Proyek siap jalan alias clean and clear di sektor energi baru terbarukan atau EBT diharapkan mampu memperkokoh serapan investasi pada tahun ini dari sektor energi dan sumber daya mineral, yang sepanjang tahun lalu mendominasi penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat bahwa realisasi investasi wilayah ini sepanjang tahun lalu mencapai Rp39,89 triliun. Dari jumlah itu, sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) menyerap sekitar Rp23,21 triliun atau memiliki porsi sekitar 58,18%. Meskipun, serapan tenaga kerja dari sektor ini banyak mencapai 1.092 orang yang terdiri atas 1.059 tenaga kerja Indonesia, dan 36 orang tenaga kerja asing. Capaian itu masih kalah dari serapan investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, serta ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk mendatangkan investor ke berbagai sektor penting selain sektor pertambangan.Hal ini bukan tanpa sebab. Dengan proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, NTB mampu memantik investasi nontambang wilayah ini sepanjang 2019—2022.

Untuk itu, Regional Investment Relation Unit (RIRU) NTB —yang lebih dikenal dengan Tim Promosi Ekonomi Daerah (TPED)—meluncurkan enam proyek investasi clean and clear. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPw BI NTB) Berry Arifsyah Harahap menjelaskan bahwa proyek investasi clean and clear yang ditawarkan ke investor, antara lain tiga proyek EBT yang terdiri atas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kabupaten Lombok Tengah, dua proyek waste inceneration di Kabupaten Lombok Barat, dan tiga pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, imbuhnya, ada juga dua proyek di sektor pariwisata, yaitu Hotel Bintang 5 Gili Gede di Kabupaten Lombok Barat dan Hotel Bintang 5 Seven Spring Under Kerakas Beach di Kabupaten Lombok Utara.

Bahkan, imbuhnya, banyak calon investor yang nantinya akan berkunjung ke lokasi-lokasi proyek untuk memastikan kesiapan lokasi berdasarkan dokumen kajian dan studi kelayakan (feasibility study/FS) yang telah dipersiapkan. “Khusus proyek investasi clean and clear, Provinsi NTB berhasil menarik banyak calon investor dengan perincian PLTS diminati 12 calon investor, waste incineration oleh 10 calon investor, PLTB oleh 10 calon investor, hotel bintang lima Gili Gede oleh 9 calon investor, hotel bintang lima Seven Spring Under Kerakas Beach oleh 7 calon investor, dan rumput laut terintegarasi oleh 6 calon investor,” jelasnya dalam keterangan resminya yang diterima Bisnis, Selasa (18/6). Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi menjelaskan bahwa Pemprov NTB menyambut baik para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang ingin berinvestasi dan mengembangkan produk di wilayah ini.

Gita sebelumnya juga telah menyatakan bahwa Pemprov NTB membuka lebar pintu investasi pada tahun ini, terutama di sejumlah sektor unggulan seperti pariwisata dan kelautan dan perikanan yang memang menjadi andalan NTB. Pada awal 2024, Gita mengatakan bahwa penjajakan kepada investor terus dilakukan, baik dalam maupun luar negeri. Pemprov NTB juga menawarkan kemudahan perizinan demi mengejar realisasi investasi. Di sektor pariwisata berkelanjutan, kata Gita, sejumlah investor sudah berkomitmen untuk berinvestasi di Lombok Timur. Di sektor kelautan dan perikanan, Pemprov NTB juga tengah menjajaki pengembangan potensi laut NTB dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Gita meminta BRIN membantu pengembangan potensi laut di Lombok Selatan dan Teluk Saleh Sumbawa, seperti pengembangan rumput laut terintegrasi. Di sektor EBT, Pemprov NTB juga menjajaki investasi dengan Korea Selatan. NTB termasuk daerah yang siap dalam pengembangan EBT, terutama untuk mendukung sektor pariwisata berkelanjutan.

