Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) segera merevisi Perpres No 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dalam revisi ini akan dimasukkan klausul penugasan bantuan pangan dalam kerangka Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) kepada Perum Bulog. Dengan begitu, meski pejabat Bapanas dan Bulog berganti, bantuan pangan tersebut tetap berjalan. Demikian disampaikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi saat memberikan sejumlah arahan kepada Bulog dalam peringatan HUT Bulog ke-57 di Jakarta, Jumat (10/05/2024). Arief yang juga mengemban  amanah sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog turut memotivasi segenap insan BUMN itu agar terus mengasah dan mempersiapkan diri pada berbagai tantangan dan penugasan di masa mendatang. "Hari ini, Bapanas sedang mempersiapkan revisi Perpres No.125 tahun 2022, sehingga penugasan ke Bulog itu bisa kita lock dalam aturan wadah yang punya kekuatan hukum. Jadi, siapa pun yang nanti menjadi Kepala Bapanas dan Direktur Utama Bulog, bantuan pangan untuk P3KE itu harus tetap dijalankan. Daerah rawan rentan pangan di 2023 telah turun jadi 68 dari 74 kabupaten/kota," ujar Arief.

Kecelakaan bus pariwisata yang ditumpangi rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok di kawasan Ciater, Subang Jawa Barat, pada Sabtu (11/5), menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan pemerintah akan aturan uji KIR (uji kelaikan jalan) bus. Direktur Eksekutif Institutet Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengatakan rata-rata penyebab dari kecelakaan bus pariwisata adalah rem blong, ban tipis, kampas rem atau kompresi yang bermasalah. Semua ini dapat dicegah bila kendaraaan bermotor seperti bus secara rutin melakukan uji kelaikan yang memang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Menurutnya kecelakaan bus pariwisata yang berisi pelajar SMK Lingga Kencana Depok di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat, turut diduga akibat rem blong. Bus tersebut tercatat buatan tahun 2006, dimana sudah terjadi pergantian cat sebanyak dua kali atau terus diperbaharui agar terlihat seperti bus baru. Selain itu, status lulus uji berkala dari Bus Trans Putera Fajar bernomor polisi AD 7524 G itu pun telah kadaluwarsa sejak Desember 2023. "Kalau kondisi bus memang belum begitu lama, tetapi kalau masalah KIR, itukan enam bulan, bus itu sudah terlambat dan bus nya sudah pergantian cat dua kali. Jadi ya memang ada upgrade lah ya dari bacth awal, mungkin sudah buruk, lalu istilahnya sudah dibangun lagi, di cat ulang jadi bagus tapi engine-nya  masih yang lama," kata Deddy. (Yetede)

Jika tidak ditunda, UU Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa atau EUDR akan diimplementasikan penuh pada Januari 2025, berarti tinggal tujuh bulan lagi. Thailand sudah meluncurkan program Traceable Rubber Trading. Thailand merupakan produsen karet nomor satu dunia dan Indonesia nomor dua dunia. Pada 2023, produksi karet alam atau mentah Thailand sebesar 4,63 juta ton, sedang Indonesia 2,65 juta ton. Di tengah berbagai persoalan karet di dalam negeri Thailand dan Indonesia, implementasi EUDR semakin membebani kedua negara ini. Thailand tidak ingin kehilangan Uni Eropa (UE) sebagai pasar utama kedua setelah China. Total ekspor nonmigas Thailand ke UE pada 2022 senilai 22,63 miliar USD. Dari jumlah itu, 7,65 % atau 1,73 miliar USD merupakan nilai ekspor karet dan produk turunan. Nilai ekspor karet Thailand juga tertinggi dibanding komoditas lain yang terimbas EUDR.

