Jakarta dinilai rawan mengalami lonjakan harga dan krisis pangan karena hampir seluruh kebutuhan bahan pangan berasal dari luar daerah. Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi dampak perubahan iklim yang menyebabkan krisis pangan dengan menggelar pasar sembako murah serta menjalin kerja sama lintas daerah untuk memperkuat stok bahan pangan. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Senin (1/7) mengatakan, pihaknya mengantisipasi krisis pangan yang berpotensi terjadi pada tahun 2050 sesuai peringatan PBB. Di sisi lain, ketersediaan pangan di Jakarta 98 % berasal dari pasokan luar daerah. Untuk mengatasi hal ini, Pemprov DKI Jakarta menggencarkan kerja sama dengan daerah penghasil guna mencegah krisis pangan.

Pemprov DKI Jakarta juga melibatkan BUMD bidang pangan, yakni Food Station Tjipinang Jaya, Sarana Jaya, Pasar Jaya, dan Dharma Jaya. Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan beberapa provinsi untuk penyediaan pangan, antara lain Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DI Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kaltim, Sulsel, Sumbar, dan Riau. Komoditas yang disediakan oleh daerah yang menjalin kerja sama dengan Jakarta antara lain beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam, cabai, bawang, dan gula. ”Kami akan menyetok tiga kali lipat bahan pangan melalui kerja sama dengan daerah-daerah penghasil, termasuk NTT. Kerja sama dengan NTT untuk ketersediaan hewan ternak sapi,” kata Heru. Pemprov DKI juga melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memastikan pasokan pangan aman. Selain itu, Pemprov DKI rutin menggelar sembako murah di lima wilayah Jakarta. (Yoga)

Proyek kawasan sentra produksi pangan (food estate/FE) dinilai perlu dilanjutkan dari pemerintah saat ini ke permintahan baru mendatang, sebagai salah satu jurus peningkatan produksi pangan, utamanya beras yang menjadi hajat hidup orang banyak. Karenanya, rencana pemerintah membuka peluang bagi investor swasta untuk terlibat dalam pembangunan proyek ini dinilai tepat, namun tetap harus mempertimbangkan banyak faktor, salah satunya mengenai faktor  terkait environmental, social, and governance (ESG). Dalam paparan Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bapennas) tentang arah Kebijakan Swasembada Pangan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, pengembangan FE yang telah dan tengah berjalan 12 kabupaten di enam provinsi di Indonesia. (Yetede)

Stok cadangan pangan pemerintah (CPP) harus terus diperkuat sebagai intrusmen dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga. Sesuai perpres No.125 Tahun 2022 tentangan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, stok level masing-masing komoditas pangan strategis yang menjadi CPP idealnya yang paling sedikit 5-10% dari kebutuhan nasional. Contoh, kebutuhan beras setahun sekitar 31,2 juta ton, sehingga stok CCP yang harus dimiliki pemerintah minimal 1,5 juta ton. Saat ini, stok CPP beras (cadangan beras pemerintah/CBP di Perum Bulog mencapai 1,6 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional maka pengutan CPP penting  dilakukan sebagai intrusmen pemerintah dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga. CPP dikelola BUMN pangan. "CPP itu minimal 5% dari total kebutuhan nasional. Saya berharap seluruh stakeholder pangan melihat ini semua, sehingga kita bisa meningkatkan cadangan pangan kita kedepan. Ini tentunya perlu alokasi anggaran memadai. Ini akan sangat bermanfaat karena digunakan untuk membantu menyerap produksi pangan petani/peternak, diserap dengan harga yang baik, selanjutnya digunakan untuk intervensi pemerintah dalam stabilitas pangan," papar Arief (Yetede)

PRESIDEN Joko Widodo alias Jokowi mengatakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog masih cukup untuk memenuhi konsumsi domestik. "Mencapai 1,7 juta ton," ujarnya saat mendatangi Pasar Beringin Buntok, Kalimantan Tengah, Kamis, 27 Juni lalu. Meski begitu, Presiden mewanti-wanti ancaman kekeringan yang berpotensi terjadi pada Juli hingga Oktober tahun ini. Menurut Jokowi, kekeringan berpotensi menyebabkan penurunan produksi beras. Dia meminta Kementerian Pertanian menambah bantuan pompa air hingga 70 ribu unit sebagai sarana mitigasi kekeringan dan untuk mencegah kegagalan panen. Apalagi, Jokowi melanjutkan, saat ini harga beras di seluruh dunia mulai mengalami kenaikan akibat gelombang kekeringan.