Logo Perum Bulog telah berubah dari matahari menjadi Bulog Next sejak 21 Mei 2024. Belum sebulan evolusi identitas dan visi-misi perusahaan berjalan, Presiden Jokowi meminta Bulog mengakuisisi sumber beras di Kamboja. Inikah kisah Bulog Next yang mengusung slogan ”mengantarkan kebaikan” ke depan? Dalam setahun terakhir, Bulog yang telah berusia 57 tahun ditempa dengan sejumlah tantangan. Bulog diminta pemerintah menstabilkan stok dan harga beras di saat produksi beras nasional turun akibat dampak El Nino. Di tengah situasi yang dibarengi tahun politik itu, Bulog juga diminta menyalurkan bantuan 10 kg beras bagi keluarga berpenghasilan rendah, yang menyasar 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2023 dan 22 juta KPM pada 2024.

Untuk itu, pada 2023, pemerintah yang masih memiliki utang kepada Bulog Rp 16 triliun meminta Bulog mengimpor beras sebanyak 3,5 juta ton. Bulog mampu merealisasikannya sebanyak 3 juta ton di tengah kesulitan finansial dan lonjakan harga beras dunia. Selain itu, Bulog juga diperintahkan menyerap gabah atau beras di dalam negeri. Pada Januari-medio Juni 2024, Bulog mampu merealisasikannya sebanyak 700.000 ton setara beras atau melebihi target 600.000 ton. Hingga akhir tahun ini, Bulog optimistis bisa menambahnya menjadi 900.000 ton. Sejumlah upaya itu membuat Bulog memiliki stok beras yang cukup kuat, yakni 1,8 juta ton per medio Juni 2024. Dari jumlah itu, 30 % merupakan hasil pengadaan gabah atau beras dalam negeri.

Pada 10 Juni 2024, Bapanas memperkirakan produksi beras pada semester II-2024 akan turun sehingga harga beras berpotensi naik pada 2-3 bulan ke depan (Kompas, 10/6/2024). Bulog juga menemukan sejumlah solusi atas problem yang ada, mulai dari penyelesaian piutang pemerintah, modal usaha, kanal penyaluran beras, modernisasi penggilingan padi, hingga model kemitraan dan bisnis. Bulog juga terus mengembangkan kemitraan dengan petani dan penggilingan kecil. Sejumlah upaya yang dilakukan, melalui mekanisme kontrak pertanian dengan petani dalam program Makmur dan mendistribusi beras bersama penggilingan-penggilingan kecil. Kendati begitu, sejumlah PR membayangi. Pertama, menjaga warung dan kios pangan pengendali inflasi di sejumlah daerah di Indonesia agar bisa menjadi kanal penyaluran beras Bulog permanen.

Kedua, belum ada aturan tegas tentang boleh tidaknya beras operasi pasar Bulog dioplos untuk dijual lagi dengan harga di atas HET. Seharusnya, beras operasi pasar Bulog tidak boleh dioplos dan dijual di atas HET. Ketiga, Bulog perlu memperbanyak kemitraan dengan penggilingan-penggilingan padi kecil di sejumlah daerah sentra beras. Keempat, Bulog perlu memiliki CPP, termasuk CBP ideal yang ditopang dengan peningkatan produksi dan produktivitas padi. Di tengah berbagai PR itu, pergantian logo matahari menjadi Bulog Next bakal membawa sejumlah konsekuensi. Perubahan itu diharapkan lebih membumikan peran Bulog yang semula sebagai sumber kehidupan menjadi sang pengantar kebaikan di dalam negeri. Kisah Bulog Next ke depan tidak hanya sekadar mengakuisisi sumber beras Kamboja, tetapi juga mampu menuntaskan sejumlah PR tersebut. (Yoga)

Tim Pengendali Infl asi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memacu produksi cabai dan unggas untuk menjaga laju inflasi agar tetap berada di kisaran 2,5%—3%. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Winda Putri Listya menjelaskan penanaman cabai dan unggas dikemas dalam program Tancapkan Gas atau Tanam Cabe Pelihara Ikan dan Unggas yang terdiri atas kegiatan kampung aneka cabai, kampung unggas, pembenihan ikan, dan NTB MALL. “Program ini merupakan implementasi dari strategi 4K khususnya dari aspek ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga yang outputnya adalah terkendalinya angka infl asi NTB sebesar 3,02% sesuai dengan target angka inflasi nasional tahun 2023 yaitu 3,0 ±1%,” katanya dalam keterangan resmi, akhir pekan lalu. 

