Potensi minyak dan gas bumi di Indonesia bagian barat masih mendapatkan perhatian khusus, setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan mayoritas wilayah kerja yang bakal ditawarkan kepada investor berlokasi di bagian barat. Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan, pihaknya telah memiliki 54 blok migas potensial untuk dilelang kepada kontraktor hingga 2028. Dari jumlah tersebut 57% di antaranya berlokasi di Indonesia bagian barat. Ariana menjelaskan bahwa dari 54 wilayah kerja tersebut, 27 di antaranya merupakan hasil studi bersama perusahaan migas, sedangkan separuh lainnya bakal dilelang secara reguler. 

Bahkan, dia memastikan bahwa pemerintah tidak lagi mewajibkan skema gross split dalam production sharing contract (PSC). Selain itu, KKKS juga dimungkinkan untuk menerima bagian lebih dari 50%. Untuk diketahui, Kementerian ESDM saat ini turut menawarkan first tranche petroleum (FTP) 10% shareable dan signature bonus bersifat open bid. Selanjutnya, DMO price ditetapkan 100% ICP, tidak ada kewajiban pengembalian sebagian WK selama 3 tahun pertama, serta tidak ada cost ceiling untuk cost recovery President IPA Yuzaini Md Yusof mengatakan, sejumlah negara telah melakukan pembenahan fiskal dan kemudahan investasi yang lebih menarik dibandingkan dengan Indonesia selama 5 tahun terakhir.

Masifnya penemuan cadangan gas di Tanah Air tidak serta merta membuat pasokannya untuk industri nasional aman. Pemerintah masih harus melakukan kalkulasi dengan cermat agar gas bumi dengan harga khusus bisa dinikmati oleh lebih banyak pelaku industri di dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum bisa memberikan jawaban pasti terkait dengan perluasan sektor industri yang bakal menerima harga gas bumi tertentu. Ketersediaan pasokan komoditas itu menjadi alasan utama bagi pemerintah dalam menyeleksi kuota gas yang bakal disalurkan dengan harga lebih murah itu. Hingga kini, harga gas bumi tertentu atau HGBT dinikmati oleh tujuh sektor industri, yakni baja, keramik, kaca, petrokimia, pupuk, oleokimia, dan sarung tangan karet. Alokasinya volume dan harga gas buminya pun ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pihaknya bakal fokus kepada realisasi alokasi HGBT yang sudah disetujui tahun ini, sembari memperbaiki pelaksanaannya di lapangan dengan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait. Program HGBT memang menjadi salah satu andalan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri nasional agar bisa lebih kompetitif di pasar global. Hal itu juga menjadi salah satu perhatian utama Presiden Joko Widodo dalam mendorong industri nasional bersaing di kancah global.Pemberian harga gas khusus menjadi salah satu solusi yang diberikan pemerintah, karena selama ini sumber energi menjadi salah satu komponen yang memiliki porsi cukup besar dalam ongkos produksi.

