Tingginya angka penurunan produksi secara alamiah atau natural decline di dua wilayah kerja minyak dan gas bumi andalan memantik perhatian regulator. Terlebih, hingga kini belum ada temuan cadangan minyak baru dengan jumlah signifikan. Aksi pemboran yang dilakukan secara masuk beberapa waktu belakangan ini belum cukup untuk memacu produksi minyak nasional. Pasalnya, program yang dikerjakan sejak 2021 itu baru berhasil menekan natural decline dari semula 5%—7% menjadi 1,1%—1,2% per tahun. Beragam upaya pun dilakukan agar produksi minyak nasional terus bisa bertambah di tengah peningkatan permintaan di dalam negeri. Per 7 Juni 2024, produksi minyak nasional tercatat mencapai 610.750 barel per hari, sedangkan target yang ditetapkan adalah 635.000 barel per hari. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sendiri mengaku telah memetakan beragam strategi untuk menyiasati produksi minyak. Untuk jangka pendek, lembaga tersebut bakal meningkatkan pemboran sumur pengembangan, workover, dan well services di lapangan yang sudah ada.“Untuk jangka menengah, percepatan temuan cadangan ke produksi, serta percepatan realisasi proyek EOR [enhanced oil recovery] menjadi fokus utama,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro, Rabu (12/6). Saat ini, SKK Migas terus menggandeng Pertamina Hulu Rokan untuk melakukan pemboran secara masif untuk meningkatkan produksi minyak dari blok migas yang sudah dikelola sejak era kolonial itu. 

Hasilnya, produksi minyak di wilayah kerja itu bisa meningkat mencapai sekitar 162.000 barel per hari, dan menjadi blok migas penyumbang produksi minyak terbanyak di Indonesia. Selain itu, Pertamina Hulu Rokan juga mampu membor 413 sumur pada 2022, kemudian meningkat menjadi 497 sumur pada 2023. Tahun ini, perusahaan menargetkan mampu membor 575 sumur untuk menjaga level produksi minyaknya. Sayangnya hingga kini belum ada temuan cadangan minyak baru dengan jumlah signifikan di Blok Rokan, sehingga produksinya masih bergantung kepada cadangan lama. Hal tersebut juga berdampak kepada belum adanya peningkatan produksi yang signifi kan. Saat ini, Blok Cepu juga mengalami penurunan produksi alamiah sejak periode 2020—2022, sehingga SKK Migas dan KKKS mencoba menahan natural decline dengan melakukan high rate test atau uji produksi maksimal.Nantinya, SKK Migas dan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) yang mengoperatori blok tersebut akan merealisasikan proyek Banyu Urip Infi ll Clastic atau BUIC. Targetnya, proyek tersebut mampu meningkatkan produksi sebanyak 16.000 barel per hari, dan mulai onstreampada Agustus tahun ini.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencoba memberikan stimulus melalui kebijakan insentif untuk menggairahkan kembali industri hulu migas nasional. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan perbaikan kebijakan maupun insentif hulu migas agar eksplorasi lebih menarik. Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan kebijakan baru. Setidaknya ada tiga kebijakan besar yang diyakini mampu membuat kegiatan industri hulu migas lebih menarik dalam 3 tahun terakhir.Pertama, perbaikan ketentuan lelang dan kontrak blok migas yang mencakup split kontraktor bisa mencapai 50%, signature bonus minimum, lelang penawaran langsung blok migas tanpa joint study, garansi bank lebih murah, dan jenis kebebasan memilih kontrak gross split atau cost recovery. Kedua, privilese eksplorasi, di mana KKKS dapat memindahkan komitmen kegiatan eksplorasi ke wilayah terbuka di luar blok yang dikerjakan. 

Ketiga, insentif hulu migas sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 199/2021 untuk memperbaiki keekonomian kontraktor di tengah jalan, melalui perbaikan split kontraktor, investment credit, perhitungan depresiasi dipercepat, dan perbaikan parameter yang mempengaruhi keekonomian lainnya. Ketergantungan Indonesia terhadap wilayah kerja migas yang sudah mature memang menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk mengejar target lifting. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai target lifting nasional akan sulit tercapai jika pemerintah hanya mengandalkan Blok Rokan dan Cepu. Alasannya, upaya untuk meningkatkan produksi di lapangan yang sudah tua bukan perkara mudah, dan membutuhkan investasi yang tidak sedikit.