Menurutnya, upaya peningkatan produksi cabai dan unggas karena selama ini dua komoditas tersebut memberi andil yang besar terhadap inflasi NTB. Selama ini, harga cabai yang bisa melambung tinggi di musim tertentu bisa mendorong naiknya infl asi, begitu juga dengan telur yang harganya fluktuatif karena dipengaruhi oleh produktivitas ayam petelur. Selain itu, TPID Sidak Pasar Pemantauan Harga Bahan Pokok, Gerakan Operasi Pasar Murah dengan melakukan mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah minus, sinergi bersama asosiasi dan pengusaha untuk pengendalian inflasi, melakukan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat, serta pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) dalam rangka pengendalian ketersediaan pasokan komoditas di NTB. Untuk mendukung target lumbung pangan, pemerintah membangun sejumlah bendungan di NTB yang akan mengairi sawah dan menyuplai kebutuhan air rumah tangga.

Presiden Jokowi menyebut inflasi tahunan Indonesia pada Mei 2024 di 2,84 % merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Pencapaian ini dinilai patut diapresiasi karena inflasi pada satu dekade lalu masih di angka 9,6 %. Pertumbuhan ekonomi pun baik, berada di angka 5,11 %. ”Ini segar, segar kalau seperti ini. Tapi, kita harus tetap waspada, hati-hati, tidak boleh lengah. Tantangan ke depan tidak mudah. Saya kira, Bapak, Ibu, emuanya sudah mendengar warning Sekjen PBB bahwa dunia menuju pada neraka iklim. Ngeri,” ujar Presiden Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/6). Dalam TPID Award tersebut, provinsi yang meraih kinerja terbaik tahun 2024 adalah Kepri, Jateng, Kalsel, Sultra, dan NTB.

DKI Jakarta tergolong provinsi dengan inflasi rendah. Adapun kabupaten/kota berkinerja terbaik adalah Pekanbaru, Madiun, Banjarmasin, Bone, dan Mataram. Presiden menyebut tantangan iklim ini sebagai neraka ik lim karena suhu akan mencapai rekor tertinggi pada lima tahun ke depan. ”Hati-hati, satu tahun terakhir ini kita rasakan betul adanya gelombang panas, periode terpanas. Di India bahkan sampai 50 derajat, di Myanmar 45,8 derajat, panas sekali,” tambahnya. Menurut Presiden, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) bahkan memprediksi situasi dunia akan mengalami kelaparan berat pada 2050 jika kondisi seperti saat ini dibiarkan.

Bencana kelaparan ini harus mulai diantisipasi karena 50 juta petani akan kekurangan air yang berdampak pada kekurangan pangan. ”Jangan main-main urusan kekeringan, urusan gelombang panas. Larinya bisa ke inflasi. Begitu stok tidak ada, produksi berkurang, artinya harga pasti akan naik. Hukum pasarnya seperti itu,” kata Presiden. Dalam tiga bulan terakhir, Kementan serta Kementerian PUPR diperintahkan bekerja sama dengan TNI untuk secepatnya memasang 20.000 pompa di sentra produksi beras. Pompanisasi diperlukan sebagai antisipasi kekeringan pada musim kemarau yang diperkirakan berlangsung mulai Juli hingga Oktober. (Yoga)

Jaminan keamanan dan keselamatan pekerja di kawasan PT IMIP, Morowali, Sulteng, kembali disorot setelah terjadi semburan uap panas, Kamis (13/6) pukul 22.00. Lokasi kecelakaan di salah satu area tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS, yang meledak akhir Desember 2023. Dua pekerja terluka sehingga harus dirawat intensif. Ironisnya, kecelakaan kerja ini terjadi saat karyawan berusaha membersihkan lantai tungku yang meledak akhir tahun lalu. Ketua Serikat Buruh Industri, Pertambangan, dan Energi (SBIPE) IMIP Henry, Jumat (14/6), menyampaikan, dua pekerja yang terluka adalah Jekmaryono dan Yudarlan. Keduanya kini dirawat di RSUD Bungku. Saat hendak mencairkan gumpalan baja yang membeku, pekerja diperintah supervisornya untuk menyiram lelehan panas dengan air. Saat proses menyiram, ledakan terjadi.