Kekhawatiran itu cukup beralasan. Sebab, menurut perkiraan Badan Pusat Statistik, produksi beras pada 2024 berpotensi turun hingga 2 juta ton. Berdasarkan Kerangka Sampel Area BPS, produksi beras pada Januari-Juni 2024 sebesar 16,43 juta ton. Sedangkan di periode yang sama pada 2023, angka produksi beras mencapai 18,63 juta ton. Dengan demikian, terjadi penurunan jumlah produksi sebesar 2,2 juta ton dibanding produksi tahun lalu. Penurunan jumlah produksi itu berimbas kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Pelaksana tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan jumlah kota dan kabupaten yang mengalami kenaikan harga beras pada akhir Juni 2024 bertambah menjadi 63. Namun secara nasional harga beras menurun 0,95 persen dibanding pada Mei 2024.

Kementerian Pertanian tak menampik fakta bahwa produksi beras di dalam negeri terus menyusut. Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku sudah memaksimalkan penggunaan pompa di sentra produksi supaya produksi gabah tetap maksimal meski pada musim kemarau. Menurut Amran, penggunaan pompa untuk meningkatkan produksi gabah kering giling (GKG) terbukti manjur. Dia mengklaim langkah itu dapat menghasilkan tambahan produksi GKG sebanyak 2,78 ribu ton atau kenaikan 9,82 persen dibanding produksi pada 2023. (Yetede)

Kendati kebutuhan impor beras membengkak, pemerintah akan fokus merealisasikan impor 3,6 juta ton beras terlebih dahulu tahun ini. Serapan gabah atau beras di dalam negeri juga bakal didorong untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Merujuk data Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2024 yang dimutakhirkan pada Mei 2024, rencana impor beras pemerintah mencapai 5,17 juta ton. Pada Januari-April 2024, realisasinya 1,77 juta ton. Kemudian, pada Mei-Desember 2024, rencana impornya mencapai 3,4 juta ton. Rencana impor sejumlah 5,17 juta ton beras ini bertambah dari sebelumnya 3,6 juta ton. Tahun lalu, pemerintah menetapkan kuota impor beras untuk tahun 2024 sebanyak 2 juta ton. Pada Februari 2024, kuota impor itu ditambah 1,6 juta ton menjadi 3,6 juta ton.

Kemudian pada Mei 2024, rencana impor beras itu bertambah menjadi 5,17 juta ton. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Selasa (25/6) mengakui ada koreksi penambahan rencana impor beras dalam proyeksi neraca pangan tersebut. Koreksi itu mempertimbangkan stok beras impor yang seharusnya masuk pada tahun 2023, tetapi justru masuk pada tahun 2024. Koreksi tersebut juga memperhitungkan realisasi dan perencanaan produksi-konsumsi beras nasional sampai akhir tahun ini. Kendati ada potensi tambahan impor, pemerintah akan fokus merealisasikan kuota impor beras sebanyak 3,6 juta ton terlebih dahulu. ”Dari jumlah itu, sisa kuota impor beras Bulog hingga akhir tahun ini mencapai 1,2 juta ton,” ujarnya.

Bapanas juga akan meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP) hingga akhir tahun ini melalui serapan gabah atau beras di dalam negeri. Per 23 Juni 2024, serapannya 700.000 ton setara beras. Berdasarkan data Bulog, per  23 Juni 2024, stok beras Bulog 1,66 juta ton, terdiri dari CBP sebanyak 1,6 juta ton dan beras komersial 63.111 ton. Tahun ini, serapan gabah atau beras ditargetkan 900.000 ton setara beras dan telah terealisasi 716.701 ton. Bapanas juga telah berkoordinasi dengan Kementan untuk meningkatkan produksi padi sepanjang semester II-2024. Kendati kemarau, sejumlah upaya meningkatkan produksi padi itu akan dilakukan, di antaranya, melalui pemompaan atau pompanisasi. (Yoga)