Salah satu kebijakan yang digulirkan untuk menghadapi EUDR adalah program Traceable Rubber Trading (TRT). Program perdagangan karet yang dapat dilacak atau ditelusuri asal-usulnya tersebut digagas Pemerintah Thailand dan Otoritas Karet Thailand (RAoT). Pada 27 April 2024, Kementerian Pertanian dan Koperasi Thailand bersama dengan RAoT meluncurkan program TRT, yang melahirkan platform digital TRT yang terintegrasi dengan bursa lelang komoditas karet yang selama ini dikelola RAoT. Ketua Dewan RAoT Nakorn Tangavirapat mengatakan, pengembangan sistem TRT menandai langkah signifikan Thailand mematuhi persyaratan EUDR. Sistem TRT memastikan data asal-usul karet dari tiap-tiap anggota RAoT dan petani karet terkumpul secara sistematis dan terekam di setiap lot karet yang diperdagangkan di bursa komoditas. ”Penerapan sistem TRT ini juga menaikkan harga karet. Dalam perdagangan perdana karet terlacak tersebut, harga karet yang dilelang melonjak menjadi 94,01 baht per kg,” kata Nakorn Tangavirapat (Malaysia Kini, 30/4/2024).

Indonesia tertinggal jauh dari Thailand. Bahkan, karet menjadi komoditas paling tertinggal dari komoditas Indonesia yang lain dalam memenuhi persyaratan EUDR. Perdagangan karet Indonesia masih konvensional meski menerapkan sistem lelang secara spasial di sejumlah daerah. Rantai pasok karet dari hulu hingga hilir juga panjang sehingga menyulitkan penelusuran asal-usul karet. Kini, Pemerintah Indonesia tengah membangun Dashboard Komoditas Nasional Indonesia yang berfokus pada sejumlah komoditas ekspor yang terdampak EUDR melalui Sistem Elektronik Terpadu Pendaftaran Usaha Budidaya (E-STDB). Selain karet, komoditas lainnya adalah minyak sawit, kakao, kopi, dan kayu beserta produk turunan setiap komoditas itu.

Pemerintah Indonesia bersama sejumlah negara lain juga melobi agar UE mengakomodasi komoditas yang telah memiliki sertifikat berkelanjutan bisa terakomodasi dalam sistem uji layak EUDR. Komoditas itu terutama adalah minyak sawit dengan ISPO dan RSPO serta kayu dengan sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK). Terkait karet, Wakil Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Uhendi Haris mengatakan, baru segelintir perusahaan swasta besar yang memiliki sertifikat karet berkelanjutan, yakni Forest Stewardship Council (FSC). Namun, bagi perusahaan karet swasta kecil dan petani karet mandiri sama sekali belum memiliki sertifikat itu. ”Biaya untuk mendapatkan sertifikat itu cukup besar. Di saat seperti ini, kalau kami mengurus kepemilikan sertifikat itu, kami khawatir UE juga tidak mau mengakomodasi sertifikat itu,” katanya dalam diskusi terbatas dengan Kompas beberapa waktu lalu. (Yoga)

Pedagang terlihat membersihkan bawang merah yang baru tiba dari Brebes di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, pada hari Minggu (12/5/2024). Menurut sejumlah pedagang, harga grosir bawang merah saat ini Rp 45.000-Rp 50.000 per kilogram atau lebih murah dibandingkan dengan setelah Lebaran yang mencapai Rp 90.000 per kilogram. (Yoga)

Banjir membuat ribuan warga mengalami kesulitan berulang di tengah kritisnya lingkungan di Konawe Utara, Sultra. Semenjak banjir menerjang awal Mei lalu dan memutus jalan Trans-Sulawesi, rakit naik pamor. ”Cuma ini cara satu-satunya bisa menyeberang. Tidak ada jalan lain kalau mau ke Morowali,” kata Intan (29) Jumat (10/5) sore. Berangkat dari Konawe Selatan, Intan berencana ke Morowali, Sulteng, bersama anaknya Alea (18 bulan) mengunjungi suaminya yang bekerja di perusahaan pemurnian nikel. Bersama tiga rekannya yang juga ingin berangkat ke Morowali, mereka menyewa mobil bak terbuka senilai Rp 1,5 juta. Namun, banjir menghambat langkahnya. Hingga jelang malam, antrean masih mengular dan kendaraan yang ditumpanginya tidak bisa menyeberang.