Kementerian ESDM menilai dalam realisasi pelaksanaan HGBT penyerapan alokasi gas yang telah ditetapkan masih belum optimal. Misalnya saja industri pupuk yang dalam 5 tahun terakhir ada kecenderungan penurunan volume realisasi HGBT, meski tidak terlalu besar. Meski begitu, industri pupuk masih tercatat sebagai sektor yang paling banyak menggunakan gas bumi dalam kegiatan produksinya. HGBT pun diakui memberikan dampak positif dalam peningkatan produksi, penjualan, pajak, dan penyerapan gas. Industri kemudian harus menerima pembatasan pasokan yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) sebagai badan usaha penyalur gas bumi. Apabila pelaku industri mengonsumsi gas bumi lebih tinggi dari kuota yang ditetapkan, maka diharuskan membayar selisihnya dengan harga komersial. Persoalan mengenai pasokan gas bumi tersebut kemudian mendapatkan keluhan dari sejumlah pelaku industri, termasuk Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) yang mengaku produksi anggotanya mulai terancam akibat gangguan tersebut. Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengkhawatirkan gangguan pasokan gas bumi bakal berdampak kepada gangguan iklim investasi di Indonesia. Musababnya, Asaki telah menerima keluhan dari salah satu produsen sanitary ware terbesar di dunia yang telah membangun fasilitas produksinya di Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PGAS Rachmat Hutama menerangkan, keputusan itu diambil untuk menjaga reliabilitas dan keselamatan jaringan gas yang berisiko tinggi. “PGAS berupaya untuk melayani kebutuhan pelanggan seoptimal mungkin, tetapi dengan kondisi pasokan gas yang makin menurun, maka kami sebagai penyalur gas di sisi hilir mengupayakan agar penyaluran gas bisa berkeadilan ke seluruh pelanggan,” katanya beberapa waktu lalu. Berdasarkan publikasi International Gas Union (IGU) 2023, harga gas domestik Malaysia sebesar US$11 per MMbtu, Thailand berkisar US$10—US$11 per MMbtu, dan Vietnam US$6—US$7 per MMbtu. Sementara itu, harga gas domestik rata-rata di Asia sebesar US$9,16 per MMBtu. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa porsi beban energi bisa mencapai 70% bagi industri padat energi, seperti bahan baku petrokimia dan pupuk. Jika dilihat dari segi utilisasi produksi pada ketujuh industri tersebut, tak sedikit yang mengalami penurunan utilitas, seperti industri keramik di level 69%, industri petrokimia dan industri kaca 90%, serta industri sarung tangan karet 30%. Bahkan, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas secara keseluruhan mengalami perlambatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) industri tersebut tumbuh 4,49% year-on-year (YoY) pada kuartal IV/2023, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama 2022 sebesar 5,01% YoY. Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan bahwa pemerintah perlu mengkaji kembali sektor-sektor industri prioritas yang memerlukan HGBT, sehingga bisa memberikan nilai tambah lebih secara keekonomian.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengaku bingung karena Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), didakwa merugikan keuangan negara akibat kasus korupsi pengadaan gas alam cair (LNG). “Saya juga bingung kenapa jadi terdakwa, bingung, karena dia menjalankan tugasnya,” ujar JK saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dari pihak Karen dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (16/5). Pernyataan JK itu menjawab pertanyaan Hakim Anggota Sri Hartati yang melontarkan pertanyaan alasan dia dihadirkan dalam persidangan itu. Hakim Sri juga bertanya soal alasan Karen dijadikan terdakwa dalam sidang kasus tersebut. JK lalu menyampaikan bahwa Perpres itu diterbitkan saat dia menjadi wakil presiden kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kendati demikian, JK mengatakan tidak tahu menahu soal kerugian negara melalui Pertamina sebagaimana didakwakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menilai, Pertamina sebagai entitas bisnis bisa untung atau merugi.

Pemerintah menawarkan relokasi kepada masyarakat yang tinggal di zona merah bencana lahar hujan Gunung Marapi, Sumbar. Relokasi dinilai penting karena banjir lahar hujan atau bencana turunannya, seperti banjir bandang atau galodo, berpotensi kembali terjadi di lokasi dan jalur yang sama. Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengatakan, pemerintah menyiapkan program relokasi untuk warga yang rumahnya rusak berat akibat banjir bandang dan berlokasi di zona merah. ”Setiap keluarga akan dapat satu rumah,” katanya, di Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, Rabu (15/5). Warga yang rumahnya tidak harus dipindahkan akan mendapatkan bantuan Rp 60 juta untuk rumah rusak berat, Rp 30 juta untuk rusak sedang, dan Rp 15 juta untuk rusak ringan.

Menurut Suharyanto, warga yang tinggal di aliran lahar yang takut dan hendak pindah juga bisa mengikuti program relokasi. ”Jika punya tanah sendiri, bisa dibangunkan rumah oleh pemerintah di tanah sendiri. Yang tidak punya tanah akan disiapkan,” ujarnya. Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, untuk masyarakat yang rumahnya rusak berat dan sudah punya lahan yang aman di tempat lain, pemerintah sanggup untuk segera membangunkan rumah itu. Saat ini ada bahan baku untuk membangun 200 rumah bantuan. Jika warga tidak punya lahan, pemprov dan pemkab / kota akan melakukan pengadaan lahan.  Pemerintah Provinsi Sumbar berkoordinasi dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar untuk mencari tanah di tempat yang aman. (Yoga)

