Kemendag berencana menaikkan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng curah dan minyak goreng dalam kemasan merek Minyakita. Untuk itu, distributor diminta tidak menahan minyak goreng gegara rencana tersebut. Kantor Staf Presiden (KSP) meminta Kemendag meninjau kembali kemungkinan menghentikan atau mengurangi distribusi minyak goreng curah. KSP juga mengusulkan agar HET minyak goreng curah atau Minyakita fleksibel mengikuti pergerakan harga minyak kelapa sawit mentah dunia. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Selasa (4/6). Rapat itu dihadiri perwakilan pemda dan kementerian/lembaga yang membidangi pangan.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan, harga rerata nasional minyak goreng curah dan Minyakita di tingkat eceran pada Mei 2024 masing-masing Rp 15.810 per liter dan Rp 16.117 per liter, di atas HET Rp 14.000 per liter. Ini menjadi perhatian Kemendag dan pemangku kepentingan terkait untuk menaikkan HET minyak goreng. Kenaikan HET tersebut diperlukan lantaran harga CPO dan biaya produksi minyak goreng naik. ”Untuk itu, kami meminta distributor tidak menahan penyaluran kedua jenis minyak goreng itu. Kami mendapatkan informasi bahwa sudah mulai ada distributor yang menahan penyaluran minyak goreng untuk rakyat tersebut,” ujarnya. (Yoga)

Industri semen Indonesia mengalami kelebihan produksi atau oversupply. Pada 2023  produksi semen sebesar 120 juta metrik ton, dengan 53,2 juta ton tidak terserap. Direktur Industri Semen, Keramik dan pengolahan Bahan Galian Non-Logam Kementrian Perindustrian (Kemenperin) Putu Nadi Astuti menerangkan, saat ini Indonesia ada 16 pabrik semen dengan kapasitas  120 juta metrik ton per tahun pada 2023. Sementara kebutuhan semen nasional sekitar 66,8 juta ton. Dia menjelaskan, utilitas semen dalam negeri stagnan dengan berada di angka 57-65% dari total produksi nasional, dan trennya terus menurun dari 2018-2023. Pada 2023 utilitas semen nasional hanya 58%. "Sejak 2018 sampai 2023 ada penambahan kapasitas sebanyak 10 juta ton. Karena kapasitas ada peningkatan tentu utilitas menurun," kata Putu.

Indonesia telah mendatangkan 1,78 juta ton beras impor dari berbagai negara sepanjang 1 Januari-2 Juni tahun ini, atau sekitar 44% dari rencana yang ditetapkan pemerintah dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinar-NK) Beras 2024 sebesar 4,04 juta ton. Hampir seluruh beras  dari luar negeri tersebut  digunakan untuk keperluan umum dalam rangka peningkatan cadangan beras pemerintah (SBP) yang dikelola oleh Perum Bulog. Sementara ini, Indonesia pada 2023 merealisasikan pemasukan beras impor sebanyak 3,06 juta ton.

Laporan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) menyebutkan, penetapan impor beras NK 2024 sebesar 4.045.761 ton. Kementerian Perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor (PI) 4.045.761 ton, tereralisasi 1.779.257 ton (43,98%) dan belum terealisasi 2.266.504 ton (56.02%). Setara rinci, penetapan impor beras di NK 2024 untuk keperluan umum 3,6 juta ton, PI diterbitkan 3,6 juta ton  bagi satu pelaku usaha (importir), yakin Perum Bulog, dan merealisasikan per 2 Juni 2024 sekitar 1,7 juta ton. (Yetede)

Program hilirisasi nikel yang pemerintah gaungkan, dinilai tak sepenuhnya menguntungkan. Bahkan, keuntungan lebih banyak China peroleh. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengungkapkan, 90% nilai tambah hilirisasi tersebut justru lari ke China. Sedangkan Indonesia, hanya menikmati 10% saja. "Ini nikelnya ada di Morowali. Kita punya biji nikel, misal, nilainya Rp 100, lalu diundang China untuk mengolah menjadi ferro nikel dengan nilai tambah menjadi Rp 300. Nah, nilai tambah yang masuk ke daerah dan pemerintah pusat hampir nol," kata Faisal, Selasa (4/6). Ia memaparkan, produk domestik bruto (PDB) Indonesia naik 1,8 kali sepanjang 2010 hingga 2023. Sementara produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Morowali naik drastis hingga 25,2 kali. Tapi, dia menyoroti kenaikan PDBR tersebut tak diikuti oleh pengeluaran konsumsi rumahtangga di Kabupaten Morowali. Kenaikan ekspor Morowali mencapai 107,1 kali, jauh lebih tinggi dibanding nasional yang naik 1,7 kali. "Artinya, kan, nyata, PDRB yang meningkat 25,1 kali lipat, hasilnya sebagian besar diekspor. Sementara kesejahteraan rakyat (mengacu konsumsi) hanya 2,2 kali," ucapnya.

