Besarnya cadangan geotermal yang dimiliki Indonesia tidak serta-merta membuat pemanfaatannya untuk pembangkitan tenaga listrik di dalam negeri optimal. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat kapasitas terpasang PLTP per akhir 2023 sebanyak 2.417,7 megawatt (MW). Jumlah tersebut masih kalah dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang sebanyak 6.784,2 MW, dan pembangkit listrik berbasis bioenergi 3.195,4 MW. Bahkan, dalam 4 tahun terakhir tidak ada penambahan kapasitas terpasang PLTP. Padahal, Indonesia memiliki potensi sumber daya geotermal sebanyak 23.765,5 MW atau sekitar 40% dari total cadangan dunia. Asosiasi Panas Bumi Indonesia mencatat masih banyak tantangan yang mengadang dalam upaya mengoptimalkan potensi panas bumi. Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Riza Pasikki mengatakan, tingginya risiko dalam kegiatan eksplorasi hingga utilisasi geotermal membuat pemanfaatannya tidak sesemarak energi baru terbarukan (EBT) lainnya. Selain itu, problem perizinan yang membutuhkan waktu lama disertai dengan besarnya pengeluaran pajak dan nonpajak yang harus dikeluarkan pengusaha ikut mengoreksi keekonomian bisnis geotermal. Alhasil, pengembangan geotermal di dalam negeri selalu meleset dari target, meskipun sumber energi tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik base load dan tidak memiliki sifat intermiten seperti EBT lainnya. 

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, mengatakan bahwa para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah harus segera memformulasikan terobosan kebijakan agar bisa mempercepat pengembangan pengusahaa geotermal. Apalagi, kata dia, persoalan pengembangan dan pengusahaan geotermal di Indonesia relatif sama dengan negara lain. ReforMiner mencatat, sejumlah risiko yang harus dihadapi oleh pengembang dalam pengusahaan geotermal di Indonesia, yakni risiko kegagalan eksplorasi, risiko finansial akibat tata waktu dan struktur pasar dalam industri geotermal, hambatan regulasi dan tata kelola, kebutuhan modal awal yang cukup besar, durasi pengembangan relatif lama, dan lokasi geografi s sumber daya geotermal di daerah terpencil. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, DMGP tengah menjalankan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE) yang berlangsung selama 5 tahun di proyek geotermal Cipanas. Selanjutnya, kata Agus, DMGP akan menyelesaikan izin usaha dan perizinan lingkungan.

Tingginya angka penurunan produksi secara alamiah atau natural decline di dua wilayah kerja minyak dan gas bumi andalan memantik perhatian regulator. Terlebih, hingga kini belum ada temuan cadangan minyak baru dengan jumlah signifikan. Aksi pemboran yang dilakukan secara masuk beberapa waktu belakangan ini belum cukup untuk memacu produksi minyak nasional. Pasalnya, program yang dikerjakan sejak 2021 itu baru berhasil menekan natural decline dari semula 5%—7% menjadi 1,1%—1,2% per tahun. Beragam upaya pun dilakukan agar produksi minyak nasional terus bisa bertambah di tengah peningkatan permintaan di dalam negeri. Per 7 Juni 2024, produksi minyak nasional tercatat mencapai 610.750 barel per hari, sedangkan target yang ditetapkan adalah 635.000 barel per hari. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sendiri mengaku telah memetakan beragam strategi untuk menyiasati produksi minyak. Untuk jangka pendek, lembaga tersebut bakal meningkatkan pemboran sumur pengembangan, workover, dan well services di lapangan yang sudah ada.“Untuk jangka menengah, percepatan temuan cadangan ke produksi, serta percepatan realisasi proyek EOR [enhanced oil recovery] menjadi fokus utama,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro, Rabu (12/6). Saat ini, SKK Migas terus menggandeng Pertamina Hulu Rokan untuk melakukan pemboran secara masif untuk meningkatkan produksi minyak dari blok migas yang sudah dikelola sejak era kolonial itu. 

