Upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi hulu minyak dan gas bumi belum memberikan impak signifikan. Beragam pekerjaan rumah yang belum tuntas membuat daya saing Indonesia masih kalah dari negara tetangga. Indonesian Petroleum Association (IPA) menilai Indonesia masih belum cukup kompetitif untuk investasi hulu migas dibandingkan dengan sejumlah negara lain di kawasan Asia. President IPA sekaligus President Petronas Carigali Indonesia Yuzaini Md Yusof mengatakan bahwa negara lain telah melakukan pembenahan fiskal dan kemudahan investasi yang lebih menarik dari apa yang telah dikerjakan Indonesia selama 5 tahun terakhir. Kendati, Yuzaini tidak menampik bahwa pemerintah telah melakukan perombakan mendasar dari segi kemudahan dan insentif investasi di sisi hulu migas domestik beberapa waktu terakhir. “Indonesia saat ini hanya peringkat ke-4 di Asia dari segi indeks ketertarikan investasi, beberapa negara seperti Bangladesh, Vietnam, Thailand, dan Vietnam telah maju lebih cepat,” katanya saat panel diskusi IPA Convex ke-48.

Dalam kesempatan itu, dia juga mendorong kembali usulan fleksibilitas kontrak kerja sama dari kontraktor di satu kawasan. Harapannya, KKKS diperbolehkan untuk mengoperasikan sejumlah aset di satu kawasan tertentu, sehingga beban operasi dan eksplorasi bisa dikonsolidasikan. “Saya pikir perbaikan ini bisa mendorong eksplorasi di Indonesia lebih masif lagi,” kata dia. Beberapa fasilitas perpajakan yang disiapkan mencakup pengecualian pajak tidak langsung yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2017, dan PP No. 53/2017. Ada juga insentif kegiatan usaha hulu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 199/2021. Selain itu, saat ini Kementerian ESDM dan lembaga pemerintah terkait lainnya juga sedang dalam tahap akhir dalam merevisi PP No. 27 dan PP No. 53/2017 untuk meningkatkan kelayakan ekonomi proyek migas. Usulan lainnya, Moshe Rizal, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Migas (Aspermigas), sempat menyatakan bahwa diperlukan keterlibatan lebih banyak pihak dengan kompetensi yang sesuai dengan karakteristik wilayah kerja untuk menjaga keekonomian sebuah proyek hulu migas.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong kontraktor KKKS yang menggarap blok minyak dan gas bumi di Cekungan Laut Andaman untuk bekerja sama mengoptimalkan potensi yang tersedia. Cadangan tersebut melengkapi temuan di Sumur Layaran-1 di blok migas yang sama sebesar 6 Tcf gas in place. Bahkan, sebelumnya juga ditemukan cadangan gas dalam jumlah besar di Sumur Timpan-1, Blok Andaman II yang dikelola oleh Premier Oil Andaman Ltd. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah meminta KKKS mempercepat pengelolaan potensi migas di Andaman agar bisa segera diproduksi. Tidak main-main, Arifin meminta agar cadangan migas di wilayah tersebut bisa onstream pada 2027, bersamaan dengan Wilayah Kerja Geng North. Usulan itu pun disambut baik oleh Presiden ExxonMobil Indonesia Carole Gall yang mengatakan, pihaknya ikut menaruh perhatian besar pada keberhasilan eksplorasi di sejumlah sumur sepanjang Laut Andaman. Meski telah ditemukan potensi migas yang menjanjikan di South Andaman dan Andaman II, tetapi sebenarnya ada wilayah kerja di Andaman yang tidak sesuai harapan. Repsol Andaman B.V bahkan mengembalikan kontrak pengelolaan Blok Andaman III kepada negara setelah tidak memperpanjang tambahan waktu eksplorasi yang berakhir pada Juni 2023.