Tak ada yang lebih tabah dari petani padi seperti Yana (53) dan Warsitem (49). Terpuruk saat paceklik, tetapi tak dapat untung ketika panen. Saat harga beras melambung, hidup mereka justru limbung. Kisah Yana dan Warsitem adalah cerminan miris petani yang hidup di negara agraris. Hampir sepanjang hidupnya Yana dan Warsitem bergelut dengan padi. Dia mengenal padi melebihi keluarganya dan menganggap sawah menjadi rumah kedua. Sejak tiga tahun lalu, mereka menggarap sawah seluas 3.500 meter persegi di Desa Kalensari, Indramayu, medio Maret 2024, yang disewa Rp 10 juta per tahun atau dua kali masa panen dari salah satu petani pemilik lahan di desa mereka. ”Bayar sewanya setiap kali panen pakai gabah. Biaya beli pupuk atau obat-obatan saya pinjam dulu,” kata Warsitem.

Hasil panen berupa gabah kering panen (GKP) yang diperoleh dari lahan mungil itu kerap habis untuk membayar sewa lahan. Setiap panen, ibu tiga anak itu lebih dahulu membayar biaya sewa yang dilunasi dengan gabah.  ”Setiap kali bayar utang, gabah masih lebih 2 kuintal buat makan,” ucap Warsitem. Hasil panen sawah mungil Warsitem hanya bertahan dua bulan. Pada 2023, misalnya, seusai panen di Oktober 2023, stok gabah tersisa untuk makan sehari-hari hanya bertahan dua bulan. ”Setelah habis, mau enggak mau, harus nempur (beli) beras,” ucapnya. Keluarga Yana atau Warsitem biasanya membeli beras minimal 10 kg, untuk kebutuhan makan keluarga selama 10 hari. Saat masa paceklik tiga bulan terakhir, mereka membeli beras Rp 15.000 sampai Rp 16.000 per kg.

Anjloknya harga gabah saat panen raya padi tak dapat dihindari. Petani tak berdaya saat gabahnya dibeli tengkulak dengan harga di bawah Rp 6.000 per kg. Saat panen raya atau musim hujan, misalnya, tengkulak bisa menekan harga gabah di tingkat petani. Biasanya petani memilih melepas gabah karena tak punya penyimpanan gabah. Sedang harga pembelian gabah Bulog jauh kalah dengan harga yang ditawarkan para tengkulak. Padahal, biaya produksi petani tidak sedikit. Beberapa petani mengurangi beban biaya produksi dengan membuat pupuk alami dari kotoran ternak, kotoran unggas, hingga sampah organik sisa dapur. Jika tak mengatur strategi, petani bisa semakin boncos. (Yoga)

Akibat pasokan kopi asal Brasil dan Vietnam menurun, permintaan kopi robusta Nusantara melonjak pada masa panen kali ini. Harganya pun melambung, bahkan mencapai titik tertinggi. Kondisi ini dinilai jadi momentum membenahi tata kelola komoditas kopi Tanah Air agar semakin diakui dunia. Sejumlah petani kopi di Kota Pagaralam, Kabupaten Muaraenim, dan Kabupaten OKU Selatan, Sumsel, Rabu (12/6) menyatakan, harga kopi robusta membubung tinggi. Biji kopi petik merah laku dijual Rp 100.000-120.000 per kg. Angka ini merupakan rekor tertinggi harga robusta di wilayahnya. Adapun biji dari buah campur   asalan (tidak semua petik merah) berkisar Rp 70.000-Rp 72.000 per kg, harga tertinggi untuk kelas asalan.Kenaikan harga biji kopi disambut gembira oleh para petani. Pasalnya, kenaikan itu mencapai dua kali lipat dibanding tahun lalu.