Pedagang perhiasan emas terlihat sedang menata dagangan yang berada di etalase tokonya di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (25/6/2024). Berdasarkan data di laman Logammulia.com yang dikelola PT Antam Tbk, harga emas per Selasa mencapai Rp 1.368.000 per gram atau naik Rp 8.000 per gram dibandingkan dengan hari sebelumnya. Hal ini membuat penjualan menurun dibandingkan pada hari-hari sebelumnya. (Yoga)

Kontras dengan merosotnya indeks harga saham gabungan (IHSG), IDX Energy justru melaju dengan menjadi indeks sektoral paling cuan sepanjang tahun berjalan 2024. Tak heran, meski dibayangi risiko volatilitas harga batu bara, saham emiten-emiten energi yang getol mendiversifi kasi portofolio asetnya dinilai menarik untuk dilirik investor.IDX Energy telah menguat 7,91% secara year-to-date(YtD) hingga Senin (24/6) atau outperform terhadap IHSG yang tergelincir turun 5,27% pada periode yang sama ke posisi 6.889,16. Motor pertumbuhan IDX Energy berasal dari lonjakan harga saham sejumlah emiten batu bara a.l. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) yang melejit 198,75% dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) yang naik 14,29% secara YtD.Kinerja ciamik itu terjadi saat harga batu bara ICE Newcastle bertengger di level US$132,05 per ton atau menguat 8,5% secara tahunan. Merujuk DataIndonesia.id, level tersebut telah menjauh dari posisi harga batu bara yang menyentuh US$404,15 per ton pada akhir 2022. Sejak 2012, batu bara berjangka saat ini telah naik 18,64% dari posisi US$111,30 per ton.Menjelang paruh kedua 2024, mitigasi pun disiapkan emiten ketika normalisasi harga batu bara terus bergulir. Salah satunya, PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) yang tetap berfokus pada pengendalian biaya dan mengejar target produksi sebanyak 50 juta ton pada 2024."Strategi kami dengan melakukan pembelanjaan sesuai dengan prinsip cost consciousness dan menjaga kas perseroan dengan hati-hati," kata Corporate Secretary Golden Energy Mines Sudin, Senin (24/6).

Terpisah, Direktur Utama PT Baramulti Suksessarana Tbk. (BSSR) Widada mengungkapkan perseroan bakal memaksimalkan produksi pada tahun ini. Targetnya, BSSR membidik volume produksi hingga 18 juta ton atau lebih rendah dari realisasi 21,57 juta ton pada 2023.Menurut Widada, target produksi itu sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disetujui Kementerian ESDM. Namun, BSSR tengah mempertimbangkan untuk merevisi naik target tersebut. Widada menambahkan harga batu bara yang cenderung stabil diharapkan berlanjut pada kuartal III/2024 sebelum berpotensi merangkak naik pada 3 bulan terakhir tahun ini.Untuk mendukung pencapaian target produksi tersebut, BSSR menganggarkan belanja modal sebesar US$81 juta pada 2024 yang bersumber dari kas internal. Direktur BSSR Wong Liong Tje menyebut 67% capital expenditureakan digunakan untuk keperluan land clearing, 26% untuk infrastruktur, dan sisanya untuk pembaruan alat-alat kerja. Menyoal prospek emiten batu bara, Deputi Head of Research Sinarmas Sekuritas Inav Haria Chandra memaparkan saham emiten komoditas energi itu masih cukup menarik minat investor pada semester I/2024 karena capaian laba bersih pada triwulan pertama tidak seburuk ekspektasi pasar. Sela-in itu, fenomena upgrade harga saham batu bara juga terpantik oleh kucuran dividen yang cukup tinggi.

Meski demikian, Inav mengatakan investor yang masih berminat untuk emiten di sektor ini dapat melirik korporasi yang giat mediversifikasi bisnis ke luar batu bara, seperti PT Harum Energy Tbk. (HRUM) dan PT United Tractors Tbk. (UNTR).Dihubungi terpisah, analis Mirae Asset Sekuritas Rizkia Darmawan menjelaskan saat ini harga komoditas energi tersebut memang tidak sebaik dari tahun lalu. Akan tetapi, hal itu cukup sesuai dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan harga batu bara tidak setinggi tahun lalu karena situasi yang berbeda. Darma memperkirakan harga batu bara bergerak di kisaran US$101—US$150 per ton. Selain harga, volume produksi, permintaan impor India dan China, serta kinerja keuangan masing-masing emiten pada kuartal selanjutnya menjadi sentimen yang akan memengaruhi manuver sahamnya di lantai bursa.

