Memperkuat kesiapsiagaan bencana di nagari-nagari yang dilewati sungai-sungai yang berhulu di Gunung Marapi harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana ke depan. Banyaknya korban bencana banjir bandang atau galodo akibat banjir lahar hujan di Sumbar tak terlepas dari lemahnya kesiapsiagaan. Banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumbar seusai hujan deras pada Sabtu dan Minggu (11-12/5) antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, dan Kota Padang. Berdasarkan data Kantor SAR Kelas A Padang, korban meninggal akibat bencana di Sumbar hingga Selasa (14/5) pukul 15.00 mencapai 52 orang. Selain itu, 20 orang belum ditemukan. Ahli geologi dan vulkanologi, Ade Edward, berpendapat, sebenarnya bencana yang dipicu banjir lahar hujan Gunung Marapi ini dapat diprediksi sehingga jumlah korban bisa diminimalisasi. Sebab, informasi dan data tentang risiko potensi bencana itu sudah disusun secara detail sejak akhir Desember 2023, beberapa pekan pascastatus gunung itu dinaikkan menjadi Level III atau Siaga.

Peta kawasan rawan bencana sudah disusun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Peta itu juga sudah dikonversi pegiat kebencanaan di Sumbar ke Google Maps agar lebih mudah dipahami. Selain itu, peringatan dini cuaca ekstrem juga disampaikan BMKG untuk sepekan ke depan dan diperbarui setiap enam jam. Menurut dia, sejauh ini, tidak ada sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang dipicu banjir laharhujan. Rambu-rambu bencana, jalur evakuasi, dan shelter juga tidak disiapkan. Terkait bencana di Sumbar, Presiden Jokowi memerintahkan respons cepat untuk penanganan banjir lahar hujan. Dalam waktu dekat, Presiden Jokowi menegaskan akan berkunjung ke lokasi bencana. (Yoga)

Minyak dan gas bumi, yang merupakan energi fosil, masih diperlukan meskipun secara persentase akan berkurang karena energi terbarukan bakal terus tumbuh di era transisi energi. Peran migas bakal tetap krusial, terutama untuk sektor transportasi dan pembangkit listrik, yang juga bakal menjaga ketahanan energi di masa mendatang. ”Di Indonesia, selama masa transisi menuju emisi nol bersih (NZE) 2060, migas bakal terus berperan penting dalam mengamankan pasokan energi, khususnya dalam transportasi dan pembangkit listrik. Gas akan digunakan sebagai jembatan menuju penerapan 100 % pembangkit listrik energi terbarukan,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif pada pembukaan Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (14/5).

Arifin menambahkan, dalam memenuhi permintaan migas, Indonesia saat ini fokus mengoptimalkan eksplorasi migas. Apalagi, 68 dari 128 cekungan hidrokarbon yang ada di Indonesia, belum dieksplorasi sehingga peluang pengembangan hulu migas masih besar. Presiden IPA Yuzaini Bin Md Yusof menambahkan, menuju target Indonesia Emas 2045, akan terjadi pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan populasi di Indonesia. Hal itu akan meningkatkan permintaan energi. Karena itu, Indonesia  harus mengamankan serta meningkatkan pasokan energi domestik meski harus menghadapi penurunan produksi serta mitigasi emisi gas rumah kaca. (Yoga)

Upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi hulu minyak dan gas bumi belum memberikan impak signifikan. Beragam pekerjaan rumah yang belum tuntas membuat daya saing Indonesia masih kalah dari negara tetangga. Indonesian Petroleum Association (IPA) menilai Indonesia masih belum cukup kompetitif untuk investasi hulu migas dibandingkan dengan sejumlah negara lain di kawasan Asia. President IPA sekaligus President Petronas Carigali Indonesia Yuzaini Md Yusof mengatakan bahwa negara lain telah melakukan pembenahan fiskal dan kemudahan investasi yang lebih menarik dari apa yang telah dikerjakan Indonesia selama 5 tahun terakhir. Kendati, Yuzaini tidak menampik bahwa pemerintah telah melakukan perombakan mendasar dari segi kemudahan dan insentif investasi di sisi hulu migas domestik beberapa waktu terakhir. “Indonesia saat ini hanya peringkat ke-4 di Asia dari segi indeks ketertarikan investasi, beberapa negara seperti Bangladesh, Vietnam, Thailand, dan Vietnam telah maju lebih cepat,” katanya saat panel diskusi IPA Convex ke-48.