Mereka akhirnya harus menginap di masjid bersama warga lain. Setelah menunggu lebih dari 24 jam, mereka memutuskan untuk menyeberang. Namun, sopir kendaraan yang disewanya tidak ingin menyeberangkan kendaraan. Di seberang ada kendaraan lain yang menunggu mereka untuk mengantar ke Morowali. Jarak wilayah banjir menuju tujuannya masih150 km lagi. Akses Trans-Sulawesi yang terputus di wilayah ini sepanjang 700 meter. Ketinggian air terdalam lebih dari 2 meter. Di tengah jalur, empat mobil terjebak. Satu mobil bahkan terbalik setelah berusaha menerobos banjir. Sejak Jumat (3/5), banjir menerjang wilayah Konawe Utara. Wilayah Oheo merupakan salah satu daerah langganan banjir, utamanya jalur Trans-Sulawesi di Desa Onembute. Akses penghubung satu-satunya antara Sultra-Sulteng ini pun terputus.

Agus (30) terjebak sejak hari pertama banjir melanda. Ia berencana ke Morowali membawa tiga pohon asam pesanan perusahaan. Namun, banjir memutus jalan, dan ia tidak berani menerobos. Terlebih, beberapa kendaraan yang nekat menerobos akhirnya terjebak dan tenggelam. Ia bersama kedua anak dan istrinya sudah seminggu di sini, Setiap hari, ia harus mengeluarkan Rp 200.000 untuk memenuhi kebutuhan makan dan keluarga. Untuk mandi dan istirahat, mereka memanfaatkan masjid yang berada tidak jauh dari lokasi banjir. Biaya operasional yang ia keluarkan telah begitu tinggi. Ia masih menunggu keputusan perusahaan apakah pesanan tersebut bisa dibawa kemudian hari.

”Saya di sini sudah habis. Mereka memang sudah bayar, tapi banjir ini tidak ada di hitungan awal,” ujarnya. Tak hanya biaya untuk menunggu yang tinggi, sejumlah warga juga mengeluhkan biaya rakit yang tinggi. Biaya untuk kendaraan minibus bisa mencapai Rp 800.000 sekali menyeberang. Sementara untuk satu buah motor berkisar Rp 100.000 dan warga Rp 30.000 per orang. Banjir telah merendam Konawe Utara selama lebih dari sepekan terakhir. Selain wilayah Oheo, lima kecamatan lain juga terdampak, yaitu Andowia, Asera, Langgikima, Landawe, dan Wiwirano. Seakan tak ada pilihan, warga harus menanggung akibat dari lingkungan yang kritis. Kini, warga hanya bisa menunggu solusi penanganan banjir dari pemerintah. (Yoga)

Ketua Umum Usaha Pengolahan dan Pemasaran Bokar Nasional Roizin, Jumat (10/5) mengatakan, mayoritas petani karet di Indonesia adalah petani kecil dan tidak bermitra dengan perusahaan karet. Mereka menyadap getah karet untuk memenuhi kebutuhan harian. ”Untuk membeli beras yang harganya (saat ini) lebih mahal dari tahun lalu saja susah, apalagi diminta memenuhi persyaratan UU Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR),” ujarnya. Data BPS dan Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) menunjukkan, jumlah petani karet di Tanah Air lebih dari 2,1 juta jiwa. Harga karet mentah di tingkat petani Rp 9.000-Rp 10.000 per kg. Harga itu sudah membaik dibanding beberapa tahun lalu yang berkisar Rp 3.000-Rp 4.000 per kg.