Pelaku industri pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap berharap mendapat kemudahan dalam proses perizinan agar bisa mengakselerasi penyerapan kuota kapasitas terpasang dari fasilitas tersebut yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi telah mengeluarkan kuota PLTS atap untuk periode 2024—2028. Tahun ini, pemerintah menetapkan kuota kapasitas terpasang PLTS atap sebanyak 901 megawatt (MW), dan terus bertambah hingga 2028. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM No. 279/2024, pemerintah menetapkan kuota kapasitas terpasang PLTS atap pada tahun depan sebanyak 1.004 MW, lalu naik menjadi 1.065 MW pada 2026, 1.183 MW pada 2027, dan 1.593 MW pada 2028. Penetapan kuota kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan itu pun dibagi ke dalam 11 klaster daerah, yakni Sumatra; Kalimantan Barat; Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur; Kalimantan Utara; Jawa, Madura, dan Bali; Sulawesi Utara dan Gorontalo; Sulawesi Bagian Selatan; Maluku dan Maluku Utara; Papua dan Papua Barat; Nusa Tenggara Barat; dan Nusa Tenggara Timur. Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menyambut baik penetapan kuota kapasitas terpasang tersebut, karena memberikan kepastian kepada pelaku usaha di dalam negeri. 

Ketua Umum AESI Mada Ayu Habsari mengatakan bahwa besaran kuota kapasitas terpasang PLTS atap yang telah ditetapkan pemerintah menjadi sentimen positif bagi industri tenaga surya Tanah Air. Alasannya, pemerintah telah percaya diri mampu mengembangkan PLTS atap dengan kapasitas mencapai 1 gigawatt (GW). Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PT Sky Energy Indonesia Tbk. (JSKY) Jung Fan juga sempat mengatakan bahwa kuota yang lebar untuk pengembangan PLTS atap di dalam negeri diharapkan dapat membantu mengerek investasi pembangkit listrik berbasis EBT itu. Dia juga menilai bahwa periode 5 tahunan kuota kapasitas terpasang yang diberikan pemerintah bakal memberi kepastian bisnis bagi pengembang PLTS atap. Periode 5 tahun, kata dia, cukup ideal bagi industri PLTS dalam merencanakan strategi bisnisnya. Thio Ariyanto, Direktur perusahaan penyedia PLTS atap PT Investasi Hijau Selaras, mengatakan bahwa minat pemasangan PLTS atap di kalangan industri kian meningkat. Perseroan menargetkan bisa memasang setara 200 megawatt peak (MWp) pada tahun ini. Secara umum alasan pemasangan PLTS atap adalah untuk bisa memenuhi ketentuan bauran energi, meningkatkan citra perusahaan, hingga penghematan. 

“Terlebih ESDM sudah menerbitkan aturan baru,” jelasnya. Sementara itu, Chief Commercial Officer SUN Energy Dion Jefferson mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mengoptimalkan kuota kapasitas terpasang PLTS atap yang ditetapkan hingga 2028. Di sisi lain, Dion menjelaskan bahwa SUN Energy menargetkan dapat menambah kapasitas pemasangan PLTS atap sebanyak 200 MW hingga 2 tahun mendatang. Adapun, Institute for Essential Services Reform (IESR) berharap penetapan kuota kapasitas terpasang PLTS atap untuk periode 2024—2028 dapat membantu capaian porsi EBT dalam bauran energi nasional pada 2025 yang ditarget sebesar 23%. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan bahwa untuk mencapai target porsi EBT sebanyak 23% dalam bauran energi nasional pada 2025 diperlukan tambahan listrik dari pembangkit listrik berbasis energi bersih sebanyak 8—10 GW. Artinya, klaster daerah yang permintaan PLTS atapnya tinggi bisa mendapatkan kuota lebih banyak dengan memanfaatkan kuota dari daerah dengan minat yang lebih minim.

