Jika tidak ditunda, UU Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa atau EUDR akan diimplementasikan penuh pada Januari 2025, berarti tinggal tujuh bulan lagi. Thailand sudah meluncurkan program Traceable Rubber Trading. Thailand merupakan produsen karet nomor satu dunia dan Indonesia nomor dua dunia. Pada 2023, produksi karet alam atau mentah Thailand sebesar 4,63 juta ton, sedang Indonesia 2,65 juta ton. Di tengah berbagai persoalan karet di dalam negeri Thailand dan Indonesia, implementasi EUDR semakin membebani kedua negara ini. Thailand tidak ingin kehilangan Uni Eropa (UE) sebagai pasar utama kedua setelah China. Total ekspor nonmigas Thailand ke UE pada 2022 senilai 22,63 miliar USD. Dari jumlah itu, 7,65 % atau 1,73 miliar USD merupakan nilai ekspor karet dan produk turunan. Nilai ekspor karet Thailand juga tertinggi dibanding komoditas lain yang terimbas EUDR.

Salah satu kebijakan yang digulirkan untuk menghadapi EUDR adalah program Traceable Rubber Trading (TRT). Program perdagangan karet yang dapat dilacak atau ditelusuri asal-usulnya tersebut digagas Pemerintah Thailand dan Otoritas Karet Thailand (RAoT). Pada 27 April 2024, Kementerian Pertanian dan Koperasi Thailand bersama dengan RAoT meluncurkan program TRT, yang melahirkan platform digital TRT yang terintegrasi dengan bursa lelang komoditas karet yang selama ini dikelola RAoT. Ketua Dewan RAoT Nakorn Tangavirapat mengatakan, pengembangan sistem TRT menandai langkah signifikan Thailand mematuhi persyaratan EUDR. Sistem TRT memastikan data asal-usul karet dari tiap-tiap anggota RAoT dan petani karet terkumpul secara sistematis dan terekam di setiap lot karet yang diperdagangkan di bursa komoditas. ”Penerapan sistem TRT ini juga menaikkan harga karet. Dalam perdagangan perdana karet terlacak tersebut, harga karet yang dilelang melonjak menjadi 94,01 baht per kg,” kata Nakorn Tangavirapat (Malaysia Kini, 30/4/2024).

Indonesia tertinggal jauh dari Thailand. Bahkan, karet menjadi komoditas paling tertinggal dari komoditas Indonesia yang lain dalam memenuhi persyaratan EUDR. Perdagangan karet Indonesia masih konvensional meski menerapkan sistem lelang secara spasial di sejumlah daerah. Rantai pasok karet dari hulu hingga hilir juga panjang sehingga menyulitkan penelusuran asal-usul karet. Kini, Pemerintah Indonesia tengah membangun Dashboard Komoditas Nasional Indonesia yang berfokus pada sejumlah komoditas ekspor yang terdampak EUDR melalui Sistem Elektronik Terpadu Pendaftaran Usaha Budidaya (E-STDB). Selain karet, komoditas lainnya adalah minyak sawit, kakao, kopi, dan kayu beserta produk turunan setiap komoditas itu.

Pemerintah Indonesia bersama sejumlah negara lain juga melobi agar UE mengakomodasi komoditas yang telah memiliki sertifikat berkelanjutan bisa terakomodasi dalam sistem uji layak EUDR. Komoditas itu terutama adalah minyak sawit dengan ISPO dan RSPO serta kayu dengan sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK). Terkait karet, Wakil Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Uhendi Haris mengatakan, baru segelintir perusahaan swasta besar yang memiliki sertifikat karet berkelanjutan, yakni Forest Stewardship Council (FSC). Namun, bagi perusahaan karet swasta kecil dan petani karet mandiri sama sekali belum memiliki sertifikat itu. ”Biaya untuk mendapatkan sertifikat itu cukup besar. Di saat seperti ini, kalau kami mengurus kepemilikan sertifikat itu, kami khawatir UE juga tidak mau mengakomodasi sertifikat itu,” katanya dalam diskusi terbatas dengan Kompas beberapa waktu lalu. (Yoga)