6 %). Tampaknya dampak dari perubahan iklim beberapa tahun belakangan ini memengaruhi persepsi masyarakat terhadap nasib petani. Faktor alam atau iklim yang tak menentu dinilai 26,5 % responden sebagai masalah utama yang dihadapi petani. Sebagian lain (24 %) menilai petani masih kurang memiliki modal sehingga kurang bisa mengoptimalkan lahan yang digarapnya. Namun, sebagian masyarakat juga menyoroti kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah yang menyebabkan harga gabah petani jadi anjlok.

Program-program Kementan selama ini perlu dievaluasi secara menyeluruh dengan fokus tidak hanya pada ketersediaan bahan pangan, tetapi juga turut memperhatikan nasib kesejahteraan petani beras lokal. Di samping sejumlah program yang sedang diupayakan pemerintah, masyarakat menilai sejumlah tindakan perlu diprioritaskan guna meningkatkan kesejahteraan petani beras. Hampir setengah masyarakat menilai bahwa pemerintah perlu tetap memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi. Hal lain, seperti memberikan bantuan modal berupa uang, pembatasan produk beras impor, dan memotong rantai penjualan gabah, menjadi prioritas lainnya yang perlu dijalankan pemerintah. (Yoga)

Para petani padi di sejumlah daerah di Tanah Air meminta pemerintah menjaga harga gabah agar tidak anjlok saat panen raya tahun ini. Anjloknya harga gabah akan menjatuhkan motivasi sekaligus menekan kesejahteraan petani. Rokhman (52), petani di Desa Jagapura Wetan, Cirebon, Jabar, menuturkan, petani di daerahnya kesulitan mendapatkan pasokan air dan pupuk bersubsidi serta mengatasi serangan hama yang membuat biaya produksi naik. Akibat masalah tersebut, ongkos tanam padi yang ia keluarkan bertambah dari biasanya Rp8 juta per hektar menjadi lebih dari Rp 10 juta per hektar. Seperti Rokhman, Aksan Maulana (52), petani lain di daerah itu, berharap harga gabah tidak anjlok. ”Harga gabah kalau bisa stabil Rp 7.000- Rp 8.000 per kg. Kalau di bawah itu, ya, rugi. Sebab, kebanyakan petani masih menyewa lahan,” ujarnya.

Merujuk data kerangka sampel area BPS, luas panen padi berpotensi meningkat pada Maret dan April 2024. Karena itu, produksi beras diperkirakan meningkat dan melebihi rata-rata kebutuhan konsumsi domestik yang mencapai 2,5 juta ton per bulan. Pada Maret, produksi beras diprediksi 3,54 juta ton, sementara pada April mencapai 4,92 juta ton. Gejala turunnya harga gabah sudah terjadi di lapangan. Di Demak, Jateng, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang semula Rp 8.500 per kg berangsur turun menjadi Rp 7.200 per kg (Kompas.id, 28/2/2024). Seperti para petani di Cirebon dan Demak, Sahri (70) dan Jama’ali (55), petani di Desa Banjararum, Desa Banjararum, Malang, Jatim, berharap pemerintah bisa menjaga stabilitas harga gabah. (Yoga)

Produksi jagung di Flores Timur, NTT, diprediksi merosot lebih dari 50 % karena El Nino yang menyebabkan kurangnya hujan. Padahal, jagung merupakan pangan pokok kedua setelah beras yang harganya saat ini melonjak tinggi. Kadis Pertanian Flores Timur Sebas Sina Kleden, di kantornya, Senin (4/3) mengatakan, El Nino menyebabkan intensitas hujan di Flores Timur selama musim hujan tahun 2024 sangat kurang. Hal ini menyebabkan banyak tanaman masyarakat, termasuk jagung, mati. ”Setiap hari masuk laporan dari desa, tanaman jagung yang ditanam masyarakat kekeringan dan mati,” kata Sebas. Ia memperkirakan, produksi jagung di Flores Timur pada musim panen Maret-April bakal berkurang lebih dari 50 %. Menurut dia, ancaman gagal panen jagung juga dilaporkan di kabupaten lain di NTT.

”Tahun ini akan sangat berat bagi masyarakat NTT karena harga beras juga masih sangat tinggi. Harga jagung juga mahal karena pasokan nya kurang,” ujar Sebas Saat ini harga beras di Flores Timur Rp 17.000 per kg. Jagung pipil yang biasanya Rp 5.000 per kg mencapai Rp 10.000 per kg dan jagung giling mencapai Rp 15.000 per kg. Fungsional Analis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Junus Mukin, mengatakan, jagung selama ini merupakan pangan pokok kedua dengan konsumsi  29 gram hingga 40 gram per kapita per hari. Adapun konsumsi beras berkisar 200-300 gram per kapita per hari. ”Konsumsi jagung di petani perdesaan umumnya lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Biasanya masyarakat desa mencampur jagung hasil tanaman sendiri untuk mengurangi konsumsi beras. Namun, dengan kegagalan panen jagung, masyarakat akan lebih bergantung pada beras yang harganya mahal,” tuturnya. (Yoga)

Dalam kurun 3-4 tahun terakhir, rata-rata kenaikan inflasi komponen harga pangan bergejolak melebihi rerata kenaikan upah minimum regional (UMR). Level inflasi komponen tersebut juga mendekati rerata kenaikan gaji ASN. Bahkan, pada Februari 2024, angkanya sudah melebihi rerata kenaikan gaji ASN dan UMR. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri 2024 yang digelar Bapanas secara hibrida di Jakarta, Senin (4/3). Rapat yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian itu dihadiri Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, perwakilan kementerian/lembaga terkait, BI, serta sejumlah kepala daerah di Indonesia. Arief menjelaskan, pada 2020-2023, rerata tingkat inflasi komponen harga pangan bergelojak sebesar 5,2 %.

