Penurunan produksi gas di sejumlah lapangan minyak dan gas bumi membuat pemerintah menghitung ulang alokasi komoditas sumber energi itu untuk memastikan kebutuhan nasional tetap terpenuhi. Indonesia bagian barat, termasuk Sumatra bagian tengah, Sumatra bagian selatan, dan Jawa bagian barat memerlukan tambahan pasokan gas di tengah menurunnya pasokan yang gas pipa yang bersumber dari sejumlah lapangan minyak dan gas bumi atau migas. Menyiasati hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ‘mengocok’ ulang alokasi gas yang saat ini tersedia dari wilayah lain. Otoritas energi nasional mesti mengalokasikan 11 kargo gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari Lapangan Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat, untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) agar kebutuhan di Indonesia bagian barat bisa terpenuhi. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut, persoalan pasokan gas di Indonesia bagian barat terjadi karena peningkatan permintaan, termasuk dari sektor kelistrikan di tengah penurunan produksi gas. Keterbatasan infrastruktur pipa gas saat ini membuat pasokan dari wilayah yang sebenarnya mengalami kelebihan pasokan tidak dapat didistribusikan ke wilayah tersebut. Salah satu yang paling terasa adalah penurunan produksi gas dari Blok Corridor di Sumatra Selatan yang saat ini dikelola oleh PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC). PGAS sendiri mengalkulasi setidaknya butuh tambahan pasokan gas hasil regasifikasi sebanyak 73—355 BBtud sepanjang 2024—2034. Estimasi itu mengambil porsi 12% sampai dengan 54% dari keseluruhan pasokan gas untuk permintaan pelanggan PGN di tiga kawasan tersebut. 

“Sumber pasokan existing mengalami natural decline, dan hal ini tidak dapat dihindari sebagaimana tecermin dari terus berkurangnya produksi gas bumi di sumur-sumur yang sudah lama beroperasi,” kata Sekretaris Perusahaan PGAS Rachmat Hutama saat dihubungi. Berdasarkan kisaran harga pasar LNG pada 2024, perkiraan harga jual gas hasil regasifikasi LNG di pelanggan masih lebih rendah dibandingkan dengan over usage penalty. Dengan catatan, harga dapat berubah sesuai dengan perubahan harga pasar LNG pada saat pembelian. Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK migas) tengah memprioritaskan volume LNG yang belum terkontrak atau uncommitted cargo dari Kilang LNG Tangguh & Bontang untuk PGAS. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro menuturkan PGAS telah menyampaikan potensi tambahan penyeran gas oleh pembeli akhir dengan bersumber dari LNG. Aris Mulya Azof, Chairman Indonesia Gas Society, secara terpisah mengatakan bahwa penurunan produksi gas di Blok Corridor memang telah membuat sebagian konsumen PGAS mesti menerapkan sistem kuota untuk menyiasati merosotnya jumlah gas yang dikirim oleh kontraktor kontrak kerja sama. Salah satu opsi yang mungkin dilakukan untuk memenuhi permintaan gas di hilir, kata dia adalah penggunaan LNG melalui pemanfaatan terminal regasifikasi Lampung dan Jawa Barat. Adapun, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menyarankan pemerintah untuk memberi dukungan fiskal yang lebih intensif untuk PGAS di tengah defisit gas pipa dari sejumlah lapangan saat ini.