Produksi karet rakyat juga terus turun dari rerata 100 kg per minggu per hektar menjadi 50 kg per minggu per hektar. Kondisi itu juga memengaruhi produksi bahan olahan karet rakyat (bokar) Usaha Pengolahan dan Pemasaran Bokar yang turun dari 20-50 ton per minggu menjadi 10-25 ton per minggu. Penyebabnya, banyak tanaman karet berusia tua 20-30 tahun karena tidak pernah diganti tanaman baru. Tanaman karet juga bertubi-tubi terserang penyakit, terutama gugur daun dan jamur akar putih. ”Persoalan karet di hulu tersebut sudah kian menumpuk dan belum ada upaya perbaikan yang signifikan. Penerapan EUDR akan semakin menambah beban petani. Mereka khawatir karet tidak laku di pasar UE (Uni Eropa),” katanya. Roizin berharap pemerintah, perusahaan karet besar, dan lembaga terkait membantu petani karet rakyat agar dapat memenuhi syarat EUDR.

Selain itu, peremajaan tanaman karet perlu dilakukan menggunakan skema seperti peremajaan sawit rakyat agar produksi karet meningkat. UE akan mengimplementasikan secara penuh EUDR mulai Januari 2025. Regulasi itu mewajibkan komoditas yang diekspor ke UE wajib bersertifikat verifikasi atau uji tuntas (due diligence) berbasis geolokasi (titik koordinat atau polygon) berdasarkan citra satelit dan sistem pemosisi global (GPS) dari perkebunan yang disertai dengan penerapan metode ketelusuran. Regulasi ini melarang sejumlah komoditas yang berasal dari lahan yang terdeforestasi setelah 31 Desember 2020 masuk pasar UE. Selain karet, komoditas ini juga berlaku untuk kopi, minyak sawit, sapi, kedelai, kakao, kayu, dan arang, serta produk-produk turunan atau olahannya, seperti daging, furnitur, kertas, kulit, dan cokelat. (Yoga)

PT Pertamina International Shipping (PIS) masih mematangkan rencana investasi kapal pengangkut gas alam cair (LNG) yang memiliki pasar tersegmentasi serta belum berkembang signifikan di Indonesia. Penambahan kapal dilakukan pada tanker gas raksasa (very large gas carrier) yang akan dioptimalkan untuk mengangkut elpiji serta produk petrokimia. Sekretaris Perusahaan PIS, M Aryomekka Firdaus, Jumat (10/5) mengatakan, LNG membutuhkan jenis kapal angkut sendiri, yakni LNG carrier (LNGC). Sejak 2023, PIS berencana berinvestasi LNGC, tetapi belum terlaksana. ”Pasar LNG itu sangat tersegmentasi dan di Indonesia perkembangannya masih terbatas.

Sementara kami di BUMN, kalau investasi, harus disertai berbagai pertimbangan FID (final investment decision) yang sangat matang,” kata Aryomekka. PIS resmi menambah dua very large gas carrier (VLGC) bernama Pertamina Gas Caspia dan Pertamina Gas Dahlia, di Geoje, Korsel, Kamis (9/5). Kapal sepanjang 300 meter dengan kapasitas 91.000 meter kubik itu diproduksi di salah satu galangan kapal terbesar di dunia, yakni Hanwha Ocean, Korsel. Dua VLGC baru itu akan dioptimalkan untuk mengangkut elpiji serta petrokimia, yakni propylene ataupun amonia, serta ditujukan untuk perdagangan di rute internasional. Dengan penambahan dua armada baru tersebut,

PIS kini memiliki tujuh tanker VLGC. Ketujuhnya bagian dari total 419 tanker VLGC yang saat ini berlayar di seluruh dunia. Sejumlah keunggulan Pertamina Gas Caspia dan Pertamina Gas Dahlia ialah fleksibilitas muatan yang tertinggi, yakni hingga 39 kombinasi muatan. Selain itu, terdapat fasilitas akomodasi anti pembajakan untuk keamanan dan kenyamanan kru kapal. Khusus VLGC Pertamina Gas Dahlia, pengelolaannya langsung oleh PIS serta diawaki 100 % kru asal Indonesia. Adapun tujuh tanker VLGC PIS memiliki rata-rata usia 3,42 tahun. Menurut Yoki, hal itu menjadi keunggulan tersendiri dari sisi kualitas operasional kapal yang lebih andal. Selain itu, teknologi baru juga membuat VLGC PIS lebih berdaya saing. (Yoga)