Harga kopi robusta asalan tahun lalu hanya berkisar Rp 30.000- Rp 40.000 per kg, sementara biji kopi petik merah masih sekitar Rp 45.000 per kg. Sementara harga kopi jenis arabika saat ini cenderung stabil, yakni yang asalan kurang lebih Rp 80.000 per kg dan petik merah Rp 120.000-Rp 130.000 per kg. ”Harga kopi robusta saat ini menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah,” kata Ketua Dewan Kopi Indonesia Sumsel Zain Ismed. Tingginya harga biji kopi bisa menjadi pisau bermata dua. Euforia dapat memacu petani yang ingin mendapatkan uang cepat untuk petik asalan. Hal ini berisiko terhadap citra kopi Sumsel. Kalau kualitas diabaikan, kopi Sumsel bakal tetap dinilai buruk oleh pembeli. Zain mengingatkan petani dan pemerintah agar berhati-hati dalam menyikapi fenomena membubungnya harga kopi saat ini. Petani harus tetap mengutamakan kualitas panen guna menjaga kepercayaan pembeli. Pemerintah pun tidak boleh lepas tangan untuk mengingatkan dan memberdayakan petani. (Yoga)

Meski pemerintah acapkali meyakinkan stok beras aman, lonjakan harga beras yang biasanya terjadi di akhir tahun hingga awal tahun berikutnya seolah menunjukkan kondisi sebaliknya. Pemerintah seakan tak kuasa menstabilkan harga. Ketika terjadi El Nino pada 2023 silam, Bulog sudah mengimpor beras dengan mempertimbangkan penurunan produksi gabah akibat El Nino. BPS mencatat, Indonesia mengimpor 3,06 juta ton beras sepanjang 2023, melompat 613,61 % dibanding pada 2022 (429.000 ton) tertinggi dalam rentang waktu 25 tahun terakhir. Pemerintah juga memutuskan kuota impor beras 2 juta ton tahun 2024 berdasarkan hasil rakortas di Kemenko Bidang Perekonomian pada 7 Desember 2023.

Tak cukup di situ, pada Februari 2024 pemerintah menambah kuota impor beras tahun 2024 menjadi 3,6 juta ton yang dilaksanakan Bulog mempertimbangkan penurunan produksi padi akibat El Nino. Namun, tetap saja kebijakan impor itu tak berkutik terhadap kenaikan harga beras. Pada akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024, harga beras melonjak tajam. Pada Oktober 2023, harga beras medium menjadi Rp 13.852 per kg, lebih tinggi dibanding dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah berdasarkan zonasi kisaran Rp 10.900 per kg-Rp 11.800 per kg.

Bulog berupaya menurunkan harga dengan melepas beras ke pasar induk sebanyak 23.559 ton. (Kompas, 24/10/2023). Nyatanya, hingga awal tahun 2024, harga beras masih tinggi. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, impor beras dilakukan supaya cadangan beras pemerintah tetap aman. Sebab, produksi beras yang rendah akan diikuti kenaikan harga beras. Kebijakan impor beras yang tak kuasa meredam kenaikan harga beras itu membuat petani gelisah. ”Gini nasib petani, ya? Gabah dihargai murah saat panen raya. Ada impor beras dan bantuan beras pasar murah juga,” ucap Yanto, petani di Ngawi, Jatim, Maret. (Yoga)

Para pelaku bisnis di sektor pertambangan mulai bernapas lega. Pasalnya, permintaan komoditas batu bara dari domestik dan regional mulai meningkat beberapa waktu belakangan ini. Sayangnya, tingginya permintaan batu bara tersebut masih sangat berfluktuasi akibat banyaknya tantangan yang menyelimuti industri batu bara nasional. Kewajiban menempatkan minimal 30% devisa hasil ekspor (DHE) di bank nasional setidaknya untuk 3 bulan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36/2023 serta rencana pemberlakuan skema pungut salur dana kompensasi batu bara dinilai menambah beban pelaku usaha. Apalagi kebijakan tersebut diberlakukan di tengah meningkatnya beban operasional usaha dari kenaikan kewajiban pembayaran royalti pertambangan yang berlaku pada 2022.