Hasilnya, produksi minyak di wilayah kerja itu bisa meningkat mencapai sekitar 162.000 barel per hari, dan menjadi blok migas penyumbang produksi minyak terbanyak di Indonesia. Selain itu, Pertamina Hulu Rokan juga mampu membor 413 sumur pada 2022, kemudian meningkat menjadi 497 sumur pada 2023. Tahun ini, perusahaan menargetkan mampu membor 575 sumur untuk menjaga level produksi minyaknya. Sayangnya hingga kini belum ada temuan cadangan minyak baru dengan jumlah signifikan di Blok Rokan, sehingga produksinya masih bergantung kepada cadangan lama. Hal tersebut juga berdampak kepada belum adanya peningkatan produksi yang signifi kan. Saat ini, Blok Cepu juga mengalami penurunan produksi alamiah sejak periode 2020—2022, sehingga SKK Migas dan KKKS mencoba menahan natural decline dengan melakukan high rate test atau uji produksi maksimal.Nantinya, SKK Migas dan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) yang mengoperatori blok tersebut akan merealisasikan proyek Banyu Urip Infi ll Clastic atau BUIC. Targetnya, proyek tersebut mampu meningkatkan produksi sebanyak 16.000 barel per hari, dan mulai onstreampada Agustus tahun ini.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencoba memberikan stimulus melalui kebijakan insentif untuk menggairahkan kembali industri hulu migas nasional. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan perbaikan kebijakan maupun insentif hulu migas agar eksplorasi lebih menarik. Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan kebijakan baru. Setidaknya ada tiga kebijakan besar yang diyakini mampu membuat kegiatan industri hulu migas lebih menarik dalam 3 tahun terakhir.Pertama, perbaikan ketentuan lelang dan kontrak blok migas yang mencakup split kontraktor bisa mencapai 50%, signature bonus minimum, lelang penawaran langsung blok migas tanpa joint study, garansi bank lebih murah, dan jenis kebebasan memilih kontrak gross split atau cost recovery. Kedua, privilese eksplorasi, di mana KKKS dapat memindahkan komitmen kegiatan eksplorasi ke wilayah terbuka di luar blok yang dikerjakan. 

Ketiga, insentif hulu migas sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 199/2021 untuk memperbaiki keekonomian kontraktor di tengah jalan, melalui perbaikan split kontraktor, investment credit, perhitungan depresiasi dipercepat, dan perbaikan parameter yang mempengaruhi keekonomian lainnya. Ketergantungan Indonesia terhadap wilayah kerja migas yang sudah mature memang menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk mengejar target lifting. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai target lifting nasional akan sulit tercapai jika pemerintah hanya mengandalkan Blok Rokan dan Cepu. Alasannya, upaya untuk meningkatkan produksi di lapangan yang sudah tua bukan perkara mudah, dan membutuhkan investasi yang tidak sedikit.

Penelusuran Kompas di sejumlah sentra padi di Jabar, Jateng, Jatim dan Banten, April hingga Juni 2024, menemukan bahwa jaringan perantara menguasai distribusi gabah. Setidaknya distribusi gabah melalui empat hingga lima pihak sebelum masuk ke penggilingan padi. Kompas menyaksikan tawar-menawar perantara pabrik besar dan petani di Kabupaten Ngawi, Jatim, Senin (1/4). Perantara berinisial SR menawar Rp 5.300 per kg gabah kering panen (GKP) ke petani. Untuk memperlancar upayanya, ia mengatakan, harga GKP di penggilingan besar-sedang Rp 5.600 per kg. Padahal, harga sebenarnya Rp 5.700-Rp 5.800 per kg, merujuk aplikasi produsen beras yang menjadi mitra SR. SR beralasan butuh alokasi Rp 400 per kg dari harga GKP untuk biaya transportasi, tenaga, dan risiko penyusutan serta penolakan GKP. Dalam sehari, SR mendapat keuntungan bersih Rp 619.220 sekali pengiriman GKP ke penggilingan. Ia mengaku sehari bisa mengirim 10 kali. Artinya, keuntungannya Rp 6.192.200 per hari.

