PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PNAS) atau PGN akan membagikan dividen tahun buku 2023 sebesar US$ 222,43 juta atau setara Rp 3,61 triliun. Dividen jumbo yang dibagikan Subholding Gas PT Pertamina tersebut, setara 80% dari laba  bersih PGN pada 2023. Rencana pembagian dividen tersebut telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PGN yang digelar di Jakarta, kemarin. "Dalam agenda penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023 yang berjumlah US$ 278,09 juta, pemegang saham memutuskan pembagian  dividen sebesar  US$222,43 juta yang akan didisitribusikan sesuai porsi  kepemilikan saham pada perseroan atau sekitar Rp 148 per lembar saham," kata Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama. "PGN berhasil melewati tantangan ketidakpastian dan dinamika industri pada periode  tahun 2023 yang secara langsung mempengaruhi kinerja perusahaan. Namun, PGN tetap melanjutkan komitmen memperkuat posisi sebagai pemain utama penyedia gas bumi dan fokus pada optimalisasi pengelolaan gas bumi, peningkatan konektivitas infrastruktur dan diversifikasi bisnis," ujar Rachmat lagi. (Yetede)

Ibarat jauh panggang dari api, upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) masih belum berdampak signifikan terhadap kelangsungan industri yang padat modal dan berisiko tinggi tersebut. Masih begitu banyak pekerjaan rumah yang menunggu untuk dituntaskan guna meningkatkan daya saing sektor ini. Berdasarkan data Indonesian Petroleum Association (IPA), iklim investasi sektor migas Indonesia masih belum cukup kompetitif dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia. Data IPA memperlihatkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-4 di Asia dari segi indeks ketertarikan investasi. Adapun, negara lain seperti Bangladesh, Vietnam, Thailand justru melaju lebih cepat. Pada dasarnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK Migas, didukung para pemangku kepentingan di sektor migas begitu responsif dalam menjaring peluang investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah bahkan memberikan beragam kemudahan berupa fasilitas perpajakan dan insentif agar industri hulu migas nasional terus bergeliat sekaligus dapat memenuhi aspek keekonomian pengembangan lapangan. 

Sayangnya, berbagai kebijakan dan insentif yang diberikan masih belum cukup kuat menarik minat investor atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas. Beberapa kebijakan yang masih menjadi ganjalan adalah persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (PoD). Proses persetujuan yang panjang membuat pengembangan sejumlah lapangan migas ikut mundur atau bahkan stagnan. Harian ini menilai strategi yang diterapkan pemerintah untuk mendatangkan lebih banyak investor ke Tanah Air sudah berada dalam jalur yang tepat. Namun, upaya tersebut masih perlu dimaksimalkan dengan kembali mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut. Menyertakan KKKS sekaligus para pihak yang berkepentingan di sektor migas untuk urun rembuk terkait solusi atas permasalahan yang mengadang di depan mata mendesak untuk digelar.

Seorang pedagang terlihat sedang membungkus cabai yang dibeli warga di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2024). Harga cabai mulai turun sejak sepekan lalu. Harga cabai rawit hijau, misalnya, turun dari Rp 50.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 40.000 per kg. Sementara harga cabai rawit merah turun dari Rp 40.000 per kg menjadi Rp 35.000 per kg. (Yoga)

Industri hasil tembakau (IHT) memberikan keuntungan bagi negara melalui  cukai, namun disaat bersamaan merugikan kesehatan. Direktur jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim menerangkan, dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp 213,48 triliun sampai dengan akhir 2023 lalu. IHT juga menyumbang tenaga kerja sebanyak 5-6 juta orang. "Ada kondisi bertolak belakang, di satu sisi kita memerlukan penerimaan negara yang cukup signifikan namun juga di sisi lain produk akhir dari tembakau yaitu rokok ini juga dapat merugikan kesehatan," ujar dia. Isy mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi peredaran sampai dengan perdagangan tembakau, agar sesuai dengan peruntukannya. (Yetede)

Hasil pendataan dan pemadanan data yang dilakukan PT Pertamina (Persero) menunjukkan pembelian elpiji 3 kg atau elpiji bersubsidi relatif merata pada desil 1-7 atau 7 kelompok pendapatan terendah (dari 10). Namun, masih tercatat pembeli elpiji melon yang berasal dari desil 10 atau kelompok terkaya, padahal elpiji jenis itu diperuntukkan bagi warga tak mampu. Desil (1-10) ialah pembagian penduduk menjadi 10 kelompok berdasarkan pendapatan. Desil 1 berarti 10 % penduduk termiskin, sedangkan desil 10 berarti 10 % penduduk terkaya. Berdasarkan profiling konsumen rumah tangga oleh Pertamina, diketahui mayoritas pembeli elpiji berasal dari desil 1-7 dengan jumlah relatif merata. Pada desil 7, terdapat 2,64 juta NIK yang membeli elpiji 3 kg (10 % dari desil itu). Pada desil 8 terdapat 0,71 juta NIK (3 %), desil 9 sebanyak 0,61 juta NIK (2 %) dan desil 10 sebanyak 0,32 juta NIK (1 %). Data itu dipaparkan Pertamina dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/5).