Industri karet nasional tengah berada dalam tekanan. Di antaranya datang dari produksi yang terus menurun dan terkini UU Antideforestasi Uni Eropa/European Union Deforestation Regulation (EUDR) di mana karet menjadi satu dari tujuh komoditas yang berperan dalam deforestasi. Penurunan produksi karet Indonesia disebabkan oleh tanaman yang sudah tua dan atau rusak, konversi tanaman karet, penyakit terutama gugur daun, dan kurangnya tenaga kerja penyadap. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 bahwa produksi karet nasional hanya 3,14 juta ton dan turun lebih dalam lagi pada 2023 menyisakan 2,65 juta ton. Dalam 6 tahun terakhir, produksi karet turun 1,24 juta ton. Indonesia kalah dari Thailand, yang mampu menghasilkan 4,58 juta ton (periode 2014—2018). Thailand berkontribusi 31,83% dari rata-rata produksi karet dunia pada periode tersebut. 

Padahal Indonesia adalah negara dengan luas kebun karet terbesar di dunia. Laporan BPS 2023, luas perkebunan karet Indonesia 3,55 juta hektare (ha). Angka itu sebenarnya turun 230.000 ha (6%) dibandingkan dengan 2022. Data pada 2022, ekspor ke Uni Eropa sebesar 340.066 ton, angka ini turun 13,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 391.683 ton. Seperti kita ketahui bahwa pada 31 Mei 2023 Uni Eropa telah menyepakati EUDR sebagai langkah antisipasi atas maraknya produksi komoditas yang merusak hutan. Konsekuensi EUDR mulai berlaku pada Desember 2024 bagi importir (18 bulan setelah ditetapkan) dan 24 bulan setelah ditetapkan (Juni 2025) untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Data pada 2022, ekspor ke Uni Eropa sebesar 340.066 ton, angka ini turun 13,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 391.683 ton. Seperti kita ketahui bahwa pada 31 Mei 2023 Uni Eropa telah menyepakati EUDR sebagai langkah antisipasi atas maraknya produksi komoditas yang merusak hutan. Konsekuensi EUDR mulai berlaku pada Desember 2024 bagi importir (18 bulan setelah ditetapkan) dan 24 bulan setelah ditetapkan (Juni 2025) untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Sampai saat ini, industri hilir karet nasional hanya sekitar 20% yang meliputi industri ban, vulkanisir, dock fender, dan sebagainya. Sisanya 80% untuk ekspor dalam bentuk setengah jadi berupa crumb rubber dan rubber smoked sheet (RSS). Indonesia juga harus mulai mempertimbangkan menjajaki pasar Asia bagian timur dan Amerika bagian utara serta Amerika bagian selatan untuk mengurangi risiko ketergantungan atas Uni Eropa. Adapun pemenuhan ketentuan UU Antideforestasi, pemerintah harus turun tangan membantu operator dalam menyediakan data geolokasi kebun, legalitas tanah, jaminan hak pekerja (termasuk tidak mempekerjakan anak di bawah umur), dan perlindungan lingkungan. 

Selanjutnya diplomasi sesama negara produsen karet untuk memperjuangkan harga karet yang renumeratif bagi para pekebun. Termasuk mengintensifkan pertemuan Ad Hoc Joint Task Force (JTF) on EUDR yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa. Teknologi ini sudah mulai diuji coba oleh Malaysia Rubber Council (MRC) atau Dewan Karet Malaysia. Dari pengalaman Malaysia, teknologi ini membutuhkan biaya yang mahal, sebesar US$11/pohon/tahun. Selanjutnya, Indonesia mengoptimalkan peran International Tripartite Rubber Council (ITRC) yang beranggotakan Indonesia, Thailand, dan Malaysia untuk berperan lebih dalam menjaga stabilitas harga karet dan kesejahteraan petani karet dari anggota ITRC.