Kompas juga menemui DN, yang disebut SR sebagai makelar atau calo. DN berperan sebagai pihak yang menghubungkan SR dengan petani yang sawahnya siap panen. Biasanya, DN mendapat komisi Rp 50 per kg dari SR. Meski demikian, DN juga mengambil keuntungan dari petani Rp 100 per kg. Saat harga GKP di tingkat petani Rp 5.300 per kg, SR membeli gabah dari DN senilai Rp 5.350 per kg. Sementara uang yang diterima petani hanya Rp 5.200 per kg. ”Petani inginnya terima beres. Jadi saya yang mondar-mandir. Masalah harga tak jadi patokan, dari sini saya sampaikan ke petani,” ujar DN. Umumnya, rantai pasok gabah di Ngawi dimulai dari petani, makelar, tengkulak, hingga penggilingan padi skala besar. Namun, jalur distribusi seperti ini belum tentu berlaku untuk semua petani. Semakin banyak perantara yang terlibat membuat harga gabah di tingkat petani kian ditekan hingga keuntungan petani makin tipis.

JH (48), pemilik penggilingan padi skala kecil di Ngawi, kadang dirugikan, tetapi juga membutuhkan calo pada kondisi tertentu. Sebelum gabah petani masuk penggilingannya, ia harus melewati pencari lahan, makelar, dan penebas. Saking banyaknya calo, sesame calo bisa saling jual beli gabah petani. Ini yang membuatnya harus membeli gabah dengan harga lebih tinggi daripada ke petani langsung. Pencari lahan sawah berperan menginformasikan ke makelar di mana sawah yang siap panen. Makelar mencari penebas yang mau membeli hasil panen di lahan tersebut. Dari penebas, gabah akan ditawarkan kepada makelar lain atau langsung ke penggilingan padi. JH pernah membeli gabah basah ke perantara Rp 5.600 per kg, perantara itu membeli gabah dari petani Rp 5.000 per kg. Keuntungan perantara Rp 600 per kg tanpa modal apa pun. Dominannya peran perantara dalam rantai pasok gabah juga terjadi di Subang dan Indramayu, Jabar.

Setelah panen padi, perantara terlibat dalam penjualan gabah secara berjenjang, dari bandar (tengkulak), kemudian coordinator lapangan, dan calo lokasi. Adang, perantara gabah di Kecamatan Compreng, Subang, menjelaskan peran perantara yang menentukan perjalanan gabah dari petani hingga ke penggilingan padi. Bandar, manajer, dan supplier merupakan tangan pertama yang dijangkau pabrik. Istilah bandar untuk menyebut pengusaha penyalur gabah yang dengan modal sendiri terlebih dahulu menyerap gabah petani, lalu menjualnya ke penggilingan. Tanpa bergantung pada perantara, petani sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Hal ini tercermin dari pendapatan sejumlah petani yang bermitra langsung dengan penggilingan padi besar. CH, petani asal Ngawi, menjual gabahnya Rp 5.600 per kg saat penggilingan padi menetapkan plafon GKP Rp 5.800 per kg. Selisih Rp 200 per kg digunakan untuk membayar jasa angkut dan transportasi. (Yoga)

Tak ada yang lebih tabah dari petani padi seperti Yana (53) dan Warsitem (49). Terpuruk saat paceklik, tetapi tak dapat untung ketika panen. Saat harga beras melambung, hidup mereka justru limbung. Kisah Yana dan Warsitem adalah cerminan miris petani yang hidup di negara agraris. Hampir sepanjang hidupnya Yana dan Warsitem bergelut dengan padi. Dia mengenal padi melebihi keluarganya dan menganggap sawah menjadi rumah kedua. Sejak tiga tahun lalu, mereka menggarap sawah seluas 3.500 meter persegi di Desa Kalensari, Indramayu, medio Maret 2024, yang disewa Rp 10 juta per tahun atau dua kali masa panen dari salah satu petani pemilik lahan di desa mereka. ”Bayar sewanya setiap kali panen pakai gabah. Biaya beli pupuk atau obat-obatan saya pinjam dulu,” kata Warsitem.