Dalam kesempatan itu, dia juga mendorong kembali usulan fleksibilitas kontrak kerja sama dari kontraktor di satu kawasan. Harapannya, KKKS diperbolehkan untuk mengoperasikan sejumlah aset di satu kawasan tertentu, sehingga beban operasi dan eksplorasi bisa dikonsolidasikan. “Saya pikir perbaikan ini bisa mendorong eksplorasi di Indonesia lebih masif lagi,” kata dia. Beberapa fasilitas perpajakan yang disiapkan mencakup pengecualian pajak tidak langsung yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2017, dan PP No. 53/2017. Ada juga insentif kegiatan usaha hulu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 199/2021. Selain itu, saat ini Kementerian ESDM dan lembaga pemerintah terkait lainnya juga sedang dalam tahap akhir dalam merevisi PP No. 27 dan PP No. 53/2017 untuk meningkatkan kelayakan ekonomi proyek migas. Usulan lainnya, Moshe Rizal, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Migas (Aspermigas), sempat menyatakan bahwa diperlukan keterlibatan lebih banyak pihak dengan kompetensi yang sesuai dengan karakteristik wilayah kerja untuk menjaga keekonomian sebuah proyek hulu migas.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong kontraktor KKKS yang menggarap blok minyak dan gas bumi di Cekungan Laut Andaman untuk bekerja sama mengoptimalkan potensi yang tersedia. Cadangan tersebut melengkapi temuan di Sumur Layaran-1 di blok migas yang sama sebesar 6 Tcf gas in place. Bahkan, sebelumnya juga ditemukan cadangan gas dalam jumlah besar di Sumur Timpan-1, Blok Andaman II yang dikelola oleh Premier Oil Andaman Ltd. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah meminta KKKS mempercepat pengelolaan potensi migas di Andaman agar bisa segera diproduksi. Tidak main-main, Arifin meminta agar cadangan migas di wilayah tersebut bisa onstream pada 2027, bersamaan dengan Wilayah Kerja Geng North. Usulan itu pun disambut baik oleh Presiden ExxonMobil Indonesia Carole Gall yang mengatakan, pihaknya ikut menaruh perhatian besar pada keberhasilan eksplorasi di sejumlah sumur sepanjang Laut Andaman. Meski telah ditemukan potensi migas yang menjanjikan di South Andaman dan Andaman II, tetapi sebenarnya ada wilayah kerja di Andaman yang tidak sesuai harapan. Repsol Andaman B.V bahkan mengembalikan kontrak pengelolaan Blok Andaman III kepada negara setelah tidak memperpanjang tambahan waktu eksplorasi yang berakhir pada Juni 2023.

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia mengusulkan penyaluran MinyaKita dilakukan oleh perusahaan Umum Bulog dan ID Food untuk mengendalikan harga komoditas pangan itu. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan bahwa penyaluran MinyaKita melalui BUMN lebih tepat daripada swasta. “Pemerintah beli MinyaKita dari produsen harga pasar, selisihnya nanti Bulog atau ID Food minta [dibayarkan] ke BPDPKS [Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit]. Itulah alur yang tepat,” katanya, Selasa (14/5). Bila Perum Bulog dan ID Food sudah menguasai distribusi MinyaKita, dia melanjutkan pemerintah bisa menerapkan skema subsidi untuk minyak goreng berbahan minyak kelapa sawit itu. Selama ini, harga MinyaKita terus mengalami tren kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. 

Harga crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku minyak goreng hingga panjangnya rantai distribusi MinyaKita menjadi faktor kenaikan harga di masyarakat. Menurut data Kemendag, rata-rata harga MinyaKita pada awal Mei 2024 sebesar Rp16.083 per liter, naik 0,87% dari pekan lalu. Sementara, harga minyak goreng curah justru turun 0,06% menjadi Rp15.828 per liter dan minyak goreng premium turun 0,19% menjadi Rp21.051 per liter. Direktur Bahan Pokok dan Barang Penting, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag Bambang Wisnubroto menyatakan kenaikan harga MinyaKita cenderung disebabkan oleh pasokan domestic market obligation (DMO) yang minim. Pada April 2024, realisasi DMO sebanyak 151.158 ton atau hanya 50,4% dari target 300.000 ton. Dari jumlah DMO itu, sebanyak 82.463 ton disalurkan dalam bentuk MinyaKita dan 68.695 ton dalam bentuk minyak curah.