Pemerintah berupaya memacu produktivitas tanaman karet guna mengubah nasib petani komoditas tersebut yang kini cukup memprihatinkan. Hal itu tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (DHK) dari industri karet, barang dari karet, dan plastik turun 7,18%, yakni dari Rp 16,6 triliun pada kuartal II-2022 menjadi Rp 15,85 triliun di kuartal II-2023. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, taraf hidup dan ekonomi  petani karet di Indonesia  penting untuk dinaikkan. Presiden Jokowi prihatin atas kondisi petani karet di Tanah Air, ada dua isu yang dihadapi mereka, yaitu penurunan harga dan produktivitas yang merosot. "Bahkan, sempat ada kebijakan pemerintah untuk membeli hasil para petani karet, ini prihatin sekali. Karenanya, pemerintah mencoba memastikan nasib mereka segera berubah," ujar Moeldoko. Karenanya, Moeldoko, mewakili KSP, yang juga selaku Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, bekerja sama dengan PT Mercu BioTech Nusantara untuk menggunakan teknologi mercu system. Teknoloi itu bisa  menambah produktivitas karet hingga 300%. Pemanfaatan teknologi MTS dapat digunakan dalam segala cuaca, termasuk saat curah hujan cukup tinggi. (Yetede)

Memperkuat kesiapsiagaan bencana di nagari-nagari yang dilewati sungai-sungai yang berhulu di Gunung Marapi harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana ke depan. Banyaknya korban bencana banjir bandang atau galodo akibat banjir lahar hujan di Sumbar tak terlepas dari lemahnya kesiapsiagaan. Banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumbar seusai hujan deras pada Sabtu dan Minggu (11-12/5) antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, dan Kota Padang. Berdasarkan data Kantor SAR Kelas A Padang, korban meninggal akibat bencana di Sumbar hingga Selasa (14/5) pukul 15.00 mencapai 52 orang. Selain itu, 20 orang belum ditemukan. Ahli geologi dan vulkanologi, Ade Edward, berpendapat, sebenarnya bencana yang dipicu banjir lahar hujan Gunung Marapi ini dapat diprediksi sehingga jumlah korban bisa diminimalisasi. Sebab, informasi dan data tentang risiko potensi bencana itu sudah disusun secara detail sejak akhir Desember 2023, beberapa pekan pascastatus gunung itu dinaikkan menjadi Level III atau Siaga.

Peta kawasan rawan bencana sudah disusun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Peta itu juga sudah dikonversi pegiat kebencanaan di Sumbar ke Google Maps agar lebih mudah dipahami. Selain itu, peringatan dini cuaca ekstrem juga disampaikan BMKG untuk sepekan ke depan dan diperbarui setiap enam jam. Menurut dia, sejauh ini, tidak ada sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang dipicu banjir laharhujan. Rambu-rambu bencana, jalur evakuasi, dan shelter juga tidak disiapkan. Terkait bencana di Sumbar, Presiden Jokowi memerintahkan respons cepat untuk penanganan banjir lahar hujan. Dalam waktu dekat, Presiden Jokowi menegaskan akan berkunjung ke lokasi bencana. (Yoga)

Minyak dan gas bumi, yang merupakan energi fosil, masih diperlukan meskipun secara persentase akan berkurang karena energi terbarukan bakal terus tumbuh di era transisi energi. Peran migas bakal tetap krusial, terutama untuk sektor transportasi dan pembangkit listrik, yang juga bakal menjaga ketahanan energi di masa mendatang. ”Di Indonesia, selama masa transisi menuju emisi nol bersih (NZE) 2060, migas bakal terus berperan penting dalam mengamankan pasokan energi, khususnya dalam transportasi dan pembangkit listrik. Gas akan digunakan sebagai jembatan menuju penerapan 100 % pembangkit listrik energi terbarukan,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif pada pembukaan Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (14/5).