Fluktuasi harga ‘emas hitam’ yang saat ini mulai landai, membuat bisnis ini menjadi lebih menantang. Kondisi pasokan berlebih di pasar global, membuat harga batu bara akhir-akhir ini terkoreksi cukup dalam dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Indonesia Mining Association (IMA) memproyeksikan rerata harga batu bara hingga akhir 2024 fluktuatif di rentang US$110—US$120 per ton. Adapun, rerata harga batubara acuan (HBA) sepanjang Januari—Mei 2024 berada di kisaran US$118 per ton atau lebih rendah sekitar 40% dari rerata HBA tahun sebelumnya di level US$210 per ton. Berdasarkan data Kementerian ESDM, produksi batu bara nasional mencapai 775 juta ton sepanjang 2023, melampaui target produksi pada 2023 yang dipatok sebesar 695 juta ton dan menjadi rekor tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.

Kementerian ESDM mencatat realisasi wajib pasok dalam negeri (domestic market obligation/DMO) batu bara pada 2023 mencapai 213 juta ton atau 121% dari target 177 juta ton. Di sisi lain, pemerintah menargetkan produksi batu bara pada 2024 berada di kisaran 710 juta ton, dengan alokasi wajib pasok domestik di sekitar 181,28 juta ton. Adapun, pemerintah melalui Kementerian ESDM menyetujui rencana produksi batu bara Indonesia mencapai 2,74 miliar dari 587 perusahaan dalam 3 tahun mendatang. Hanya di Eropa dan Amerika Utara saja yang telah mengurangi penggunaan batu bara pada pembangkit listrik. Kendati, pada masa pandemi Covid-19, beberapa negara di Eropa kembali menyalakan pembangkit listrik dengan sumber energi fosil akibat pembatasan mobilitas masyarakat. Peluang ini tentu saja perlu dimanfaatkan negara-negara produsen batu bara, termasuk Indonesia untuk mempertebal pundi-pundi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Persaingan dalam menyerap gabah hasil panen petani yang semakin ketat membuat ribuan penggilingan padi skala kecil gulung tikar. Penggilingan kecil ini rontok satu per satu karena kalah dari perusahaan yang memiliki modal besar dan teknologi pengolahan yang lebih mutakhir. Keberadaan penggilingan padi skala kecil yang tersebar di desa-desa turut menggerakkan perekonomian desa. Selain mnyediakan lapangan kerja, keberadaannya turut meningkatkan nilai tambah produksi pertanian. Kompas menemukan fakta tersebut pada periode Maret-Mei 2024 di sejumlah provinsi di Sumatera dan Jawa. Nurfuddin (43), pengelola penggilingan padi skala kecil di Desa Bumi Asih, Lampung Selatan, baru memproduksi beras lagi Maret 2024, itu pun sepekan sekali.

Penggilingan berkapasitas produksi 10 ton beras itu ”mati suri”   tiga bulan akibat tak punya modal untuk membeli gabah di harga tinggi. Dia juga kesulitan bersaing di pasar dalam menjual beras. Ia cuma mampu menghasilkan beras berkualitas medium yang baru habis seminggu setelah giling. Nurfuddin tidak akan pusing jika Perum Bulog mau membeli berasnya. Namun, standar mutu beras yang bisa diterima Bulog kian tinggi sehingga kualitas berasnya tidak masuk. Untuk menembus Bulog, Nurfuddin mesti memperbaiki penggilingannya agar kualitas produknya meningkat. ”Bukannya tak mau memperbaiki. Saya terbentur dana,” ucap Nurfuddin. Ia menilai, pemerintah belum memberikan solusi agar penggilingan kecil tidak bangkrut.