Kejadian ini menambah panjang kecelakaan kerja di kawasan PT IMIP. Hal ini menunjukkan tidak adanya perbaikan berarti yang dilakukan perusahaan. Situasi tersebut membuat perlindungan terhadap buruh berkurang sehingga kecelakaan terulang, bahkan di bagian dan tempat sama. ”Karena itu, sangat penting dilakukan audit menyeluruh melalui tim independen yang melibatkan serikat buruh sebagaimana yang kami sampaikan saat tragedi ITSS pada Desember 2023,” ucap Henry. Pemerhati kesehatan dan keselamatan kerja (K3) Andi Erwin memberikan pendapat yang sama. Agar tidak terjadi kecelakaan lagi, menurut dia, perlu dilakukan audit berjenjang, mulai dari penerapan regulasi keselamatan, sistem manajemen K3 yang dibangun oleh pengelola kawasan, hingga penerapan SOP di lapangan.

Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan menjelaskan, kecelakaan kerja terjadi di sekitar tungku yang meledak Desember 2023. Karyawan sedang membersihkan tungku yang menurut rencana digunakan kembali dan sudah berjalan tiga hari. Pada Kamis malam, sejumlah pekerja ditugasi membersihkan lantai pabrik dari lelehan kerak baja yang mengeras dengan alat serupa las. Saat pembersihan, ada inisiatif menyiram kerak baja dengan air. Saat disiram, terjadi semburan uap panas yang mengenai dua pekerja. Dedy membantah insiden itu berupa ledakan. ”Ini adalah semburan uap panas dari pembersihan kerak baja,” katanya. Tim saat ini berusaha mengumpulkan informasi dan menyelidiki kejadian tersebut. Idealnya, pembersihan tidak dilakukan dengan menyiramkan air yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. (Yoga)

Besarnya cadangan geotermal yang dimiliki Indonesia tidak serta-merta membuat pemanfaatannya untuk pembangkitan tenaga listrik di dalam negeri optimal. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat kapasitas terpasang PLTP per akhir 2023 sebanyak 2.417,7 megawatt (MW). Jumlah tersebut masih kalah dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang sebanyak 6.784,2 MW, dan pembangkit listrik berbasis bioenergi 3.195,4 MW. Bahkan, dalam 4 tahun terakhir tidak ada penambahan kapasitas terpasang PLTP. Padahal, Indonesia memiliki potensi sumber daya geotermal sebanyak 23.765,5 MW atau sekitar 40% dari total cadangan dunia. Asosiasi Panas Bumi Indonesia mencatat masih banyak tantangan yang mengadang dalam upaya mengoptimalkan potensi panas bumi. Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Riza Pasikki mengatakan, tingginya risiko dalam kegiatan eksplorasi hingga utilisasi geotermal membuat pemanfaatannya tidak sesemarak energi baru terbarukan (EBT) lainnya. Selain itu, problem perizinan yang membutuhkan waktu lama disertai dengan besarnya pengeluaran pajak dan nonpajak yang harus dikeluarkan pengusaha ikut mengoreksi keekonomian bisnis geotermal. Alhasil, pengembangan geotermal di dalam negeri selalu meleset dari target, meskipun sumber energi tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik base load dan tidak memiliki sifat intermiten seperti EBT lainnya. 

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, mengatakan bahwa para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah harus segera memformulasikan terobosan kebijakan agar bisa mempercepat pengembangan pengusahaa geotermal. Apalagi, kata dia, persoalan pengembangan dan pengusahaan geotermal di Indonesia relatif sama dengan negara lain. ReforMiner mencatat, sejumlah risiko yang harus dihadapi oleh pengembang dalam pengusahaan geotermal di Indonesia, yakni risiko kegagalan eksplorasi, risiko finansial akibat tata waktu dan struktur pasar dalam industri geotermal, hambatan regulasi dan tata kelola, kebutuhan modal awal yang cukup besar, durasi pengembangan relatif lama, dan lokasi geografi s sumber daya geotermal di daerah terpencil. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, DMGP tengah menjalankan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE) yang berlangsung selama 5 tahun di proyek geotermal Cipanas. Selanjutnya, kata Agus, DMGP akan menyelesaikan izin usaha dan perizinan lingkungan.