Tingkat inflasi itu sudah di atas rerata kenaikan UMR pada 2020-2024 yang sebesar 4,9 %. Angka rerata tersebut juga mulai mendekati rata-rata kenaikan gaji ASN pada 2019- 2024 yang sebesar 6,5 %. ”Oleh karena itu, inflasi harga pangan bergejolak harus dijaga di bawah 5 % agar tidak menggerogoti penghasilan mereka,” ujar Arief. BI mencatat tingkat inflasi komponen harga pangan bergejolak pada Februari 2024 di atas rerata kenaikan gaji ASN dan UMR. Tingkat inflasi pada bulan tersebut mencapai 2,75 % secara tahunan atau meningkat dari inflasi Januari 2024 di 2,57 %. Komponen harga pangan bergejolak berkontribusi terbesar terhadap inflasi Februari 2024. Tingkatinflasi komponen tersebut mencapai 8,47 % secara tahunan. Tiga komoditas terbesar penyumbang inflasi tersebut adalah beras, cabai merah, dan telur ayam ras. (Yoga)

Kondisi nelayan di Indonesia kian sulit, terutama nelayan kecil dan tradisional. Biaya kebutuhan hidup yang meningkat semakin timpang dengan pendapatan nelayan yang kian menyusut. Data BPS memaparkan, nilai tukar nelayan (NTN) terus melandai dalam enam bulan terakhir. Pada Februari 2024 NTN tercatat sebesar 101,59 atau turun 0,15 % dibandingkan dengan Januari 2024 yang 101,74. Tren penurunan NTN mulai terlihat sejak September 2023 yang tercatat 105,64, pada Oktober 2023 sebesar 104,84, kemudian pada November turun ke 103,52, dan di Desember 2023 menjadi 102,46.

Sekjen Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengungkapkan, terdapat sejumlah faktor yang membebani penghidupan nelayan, antara lain harga bahan kebutuhan pokok yang terus meningkat serta biaya melaut yang tinggi karena sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi. Nelayan kecil terpaksa membeli BBM secara eceran dengan harga lebih tinggi. Sementara harga jual ikan dari hasil melaut justru menurun. ”Pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan. Kebutuhan biaya nelayan semakin tinggi, sedangkan pendapatan berkurang karena harga jual ikan turun. Ini membuat beban nelayan bertambah,” ujar Budi saat dihubungi, Senin (4/3). (Yoga)

Para petani padi di Tanah Air terus berjuang di tengah ketidakpastian cuaca dan anomali iklim. Kemarau dan hujan tak tentu datangnya. Namun, tak sedikit di antara mereka yang menjadi semakin rentan, kebanjiran saat hujan dan kekeringan saat kemarau. Hujan deras mengguyur Desa Cangkring B, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jateng, Sabtu (24/2). Kendati hujan belum reda, Tumini (57) melangkahkan kaki menuju ke sawahnya. Siang itu, ia bersama suaminya bermaksud memanen padi yang terendam banjir selama 16 hari. Sebulan sebelumnya, padi-padi yang ditanam di lahan sekitar 3.600 meter persegi itu sudah laku dibeli pengepul dengan harga Rp 5 juta. ”Tak pernah mengira (padi) akan rusak gara-gara banjir. (Uang) Yang seharusnya dibayar hilang terbawa banjir,” ujarnya. Gabah itu akan ia ambil untuk konsumsi sendiri. ”Busuk yo wis ben (ya biar), mau bagaimana lagi? Kalau mau dijual juga tidak akan laku,” kata Tumini.

Tanaman padi seluas 2.000 meter persegi milik Ahmad Sudirman (44), warga Desa Cangkring B, juga gagal panen akibat banjir. Dari total sekitar 1,5 ton gabah yang dia panen, lebih dari separuhnya dalam kondisi busuk. Ia memutuskan menjual murah gabah yang belum busuk. ”Gabah bagus, bisa laku Rp 8.000 per kg. Namun, kalau ada yang menawar Rp 6.000 per kg, saya langsung lepas,” kata Ahmad. Pada Minggu (25/2) siang, matahari bersinar terik. ”Saya sedih melihat gabah-gabah saya jadi seperti ini,” kata Sumikah (38), warga Desa Lambangan, Kecamataan Undaan, Kabupaten Kudus. Empat tahun terakhir, panen Sumikah tidak maksimal karena banjir dan kekeringan. ”Kalau kemarau, susah air. Harus keluar uang untuk memompa air dari sungai ke sawah. Hasil penjualan gabah Mungkin tidak akan cukup untuk menambal kerugian yang saya tanggung. Kalau dihitung, saya merugi Rp 20 juta,” kata Sumikah.

”Saat ini dalam proses pengusulan untuk bantuan ganti rugi,” ujar Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng Francisca Herwati Prarastyani, Kamis (29/2). Menurut dia, para petani yang terdampak dan puso bakal mendapatkan bantuan benih. Kendati demikian, jumlah benih akan ditentukan oleh Kementan. Selain bantuan benih, petani yang ikut program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berhak mendapatkan ganti rugi. ”Iuran AUTP itu tergolong murah, yakni Rp 36.000 per hektar per musim tanam. Kalau misal puso, gagal panen, yang ikut (program AUTP) dapat Rp 6 juta per hektar. Lumayan daripada tidak dapat ganti sama sekali,” ujarnya. (Yoga)