Bantuan yang diharapkan adalah agar pengusaha penggilingan kecil bisa mengakses pinjaman berbunga rendah guna memodernisasi mesin. Ferry Priyatna (58), pelaku usaha penggilingan di Indramayu, Jabar, bahkan terpaksa berhenti beroperasi sejak dua tahun lalu akibat kalah saing dengan penggilingan padi berskala besar. ”Mereka (produsen besar) berani beli gabah dengan harga tinggi. Kami jelas kalah,” kata Ferry yang kini menjadi perantara penjualan beras antarpedagang. Penggilingan padi milik Ferry di Kecamatan Widasari itu biasanya mempekerjakan 10-12 orang untuk proses produksi dalam menghasilkan beras. Setelah penggilingannya berhenti beroperasi, semua pekerja juga turut diberhentikan. Ferry mengakui, selain kalah modal dan teknologi dari penggilingan besar, harga jual beras yang tidak stabil juga turut memperburuk keadaan. (Yoga)

Suatu sore di pertengahan Maret 2024, seorang pedagang gabah mendatangi Ratnadi (47), pemilik penggilingan padi rakyat di Desa Jatireja, Subang, Jabar, membawa baki berisi padi dan menawarkan ke Ratnadi. ”Kok, beda dengan yang di video?” tanya Ratnadi kepada si calo. Menurut rencana, gabah itu akan diolah jadi beras IR, nama populer warga setempat, menyebut beras bahan pangan sehari-hari. Jelas ini bukan jenis beras ketan. Setelah mempertimbangkan mutu gabah dan situasi pasar, Ratnadi menolak membeli dan mengarahkan pria tadi ke pengolahan padi lain. Ayah tiga anak ini memilih menggiling gabah ketan karena tak kuat bersaing menggiling gabah untuk beras konsumsi.

Ia tak punya modal untuk membeli gabah dalam jumlah besar, apalagi jika terjadi kenaikan harga di pasaran. Sementara makin banyak penggilingan berteknologi mutakhir yang bisa menghasilkan beras lebih melimpah, tetapi harganya murah. Daripada babak belur bertahan di beras umum, ia beralih memproduksi beras ketan. Beruntung, Subang punya jenis ketan unggulan, yaitu ketan grendel. Karena produksi ketan, penggilingan Ratnadi yang berkapasitas produksi 15 ton beras sekali giling tetap beroperasi, tetapi hanya berkutat di ketan. (Yoga)

Penelusuran Kompas menemukan, instrumen pemerintah mengintervensi harga gabah maupun beras di tingkat petani belum berjalan efektif. Sebagian petani belum tahu ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) Rp 6.000 per kg per awal April 2024. BPS mencatat, masih ada kasus pembelian gabah petani di bawah HPP. HPP tersebut mengacu SK Kepala Bapanas No 167 Tahun 2024 tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Surat itu berisi ketetapan HPP untuk GKP di tingkat petani yang sebelumnya Rp 5.000 per kg menjadi Rp 6.000 per kg. HPP untuk gabah kering giling (GKG) di gudang Perum Bulog yang sebelumnya Rp 6.300 per kg menjadi Rp 7.400 per kg. Aturan ini berlaku per 3 April sampai 30 Juni 2024.

Sebelum SK itu berakhir, Bapanas menetapkan HPP gabah kering panen Rp 6.000 per kg diberlakukan seterusnya. Hal itu tertuang dalam Peraturan Bapanas No 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bapanas No 6 Tahun 2023 tentang HPP dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Kendati demikian, masih banyak petani yang belum tahu. Rafaksi adalah pengurangan harga beli gabah ataupun beras petani yang memiliki kualitas di bawah standar mutu pemerintah. Tugiyo (56), petani di Kelurahan Tawangsari Kapanewon Pengasih, Kulon Progo, DI Yogyakarta, terkejut HPP untuk GKP Rp 6.000 per kg (selama memenuhi syarat mutu). Pada pertengahan Mei 2024, di Tawangsari, harga pasaran GKP yang dipanen secara manual Rp 4.500 per kg. ”Harga beras saya tahu Rp 12.000 dari TV (televisi). Harga gabah, di TV tidak disebutkan,” ucap petani dengan 5.000-an meter persegi sawah itu. Pemerintah melalui Bapanas menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras. Di Pulau Jawa, beras medium dijual hingga Rp 12.500 per kg, sebelumnya harganya maksimal Rp 10.900 per kg.