Tingginya angka penurunan produksi secara alamiah atau natural decline di dua wilayah kerja minyak dan gas bumi andalan memantik perhatian regulator. Terlebih, hingga kini belum ada temuan cadangan minyak baru dengan jumlah signifikan. Aksi pemboran yang dilakukan secara masuk beberapa waktu belakangan ini belum cukup untuk memacu produksi minyak nasional. Pasalnya, program yang dikerjakan sejak 2021 itu baru berhasil menekan natural decline dari semula 5%—7% menjadi 1,1%—1,2% per tahun. Beragam upaya pun dilakukan agar produksi minyak nasional terus bisa bertambah di tengah peningkatan permintaan di dalam negeri. Per 7 Juni 2024, produksi minyak nasional tercatat mencapai 610.750 barel per hari, sedangkan target yang ditetapkan adalah 635.000 barel per hari. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sendiri mengaku telah memetakan beragam strategi untuk menyiasati produksi minyak. Untuk jangka pendek, lembaga tersebut bakal meningkatkan pemboran sumur pengembangan, workover, dan well services di lapangan yang sudah ada.“Untuk jangka menengah, percepatan temuan cadangan ke produksi, serta percepatan realisasi proyek EOR [enhanced oil recovery] menjadi fokus utama,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro, Rabu (12/6). Saat ini, SKK Migas terus menggandeng Pertamina Hulu Rokan untuk melakukan pemboran secara masif untuk meningkatkan produksi minyak dari blok migas yang sudah dikelola sejak era kolonial itu. 

Hasilnya, produksi minyak di wilayah kerja itu bisa meningkat mencapai sekitar 162.000 barel per hari, dan menjadi blok migas penyumbang produksi minyak terbanyak di Indonesia. Selain itu, Pertamina Hulu Rokan juga mampu membor 413 sumur pada 2022, kemudian meningkat menjadi 497 sumur pada 2023. Tahun ini, perusahaan menargetkan mampu membor 575 sumur untuk menjaga level produksi minyaknya. Sayangnya hingga kini belum ada temuan cadangan minyak baru dengan jumlah signifikan di Blok Rokan, sehingga produksinya masih bergantung kepada cadangan lama. Hal tersebut juga berdampak kepada belum adanya peningkatan produksi yang signifi kan. Saat ini, Blok Cepu juga mengalami penurunan produksi alamiah sejak periode 2020—2022, sehingga SKK Migas dan KKKS mencoba menahan natural decline dengan melakukan high rate test atau uji produksi maksimal.Nantinya, SKK Migas dan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) yang mengoperatori blok tersebut akan merealisasikan proyek Banyu Urip Infi ll Clastic atau BUIC. Targetnya, proyek tersebut mampu meningkatkan produksi sebanyak 16.000 barel per hari, dan mulai onstreampada Agustus tahun ini.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencoba memberikan stimulus melalui kebijakan insentif untuk menggairahkan kembali industri hulu migas nasional. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan perbaikan kebijakan maupun insentif hulu migas agar eksplorasi lebih menarik. Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan kebijakan baru. Setidaknya ada tiga kebijakan besar yang diyakini mampu membuat kegiatan industri hulu migas lebih menarik dalam 3 tahun terakhir.Pertama, perbaikan ketentuan lelang dan kontrak blok migas yang mencakup split kontraktor bisa mencapai 50%, signature bonus minimum, lelang penawaran langsung blok migas tanpa joint study, garansi bank lebih murah, dan jenis kebebasan memilih kontrak gross split atau cost recovery. Kedua, privilese eksplorasi, di mana KKKS dapat memindahkan komitmen kegiatan eksplorasi ke wilayah terbuka di luar blok yang dikerjakan. 

Ketiga, insentif hulu migas sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 199/2021 untuk memperbaiki keekonomian kontraktor di tengah jalan, melalui perbaikan split kontraktor, investment credit, perhitungan depresiasi dipercepat, dan perbaikan parameter yang mempengaruhi keekonomian lainnya. Ketergantungan Indonesia terhadap wilayah kerja migas yang sudah mature memang menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk mengejar target lifting. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai target lifting nasional akan sulit tercapai jika pemerintah hanya mengandalkan Blok Rokan dan Cepu. Alasannya, upaya untuk meningkatkan produksi di lapangan yang sudah tua bukan perkara mudah, dan membutuhkan investasi yang tidak sedikit.