Bencana banjir bandang atau galodo mengakibatkan jalan Padang-Bukittinggi, Sumbar, terputus. Kementerian PUPR mengupayakan penanganan darurat agar jalan yang putus dapat segera dilewati mobil. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Nyoman Suaryana, Senin (13/5) mengatakan, tim mereka sedang melakukan survei jalan Padang-Bukittinggi yang putus akibat galodo dan banjir. Diketahui setidaknya ada 16 titik jalan yang rusak akibat bencana. ”Yang pertama akan (dilakukan) adalah penanganan darurat. Biar jalan itu paling tidak satu lajur bisa dilewati mobil,” kata Nyoman. Lokasi kerusakan jalan terparah ada di Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, yang putus total. Selain itu, ada juga beberapa lokasi jalan di Tanah Datar dan Kota Padang Panjang yang tergerus sungai hingga separuh badan jalan.

Air sungai masih deras dan keruh. Tebing-tebing sungai runtuh dan bebatuan besar terserak di tengah sungai. Sejumlah obyek wisata, rumah makan, dan rumah di sempadan sungai tak luput dari terjangan banjir bandang yang melanda pada Sabtu malam. Menurut Nyoman, tim menggelar rapat untuk menghitung estimasi waktu pengerjaan jalan. Ia mengakui, tantangan cukup berat karena titik jalan rusak sangat banyak. ”Tidak harus bikin jembatan, tetapi (jalan yang rusak) bisa ditimbun atau digeser dulu saja. Namun, kami harus memastikan agar perbaikan aman dari longsor susulan,” ujarnya. Kadishub Sumbar Dedi Diantolani mengatakan, arus lalu lintas Padang-Bukittinggi kini dialihkan ke Malalak dan Sitinjau Lauik. Kebanyakan pengendara akan memilih melewati Sitinjau Lauik karena jalannya lebih lebar dibandingkan dengan Malalak. ”Setelah (peninjauan) kami akan bahas rekayasa jalan di Sitinjau Lauik. Ruas itu dalam kondisi normal saja sudah padat, apalagi dengan adanya pengalihan lalu lintas,” ucap Diantolani. (Yoga)

Pekerja tampak sibuk menuang gabah ke dalam mesin di tempat penggilingan gabah di Desa Gorowong, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/5/2024). Setiap kilogram gabah yang digiling hingga menjadi beras dikenakan tarif sebesar Rp 500. Aktivitas jasa pengilingan tersebut meningkat karena musim panen padi tengah berlangsung saat ini. (Yoga)

Pemegang izin impor sejumlah pangan pokok cenderung lambat merealisasikan impor. Hal itu mengganggu stok pangan sehingga harga pangan naik. Karena itu, pemerintah akan membuat regulasi untuk mengatasi persoalan tersebut beserta sanksinya. Kecenderungan lambatnya realisasi impor sejumlah bahan pangan pokok terindikasi sejak tahun lalu. Pemerintah sudah menerbitkan persetujuan impor (PI) melalui Kemendag. Namun, importir pemegang PI mandiri dan yang mendapat penugasan pemerintah tidak segera merealisasikan impor bahan pangan pokok. Pada akhir 2023, realisasi impor gula mentah dan konsumsi untuk cadangan gula pemerintah rendah, lantaran importir yang mendapat penugasan pemerintah tidak kunjung mengimpor kedua komoditas itu karena harga gula dunia naik (Kompas, 13/10/2024).

Pada Januari-awal Mei 2024, realisasi impor bawang putih juga lebih rendah dari total volume impor dalam PI yang telah diterbitkan. Padahal, harga bawang putih di pasar internasional, terutama China, tidak mahal dan tidak naik terlalu signifikan dibandingkan tahun lalu. Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Senin (13/5) mengatakan, kesenjangan harga bawang putih di dalam negeri pada tahun ini dibandingkan tahun lalu naik sangat tinggi. Harga rerata nasional bawang putih di tingkat eceran tahun lalu Rp 29.350 per kg, sedangkan pada Januari-awal Mei 2024 di Rp 46.650 per kg. Lonjakan harga itu disebabkan stok bawang putih di dalam negeri terbatas akibat realisasi impor komoditas tersebut rendah.