Harga pasaran GKP sebesar Rp 4.000-Rp 4.500 per kg di Tawangsari, menurut petani lain, Rubino, hanya mengembalikan modal operasional bertani dan belum dapat laba. Adapun Rp 6.000 per kg di daerah itu merupakan harga pasaran GKG di tingkat petani. Padahal, di SK Bapanas No 167/2024, nilai HPP untuk GKP sudah mencapai Rp 6.000 per kg. Petani di Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten, Masli (63), bahkan tidak tahu jika di Pandeglang ada gudang Bulog. Dengan harga pasaran GKP di Desa Citeureup Rp 5.000 per kg, Masli yang mengelola total 2 hektar sawah memperkirakan dirinya masih bisa mendapat untung. Ia juga yakin standar mutu GKP dengan kadar air maksimal 25 % dan kadar hampa 10 % bisa dipenuhi, dengan mengacu pada hasil panen. BPS mencatat, pada Mei 2024, secara nasional terdapat 11,89 % harga GKP di bawah HPP dari 159 titik observasi. Kasus itu naik dibanding  April 2024 yang sebesar 10,35 % dari 180 titik observasi. (Yoga)

Kecemasan melanda warga yang berurusan dengan beras, karena harganya dinilai belum stabil. Langkah yang tepat dibutuhkan agar tidak kelimpungan menghadapi ketidakpastian. Situasi ini dihadapi Hanto (46), pemilik Warteg Dadijaya, di Mampang Prapatan, Jaksel. Di tengah ketidakpastian harga beras, ia tetap memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan, pada Selasa (11/6). Hanto berusaha menjaga harga dagangannya stabil meski harga bahan-bahan pangan, termasuk beras, naik turun. ”Kalau bisa, jangan sampai kejadian harga beras naik,” kata pemilik warung asli Kota Tegal, Jateng itu.

Menurut dia, jika harga beras naik lagi, keuntungan yang bisa diambil dari usaha wartegnya akan turun. Dua tahun lalu, ia biasa membeli beras Rp 9.500-Rp 10.000 per liter (1 liter = 0,753 kg). Harga naik ke kisaran Rp 12.000-Rp 12.500 per liter pada awal tahun ini dan mencapai Rp 13.000 per liter bulan Februari. Kini, harga sudah menjinak, tetapi hanya kembali ke kisaran Rp 12.000-Rp 12.500 per liter. Keuntungan Hanto berkurang, karena ia menjaga pelanggan, sebab persaingan usaha warteg sudah ketat.

BPS menyebutkan, harga beras berpotensi naik lagi karena produksi padi pasca-puncak panen raya April-Mei 2024 turun. Kerangka Sampel Area BPS menunjukkan, produksi padi setara gabah kering giling (GKG) pada April dan Mei 2024 sebanyak 9,23 juta ton dan 6,21 juta ton. Produksi Juni 2024 diperkirakan turun menjadi 3,49 juta ton dan pada Juli 3,73 juta ton. Artinya, produksi padi berpotensi turun 40-50 % pada Juni-Juli 2024 dibanding puncak panen raya padi (Kompas.id, 11/6/2024). (Yoga)

Adakah yang bisa diharapkan dari pertanian padi pada masa depan? Berbagai sendi pertanian padi mulai menunjukkan sejumlah masalah. Harga beras cenderung turun meski di sejumlah daerah masih di atas harga eceran tertinggi. Tapi harga beras berpotensi naik akibat penurunan produksi padi setelah puncak panen raya padi pada April-Mei 2024 berakhir. Berdasarkan data BPS, harga rerata nasional berbagai jenis beras di tingkat eceran pekan I-Juni 2024 sebesar Rp 15.125 per kg, turun 0,91 % dibanding harga rerata Mei 2024 di Rp 15.263 per kg (Kompas, 11/6/2024). Fenomena naik-turun harga ini tak menguntungkan petani, yang tak lagi memiliki daya tawar ketika panen berlangsung.