Arifin menambahkan, dalam memenuhi permintaan migas, Indonesia saat ini fokus mengoptimalkan eksplorasi migas. Apalagi, 68 dari 128 cekungan hidrokarbon yang ada di Indonesia, belum dieksplorasi sehingga peluang pengembangan hulu migas masih besar. Presiden IPA Yuzaini Bin Md Yusof menambahkan, menuju target Indonesia Emas 2045, akan terjadi pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan populasi di Indonesia. Hal itu akan meningkatkan permintaan energi. Karena itu, Indonesia  harus mengamankan serta meningkatkan pasokan energi domestik meski harus menghadapi penurunan produksi serta mitigasi emisi gas rumah kaca. (Yoga)

Upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi hulu minyak dan gas bumi belum memberikan impak signifikan. Beragam pekerjaan rumah yang belum tuntas membuat daya saing Indonesia masih kalah dari negara tetangga. Indonesian Petroleum Association (IPA) menilai Indonesia masih belum cukup kompetitif untuk investasi hulu migas dibandingkan dengan sejumlah negara lain di kawasan Asia. President IPA sekaligus President Petronas Carigali Indonesia Yuzaini Md Yusof mengatakan bahwa negara lain telah melakukan pembenahan fiskal dan kemudahan investasi yang lebih menarik dari apa yang telah dikerjakan Indonesia selama 5 tahun terakhir. Kendati, Yuzaini tidak menampik bahwa pemerintah telah melakukan perombakan mendasar dari segi kemudahan dan insentif investasi di sisi hulu migas domestik beberapa waktu terakhir. “Indonesia saat ini hanya peringkat ke-4 di Asia dari segi indeks ketertarikan investasi, beberapa negara seperti Bangladesh, Vietnam, Thailand, dan Vietnam telah maju lebih cepat,” katanya saat panel diskusi IPA Convex ke-48.

Dalam kesempatan itu, dia juga mendorong kembali usulan fleksibilitas kontrak kerja sama dari kontraktor di satu kawasan. Harapannya, KKKS diperbolehkan untuk mengoperasikan sejumlah aset di satu kawasan tertentu, sehingga beban operasi dan eksplorasi bisa dikonsolidasikan. “Saya pikir perbaikan ini bisa mendorong eksplorasi di Indonesia lebih masif lagi,” kata dia. Beberapa fasilitas perpajakan yang disiapkan mencakup pengecualian pajak tidak langsung yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2017, dan PP No. 53/2017. Ada juga insentif kegiatan usaha hulu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 199/2021. Selain itu, saat ini Kementerian ESDM dan lembaga pemerintah terkait lainnya juga sedang dalam tahap akhir dalam merevisi PP No. 27 dan PP No. 53/2017 untuk meningkatkan kelayakan ekonomi proyek migas. Usulan lainnya, Moshe Rizal, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Migas (Aspermigas), sempat menyatakan bahwa diperlukan keterlibatan lebih banyak pihak dengan kompetensi yang sesuai dengan karakteristik wilayah kerja untuk menjaga keekonomian sebuah proyek hulu migas.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong kontraktor KKKS yang menggarap blok minyak dan gas bumi di Cekungan Laut Andaman untuk bekerja sama mengoptimalkan potensi yang tersedia. Cadangan tersebut melengkapi temuan di Sumur Layaran-1 di blok migas yang sama sebesar 6 Tcf gas in place. Bahkan, sebelumnya juga ditemukan cadangan gas dalam jumlah besar di Sumur Timpan-1, Blok Andaman II yang dikelola oleh Premier Oil Andaman Ltd. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah meminta KKKS mempercepat pengelolaan potensi migas di Andaman agar bisa segera diproduksi. Tidak main-main, Arifin meminta agar cadangan migas di wilayah tersebut bisa onstream pada 2027, bersamaan dengan Wilayah Kerja Geng North. Usulan itu pun disambut baik oleh Presiden ExxonMobil Indonesia Carole Gall yang mengatakan, pihaknya ikut menaruh perhatian besar pada keberhasilan eksplorasi di sejumlah sumur sepanjang Laut Andaman. Meski telah ditemukan potensi migas yang menjanjikan di South Andaman dan Andaman II, tetapi sebenarnya ada wilayah kerja di Andaman yang tidak sesuai harapan. Repsol Andaman B.V bahkan mengembalikan kontrak pengelolaan Blok Andaman III kepada negara setelah tidak memperpanjang tambahan waktu eksplorasi yang berakhir pada Juni 2023.