Lingkungan Hidup
( 5781 )Program Prioritas Bisa Ubah Neraca Komoditas
Pemerintah memperbarui acuan ekspor dan impor komoditas yang dibutuhkan masyarakat dan industri melalui Perpres No 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas. Neraca dapat diubah dalam kondisi tertentu, termasuk program prioritas pemerintah. Regulasi baru yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 21 Mei 2024, mengganti Perpres No 32 Tahun 2022 tentang hal yang sama dan berlaku mulai 20 Juni 2024. Neraca komoditas merupakan data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Data dan informasi itu harus terverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pelaku usaha atau asosiasi.
Fungsi neraca sebagai dasar penerbitan persetujuan ekspor dan impor serta acuan data dan informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional. Neraca itu bisa jadi acuan data dan informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional dan acuan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dan impor. Dalam Pasal 24 Perpres No 61/2024 tercantum, neraca komoditas yang ditetapkan pemerintah dapat diubah dalam kondisi tertentu, berupa bencana alam, bencana nonalam, investasi baru, program prioritas pemerintah, dan kondisi lainnya, meliputi pengajuan baru dan pengajuan perubahan rencana kemudahan. Bisa juga berupa pengajuan kembali permohonan usulan rencana kebutuhan yang sebelumnya ditolak.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, Sabtu (25/5) mengatakan, prinsip dasar perpres itu menjaga keseimbangan kebutuhan dan produksi komoditas yang dibutuhkan masyarakat dan industri. Agar keseimbangan itu terjaga baik, data neraca komoditas harus akurat. ”Akurasi data neraca itu penting lantaran bakal menjadi penentu tepat atau tidaknya kebijakan impor atau ekspor komoditas. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru merugikan produsen atau industri di dalam negeri,” ujarnya. Prinsip serupa berlaku pada neraca komoditas terkait program-program prioritas pemerintah. Dalam pembangunan infrastruktur, misalnya, impor besi-baja untuk proyek itu harus terukur agar tidak merugikan industri besi-baja domestik. (Yoga)
Harga Eceran Tertinggi Beras Berpotensi Naik di Awal Juni
Para buruh terlihat mengaduk beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (24/5/2024). Badan Pangan Nasional sedang menyiapkan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras terbaru bersama kementerian dan lembaga lainnya, yang akan menjadi acuan untuk bulan juni 2024 dan seterusnya. Kenaikan HET beras dilakukan untuk menjaga kesejahteraan petani dan peternak agar harga beras tetap wajar. (Yoga)
Sempat Catatkan Rekor, Harga Emas Melemah
Harga emas yang menjadi komoditas investasi favorit masyarakat Indonesia terjerembap setelah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada pekan lalu. Pengamat memprediksi penurunan harga akan terus berlanjut imbas perbaikan data ekonomi di AS. Harga emas di pasar spot pada Jumat (24/5) turun menjadi 2.330 USD per troy ons, mendekati posisi terendah dalam dua minggu terakhir. Pada Senin (20/5) harga emas batangan mencapai rekor tertinggi, di 2.449,89 USD per troy ons dan menyebabkan kenaikan 14 % sejak awal tahun. Perubahan harga emas ikut tertransmisi ke harga emas dalam negeri. Situs Logam Mulia, milik PT Aneka Tambang Tbk, Jumat, mencatatkan penurunan harga emas batangan satu gram sebesar Rp 20.000 menjadi Rp 1.325.000, kembali seperti harga di pertengahan Mei.
Ahli strategi komoditas di TD Securities, Daniel Ghali, mengatakan, penurunan harga terjadi karena aksi jual emas oleh para investor yang khawatir dengan data ekonomi AS terbaru. Pada Kamis (23/5), data awal S&P Global untuk manufaktur, jasa, dan Indeks Manajer Pembelian (PMI) komposit bulan Mei menunjukkan peningkatan aktivitas bisnis di AS. Pada saat yang sama, jumlah pengangguran di AS lebih sedikit daripada perkiraan sehingga menunjukkan kekuatan di pasar tenaga kerja. Situasi tersebut juga mengindikasikan kecenderungan kenaikan inflasi yang dapat disusul kenaikan suku bunga. Beberapa pejabat bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), menyampaikan hal tersebut dalam risalah rapat bulanan mereka. Investor emas pun semakin khawatir dengan penurunan suku bunga AS akibat menguatnya aktivitas bisnis di sana. (Yoga)
Naik Permanen HET Beras
Apa Manfaat Kenaikan HET Beras bagi Petani
Antre BBM di Rote
Antrean kendaraan terlihat mengular di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Rabu (22/5/2024). Sejumlah pengemudi telah mengantre hampir 24 jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Setiap mobil dibatasi hanya dapat membeli maksimal 20 liter untuk bahan bakar jenis pertalite. (Yoga)
Perlu Didukung Roadmap Industri yang Jelas
Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PFTI) di Manyar, Gresik, Jawa Timur (Jatim) yang segera beroperasi barulah tahap sangat awal dari upaya hilirisasi dan industrialisasi terhadap komoditas mineral tembaga. Setelah itu, diperlukan sinergitas dengan sektor-sektor industri lain yang siap untuk menyerap produk lanjutan yang memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi. Untuk itu, diperlukan peta jalan (roadmap) yang akan menjadi pedoman dan memberi arah bagi para pelaku industri agar bisa terlibat secara efektif dalam proses hilirisasi dan industrialisasi.