Perusahaan Umum Bulog telah merealisasikan impor beras hingga awal Juni 2024 mencapai 1,9 juta ton yang mayoritas didatangkan dari lima negara tetangga. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perusahaan Umum (Perum) Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan kelima negara itu adalah dari Thailand, Vietnam, Kamboja, Pakistan dan Myanmar. Dia menyatakan realisasi impor beras itu dikebut setelah pengadaan beras dari panen raya berakhir. “Realisasi impor sekitar 1,9 juta ton, [sebagian] masih dalam perjalanan,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (4/6). Catatan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan bahwa kuota impor beras yang ditetapkan dalam neraca komoditas 2024 sebanyak 4,04 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,6 juta ton merupakan kuota impor beras oleh Perum Bulog untuk cadangan beras pemerintah (CBP), sementara sekitar 400.000 ton merupakan kuota impor beras khusus. 

Namun, Bapanas mencatat realisasi impor hingga 2 Juni 2024 belum melampaui 50% dari persetujuan impor yang diterbitkan. Saat dikonfirmasi, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengakui bahwa realisasi impor beras memang baru sekitar 50%. Alasannya, panen raya juga dianggap memengaruhi pengadaan beras impor oleh Bulog. Dalam waktu dekat, ada sekitar 100.000 ton beras yang masuk ke Indonesia. Beras impor itu dipastikan masuk ke pelabuhan di wilayah non-sentra produksi beras. “Pada bulan Juni, setelah panen raya berakhir akan masuk sekitar 100.000 ton [beras],” ungkap Bayu. Data Perum Bulog per 2 Juni 2024 mencatat stok beras dikuasai 1,813 juta ton, dengan perincian 1,810 juta ton stok CBP, dan 51.607 ton beras komersial.

Berbagai upaya yang dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sukses menekan lonjakan harga pangan pada Mei 2024. Namun, sejumlah langkah pengendalian tak boleh berhenti lantaran adanya risiko cuaca ekstrem pada paruh kedua tahun ini yang berisiko mendorong laju inflasi ke level tinggi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) pun tetap masih mengetatkan kontrol terhadap harga komoditas di pasaran, meski telah sukses menekan lonjakan harga pangan pada Mei 2024 hingga terjadi deflasi bulanan 0,1%. Hal ini lantaran adanya ancaman kekeringan yang diproyeksi kembali melanda wilayah ini, yang diperkirakan dapat membuat harga komoditas pertanian kembali melambung tinggi. Penjabat (Pj.) Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa sebagai upaya pengendalian inflasi sepanjang tahun ini, pihaknya berencana akan memberikan subsidi langsung ke pedagang atau distributor. 

Upaya ini, imbuhnya, merupakan bentuk pengendalian harga secara langsung ke masyarakat, sehingga harga komoditas yang bisa saja melambung sewaktu-waktu, diharapkan tidak terjadi di tingkat pedagang apabila subsidi ini diterapkan. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHbun) Sulsel Imran Jausi menambahkan, pihaknya juga akan melakukan antisipasi pengendalian harga dari sisi hulunya dengan optimalisasi lahan. Hal tersebut, imbuhnya, dilakukan guna meningkatkan siklus penanaman pada tahun ini. Pihaknya juga telah menyiapkan lahan seluas 13.648 hektare (ha) berupa lahan rawa yang akan dioptimalisasi. 

Di sisi lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (KPw BI Sulsel) mengungkapkan bahwa cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda wilayah ini pada kuartal III/2024 dan kuartal IV/2024 bisa menjadi tantangan utama infl asi Sulsel. Kepala KPwBI Sulsel Rizky Ernadi Wimanda menjelaskan bahwa apabila kondisi tersebut tidak ditangani dengan baik, maka bisa memengaruhi produksi beberapa komoditas utama yang kerap menjadi penyumbang infl asi terbesar, seperti beras dan ikan bandeng. Selain itu, dia menilai bahwa perubahan suhu muka air secara ekstrem bisa memengaruhi produksi ikan bandeng. Padahal, ikan bandeng dan beras diketahui selalu menjadi penyumbang infl asi paling besar di wilayah ini. Artinya, jika produksi dua komoditas ini terhambat, maka infl asi Sulsel sulit terkendali. Oleh karena itu, Bank Indonesia merekomendasikan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret terkait dengan tantangan itu. Selain itu, KPwBI Sulsel juga merekomendasikan beberapa strategi terkait dengan keterjangkauan harga dengan pembentukan neraca pangan di seluruh kabupaten/kota, melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM), perluasan Mini Distribution Center (MDC), serta operasi pasar yang terstruktur, masif dan serentak.