Pertamina tengah menjalankan program subsidi tepat elpiji 3 kg, yang telah dimulai Januari 2024. Salah satu tujuannya, memetakan konsumen pembeli elpiji 3 kg yang hingga kini distribusinya bersifat terbuka. ”Walaupun masyarakat komplain dan sebagainya, kami tetap menjalankan pendataan dengan pembelian (elpiji 3 kg) menggunakan KTP sehingga kita bisa dapat pemetaan bahwa dari desil 1 sampai desil 10, itu semua menikmati. Itu sebagai tahapan awal pemetaaan sehingga nanti bisa terlihat ada yang kurang tepat sasaran,” kata Dirut Pertamina Nicke Widyawati dalam rapat. Menurut dia, data yang dipadankan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) itu nantinya dapat digunakan pemerintah jika ingin mengubah sistem distribusi elpiji dari yang saat ini terbuka menjadi langsung atau tertutup. (Yoga)

Pemerintah memperbarui acuan ekspor dan impor komoditas yang dibutuhkan masyarakat dan industri melalui Perpres No 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas. Neraca dapat diubah dalam kondisi tertentu, termasuk program prioritas pemerintah. Regulasi baru yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 21 Mei 2024, mengganti Perpres No 32 Tahun 2022 tentang hal yang sama dan berlaku mulai 20 Juni 2024. Neraca komoditas merupakan data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Data dan informasi itu harus terverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pelaku usaha atau asosiasi.

Fungsi neraca sebagai dasar penerbitan persetujuan ekspor dan impor serta acuan data dan informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional. Neraca itu bisa jadi acuan data dan informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional dan acuan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dan impor. Dalam Pasal 24 Perpres No 61/2024 tercantum, neraca komoditas yang ditetapkan pemerintah dapat diubah dalam kondisi tertentu, berupa bencana alam, bencana nonalam, investasi baru, program prioritas pemerintah, dan kondisi lainnya, meliputi pengajuan baru dan pengajuan perubahan rencana kemudahan. Bisa juga berupa pengajuan kembali permohonan usulan rencana kebutuhan yang sebelumnya ditolak.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, Sabtu (25/5) mengatakan, prinsip dasar perpres itu menjaga keseimbangan kebutuhan dan produksi komoditas yang dibutuhkan masyarakat dan industri. Agar keseimbangan itu terjaga baik, data neraca komoditas harus akurat. ”Akurasi data neraca itu penting lantaran bakal menjadi penentu tepat atau tidaknya kebijakan impor atau ekspor komoditas. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru merugikan produsen atau industri di dalam negeri,” ujarnya. Prinsip serupa berlaku pada neraca komoditas terkait program-program prioritas pemerintah. Dalam pembangunan infrastruktur, misalnya, impor besi-baja untuk proyek itu harus terukur agar tidak merugikan industri besi-baja domestik. (Yoga)

Para buruh terlihat mengaduk beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (24/5/2024). Badan Pangan Nasional sedang menyiapkan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras terbaru bersama kementerian dan lembaga lainnya, yang akan menjadi acuan untuk bulan juni  2024 dan seterusnya. Kenaikan HET beras dilakukan untuk menjaga kesejahteraan petani dan peternak agar harga beras tetap wajar. (Yoga)

Harga emas yang menjadi komoditas investasi favorit masyarakat Indonesia terjerembap setelah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada pekan lalu. Pengamat memprediksi penurunan harga akan terus berlanjut imbas perbaikan data ekonomi di AS. Harga emas di pasar spot pada Jumat (24/5) turun menjadi 2.330 USD per troy ons, mendekati posisi terendah dalam dua minggu terakhir. Pada Senin (20/5) harga emas batangan mencapai rekor tertinggi, di 2.449,89 USD per troy ons dan menyebabkan kenaikan 14 % sejak awal tahun. Perubahan harga emas ikut tertransmisi ke harga emas dalam negeri. Situs Logam Mulia, milik PT Aneka Tambang Tbk, Jumat, mencatatkan penurunan harga emas batangan satu gram sebesar Rp 20.000 menjadi Rp 1.325.000, kembali seperti harga di pertengahan Mei.

Ahli strategi komoditas di TD Securities, Daniel Ghali, mengatakan, penurunan harga terjadi karena aksi jual emas oleh para investor yang khawatir dengan data ekonomi AS terbaru. Pada Kamis (23/5), data awal S&P Global untuk manufaktur, jasa, dan Indeks Manajer Pembelian (PMI) komposit bulan Mei menunjukkan peningkatan aktivitas bisnis di AS. Pada saat yang sama, jumlah pengangguran di AS lebih sedikit daripada perkiraan sehingga menunjukkan kekuatan di pasar tenaga kerja. Situasi tersebut juga mengindikasikan kecenderungan kenaikan inflasi yang dapat disusul kenaikan suku bunga. Beberapa pejabat bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), menyampaikan hal tersebut dalam risalah rapat bulanan mereka. Investor emas pun semakin khawatir dengan penurunan suku bunga AS akibat menguatnya aktivitas bisnis di sana. (Yoga)