Setelah ditelusuri, rendahnya realisasi impor itu terjadi bukan lantaran harga bawang putih internasional mahal dan penerbitan PI yang lambat. ”Penyebab utamanya justru lantaran importir pemegang PI bawang putih tidak kunjung merealisasikan impor,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendari secara hibrida di Jakarta. Untuk itu, kata Edy, berdasarkan hasil rapat terbatas di Istana Negara pada 8 Mei 2024, pemerintah akan membenahi regulasi impor sejumlah bahan pangan pokok, termasuk bawang putih. Regulasi yang akan dibuat Bapanas itu, antara lain, akan memuat masa berlaku PI dan sanksi administratif bagi importir yang lambat merealisasikan impor bahan baku pangan. KSP mendapat rekomendasi dari Ombudsman agar masa berlaku PI sejumlah bahan pangan pokok, termasuk bawang putih, tidak lebih dari tiga bulan. Selama ini, masa berlaku PI sepanjang satu tahun kalender atau setahun. (Yoga)

Meningkatnya ancaman bencana menuntut ketersediaan tenaga penanggap pertama terlatih dalam penyelamatan, penyaluran logistik, dan dapur umum. Puluhan ribu Taruna Siaga Bencana atau Tagana yang tersebar luas di daerah menjadi andalan walaupun kerap terbatas oleh kesukarelaan. Tagana merupakan sukarelawan sosial dari masyarakat yang dirintis tahun 2000-an, sebelum Indonesia memiliki UU No 24 Tahun 2007. Selama 20 tahun perjalanannya, Tagana, yang berada di bawah naungan Kemensos, identik dengan respons cepat setelah bencana. Selain dituntut menjadi orang pertama yang datang ke lokasi bencana untuk membantu evakuasi korban, sukarelawan Tagana biasanya menjadi tumpuan dalam pendirian posko dan dapur umum, penyaluran logistik, dan layanan dukungan psikososial.

Andi Hanindito, pensiunan Kasubdit Bencana Alam Kemensos, yang turut membidani pendirian Tagana, Minggu (12/5) berkata, pada 24 Maret 2004, sebanyak 60 perwakilan dinas sosial dari 34 provinsi di Indonesia berkumpul di Lembang, Jabar. Mereka menyepakati pembentukan sukarelawan bencana yang akan dilatih guna menghadapi kondisi darurat. Sukarelawan pertama yang menjadi cikal bakal Tagana ini lalu diterjunkan dalam penanggulangan gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Tagana akhirnya dilembagakan melalui Permensos No 28 Tahun 2012 tentang Tagana dan Permensos No 29 tentang Pedoman Tagana. ”Mereka awalnya tidak mendapat gaji karena konsepnya memang kesukarelaan masyarakat walaupun dikendalikan secara sosial oleh Kemensos,” kata Andi.

”Baru belakangan ada tali asih dari Kemensos Rp 250.000 per bulan dan beberapa daerah memberikan tambahan, sesuai kemampuan masing-masing,” tambahnya. Sekjen Kemensos Robben Rico mengatakan, Tagana bekerja berdasarkan prinsip sukarela. Pada umumnya, mereka memiliki pekerjaan utama. ”Segala macam profesi ada. Mereka memang orang-orang yang punya hati luar biasa untuk melayani. Mereka dilatih di Tagana Center terlebih dahulu karena kami tidak mau menerjunkan mereka ke medan bencana tanpa keahlian atau keterampilan,” kata Robben, Jumat (10/5). Kemensos tidak mewajibkan semua anggota Tagana untuk ikut dalam setiap bencana. Sebab, pada prinsipnya gerakan ini adalah sukarelawan. Namun, umumnya, Tagana yang sudah dilatih selalu siap digerakkan saat bencana.

Tagana disabilitas juga berperan, menjadi tukang pijat bagi yang pegal-pegal atau sakit di pengungsian. Ada pula yang membantu di dapur umum. Sriyono Hadi Susilo (45), anggota Tagana Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, merupakan perangkat Desa Umbulharjo. ”Tagana bukanlah pekerjaan. Tagana adalah tugas kemanusiaan,” ujarnya. Saat diangkat sebagai anggota Tagana tahun 2006, Sriyono tidak mendapatkan upah. Insentif anggota Tagana baru didapat setelah erupsi Merapi tahun 2010, sebesar Rp 50.000 per bulan. Kini besarannya Rp 250.000 per bulan. Sekalipun bersifat sukarela, banyak anggota Tagana enggan pensiun. Muhammad Idris (59), anggota Tagana DKI Jakarta, misalnya. Bapak lima anak ini tetap bersemangat sebagai sukarelawan Tagana sekalipun banyak rekan sebayanya memilih pensiun. ”Sudah hobi. Dengar sirene saja langsung gatal pengin merapat ke lokasi,” kata Idris, Rabu (8/5), di Posko Tagana Jakbar. (Yoga)