Hasil panen berupa gabah kering panen (GKP) yang diperoleh dari lahan mungil itu kerap habis untuk membayar sewa lahan. Setiap panen, ibu tiga anak itu lebih dahulu membayar biaya sewa yang dilunasi dengan gabah.  ”Setiap kali bayar utang, gabah masih lebih 2 kuintal buat makan,” ucap Warsitem. Hasil panen sawah mungil Warsitem hanya bertahan dua bulan. Pada 2023, misalnya, seusai panen di Oktober 2023, stok gabah tersisa untuk makan sehari-hari hanya bertahan dua bulan. ”Setelah habis, mau enggak mau, harus nempur (beli) beras,” ucapnya. Keluarga Yana atau Warsitem biasanya membeli beras minimal 10 kg, untuk kebutuhan makan keluarga selama 10 hari. Saat masa paceklik tiga bulan terakhir, mereka membeli beras Rp 15.000 sampai Rp 16.000 per kg.

Anjloknya harga gabah saat panen raya padi tak dapat dihindari. Petani tak berdaya saat gabahnya dibeli tengkulak dengan harga di bawah Rp 6.000 per kg. Saat panen raya atau musim hujan, misalnya, tengkulak bisa menekan harga gabah di tingkat petani. Biasanya petani memilih melepas gabah karena tak punya penyimpanan gabah. Sedang harga pembelian gabah Bulog jauh kalah dengan harga yang ditawarkan para tengkulak. Padahal, biaya produksi petani tidak sedikit. Beberapa petani mengurangi beban biaya produksi dengan membuat pupuk alami dari kotoran ternak, kotoran unggas, hingga sampah organik sisa dapur. Jika tak mengatur strategi, petani bisa semakin boncos. (Yoga)

Akibat pasokan kopi asal Brasil dan Vietnam menurun, permintaan kopi robusta Nusantara melonjak pada masa panen kali ini. Harganya pun melambung, bahkan mencapai titik tertinggi. Kondisi ini dinilai jadi momentum membenahi tata kelola komoditas kopi Tanah Air agar semakin diakui dunia. Sejumlah petani kopi di Kota Pagaralam, Kabupaten Muaraenim, dan Kabupaten OKU Selatan, Sumsel, Rabu (12/6) menyatakan, harga kopi robusta membubung tinggi. Biji kopi petik merah laku dijual Rp 100.000-120.000 per kg. Angka ini merupakan rekor tertinggi harga robusta di wilayahnya. Adapun biji dari buah campur   asalan (tidak semua petik merah) berkisar Rp 70.000-Rp 72.000 per kg, harga tertinggi untuk kelas asalan.Kenaikan harga biji kopi disambut gembira oleh para petani. Pasalnya, kenaikan itu mencapai dua kali lipat dibanding tahun lalu.

Harga kopi robusta asalan tahun lalu hanya berkisar Rp 30.000- Rp 40.000 per kg, sementara biji kopi petik merah masih sekitar Rp 45.000 per kg. Sementara harga kopi jenis arabika saat ini cenderung stabil, yakni yang asalan kurang lebih Rp 80.000 per kg dan petik merah Rp 120.000-Rp 130.000 per kg. ”Harga kopi robusta saat ini menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah,” kata Ketua Dewan Kopi Indonesia Sumsel Zain Ismed. Tingginya harga biji kopi bisa menjadi pisau bermata dua. Euforia dapat memacu petani yang ingin mendapatkan uang cepat untuk petik asalan. Hal ini berisiko terhadap citra kopi Sumsel. Kalau kualitas diabaikan, kopi Sumsel bakal tetap dinilai buruk oleh pembeli. Zain mengingatkan petani dan pemerintah agar berhati-hati dalam menyikapi fenomena membubungnya harga kopi saat ini. Petani harus tetap mengutamakan kualitas panen guna menjaga kepercayaan pembeli. Pemerintah pun tidak boleh lepas tangan untuk mengingatkan dan memberdayakan petani. (Yoga)