Emiten pengembangan gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG), PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) menargetkan penjualan tahun ini bisa meningkat sebesar 20%-30% secara tahunan atau year on year (yoy). Sedangkan target peningkatan laba bersih berada di kisaran angka 4%-5%. Manajemen CGAS optimistis target tahun ini bisa tercapai setelah melihat kinerja di kuartal-1 tahun ini yang mengalami peningkatan. Peningkatan kinerja itu ditopang tumbuhnya permintaan pelanggan terhadap kebutuhan energi bersih. "Penjualan CGAS kuartal I-2024 mengalami kenaikan sebesar 34,95% dibandingkan dengan kuartal I-2023. Hal ini menunjukkan tingginya permintaan dari pelanggan terhadap kebutuhan energi yang lebih bersih," ujar Corporate Secretary CGAS, Ferina Tyas Hapsari, saat dihubungi KONTAN, Rabu (8/5). Kemudian, terkait dengan jaringan distribusi CGAS terbagi atas lima Stasiun CNG, yakni Stasiun CNG Cikarang dengan kapasitas 5 MMSCFD, Stasiun CNG Grobogan (2 MMSCFD) (on progress), Stasiun CNG Waru (1,5 MMSCFD), Stasiun CNG Palembang (1,2 MMSCFD), Stasiun CNG Manyar (2 MMSCFD).

Hilirisasi batubara, seperti gasifikasi menjadi dimetil eter atau DME, masih mandek karena dianggap belum ekonomis. Apalagi, harga batubara yang biasa dijual mentah sebagai sumber energi relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kepastian hukum serta peta jalan transisi energi dinilai memiliki peran penting dalam pengembangannya. Harapan sempat muncul saat Presiden Jokowi meresmikan peletakan batubara pertama proyek DME, yang digarap PT Bukit Asam Tbk dengan Pertamina, di Sumsel pada 24 Januari 2022. Perusahaan asal AS, Air Products, ambil bagian dalam proyek itu. Namun, pada awal 2023 Air Products memilih mundur dan hingga kini belum ada penggantinya.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar, Kamis (9/5) mengatakan, komoditas batubara Indonesia selama ini dijual begitu saja, atau secara mentah. Beberapa tahun terakhir permintaan pun meningkat yang membuat harganya relatif tinggi. Dengan kondisi itu, ibaratnya: dijual mentah saja laku, kenapa harus repot-repot diproses. Selain perihal harga, kepastian pasar yang akan menyerap produk DME di dalam negeri juga belum jelas meskipun produk itu disebut-sebut bakal menggantikan elpiji. ”Yang paling urgen ialah soal biaya. Gasifikasi batubara membutuhkan teknologi dan pembiayaan tinggi sehingga hingga kini hilirisasi batubara belum optimal. Ini beda dengan mineral,” kata Bisman. Hal tersebut juga didorong belum terbentuknya ekosistem DME, yang relatif masih bersifat rintisan.

Menurut Bisman, harapan DME ataupun produk hilirisasi batubara lainnya untuk berkembang ada, tetapi tingkat spekulasi dan pertimbangannya masih amat tinggi, sehingga sejumlah pihak masih wait and see dalam pengembangan hilirisasi batubara itu. Kepastian hukum pun mesti diperjelas. ”Sebab, ini investasi besar. (Bagi pengusaha) tidak untung atau menunggu dulu oke, tetapi minimal aman investasi atau modalnya. (Terkait insentif) memang ada royalti 0 %, tetapi toh sampai saat ini kenyataannya belum menarik. Lalu, bagaimana produknya ini disinergikan dengan kebijakan transisi energi. Harus ada peta jalan yang jelas,” tuturnya. Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail, di sela-sela RUPST PTBA untuk Tahun Buku 2023 di Jakarta, Rabu (8/5), menuturkan, rencana gasifikasi batubara masih berproses. Kajian masih dilakukan karena dalam hilirisasi batubara, nilai keekonomian harus benar-benar jadi pertimbangan. (Yoga)