Hingga kini, pemerintah dinilai belum memiliki peta jalan hilirisasi yang komprehensif. Sehingga, kebijakan hilirisasi yang diambil, terkait nikel misalnya, lebih karena mengikuti tren kendaraan listrik dunia. Direktur Ekskutif ReforMiner Institute Komaida Notonegoro menyatakan, yang terpenting untuk dilakukan pemerintah adalah menyinergikan industri pengguna dengan produk-produk yang dihasilkan smelter. "Sejauh ini, saya melihat roadmap-nya belum cukup jelas atau clear. Kira-kira arah kebijakan industri nasional kemana, terus kemundian link-nya dengan industri smelter seperti apa?," ujar Komaidi. (Yetede)
Industri Rumput Laut Butuh Deregulasi
Keharusan Kesadaran Kebencanaan
NILAI TAMBAH NIKEL : MENDORONG PERAN PENGHILIRAN
Kesuksesan penghiliran mineral mentah di dalam negeri membuat pemerintah makin percaya diri menjadikan kebijakan tersebut sebagai salah satu andalan perekonomian nasional. Dibekali dengan sumber daya yang melimpah, target ekspor hasil penghiliran nikel terus dikerek naik. Penghiliran nikel tidak lagi sekedar upaya yang digunakan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai pasok kendaraan listrik. Keberhasilan kebijakan tersebut menempatkannya menjadi salah satu komoditas ‘jagoan’ untuk menopang kinerja ekspor nasional. Kinerja moncer nikel dan produk turunannya bisa terlihat dari 2022 yang mencapai US$5,93 miliar, naik signifi kan dari capaian pada 2021 yang sebesar US$1,27 miliar. Bahkan, pada tahun lalu ekspor komoditas itu mencapai US$34 miliar. Kondisi tersebut sudah cukup untuk menjadi modal bagi pemerintah untuk melanjutkan kebijakan tersebut, bahkan memperluasnya kepada komoditas lain. Terlebih, Indonesia memiliki beragam kekayaan alam yang bisa diandalkan di tengah peningkatan tren kendaraan listrik.
Agus Tjahajana, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan bahwa Indonesia sedang serius-seriusnya mengembangkan rantai pasok ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir. Bahkan, sudah ada industri baterai kendaraan listrik roda empat yang beroperasi berkapasitas 10 gigawatt hour (GWh) di Karawang, Jawa Barat.Tidak hanya dimanfaatkan di dalam negeri, sembari menunggu industri turunannya terbangun, produk hasil penghiliran nikel juga diekspor ke pasar global. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis ekspor hasil penghiliran nikel dari Indonesia bisa mencapai US$70 miliar pada 2030. Kepercayaan diri Luhut ditopang oleh tren positif ekspor hasil penghiliran nikel yang sudah berlangsung sejak ekspor bijih nikel dilarang pada 2020. “Saya percaya dengan ekosistem nikel, pada 2030 ekspor kita akan menjadi sekitar US$70 miliar,” tegasnya. Meski demikian, pemerintah juga tetap harus waspada dengan perkembangan dan persaingan global. Menariknya industri penghiliran nikel, membuat banyak pihak tertarik untuk melakukan hal serupa. Amerika Serikat (AS) dan Filipina diketahui sedang menjajaki kerja sama trilateral dengan menggandeng negara pihak ketiga untuk menyaingi penghiliran nikel di Indonesia yang saat ini banyak dilakukan oleh investor asal China.
Nantinya, Filipina bakal memasok bahan baku nikel, AS menyediakan pembiayaan, sedangkan negara pihak ketiga seperti Jepang, Australia, atau Korea Selatan bakal membawa teknologi yang diperlukan untuk pengolahan komoditas itu. “Filipina siap bermitra dengan seluruh negara yang mengupayakan keamanan energi bagi semua orang di dunia dengan prinsip rendah karbon,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Filipina Maria Antonia Yulo Loyzaga, dikutip dari Bloomberg.
Para pejabat AS mengatakan bahwa nikel menjadi sangat penting bagi dorongan Presiden Joe Biden dalam melaksanakan transisi energi. Potensi kemitraan dengan Filipina pun menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap mineral penting yang diproduksi China.
Saat ini hanya terdapat dua pabrik pengolahan nikel di Filipina. Keduanya dioperasikan oleh Nickel Asia Corp. yang sebagian dimiliki oleh Sumitomo Metal Mining Co. Jepang.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