Keberadaan infrastruktur gas di Indonesia bagian timur menjadi urgen, seiring dengan banyaknya temuan cadangan gas bumi di kawasan tersebut. Keterbatasan infrastruktur pipa membuat penyerapan gas bumi di wilayah itu minim, sehingga ‘mengancam’ kelangsungan proyek di hulu. PT Pertamina (Persero) meminta pemerintah untuk turun tangan langsung meningkatkan infrastruktur gas bumi di Indonesia bagian timur. Hingga kini, pengembangan infrastruktur gas bumi berupa pipa memang masih terbatas di kawasan Indonesia bagian timur, dan kebanyakan gas yang diproduksi diolah menjadi liquefied natural gas (LNG) untuk dibawa ke wilayah lain. Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina, menyampaikan rasa waswasnya terhadap minimnya infrastruktur pengangkutan gas bumi di Indonesia bagian timur. Bukan tanpa alasan, hal tersebut dinilai bakal menahan upaya monetisasi sejumlah lapangan gas bumi yang belakangan banyak ditemukan di kawasan tersebut. Upaya pemerintah mendorong penghiliran untuk sejumlah komoditas pertambangan mineral pun membuat keberadaan infrastruktur gas bumi di Indonesia bagian timur makin penting. Pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter yang saat ini banyak di Sulawesi dan Maluku bisa memanfaatkan gas bumi sebagai sumber energinya apabila infrastrukturnya memadai. Sayangnya, keterbatasan infrastruktur gas bumi membuat banyak smelter yang masih menggunakan batu bara, meski pemerintah terus berupaya menggeser pemanfaatan energi fosil itu, dan menggantikannya dengan sumber energi yang lebih rendah emisi.

Hal itu pun disadari oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang juga mendorong pemerataan dan keberlanjutan pasokan gas di seluruh wilayah Indonesia untuk menopang kegiatan penghiliran mineral. Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin Indonesia Carmelita Hartoto dalam kesempatan terpisah berharap smelter mineral di masa mendatang dapat mengadopsi gas sebagai sumber energi alternatif. Di sisi lain, pemerintah menjanjikan paket insentif untuk menjamin kepastian investasi pembangunan jaringan gas. Harap an nya, makin banyak investor dari dalam dan luar negeri yang meminati proyek untuk mempercepat transisi energi di Tanah Air. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman memastikan bakal ada jaminan margin dan dukungan regulasi kepada badan usaha yang mau mengembangkan infrastruktur pipa gas tersebut. Akan tetapi, badan usaha selalu mempertimbangkan keekonomian proyek jaringan gas. Chairman Indonesia Gas Society Aris Mulya Azof mengatakan, ada beberapa faktor di dalam perhitungan keekonomian, seperti berapa harga gas yang akan ditetapkan pemerintah untuk jaringan gas dengan skema KPBU, bagaimana ketersediaan infrastruktur yang ada, dan apakah memerlukan pembangunan pipa transmisi baru atau dapat memanfaatkan pipa yang sudah ada.

Kantor Staf Presiden memprediksi Indonesia mengalami defisit beras pada Juli 2024, menyusul terus menurunnya produksi beras secara nasional. Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menyatakan, ada masalah serius di sektor perberasan nasional setelah produksi beras dalam negeri mengalami kondisi kritis. Dia mencatat, produksi beras pada Januari—April 2024 sebanyak 10,27 juta ton atau mengalami penurunan hampir 2 juta ton dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 12,98 juta ton. Dia membeberkan, produksi beras yang anjlok tahun ini tak lepas dari penyusutan luas panen padi. Pada periode Januari—April 2023, luas panen padi mencapai 4,2 juta ton, sedangkan luas panen pada periode yang sama tahun ini hanya 3,5 juta ton. Pada sisi lain, Edy menilai kondisi perberasan nasional makin diperburuk dengan penurunan jumlah petani. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023 terdapat 28,4 juta keluarga tani secara nasional. Selain itu, dia memproyeksikan harga beras juga bakal kembali bergejolak dalam waktu dekat. Edy menyebut, hasil penelusuran di Pasar Induk Beras Cipinang, pedagang menduga akan ada kenaikan harga beras pada bulan mendatang.