Meski pemerintah acapkali meyakinkan stok beras aman, lonjakan harga beras yang biasanya terjadi di akhir tahun hingga awal tahun berikutnya seolah menunjukkan kondisi sebaliknya. Pemerintah seakan tak kuasa menstabilkan harga. Ketika terjadi El Nino pada 2023 silam, Bulog sudah mengimpor beras dengan mempertimbangkan penurunan produksi gabah akibat El Nino. BPS mencatat, Indonesia mengimpor 3,06 juta ton beras sepanjang 2023, melompat 613,61 % dibanding pada 2022 (429.000 ton) tertinggi dalam rentang waktu 25 tahun terakhir. Pemerintah juga memutuskan kuota impor beras 2 juta ton tahun 2024 berdasarkan hasil rakortas di Kemenko Bidang Perekonomian pada 7 Desember 2023.

Tak cukup di situ, pada Februari 2024 pemerintah menambah kuota impor beras tahun 2024 menjadi 3,6 juta ton yang dilaksanakan Bulog mempertimbangkan penurunan produksi padi akibat El Nino. Namun, tetap saja kebijakan impor itu tak berkutik terhadap kenaikan harga beras. Pada akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024, harga beras melonjak tajam. Pada Oktober 2023, harga beras medium menjadi Rp 13.852 per kg, lebih tinggi dibanding dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah berdasarkan zonasi kisaran Rp 10.900 per kg-Rp 11.800 per kg.

Bulog berupaya menurunkan harga dengan melepas beras ke pasar induk sebanyak 23.559 ton. (Kompas, 24/10/2023). Nyatanya, hingga awal tahun 2024, harga beras masih tinggi. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, impor beras dilakukan supaya cadangan beras pemerintah tetap aman. Sebab, produksi beras yang rendah akan diikuti kenaikan harga beras. Kebijakan impor beras yang tak kuasa meredam kenaikan harga beras itu membuat petani gelisah. ”Gini nasib petani, ya? Gabah dihargai murah saat panen raya. Ada impor beras dan bantuan beras pasar murah juga,” ucap Yanto, petani di Ngawi, Jatim, Maret. (Yoga)

Para pelaku bisnis di sektor pertambangan mulai bernapas lega. Pasalnya, permintaan komoditas batu bara dari domestik dan regional mulai meningkat beberapa waktu belakangan ini. Sayangnya, tingginya permintaan batu bara tersebut masih sangat berfluktuasi akibat banyaknya tantangan yang menyelimuti industri batu bara nasional. Kewajiban menempatkan minimal 30% devisa hasil ekspor (DHE) di bank nasional setidaknya untuk 3 bulan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36/2023 serta rencana pemberlakuan skema pungut salur dana kompensasi batu bara dinilai menambah beban pelaku usaha. Apalagi kebijakan tersebut diberlakukan di tengah meningkatnya beban operasional usaha dari kenaikan kewajiban pembayaran royalti pertambangan yang berlaku pada 2022.

Fluktuasi harga ‘emas hitam’ yang saat ini mulai landai, membuat bisnis ini menjadi lebih menantang. Kondisi pasokan berlebih di pasar global, membuat harga batu bara akhir-akhir ini terkoreksi cukup dalam dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Indonesia Mining Association (IMA) memproyeksikan rerata harga batu bara hingga akhir 2024 fluktuatif di rentang US$110—US$120 per ton. Adapun, rerata harga batubara acuan (HBA) sepanjang Januari—Mei 2024 berada di kisaran US$118 per ton atau lebih rendah sekitar 40% dari rerata HBA tahun sebelumnya di level US$210 per ton. Berdasarkan data Kementerian ESDM, produksi batu bara nasional mencapai 775 juta ton sepanjang 2023, melampaui target produksi pada 2023 yang dipatok sebesar 695 juta ton dan menjadi rekor tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.