Mereka cenderung langsung menjual gabah karena kebutuhan yang mendesak. Di sisi lain, upaya pemerintah menjaga harga, dengan menahan harga ketika harga beras di pasar jatuh atau menekan harga ketika harga melonjak tinggi, tak lagi efektif. Pedagang besar lebih menentukan dibanding instrumen pemerintah. Pedagang besar bisa membeli lebih mahal. Pengendalian harga hanyalah satu di antara indikator pertanian tanaman padi sudah rusak. Akibatnya, perputaran uang tidak terjadi di desa. Begitu petani menyerahkan gabah ke pedagang besar, nilai tambah usaha tani padi tak lagi beredar di desa, malah dinikmati para calo, pedagang perantara, pedagang besar, dan seterusnya. Kenyataannya penggilingan padi banyak yang tak beroperasi.

Ditambah hasil investigasi yang memperlihatkan subsidi pupuk banyak yang tak sampai ke petani. Sejak perencanaan hingga pengucuran pupuk bersubsidi kemungkinan sudah bermasalah. Elite-elite di daerah tak sedikit yang ikut campur tangan sehingga pupuk bersubsidi lari ke tangan yang belum tentu tepat. Usaha tani padi memang rentan dan sulit diandalkan untuk masa depan. Peruntukan tanah untuk pertanian yang makin sempit, irigasi yang rusak, dukungan riset yang mumpuni untuk usaha tani yang berkurang, dan kredit usaha tani yang makin tak jelas adalah indikator lain yang memperlihatkan pertanian padi membutuhkan perbaikan total secara radikal agar menjadi kokoh dan bisa menopang kebutuhan pangan masa depan, selain melakukan diversifikasi pangan. (Yoga)

Bapanas masih akan mempelajari dan menjajaki terlebih dahulu rencana akuisisi sumber-sumber beras di Kamboja. Dengan memiliki pabrik di Kamboja, Indonesia bisa memiliki cadangan beras di luar negeri. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengaku Bapanas akan mempelajarinya terlebih dahulu sebelum menjajaki dan kemudian merealisasikan rencana akuisisi itu. ”Hal itu bisa menjadi solusi saat Indonesia kekurangan beras dan kesulitan memperoleh beras impor serta ketika harga beras dunia mahal,” kata Arief saat menghadiri peresmian pabrik penggilingan padi modern PT Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Petani Sejahtera Nusantara (PSN) di Desa Kalensari, Indramayu, Jabar, Selasa (11/6).

Sebelumnya, seusai menghadiri Hari Ulang Tahun Ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Senin lalu, Presiden Jokowi meminta Bulog mengakuisisi sumber-sumber beras di Kamboja. Presiden menyatakan, investasi Bulog di Kamboja diperlukan guna memberikan kepastian stok cadangan beras nasional dalam posisi aman. ”Daripada beli (impor beras), ya lebih bagus investasi,” kata Presiden. Selama ini Indonesia mendapatkan beras impor, salah satunya dari Kamboja. Ketua Umum AB2TI Dwi Andreas Santosa mengatakan, pihaknya mendukung langkah Presiden Jokowi yang meminta Bulog mengakuisisi perusahaan penggilingan beras di Kamboja. Dengan memiliki cadangan beras di luar negeri, pemerintah bisa dengan mudah mendatangkan beras itu pada saat terjadi kekurangan beras di dalam negeri. Jika tidak dibutuhkan, pemerintah bisa menjual beras tersebut di Kamboja atau negara lain. Kendati begitu, pemerintah tetap perlu memprioritaskan meningkatkan produksi dalam negeri. (Yoga)