Penelusuran Kompas di sejumlah sentra padi di Jabar, Jateng, Jatim dan Banten, April hingga Juni 2024, menemukan bahwa jaringan perantara menguasai distribusi gabah. Setidaknya distribusi gabah melalui empat hingga lima pihak sebelum masuk ke penggilingan padi. Kompas menyaksikan tawar-menawar perantara pabrik besar dan petani di Kabupaten Ngawi, Jatim, Senin (1/4). Perantara berinisial SR menawar Rp 5.300 per kg gabah kering panen (GKP) ke petani. Untuk memperlancar upayanya, ia mengatakan, harga GKP di penggilingan besar-sedang Rp 5.600 per kg. Padahal, harga sebenarnya Rp 5.700-Rp 5.800 per kg, merujuk aplikasi produsen beras yang menjadi mitra SR. SR beralasan butuh alokasi Rp 400 per kg dari harga GKP untuk biaya transportasi, tenaga, dan risiko penyusutan serta penolakan GKP. Dalam sehari, SR mendapat keuntungan bersih Rp 619.220 sekali pengiriman GKP ke penggilingan. Ia mengaku sehari bisa mengirim 10 kali. Artinya, keuntungannya Rp 6.192.200 per hari.

Kompas juga menemui DN, yang disebut SR sebagai makelar atau calo. DN berperan sebagai pihak yang menghubungkan SR dengan petani yang sawahnya siap panen. Biasanya, DN mendapat komisi Rp 50 per kg dari SR. Meski demikian, DN juga mengambil keuntungan dari petani Rp 100 per kg. Saat harga GKP di tingkat petani Rp 5.300 per kg, SR membeli gabah dari DN senilai Rp 5.350 per kg. Sementara uang yang diterima petani hanya Rp 5.200 per kg. ”Petani inginnya terima beres. Jadi saya yang mondar-mandir. Masalah harga tak jadi patokan, dari sini saya sampaikan ke petani,” ujar DN. Umumnya, rantai pasok gabah di Ngawi dimulai dari petani, makelar, tengkulak, hingga penggilingan padi skala besar. Namun, jalur distribusi seperti ini belum tentu berlaku untuk semua petani. Semakin banyak perantara yang terlibat membuat harga gabah di tingkat petani kian ditekan hingga keuntungan petani makin tipis.

JH (48), pemilik penggilingan padi skala kecil di Ngawi, kadang dirugikan, tetapi juga membutuhkan calo pada kondisi tertentu. Sebelum gabah petani masuk penggilingannya, ia harus melewati pencari lahan, makelar, dan penebas. Saking banyaknya calo, sesame calo bisa saling jual beli gabah petani. Ini yang membuatnya harus membeli gabah dengan harga lebih tinggi daripada ke petani langsung. Pencari lahan sawah berperan menginformasikan ke makelar di mana sawah yang siap panen. Makelar mencari penebas yang mau membeli hasil panen di lahan tersebut. Dari penebas, gabah akan ditawarkan kepada makelar lain atau langsung ke penggilingan padi. JH pernah membeli gabah basah ke perantara Rp 5.600 per kg, perantara itu membeli gabah dari petani Rp 5.000 per kg. Keuntungan perantara Rp 600 per kg tanpa modal apa pun. Dominannya peran perantara dalam rantai pasok gabah juga terjadi di Subang dan Indramayu, Jabar.

Setelah panen padi, perantara terlibat dalam penjualan gabah secara berjenjang, dari bandar (tengkulak), kemudian coordinator lapangan, dan calo lokasi. Adang, perantara gabah di Kecamatan Compreng, Subang, menjelaskan peran perantara yang menentukan perjalanan gabah dari petani hingga ke penggilingan padi. Bandar, manajer, dan supplier merupakan tangan pertama yang dijangkau pabrik. Istilah bandar untuk menyebut pengusaha penyalur gabah yang dengan modal sendiri terlebih dahulu menyerap gabah petani, lalu menjualnya ke penggilingan. Tanpa bergantung pada perantara, petani sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Hal ini tercermin dari pendapatan sejumlah petani yang bermitra langsung dengan penggilingan padi besar. CH, petani asal Ngawi, menjual gabahnya Rp 5.600 per kg saat penggilingan padi menetapkan plafon GKP Rp 5.800 per kg. Selisih Rp 200 per kg digunakan untuk membayar jasa angkut dan transportasi. (Yoga)