Kementerian ESDM mencatat realisasi wajib pasok dalam negeri (domestic market obligation/DMO) batu bara pada 2023 mencapai 213 juta ton atau 121% dari target 177 juta ton. Di sisi lain, pemerintah menargetkan produksi batu bara pada 2024 berada di kisaran 710 juta ton, dengan alokasi wajib pasok domestik di sekitar 181,28 juta ton. Adapun, pemerintah melalui Kementerian ESDM menyetujui rencana produksi batu bara Indonesia mencapai 2,74 miliar dari 587 perusahaan dalam 3 tahun mendatang. Hanya di Eropa dan Amerika Utara saja yang telah mengurangi penggunaan batu bara pada pembangkit listrik. Kendati, pada masa pandemi Covid-19, beberapa negara di Eropa kembali menyalakan pembangkit listrik dengan sumber energi fosil akibat pembatasan mobilitas masyarakat. Peluang ini tentu saja perlu dimanfaatkan negara-negara produsen batu bara, termasuk Indonesia untuk mempertebal pundi-pundi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Persaingan dalam menyerap gabah hasil panen petani yang semakin ketat membuat ribuan penggilingan padi skala kecil gulung tikar. Penggilingan kecil ini rontok satu per satu karena kalah dari perusahaan yang memiliki modal besar dan teknologi pengolahan yang lebih mutakhir. Keberadaan penggilingan padi skala kecil yang tersebar di desa-desa turut menggerakkan perekonomian desa. Selain mnyediakan lapangan kerja, keberadaannya turut meningkatkan nilai tambah produksi pertanian. Kompas menemukan fakta tersebut pada periode Maret-Mei 2024 di sejumlah provinsi di Sumatera dan Jawa. Nurfuddin (43), pengelola penggilingan padi skala kecil di Desa Bumi Asih, Lampung Selatan, baru memproduksi beras lagi Maret 2024, itu pun sepekan sekali.

Penggilingan berkapasitas produksi 10 ton beras itu ”mati suri”   tiga bulan akibat tak punya modal untuk membeli gabah di harga tinggi. Dia juga kesulitan bersaing di pasar dalam menjual beras. Ia cuma mampu menghasilkan beras berkualitas medium yang baru habis seminggu setelah giling. Nurfuddin tidak akan pusing jika Perum Bulog mau membeli berasnya. Namun, standar mutu beras yang bisa diterima Bulog kian tinggi sehingga kualitas berasnya tidak masuk. Untuk menembus Bulog, Nurfuddin mesti memperbaiki penggilingannya agar kualitas produknya meningkat. ”Bukannya tak mau memperbaiki. Saya terbentur dana,” ucap Nurfuddin. Ia menilai, pemerintah belum memberikan solusi agar penggilingan kecil tidak bangkrut.

Bantuan yang diharapkan adalah agar pengusaha penggilingan kecil bisa mengakses pinjaman berbunga rendah guna memodernisasi mesin. Ferry Priyatna (58), pelaku usaha penggilingan di Indramayu, Jabar, bahkan terpaksa berhenti beroperasi sejak dua tahun lalu akibat kalah saing dengan penggilingan padi berskala besar. ”Mereka (produsen besar) berani beli gabah dengan harga tinggi. Kami jelas kalah,” kata Ferry yang kini menjadi perantara penjualan beras antarpedagang. Penggilingan padi milik Ferry di Kecamatan Widasari itu biasanya mempekerjakan 10-12 orang untuk proses produksi dalam menghasilkan beras. Setelah penggilingannya berhenti beroperasi, semua pekerja juga turut diberhentikan. Ferry mengakui, selain kalah modal dan teknologi dari penggilingan besar, harga jual beras yang tidak stabil juga turut memperburuk keadaan. (Yoga)