PT Aneka Tambang Tbk atau Antam mendorong adanya kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi jumlah kerugian negara karena adanya persekongkolan dalam skandal penyematan logo Antam secara ilegal pada emas logam mulia milik perusahaan swasta. Dirut PT Aneka Tambang Tbk, Nicolas D Kanter dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (3/6) menjelaskan, terdapat anggapan bahwa seolah-olah pihak swasta yang menggunakan jasa manufaktur pengolahan dan pemurnian logam mulia milik Antam dilakukan secara cuma-cuma. Padahal, lanjut dia, pihak swasta yang bersekongkol dengan oknum internal PT Antam Tbk, dalam kurun 2010-2021, tetap perlu mengeluarkan biaya untuk proses peleburan dan pelabelan logo Antam. Adapun aliran dana tersebut masuk ke dalam kas Antam.

”Sebaiknya kita harus duduk, buat kajian bersama dengan kejaksaan untuk mengidentifikasi kerugian negara. Kajian ini diperlukan dari pihak ketiga yang bisa menjelaskan secara runut apakah ada atau tidak kerugian negara. Kalaupun ada (kerugian negara) saya rasa bukan yang bersifat masif,” ujarnya. Nicolas memastikan semua produk emas logam mulia dengan label Antam dilengkapi sertifikat resmi karena diolah di satu-satunya pabrik pengolahan dan pemurnian emas di Indonesia yang telah tersertifikasi London Bullion Market Association (LBMA). Kendati demikian, logam emas pihak swasta berlabel Antam yang jumlahnya dalam kurun 11 tahun mencapai 109 ton tersebut memang layak disebut ilegal karena bahan baku dari emas-emas tersebut bukan berasal dari rantai pasok milik perseroan. (Yoga)

Harga gabah hasil panen sebagian petani di Lampung turun hingga di bawah acuan harga pembelian pemerintah. Namun, harga sebagian beras medium bertahan di atas harga eceran (HET) tertinggi. Kondisi ini dikhawatirkan menekan kesejahteraan petani. Kepala BPS Lampung Atas Parlindungan Lubis di Bandar Lampung, Senin (3/6) mengatakan, pada Mei 2024 harga rata-rata gabah kering panen (GKP) di tingkat petani turun 0,42 % dari Rp 5.001 per kg, jadi Rp 4.980 per kg. Sementara di penggilingan, harga GKP turun 0,5 % dari Rp 5.110 per kg, jadi Rp 5.085 per kg. Selama Mei 2024, BPS Lampung melakukan survei harga gabah di tingkat produsen di 66 titik observasi.

Survei harga GKP dilakukan di 38 titik observasi, sementara survei harga gabah kering giling (GKG) dilakukan di 28 titik observasi. Dari survei itu, harga GKP tertinggi di tingkat petani tercatat Rp 5.500 per kg, yakni varietas ciherang di Kecamatan Palas, Lampung Selatan. ”Harga terendah GKP di petani yaitu Rp 4.500 per kg, varietas ciherang, (terjadi) di Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan,” kata Atas saat menyampaikan perkembangan harga gabah dan beras. Di tingkat penggilingan, harga GKP tertinggi tercatat Rp 5.600 per kg, sementara harga GKP terendah tercatat Rp 4.600 per kg.

Harga GKG tertinggi di tingkat petani di Lampung tercatat Rp 6.000 per kg, sedangkan harga GKG terendah tercatat Rp 5.800 per kg. Berdasarkan Peraturan Bapanas No 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras, HPP GKP ditingkat petani ditetapkan Rp 5.000 per kg. Regulasi ini juga menetapkan HPP GKG di tingkat penggilingan Rp 6.200 per kg. Dengan demikian, sebagian petani di Lampung mendapatkan harga jual hasil panennya di bawah HPP. Padahal, HPP ditetapkan, untuk melindungi pendapatan petani sekaligus menjadi acuan pembelian gabah dan beras produksi domestik untuk cadangan beras pemerintah. (Yoga)